Demokrasi merupakan variasi dr dua kata yaitu ‘demos’ yg berarti rakyat & ‘kratos’ yg mempunyai arti pemerintahan. Secara lazim, demokrasi diartikan selaku tata cara pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yg merupakan sesuai dgn kepribadian bangsa.
Baca juga: Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai & tujuan yg tertuang dlm sila-sila Pancasila. Istilah dengan-cara formal pertama kali dicantumkan dlm Tap MPRD Nomor XXXVII/MPRS/1968 yg menerangkan tata cara bermusyawarah & pengambilan keputusan menurut mufakat atau bunyi terbanyak.
Prinsip-prinsip yg terkandung dlm Pancasila kemudian menjadi dasar bagi cara hidup bernegara penduduk Indonesia. Sistem ini dikenal dgn sebutan demokrasi Pancasila, yg merupakan contoh hidup penduduk Indonesia yg didasarkan pada Pancasila. Di mana masyarakat melaksanakan banyak sekali kegiatan & berperilaku sesuai dgn yg diajarkan dlm asas Pancasila.
Table of Contents
Pengertian Demokrasi Pancasila
Pengertian demokrasi Pancasila mampu diterima dgn cara khusus & umum. Secara khusus, pengertian demokrasi mampu dilihat dr Kamus Besar Bahasa Indonesia yg menyatakan bahwa demokrasi Pancasila yakni suatu metode demokrasi yg didasarkan pada sila-sila Pancasila yg dianggap selaku kesatuan yg utuh.
Baca juga: Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation
Demokrasi Pancasila merupakan metode pemerintahan yg diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah & perwakilan, yg didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yg adil & beradab, menyatukan Indonesia & bertujuan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tak mampu dipisahkan dr Pancasila selaku dasar negara.
Baca juga: Pancasila Sebagai Dasar Negara: Makna, Arti, & Fungsi
Setiap sila dlm Pancasila mempunyai posisi yg sama & merupakan satu kesatuan yg membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dlm bidang politik, sosial & ekonomi serta dlm menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk meraih kesepakatan.
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli
Prof. Notonegoro
Prof. Notonegoro yaitu seorang akademisi & pakar hukum di Indonesia. ia yakni salah satu pendiri & pimpinan Lembaga Penelitian Hukum Nasional (LP2HN) yg berbasis di Universitas Brawijaya, Malang. Prof. Notonegoro pula merupakan salah satu peneliti & pengajar aturan di bidang aturan nasional & internasional.
Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan tata cara pemerintahan yg diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah & perwakilan yg didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yg adil & beradab, menyatukan Indonesia & bermaksud untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Drs.C.S.T.Kansil, SH
Drs. C.S.T. Kansil, SH yakni seorang pakar hukum di Indonesia. Beliau merupakan seorang pakar hukum tata negara & hukum manajemen negara di Indonesia. Beliau pula merupakan seorang peneliti & pengajar hukum di bidang hukum nasional & internasional. Drs. C.S.T. Kansil, SH pula dikenal selaku salah satu pendiri & pimpinan Lembaga Penelitian Hukum Nasional (LP2HN) yg berbasis di Universitas Brawijaya.
Menurut Drs.C.S.T. Kansil, SH, demokrasi Pancasila yakni tata cara pemerintahan yg diarahkan oleh kecerdikan melalui proses musyawarah & perwakilan, & sila keempat dr dasar negara Pancasila telah diterangkan dlm Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baris keempat.
Prof. Dardji Darmo Diharjo
Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila yaitu sistem demokrasi yg berasal dr kepribadian & filsafat hidup bangsa Indonesia, & perwujudannya ditetapkan dlm Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
Pancasila memiliki ciri-ciri demokrasi, diantaranya:
- Kedaulatan berada di tangan rakyat
- Selalu didasarkan pada kekeluargaan & gotong royong
- Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- Terdapat keharmonisan antara hak & kewajiban
- Menghargai hak asasi manusia
- Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat
- Tidak mengadopsi tata cara partai tunggal
- Pemilihan umum dilaksanakan dengan-cara eksklusif, bebas, terbuka, jujur, & adil
- Tidak ada dikotomi secara umum dikuasai & minoritas yg menindas
- Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan biasa .
Prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila ialah sebuah budaya demokrasi dgn karakteristik khas Indonesia yg mengandung prinsip-prinsip tertentu. Beberapa prinsip dr demokrasi Pancasila antara lain:
- Perlindungan hak asasi manusia
- Pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat
- Badan peradilan yg merdeka & tak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lain
- Adanya partai politik & organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat, menjadi dasar pelaksanaan pemilihan biasa
- Kedaulatan berada di tangan rakyat & dilaksanakan sesuai dgn Undang-Undang Dasar atau UUD 1945
- Terdapat keseimbangan antara hak & keharusan
- Pelaksanaan kebebasan yg bertanggung jawab dengan-cara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, penduduk , & negara
- Menjunjung tinggi tujuan & keinginan nasional
- Menerapkan otonomi tempat untuk menghalangi kekuasaan legislatif & administrator di tingkat pusat
- Pemerintah harus menurut aturan yg diterangkan dlm Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia yaitu negara berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat)
- Pemerintah menurut metode konstitusi sebagai hukum dasar & tak bersifat absolutisme atau kekuasaan tak terbatas
- Serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kelebihan Demokrasi Pancasila
Berikut ini merupakan kelebihan dibandingkan yg lain:
Rakyat memegang sarat kedaulatan
Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh rakyat, sehingga rakyat dianggap selaku penguasa tertinggi dlm sistem pemerintahan. Karena itu, rakyat dapat menawarkan kritik kepada kinerja pemerintah yg tak memuaskan. Dengan adanya kritik ini, tata cara pemerintahan dapat berlangsung dgn lebih baik.
