Politik etis atau politik balas akal adalah pemikiran hasil protes & kecaman warga Belanda terhadap tata cara tanam paksa yg dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia.
Gagasan ini lahir atas dasar rasa simpati, tenggang rasa, & kemanusiaan. Oleh karenanya sistem tanam paksa ini adalah acuan kasatmata eksploitasi yg sudah menuai kerugian besar bagi Indonesia, Belanda dianggap sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia.
Melalui politik balas kecerdikan ini, diharapkan parlementer Belanda mampu membatu rakyat Indonesia semoga dapat mempunyai kehidupan yg lebih sejahtera & sejahtera.
Daftar Isi
Pengertian Politik Etis
Politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda pada masa penjajahan Indonesia yg berasal kata serapan dr bahasa Belanda, yakni Etische Politiek.
Kebijakan ini merupakan suatu pemikiran atau pemikiran yg menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda wajib memakmurkan & menyejahterakan penduduk tanah jajahannya.
Tanah jajahan yg dimaksud disini salah satunya yaitu Hindia Belanda atau Indonesia.
Oleh karena itu, politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda yg bertujuan mulia & mempunyai dampak yg relatif positif terhadap bangsa Indonesia.
Latar Belakang Politik Etis
Tercatat di dlm sejarah kalau negara Indonesia sudah dijajah pemerintah Belanda untuk 350 tahun lamanya. Selama masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan metode tanam paksa.
Dalam sistem tanam paksa, rakyat Indonesia mengalami kerugian besar, baik berupa materiil maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yg hebat akibat dr penindasan & pengutamaan pemerintah kolonial.
Tanam paksa atau metode kulvasi (Cultuurstelsel) merupakan suatu aturan yg mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, mirip kopi, tebu, teh, & tarum.
Hasil panen tumbuhan tersebut nantinya dijual, yg mana harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial.
Sementara, untuk warga yg tak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 75 hari dlm setahun.
Aturan ini ditetapkan oleh gubernur jenderal bernama Johannes Van Den Bosch, pada tahun 1830.
Sistem tanam paksa ini mendapat banyak protes & kecaman dr warga Belanda karena dianggap tak berperikemanusiaan. Untuk menyelamatkan hak rakyat Indonesia, tahun 1890 tokoh politik yg berjulukan C. Th. van Deventer mengemukakan politik etis sebagai desakan kelompok liberal pada parlementer Belanda.
C. Th. Van Deventer merupakan seorang ahli aturan Belanda. Ia mengkisahkan perjuangan rakyat Indonesia yg hasilnya dirasakan oleh warga Belanda melalui tulisan di majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang kebijaksanaan).
Gagasan van Deventer mendapat dukungan sarat dr Ratu Wilhelmina yg pernah menyebutkan dlm pidatonya di tahun 1901.
Dukungan Ratu Wilhelmina dibuktikan pula dgn terbitnya kebijakan gres yg berisi program-program untuk penduduk wilayah jajahan. Program yg dinamakan Trias van Deventer itu berisi 3 tujuan, yakni Edukasi, Irigasi, & Transmigrasi.
Pax Netherlandica
Pax Netherlandica merupakan salah satu kebijakan kolonial Belanda yg memiliki kaitan sungguh bersahabat dgn politik etis yg diterapkan pada zaman yg sama.
Kebijakan kolonial ini berusaha untuk mengubah penjajahan Belanda di Indonesia dr hanya murni monopoli & perdagangan, menjadi pemerintahan seutuhnya.
Pax netherlandica pada dasarnya menghendaki seluruh wilayah Indonesia ada dlm cakupan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan, raja-raja lokal dibutuhkan mampu menjadi pejabat dlm sistem birokrasi pemerintahan Belanda.
Kebijakan ini merupakan bagian dr taktik untuk memerintah Hindia Belanda dgn lebih efektif & efisien, sehingga sangat berkaitan dgn politik etis.
Tokoh-Tokoh dlm Politik Etis
Dalam menjalankan politik etis, terdapat banyak tokoh-tokoh politisi Belanda & pula Indonesia yg terlibat.
