PROPOSAL TESIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan sebuah bangsa membutuhkan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun sumber daya insan (human resources) dan kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam memilih keberhasilan sebuah pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia (human resources development) yaitu sebuah proses kenaikan mutu atau kemampuan insan dalam rangka meraih sebuah tujuan pembangunann bangsa, yang mencakup penyusunan rencana, pengembangan dan pengelolaan sumber manusia (Notoatmodjo, 2003).
Menurut Depkes (2003) perihal kebijakan dan taktik desentralisasi Bidang Kesehatan disebutkan bahwa dalam memantapkan metode administrasi sumber daya insan kesehatan perlu dilakukan kenaikan dan pemantapan perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010, pembangunan kesehatan ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Provinsi/Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, untuk itu diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata baik penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan keperluan pembangunan Kesehatan di unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) (Depkes 2004).
Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 ihwal tenaga kesehatan, bahwa tujuan penempatan/distribusi tenaga kesehatan adalah untuk tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan.
Di Indonesia jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tahun 2007 ialah 168.377 orang. Jumlah dokter umum yang bekerja di puskesmas sebanyak 10.763 orang (PNS maupun PTT). Dengan jumlah puskesmas sebanyak 8.015, maka rata-rata tiap puskesmas dilayani oleh 1-2 orang dokter biasa . jumlah dokter gigi yang bekerja di puskesmas sebanyak 4.296 orang yang berarti belum semua puskesmas memiliki dokter gigi.
Dari data tersebut terlihat jelas fenomena antara ketersediaan puskesmas dan tenaga dokter sebagai penegak diagnosis penyakit, menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal khususnya pada Puskesmas terpencil di Indonesia. Kelemahan pelayanan kesehatan dilihat dari sudut tenaga kesehatan yakni yang menyangkut penyebaran yang belum merata, mutu pendidikan yang belum mencukupi (Depkes, 2000)
Provinsi Lampung yang berisikan 2 kota dan 9 kabupaten, dari data profil kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung memiliki 29 rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta, 246 Puskesmas, yang berisikan 40 Puskesmas rawat inap, 744 Puskesmas Pembantu dan 253 Puskesmas Keliling (profil kesehatan Provinsi Lampung 2007). Jika dilihat dari rasio puskesmas per 100.000 penduduk, maka rasionya sebesar 3,37, ini bermakna setiap100.000 masyarakatdilayani oleh 3 puskesmas, dan cakupan ini belum mencapai target yang ditetapkan ialah 5 per 100.000 penduduk.
Ratio tenaga dokter dibanding penduduk selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 2007 sebesar 8,53 artinya setiap 100.000 masyarakatdilayani oleh 8 orang dokter. Apabila dilihat rasio tenaga dokter di Provinsi Lampung angka tersebut cukup menyenangkan, akan namun dari distribusi tenaga dokter per kabupaten/kota jumlah tenaga dokter di Provinsi Lampung yang ada sebanyak 914 orang, tenaga dokter cenderung berada di kawasan kota ketimbang di kabupaten, yaitu 36,32 % (332 orang) berada di Kota Bandar Lampung dan 11,71 % berada di Kota Metro, sementara ada kabupaten yang memiliki tenaga dokter masih dibawah 10 % dari total dokter yang ada di Provinsi Lampung. Untuk tenaga Perawat dan Bidan jumlah tenaga yang ada sebanyak 6.735 orang, dan persebarannya 20,27 % berada di Kota Bandar Lampung.
Jika dilihat dari persebaran tenaga kesehatan terutama tenaga dokter, sekitar 10 % Puskesmas di Kabupaten yang tidak memiliki tenaga dokter dan dokter gigi, dan pada kawasan-wilayah terpencil ada beberapa puskesmas yang cuma dilayani oleh 2 orang tenaga perawat dan 2 orang staf umum.(Profil Kesehatan Lampung 2007). Dengan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan di daerah tertentu (daerah perkotaan) menyebabkan pelayanan kesehatan di kabupaten terutama daerah yang tidak disukai dan kawasan terpencil menjadi tidak maksimal, sehingga derajat kesehatan penduduk didaerah akan semakin rendah.(Depkes, 2002)
Departemen Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan tenaga kesehatan, sudah mengeluarkan akal adalah 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, dan untuk kawasan perkotaan mampu ditambah sesuai dengan keperluan dengan melihat jumlah kunjungan dan beban kerja puskesmas.
Sebagai pola dasar struktur organisasi puskesmas, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, lalu Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kesehatan RI membuat secara detail berikut.
