Dinamika kepemimpinan yang memang tidak lepas dari dilema pertentangan kepentingan dengan posisi yang dicapai berdasarkan aspek politik yang dibangun pada penduduk Jawa. Yaitu dengan posisi dikenakan dengan dinamika budaya kerja pada masa pemerintahan saat ini.
Maka, dengan melepas status pemimpin perusahaan, baik di kerjakan katanya menteri dari partai politik melepas jabatannya di partai. Pada kurun era Presiden pak Jokowi, mesti menentukan setiap menterinya melepas semua jabatan, termasuk di perusahaan, yang meliputi jabatan mirip CEO, presdir, mesti dilepas semua.
Apa yang menjadi kegalauan dalam hal ini, tentunya mengarah pada dinamika politik, terutama aspek ekonomi politik yang ditegaskan dengan kebijakan yang dibentuk berdasarkan faktor pimpinan yang berlawanan saat ini. Terutama untuk nama-nama yang ialah di sebuah perusahaan. Dikhawatirkan terjadi pertentangan kepentingan.
Kalau ada pemimpin perusahaan yang menjadi menteri, orang akan bertanya-tanya dan mampu menyebabkan fikiran conflict of interest. Jangan hingga ada kepentingan perusahaan yang masuk dari program pemerintah.
Berbagai dilema terkait dengan metode perusahaan yang dibangun tentunya memiliki peran kepada pergantian pada masa pemerintahnnya, hal ini pastinya terkait kepentingan swasta, Investor, dan lainnya dengan persyaratan yang dibentuk menurut mekanisme yang dibuat dengan kepentingan Negara.
Kondisi bisnis yang mempengaruhi ekonomi politik sebuah Negara, pastinya akan mempunyai dampak kinerja menteri yang mengerjakan banyak sekali peran yang dibuat berdasarkan faktor kepentingan dalam membangun Negara.