Berikut ialah beberapa tokoh yg terlibat dlm perumusan & pelaksanaan politik etis di Indonesia
- Mr W.K Baron van Dedem
- Hendrik Hubertus van Kol
- Peter Brooschof
- Conrad Theodore Van Deventer
- Walter Baron van Hoevel
- Fransen van de Futte
- Torbeck
- Douwes Dekker (Multatuli)
Mr W.K Baron van Dedem berperan dlm menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yg menyengsarakan pribumi di tanah jajahannya, tergolong Indonesia.
Beliau meminta biar finansial koloni Hindia Belnada dipisah dr keuangan negara Belanda. Selain itu, Dedem pula menuntut adanya desentralisasi kekuasaan pada wilayah-wilayah koloninya.
Hendrik Hubertus van Kol pula melayangkan kritik senada dgn Van Dedem dimana kebijakan yg sudah ada, justru merugikan penduduk negara kolonial.
Peter Brooschof, seorang jurnalis de Locomotief menyatakan bahwa Belanda selama satu periode lebih sudah mengeruk laba dr tanah Nusantara tanpa penduduk pribuminya mendapatkan laba sepeserpun.
Kebijakan-kebijakan mirip tanam paksa, pelayaran hongi, & monopoli lainnya telah menyengsarakan penduduk Indonesia.
Conrad Theodore van Deventer pula menyatakan kritikannya terhadap Belanda lewat artikelnya yakni Een Ereschuld atau Hutang Kehormatan yg diangkut dlm majalah De Gids.
Artikel itu menyebutkan bahwa dlm kurun waktu penguasaan belanda terhadap Indonesia, sudah berbagai keuntungan yg diambil. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Belanda membalas akal dgn mensejahterakan koloni-koloninya.
Eduard Douwes Dekker pula melayangkan kritikan senada, dgn menggunakan nama samaran Multatuli, ia menciptakan buku berjudul Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij yg artinya adalah Max Havelaar atau lelang kopi perusahaan dagang belanda.
Buku ini merupakan salah satu karya sastra yg melayangkan kritik tajam & mengungkap kejamnya praktik-praktik Belanda dlm mengeruk laba dr tanah jajahannya.
Max Havelaar sukses mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap kebijakan kolonialnya & menolong menekan para pejabat koloni untuk mengimplementasikan politik balas kebijaksanaan terhadap bangsa Indonesia.
Tujuan & Isi Politik Etis
Seperti yg sudah diterangkan sebelumnya, politik etis bermaksud untuk meningkatkan kemakmuran & kemakmuran rakyat Indonesia.
Pada dikala itu, Belanda menilai dirinya sudah berhutang kebijaksanaan banyak pada bangsa Indonesia. Terutama karena rempah, kopi, & sumber daya alamnya telah memperkaya Belanda & membantunya bertransformasi menjadi negara besar di Eropa.
Hal ini penting mengingat bangsa Belanda pada ketika itu dikuasai oleh kaum progresif yg menginginkan keadilan & kemakmuran, bahkan untuk para pribumi di wilayah-wilayah kolonial Belanda.
Namun, terlalu banyak aspek yg perlu dibenahi untuk mampu meraih tujuan kemakmuran penduduk pribumi di tanah jajahannya.
Melalui program politik etis, parlementer Belanda melakukan misi balas budi pada bangsa Indonesia dgn memprioritaskan 3 bidang , yaitu edukasi, irigasi, & transmigrasi.
Edukasi (Pendidikan)
Dalam bidang edukasi, parlementer Belanda wajib menawarkan peluang bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan di kursi sekolah.
Hal tersebut dilaksanakan semoga rakyat Indonesia dapat mempunyai kesanggupan & pengetahuan selaku modal untuk pertumbuhan bangsa & negara.
Berdasarkan kelompok & status sosial, parlementer Belanda membagi sekolah menjadi 2 kelas. Kelas 1 ini untuk belum dewasa PNS serta orang-orang dgn kekayaan atau kedudukan. Sementara, kelas dua didedikasikan pada belum dewasa pribumi kalangan bawah.
Keseriusan Belanda untuk memajukan tingkat pendidikan rakyat Indonesia terbukti di tahun 1901 sudah tersedia 14 sekolah di Ibukota Keresidenan & 29 sekolah di Ibukota Afdeling.
Kemudian, di tahun 1903 parlementer Belanda berhasil membangun 571 sekolah yg tersebar di Jawa & Madura, yg mana terdiri dr 245 sekolah negeri & 326 sekolah swasta.