Sejalan dgn konstitusi yg berlaku
Dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia, forum pemerintah mesti mengikuti konstitusi yg berlaku. Dalam hal ini, konstitusi yg berlaku dlm pemerintahan yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, & lainnya. Dengan adanya konstitusi ini, metode pemerintahan tak dapat bekerja dengan-cara semena-mena, sehingga rakyat dapat melaksanakan pengawasan kepada kinerja pemerintahan.
Pemilihan biasa dilaksanakan dengan-cara bebas, terbuka, adil & jujur
Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yg besar yakni pemilu. Pesta demokrasi ini mesti dilaksanakan dgn jujur, adil, & bebas biar dapat menentukan wakil rakyat yg dapat mewakili bunyi rakyat. Melalui pemilu, rakyat Indonesia mampu mengenali visi & misi dr setiap wakil rakyat yg terpilih.
Pengambilan keputusan dgn cara musyawarah & mufakat
Sistem yg menekankan pada pengambilan keputusan melalui musyawarah, karena setiap individu memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Dengan musyawarah, keputusan yg diambil akan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dgn kepentingan individu atau kalangan tertentu. Musyawarah menciptakan hidup warga negara menjadi lebih kondusif & damai.
Menghargai HAM & tolerasi
Demokrasi Pancasila menghormati & menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Ini sangat penting alasannya adalah HAM melindungi warga negara dr perselisihan dgn cara saling menghormati. Selain itu, dgn menjunjung tinggi HAM, akan timbul sikap & perilaku toleransi, sehingga kesatuan & persatuan bangsa Indonesia tetap tersadar dgn baik.
Baca juga: Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Nilai HAM
Kepentingan rakyat diatas segala-galanya
Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yg diambil oleh wakil rakyat mesti didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini sebab dlm sistem tersebut, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dlm pemerintahan.
Tidak berazas atau menganut tata cara partai tunggal
Dalam sistem demokrasi Pancasila, tata cara partai yg dipakai tak boleh berupa sistem partai tunggal, karena tak mewakili prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, pada dikala pemilu akan terlihat berbagai macam partai politik yg berpartisipasi.
Asas Demokrasi Pancasila
Dalam proses pengambilan keputusan penting, harus didasarkan pada asas yg berlaku. Dalam demokrasi Pancasila, asas yg dipakai yaitu sebagai berikut:
Pengakuan & tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Menghasilkan sikap & sikap yg menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan & keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, harus mengamati faktor-faktor yg mampu dipertanggungjawabkan dengan-cara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dgn dasar hati yg mulia.
Menjunjung nilai kemanusiaan
Berasal dr anutan Tuhan Yang Maha Esa, budaya demokrasi yg dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yg adil & beradab akan menciptakan sikap & sikap yg menghormati nilai-nilai kemanusiaan dlm proses pengambilan keputusan & pelaksanaannya.
Menjaga persatuan & kesatuan bangsa
Persatuan Indonesia sebagai persatuan bangsa yg tinggal di wilayah tumpah darah Indonesia, dgn tujuan yg sama untuk merealisasikan kemerdekaan & mencapai tujuan nasional. Demokrasi dgn nilai persatuan Indonesia pula akan menumbuhkan sikap & perilaku yg menjunjung tinggi persatuan.
Mewujutkan keadilan sosial
Terdiri dr keseimbangan hak & kewajiban setiap warga negara, kesetaraan hak pribadi dlm keluarga, serta pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, & sosial. Hal ini pula didasarkan pada prinsip yg menolak paham etatisme atau negara yg menghalangi potensi unit ekonomi di luar sektor negara & persaingan bebas yg merugikan manusia.
Tujuan Demokrasi Pancasila
Adapun tujuan demokrasi pancasila sebagai berikut:
- Mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempersatukan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yg adil & beradab, menurut asas keTuhanan Yang Maha Esa, serta melahirkan sikap & sikap yg menghormati hak asasi insan & menjunjung tinggi persatuan Indonesia.
- Mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemerintahan yg bertanggung jawab, perundang-permintaan yg dipatuhi, & partisipasi aktif dr seluruh warga negara dlm kehidupan bernegara. Pemerintah harus berkegiatan sesuai dgn asas-asas yg tertuang dlm Pancasila mirip keberagaman, persatuan, keseimbangan hak & keharusan, serta kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat akal.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila adalah tata cara pemerintahan di Indonesia yg berdasarkan pada asas-asas Pancasila yg menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, & keadilan. Pemerintahan ini dibangun dgn cara musyawarah & pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dgn menjamin partisipasi aktif warga negara dlm proses pembuatan keputusan & pelaksanaannya serta memastikan bahwa perundang-usul di negara ini dipatuhi & dijalankan sesuai dgn yg seharusnya.
Referensi
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum & demokrasi dlm kaitannya dgn hak asasi insan (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128-145.
- Israil, I. (2005). Pendidikan Pembelajaran & Penyebaran Kewarganegaraan. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- Pawestri, A. D. S. (2021). Demokrasi pancasila.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa & Bernegara. Sosio Dialektika, 2(2), 156-166.