Pengertian komunikasi politik di atas mengandung pengertian bahwa semua acara komunikasi, baik komunikasi ekspresi maupun nonverbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Istilah “proses politik” yang dimaksud tidak menawarkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi “sistem politik,” melainkan pada semua aktivitas politik.
Berikut ini kami uraikan sejumlah pemahaman komunikasi politik menurut para ahli lainnya untuk lebih memperluas pengetahuan dalam mengerti desain komunikasi politik.
- Komunikasi politik berdasarkan Denton dan Woodward, sebagaimana dikutip Brian McNair (2003), yakni diskusi murni tentang alokasi sumber daya publik (pendapatan, pajak atau penghasilan), otoritas pemerintah (pihak yang diberikan kekuasaan untuk mendesain, membuat dan melaksanakan hukum dan keputusan), serta diskusi tentang sanksi-hukuman pemerintah (penghargaan atau hukuman dari negara).
- Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik selaku proses dimana isu politik yang relevan diteruskan dari satu bab sistem politik kepada bab lainnya, dan diantara sistem-metode sosial dengan tata cara-metode politik. Proses ini terjadi secara berkelanjutan dan mencakup pula pertukaran info di antara individu-individu dengan kalangan-kelompoknya pada semua tingkatan.
- Menurut Richard M. Perloff (1998) komunikasi politik adalah proses dimana kepemimpinan nasional, media dan penduduk saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berafiliasi dengan kebijakan publik. Beberapa unsure yang terkandung dalam definisi tersebut; Pertama, Komunikasi politik sebagai suatu proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian acara kompleks dan dinamis. Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik mempesona efek. Pemerintah mensugesti media dengan memperlihatkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian prosedur institusional selaku deadline dan nilai isu. Di sisi lain media juga dapat menghipnotis penduduk , namun masyarakat juga mampu membentuk acara media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terfokus pada lingkungan pemerintahan atau yang berafiliasi dengan kebijakan publik. Komunikasi politik dalam hal ini tidak cuma concern dengan problem pemilu, tetapi pada segenap hal yang berkaitan dengan politik.
- Pippa Norris mengemukakan, komunikasi politik ialah suatu proses interaktif tentang transmisi gosip di antara para politisi, media dan publik. Proses tersebut bersifat downward dari institusi pemerintah kepada masyarakat, bersifat horizontal di antara para pemeran politik, dan bersifat upward lewat opini publik terhadap penguasa. Tiga bagian penting dalam komunikasi politik berdasarkan Norris yaitu buatan pesan, isi pesan dan imbas pesan. Proses produksi pesan yaitu bagaimana pesan dihasilkan oleh politisi seperti partai atau kalangan kepentingan, lalu ditransmisikan menggunakan susukan pribadi (mirip iklan politik) atau jalan masuk tidak pribadi (mirip koran, radio dan televisi). Isi pesan meliputi jumlah dan bentuk reportase politik yang ditampilkan dalam info di televisi, keseimbangan partisan dalam pers, ulasan perihal kampanye dan event tertentu dalam pemilihan, reportase agenda setting dalam berita-isu politik, dan representasi kaum minoritas dalam pemberitaan media. Efek pesan meletakkan perhatian pada tingkat penduduk . Isu kuncinya terfokus pada analisis efek memiliki potensi yang mungkin muncul di tengah penduduk seperti pada pengetahuan politik dan opini publik, perilaku politik dan nilai-nilai politik, serta pada tingkah laku politik. Metode yang dipakai biasanya dengan menggunakan survey atau studi eksperimen.
- Komunikasi politik, sebagaimana juga dinyatakan oleh Itzhak Galnoor (1980), ialah bab dari infrastruktur politik, sebuah kombinasi dari interaksi sosial dimana info digabungkan ke dalam karya kolektif dan kekerabatan kekuasaan yang saling mengisi.
Komunikasi politik lebih banyak ialah lapangan wewenang forum-forum khusus, mirip media massa, tubuh info pemerintah, atau partai politik. Namun demikian, komunikasi politik mampu didapatkan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang, sampai ruang lingkup yang lebih luas.
Menurut Franklin B, seperti dikutip Ioannis Kolovos dan Phil Harris, komunikasi politik terkonsentrasi pada analisis dari; (1) Konten politik pada media; (2) Para bintang film dan biro yang terlibat dalam memproduksi konten politik; (3) Dampak konten politik media pada audiens dan/atau pada kebijakan pembangunan; (4) Dampak sistem politik pada sistem media; dan (5) Dampak metode media pada metode politik.
Kraus dan Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan proses pemilu, komunikasi dan isu politik, penggunaan media dan proses politik, serta konstruksi realitas politik di tengah penduduk . Dari keduanya terlihat bahwa cakupan yang diberikan Kraus dan Davis tampak terbatas pada pembahasan komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa. Berbeda dengan cakupan yang dikonseptualisasikan Dan Nimmo yang terlihat lebih luas.
Mengenai komunikasi politik ini, Kantaprawira memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan anggapan politik yang hidup dalam penduduk , baik fikiran intra golongan, institusi, perkumpulan, ataupun sektor kehidupan politik penduduk dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala acuan aliran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau wangsit dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang mendapatkannya, proses tersebut yaitu proses komunikasi.
Lasswell, menatap bahwa orientasi komunikasi politik sudah mengakibatkan dua hal sungguh terperinci: pertama, komunikasi politik senantiasa berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses sikap yang sebenarnya ialah suatu bagian. Kedua, komunikasi politik bertujuan menjangkau periode depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dan selalu mengamati peristiwa kurun lalu.
Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya golongan manusia yang memiliki orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan.
Demikian sejumlah pemahaman komunikasi politik menurut para mahir, dengan merujuk pada sejumlah pertimbangan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan perihal pemahaman komunikasi politik sesuai dengan bahasa kita masing-masing.