Sekolah pada jaman itu memberikan pelajaran kesanggupan dasar, mirip membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, ilmu kedokteran, & seni.
Berikut ini yakni daftar tingkatan sekolah yg tersedia di masa itu :
- Hollandsch Indlandsche School setara dgn Sekolah Dasar
- Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs setara dgn Sekolah Menengah Pertama
- Algemeene Middlebare School setara dgn Sekolah Menengah Atas
- Kweek School, dikenal pula dgn Sekolah Guru khusus. Di mana sekolah ini didedikasikan kaum Bumiputera
Di bawah ini yakni beberapa contoh perguruan tinggi yg dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda :
- Technical Hoges School yg merupakan sekolah tinggi teknik yg kini dikenal dgn IPB atau Institut Pertanian Bogor
- Technische Hoogere School (THS) atau sekolah tinggi teknik yg sekarang dikenal dgn Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Opleiding Van Indische Artsen / sekolah kedokteran
- Rechts Hoogere School. Sekolah tinggi hukum
Selain untuk mengembangkan kompetensi & pula produktivitas bangsa Indonesia, pemerintah Belanda merasa bahwa pendidikan sangat penting biar nanti Indonesia dapat memerintah dirinya sendiri serta menjalankan perekonomian yg maju & produktif.
Irigasi (Pengairan)
Tidak hanya di bidang edukasi, acara politik etis pula menjamah bidang pertanian, utamanya pada bidang pembangunan infrastruktur pengairan & pendukung lainnya.
Dari pembangunan pengairan ini, parlementer Belanda pun memperlihatkan kepedulian mereka pada materi pangan pula mata pencaharian petani.
Tujuan program ini yakni supaya kuantitas serta kualitas produk pertanian bisa meningkat. Dengan produktivitas pertanian yg meningkat, peluangnya kemakmuran penduduk Indonesia mampu meningkat pula & komoditas ekspor yg dijual oleh Belanda pun mampu meningkat jumlahnya.
Di tahun 1885, di kawasan Demak Berantas sudah dibangun irigasi seluas 67.200 hektar. Di tahun 1902, prasarana irigasi tersebut mengalami perluasan menjadi 121.000 hektar.
Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur irigasi pemerintah Belanda yg berguna & dipakai oleh penduduk Indonesia untuk kepentingan sosial & ekonominya.
Transmigrasi (Perpindahan penduduk)
Transmigrasi ialah salah satu upaya pemerataan jumlah penduduk & menanggulangi kepadatan penduduk dgn mendorong adanya perpindahan penduduk dr pulau Jawa ke pulau lain yg masih sedikit penghuninya.
Hal tersebut bermaksud agar daerah lain di luar Pulau Jawa dapat memiliki potensi yg sama dgn Pulau Jawa & dapat berkembang dgn adanya sumber daya insan yg mencukupi.
Selain itu, transmigrasi ini pula akan menjinjing dampak yg positif bagi penduduk, yaitu dgn terbuka luasnya lapangan pekerjaan, sehingga mengembangkan pemasukan penduduk.
Dalam kurun waktu 35 tahun (1865-1900), jumlah penduduk di Pulau Jawa & Madura mengalami kenaikan hingga dua kali lipat, yg semula terdapat 14 juta jiwa menjadi 28 juta jiwa.
Oleh alasannya itu, dilakukan migrasi pada sebagian penduduk Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, yg pada dikala itu kelemahan sumber daya insan untuk pengelolaan perkebunan.
Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis
Politik etis merupakan pemikiran yg sungguh mulia dr pihak Belanda, tetapi, dlm keberjalanannya, terdapat banyak penyimpangan & pula penyelewengan kekuasaan.
Pada acara irigasi, terjadi penyimpangan dimana tanah-tanah yg dibangunkan irigasi cuma tanah yg subur & dimiliki oleh perkebunan swasta milik Belanda.
Perkebunan & lahan pertanian rakyat tak diprioritaskan dlm pembuatan saluran irigasi & infrastruktur pendukung lainnya.
Oleh alasannya itu, terjadi ketimpangan produktivitas pertanian & program irigasi ini gagal untuk mengembangkan dengan-cara signifikan produktivitas perkebunan rakyat Indonesia.
Pada acara emigrasi & transmigrasi penduduk, terjadi penyimpangan pada pemilihan lokasi-lokasi sasaran transmigrasi di luar pulau Jawa. Daerah yg diseleksi yakni daerah-daerah yg dikuasai oleh perusahaan perkebunan Belanda.