Tabel 1.1
Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas
|
JENIS TENAGA
|
PUSKESMAS NON DTP
|
PUSKESMAS DTP
|
PUSKESMAS PEMBANTU
|
|
1. Dokter
|
2
|
3
|
–
|
|
2. Perawat
|
1-3
|
2-4
|
–
|
|
3. Bidan
|
2-3
|
5
|
1
|
|
4. Paramedis
|
10
|
11
|
1
|
Menurut data profil kesehatan tahun 2007, Provinsi Lampung yang memiliki 2 kota dan 9 kabupaten, memiliki fasilitas rumah sakit lazim sebanyak 26 buah, puskesmas sebanyak 246 buah, 744 puskesmas pembantu dan 744 puskesmas keliling, dengan mengasumsikan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, maka diperlukan 246 x 2 dokter = 492 tenaga dokter, sedang tenaga dokter yang melakukan pekerjaan di puskesmas ketika ini yakni 327 dokter umum (PNS dan PTT), dengan demikian di Lampung sebetulnya masih kekurangan 165 tenaga dokter umum untuk melakukan pekerjaan di puskesmas.
Apabila dilihat dari faktor persebaran tenaga dokter, maka distribusi tenaga dokter masih cenderung pada wilyaha perkotaan. Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten yang mempunyai 18 Puskesmas cuma dilayani oleh 10 orang tenaga dokter, jika dengan asumsi 1 puskesmas dilayani oleh 1 dokter, maka ada sekitar 8 puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, sementara Kota Bandar Lampung yang mempunyai puskesmas sebanyak 22 buah dilayani oleh 112 tenaga dokter, yakni 74 dokter lazim dan 38 dokter gigi, jika dengan perkiraan daerah perkotaan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang tenaga dokter, bermakna terjadi kelebihan tenaga sebanyak 68 tenaga dokter.
Apabila perhitungan keperluan tenaga dokter daripada jumlah kunjungan pasien, Kota Bandar Lampung dalam 1 tahun memilki jumlah kunjungan pasien sebesar 933.798 atau 30,73 % (Profil Kesehatan Lampung 2007) dari total kunjungan pasien seluruh provinsi, dengan perkiraan waktu kerja/hari adalah 5 jam dan jumlah hari kerja perminggu adalah 6 hari maka mampu diperkirakan jumlah kebutuhan tenaga dokter di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 12 orang dokter.
Beberapa pendekatan kebijakan yang mungkin mampu diambil untuk menjebatani dilema SDM kesehatan yaitu melalui pendekatan kebijakan SDM kesehatan dan kebijakan supply and demand SDM kesehatan. Sedangkan dengan pendekatan struktural atau perundang-permintaan, pemerintah lebih mengembangkan fungsi pengawasan, legalisasi dan lisensi (Ilyas, 2002).
Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) utamanya dalam subsistem SDM kesehatan, penyusunan rencana SDM kesehatan ialah salah satu bagian utama dari subsistem tersebut yang menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Depkes, 2004)
Departemen Kesehatan lewat Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 sudah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga kesehatan di tingkat Provinsi/Kab/Kota serta rumah sakit berdasarkan beban kerja/Work Load Indicator Staf Need (WISN), namun pelaksanaan dan implementasi dari perencanaan kebutuhan Tenaga kesehatan berdasar beban kerja sangat sukar, alasannya adalah petugas harus melaksanakan tindakan perhitungan, yaitu 1. Menetapkan Waktu Kerja tersedia pertahun, 2. Menetapkan kategori SDM, 3.Menyusun persyaratan beban kerja, 4. Menyusun Standar kelonggaran, 5. Perhitungan Kebutuhan tenaga per unit kerja, alasannya rumit dan terbatasnya tenaga perencana dan pengelola SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka aku merasa perlu untuk mengembangkan desain tata cara isu perencanaan tenaga kesehatan menurut beban kerja di Puskesmas
Dalam melaksanakan upaya perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sangat terkait dengan faktor internal maupun eksternal ang berkembang saat ini. Beberapa persoalan yang diperkirakan akan menjadi kendala utama dan kuat dalam acara perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan yaitu globalisasi, otonomi kawasan, entrepreneurship kesehatan, mutu kelulusan dan pegawai negeri, pemerataan tenaga kesehatan, era depan institusi kesehatan, tenaga kerja kesehatan Indonesia dan tata cara info (BPPSDMK, 2004)
Kendala yang sungguh dinikmati dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi SDM kesehatan didaerah yaitu data dan info tenaga kesehatan yang masih sukar diperoleh, sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan SDM kesehatan secara nasional setelah adanya kebijakan desentralisasi, tata cara pengumpulan data didaerah sangat beraneka ragam, bahkan di beberapa kawasan tidak ada unit yang memiliki fungsi untuk penyediaan data SDM kesehatan (BPPSDMK, 2004), dan pengelolaan gosip di kabupaten/kota belum berjalan maksimal, khususnya dalam melihat kebutuhan data dan info secara keseluruhan dari tata cara gosip yang ada, ditunjang kemampuan perencanaan tenaga kesehatan yang masih lemah, dimana penyusunan rencana kebutuhan masih berdasarkan undangan kebutuhan tenaga dari provinsi untuk mengisi kelemahan tenaga yang ada di kabupaten/kota, dan hal ini masih juga terjadi pada hampir semua kabupaten/kota di Indonesia (Zulkarnain, 2000).