Disini, masyarakat yg ditransmigrasikan difungsikan selaku tenaga kerja & pula buruh garang untuk menjalankan aktivitas perkebunan, khususnya di kawasan Sumatera.
Program pendidikan pula sedikit menyimpang & hanya berfokus pada kelompok kaya, pejabat, ataupun kelas elit yang lain yg punya hubungan khusus dgn pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Alih-alih memeratakan pendidikan & pula meningkatakn taraf hidup penduduk , acara pendidikan ini bermaksud utama untuk menghasilkan tenaga administrasi yg murah & cekatan untuk menjalankan Hindia Belanda atas nama Belanda.
Meskipun sukses memajukan pendidikan di Indonesia, pendidikan ini pula menyebabkan kesenjangan yg sungguh tinggi antara golongan yg bisa mengenyam pendidikan dgn yg tidak.
Dampak Politik Etis
Tidak mampu dipungkiri bahwa politik etis merupakan permulaan pertumbuhan bangsa Indonesia.
Program yg dicanangkan dlm kebijakan tersebut sungguh mempengaruhi pergeseran di Indonesia, baik dr faktor pendidikan, sosial, ekonomi, & pula politik.
Secara biasa , terdapat pengaruh yg bersifat positif & pula negatif dr kebijakan politik etis ini.
Dampak Positif Politik Etis
Dampak positif dr politik etis yaitu kenaikan tingkat pendidikan penduduk Indonesia & pula kenaikan taraf ekonomi penduduk alasannya adalah didukung oleh infrastruktur yg mumpuni.
Secara lazim, berikut ini adalah pengaruh positif dr politik etis
- Meningkatnya taraf pendidikan
- Munculnya kalangan terpelajar atau priyai berkat sekolah-sekolah Belanda
- Peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia
- Dibangunnya fasilitas & prasarana pendukung ekonomi di Indonesia
- Meningkatnya kesejahteraan hidup & perekonomian bangsa Indonesia
Sekolah-sekolah yg didirikan oleh parlementer Belanda memperlihatkan bukti faktual pertumbuhan Indonesia berupa lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan yg memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pendirian sekolah-sekolah tersebut pun tak lepas dr keperluan Belanda akan sumber daya insan di bidang medis & militer, serta pegawai sipil.
Selain itu, acara politik balas kecerdikan dlm bidang edukasi pula mampu mengurangi jumlah penderita buta abjad di Indonesia.
Dalam bidang irigasi, dapat dirasakan oleh para petani Indonesia yg mampu memperoleh hasil panen jauh lebih banyak kuantitasnya dibanding dgn sebelumnya.
Tentu ini adalah efek yg positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Sama halnya terjadi pada transmigrasi yg dilaksanakan oleh pemerintah kolonial, dimana pemerataan penduduk tersebut mampu memperbaiki kemakmuran rakyat Indonesia.
Dampak Negatif Politik Etis
Selain efek positif, dampak negatif pun pula dirasakan oleh penduduk Indonesia balasan politik etis ini, seperti adanya diskriminasi di bidang pendidikan.
Pada awalnya, pendidikan yg ditawarkan oleh Belanda bagi rakyat Indonesia sangatlah diskriminatif. Hanya kalangan elit & laki-laki yg diperkenankan menikmati dingklik sekolah.
Disini, golongan miskin & kaum perempuan tak bisa mengakses pendidikan.
Dengan adanya diskriminasi ini, terjadi kesenjangan sosial & ekonomi antara lapisan-lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, hanya segelintir kecil rakyat Indonesia saja yg bisa mengakses pendidikan.
Meskipun jauh lebih baik dibandingkan dgn keadaan sebelumnya, kondisi ini masih dianggap kurang ideal oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.
Namun, dgn perjuangan rakyat Indonesia beserta para pahlawannya, kesannya kaum wanita menerima hak yg sama dgn pria di bidang pendidikan.
Seiring dgn berjalannya waktu, sekolah pun semakin banyak, sehingga pendidikan tak hanya terbatas pada kalangan kaya & pejabat saja.
Demikian pembahasan tentang politik etis. Semoga dapat memperbesar wawasan dlm bidan perkembangan, perjuangan, & sejarah di Indonesia.