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang memiliki jumlah masyarakatsebanyak 844.607 jiwa dan 22 puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan serta mempunyai 669 SDM kesehatan, dalam perencanaan SDM nya belum mempunyai format khusus atau teladan yang dapat menjadi landasan dalam penyusunan rencana SDM kesehatan khususnya di puskesmas, hambatan persyaratan waktu kepada kegiatan pelayanan di puskesmas juga menjadi hambatan terhadap perkiraan penyusunan rencana SDM kesehatan menurut beban kerja.
Untuk itu perlu dikembangkan sebuah metode info penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas menurut beban kerja, sehingga sistem ini diharapkan dapat menolong dalam pengambilan keputusan/decision support system (DSS) atau tata cara penunjang keputusan, menurut Kendall & Kendall (2003), metode informasi ini ialah metode yang terkomputerisasi diatas tata cara gosip manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahap-tahapannya, walaupun keputusan nyata masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan, sehingga data dan informasi diharapkan untuk mengambil keputusan dan kebijakan baik untuk perencanaan, pendistribusian serta untuk progam pengembangan dan pemberdayaan sumber dya kesehatan itu sendiri maupun untuk kepentingan program.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Mutu pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar menjadi tidak maksimal sebab tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat dan bidan) di Puskesmas
1.2.2 Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan
- Ketersediaan data kunjungan pasien per unit kerja yang belum terekap secara rinci.
- Sulitnya memformulasikan perhitungan menurut beban kerja
- Sulitnya melaksanakan pengolahan data dan analisis data kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan belum menciptakan suatu bentuk berita.
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Dikembangkannya prototype Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja di Kota Bandar Lampung.
1.3.2 Tujuan Khusus
- Dilakukan analisis sistem untuk menyaksikan citra sistem yang terjadi dikala ini
- Teridentifikasinya informasi penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan
- Tersusunnya basis data Tenaga kesehatan
- Terbentuknya rancangan tata cara : Input, Proses, Output
- Terbentuknya Prototipe Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas menurut Beban Kerja di Kota Bandar Lampung
1.4 Manfaat
1.4.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Prototipe yang akan dikembangkan ini akan diimplementasikan pada Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Diperolehnya sistem informasi perencanaan keperluan tenaga kesehatan sebagai penyelesaian yang mampu menolong dalam penghitungan keperluan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja
- Dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendistribusikan tenaga sesuai beban kerja, sehingga pada risikonya upaya kesehatan akan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi kepada derajat kesehatan masyarakat.
1.4.2 Untuk Peneliti
- Dapat menolong dan pengalamaan lebih lanjut dalam pengembangan sistem info penyusunan rencana tenaga kesehatan selaku bekal dalam melakukan tugas lebih lanjut.
- Menambah pengalaman konkret penulis dalam melaksanakan penulisan ilmiah.
1.4.3 Program Studi
Menambah rujukan khususnya yang berkenaan dengan tata cara berita kesehatan
1.4.4 Instansi
Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat dijadikan selaku bahan untuk membantu mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tenaga kesehatan dan mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai dengan keperluan sesuai dengan beban kerja di unit pelayanan atau puskesmas.
1.5 Ruang Lingkup
- Pengembangan tata cara info penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Data yang dipakai dalam perhitungan penyusunan rencana tenaga kesehatan di puskesmas masih dibatasi pada tenaga kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan, data kunjungan pasien yang didapat dari laporan LB-4 dan LT-2 SP2TP puskesmas tahun 2007, dan prototype yang dirancang terbuka untuk penambahan jenis tenaga kesehatan yang lain.
- Dalam pengembangan prototype perencanaan tenaga kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, semua faktor determinan yang besar lengan berkuasa terhadap penyusunan rencana tenaga kesehatan seperti pertumbuhan penduduk, contoh penyakit, kondisi darurat dan pergeseran suhu politik tidak diperhitungkan alasannya adalah dianggap tetap.
- Data lain yang diperlukan dalam pengembangan sistem ini dibatasi pada entitas yang diharapkan akan dilakukan dengan cara telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada petugas yang terkait.
>>>>selanjutnya klik di bawah<<<<