√ Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Reformasi

Pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Dari seratus lebih partai politik yg terdaftar, cuma 48 partai politik yg dinyatakan memenuhi kriteria untuk mengikuti penyeleksian biasa . Lima besar hasil Pemilu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), & Partai Amanat Nasional (PAN) & sekaligus merupakan lima penyusunan keanggotaan MPR yg menempatkan Amin Rais sebagai Ketua MPR & Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR RI. Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yg disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999. Faktor penting yg mengakibatkan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yakni pantas disangka bahwa presiden menguraikan indikator pertumbuhan ekonomi yg tak akurat & manipulatif.

Presiden B.J. Habibie memperlihatkan laporan pertanggungjawaban dlm Sidang Umum MPR

Sidang Umum MPR pula berhasil mengambil keputusan menentukan & menentukan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Presiden RI masa bakti 1999–2004. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dlm menjalankan pemerintahan didampingi Wapres Megawati Sukarnoputri. Sidang Umum MPR setelah berhasil memutuskan Presiden & Wakil Presiden RI pula berhasil bikin sembilan ketetapan & untuk kali pertama melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Presiden Abdurrahman Wahid menjalankan pemerintahan dgn membentuk kabinet yg disebut Kabinet Persatuan Nasional. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berjasa dlm membuka kran kelonggaran berpendapat dlm rangka demokrasi di Indonesia. Rakyat diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk beropini hingga kesannya terjadi kebingungan & kebimbangan mengenai benar & tidaknya sebuah hal. Pemerintah sendiri pula tak pernah tegas dlm memperlihatkan pernyataan terhadap sebuah permasalahan. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan-cara biasa belum bisa melepaskan bangsa Indonesia keluar dr krisis yg dialaminya. Fakta yg ada justru memperlihatkan makin banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, & bertambahnya jumlah penduduk yg berada di garis kemiskinan. Disintegrasi bangsa pula makin meluas walaupun telah diusahakan penyelesaian, contohnya pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Pertentangan badan legislatif dgn forum kepresidenan pula makin transparan. Banyak sekali teguran DPR yg tak pernah diindahkan Presiden Abdurrahman Wahid. Puncak kontradiksi itu timbul dlm permasalahan yg diketahui sebagai Bruneigate & Buloggate. Kasus Buloggate menimbulkan forum dewan perwakilan rakyat mengeluarkan teguran keras pada presiden dlm bentuk memorandum I hingga II. Intinya semoga presiden kembali melakukan pekerjaan sesuai GBHN yg sudah diamanatkan. Presiden Abdurrahman Wahid tak mengindahkan peringatan DPR tersebut. DPR alhasil bertindak meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kinerja presiden. Presiden berupaya menyelesaikan dilema laporan pertanggungjawaban dgn kompromi politik. Namun, upaya itu tak mendapat sambutan positif lima dr enam partai politik pemenang Pemilu 1999, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PAN, & Partai Bulan Bintang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai basis politik K.H. Abdurrahman Wahid terang mendukung langkah-langkahnya. Sikap MPR untuk menggelar sidang istimewa makin tegas sehabis presiden dengan-cara sepihak melantik pemangku sementara jabatan Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Chaerudin Ismail mengambil alih Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro yg sudah dinonaktifkan karena berseberangan pendapat dgn presiden. Padahal sesuai aturan yg berlaku pengangkatan jabatan setingkat Kapolri walaupun itu hak prerogatif presiden mesti tetap berkoordinasi dgn dewan perwakilan rakyat. Presiden sendiri dlm merespon rencana sidang istimewa berupaya mencari kompromi politik yg sama-sama menguntungkan. Namun, bila sampai tanggal 31 Juli 1998 kompromi ini tak didapatkan, presiden akan menyatakan negara dlm kondisi bahaya. MPR berencana menggelar sidang istimewa mulai tanggal 21 Juli 2001. Presiden direncanakan akan memperlihatkan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 23 Juli 2003. Namun, presiden menolak planning tersebut & menyatakan Sidang spesial MPR tak sah & ilegal.

Di lain pihak, beberapa pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati & mendorong Wapres Megawati Sukarnoputri untuk maju menjadi presiden. Melihat pertumbuhan politik yg tak menguntungkan tersebut, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menengarai adanya persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya selaku presiden. Oleh karena itu, presiden secepatnya bertindak walaupun tak mendapat sumbangan sarat dr kabinetnya untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 1.10 WIB dini hari. Dekret Presiden 23 Juli 2001 pada pada dasarnya berisi hal selaku berikut:

1. membekukan MPR & dewan legislatif RI;
2. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat & mengambil perbuatan serta menyusun badan-badan yg diharapkan untuk menyelenggarakan pemilihan biasa dlm waktu satu tahun;
3. menyelamatkan gerakan reformasi total dr kendala unsur-unsur orde gres dgn membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Zaman reformasi sebayak 48 partai politik, yakni :

Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di kawasan Poso berkembang menjadi kontradiksi antaragama. Kejadian bermula dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yg kebetulan sedang mabuk dgn Ahmad Ridwan (Islam) di akrab Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998. Entah informasi apa yg meningkat di penduduk perkela-hian dua orang bertentangan agama itu meningkat menjadi ketegangan antaragama di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik tersebut pula mengakibatkan ratusan rumah & tempat ibadah hancur. Puluhan, bahkan ratusan nyawa terbang final kontradiksi tersebut. Konflik sempat mereda, tetapi masuknya beberapa orang asing ke daerah pertentangan tersebut menyebabkan ketegangan & kerusuhan terjadi lagi. Beberapa obrolan digelar untuk meredakan konflik tersebut, ibarat konferensi Malino yg dijalankan pada tanggal 19–20 Desember 2001.

Konflik sosial yg dipicu oleh kontradiksi agama pula terjadi di Maluku. Kejadian diawali dgn bentrokan antara warga Batumerah, Ambon, & sopir transportasi kota pada tanggal 19 Januari 1999. Namun, mirip konflik yg terjadi di wilayah Indonesia lainnya, tanpa tahu info apa yg beredar di penduduk , terjadi ketegangan antarwarga. Puncaknya terjadi kerusuhan massa dgn disertai pembakaran Masjid Al-Falah. Warga Islam yg tak terima secepatnya membalas dgn pembakaran & perusakan gereja. Konflik meluas menjadi antaragama. Namun, anehnya pertentangan yg semula antaragama berkembang menjadi gerakan separatis. Sebagian warga Maluku pada tanggal 25 April 2002 membentuk Front Kedaulatan Maluku & mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di beberapa tempat. Upaya menurunkan bendera tersebut menimbulkan korban. Mereka gigih mempertahankannya. Sampai kini pertentangan Maluku itu belum dapat diatasi dgn tuntas.

Dari beberapa insiden itu terlihat betapa di kala reformasi terjadi pergeseran pelaku kekerasan. Di era orde gres, kekerasan lebih banyak dijalankan oleh oknum ABRI daripada warga sipil. Namun, pada era reformasi kekerasan justru di-perlihatkan oleh sesama warga sipil. Masyarakat makin beringas & aturan ibarat tak ada. Banyak kejadian kriminal yg pelakunya tertangkap basah pribadi dihakimi bahkan hingga meninggal oleh masyarakat. Kinerja para penegak hukum sepertinya sudah tak dapat diandalkan lagi. Masyarakat sudah muak melihat banyak sekali perkara besar yg melibatkan pejabat negara & oknum militer tak tertanggulangi hingga tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah.

Sedangkan mengenai duduk kasus ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah B.J. Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yg berarti. Enam dr tujuh bank yg telah dibekukan & dilikuidasi pemerintah pada bulan Agustus 1998. Nilai rupiah terhadap mata duit asing masih tetap lemah di atas Rp10.000,00 per dolar Amerika Serikat. Persediaan sembilan materi pokok di pasaran pula makin berkurang & harganya meningkat cepat. Misalnya, pada bulan Mei 1998, harga satu kilogram beras rata-rata Rp1.000,00, tetapi harga tersebut sempat naik menjadi di atas Rp3.000,00 per kilogram pada bulan Agustus 1998. Antrian panjang penduduk berbelanja beras & minyak goreng mulai terlihat di aneka macam tempat. Oleh karena kondisi ekonomi yg parah menyebabkan rakyat Indonesia melaksanakan segala perbuatan untuk sekadar mampu memadai keperluan.

Antrian pembeli sembako masa reformasi

Penjarahan ialah pemandangan biasa yg ditemui pada permulaan-awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Penjarahan mereka kerjakan terhadap tempat-tempat yg bisa menolong kelancaran hidup. Kayu-kayu di hutan lindung mereka tebangi, tambak udang & ikan bandeng yg siap panen mereka sikat, lahan-lahan tidur milik orang kaya khususnya mantan para penguasa orde baru mereka tempati. Mereka dgn mengatasnamakan rakyat kecil atau wong cilik melaksanakan tindakan itu semua. Pemerintah yg tak berwibawa tak bisa menangani semua itu. Aparat penegak hukum pun tak berkutik dibuatnya.

Pemerintah Indonesia pun sebenarnya berusaha memulihkan kondisi ekonomi nasional dgn menjalin kolaborasi dgn Bank Dunia (World Bank) & Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, budi ekonomi pemerintah Indonesia atas proposal dua lembaga keuangan dunia malah memperburuk situasi ekonomi nasional. Dua lembaga keuangan dunia itu menyarankan supaya subsidi pemerintah untuk listrik, BBM, & telepon dicabut. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya pada ketiga sektor tersebut sehingga rakyat makin terjepit. Atas desakan rakyat Indonesia, akhirnya pemerintah memutuskan relasi dgn dua forum keuangan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Para pemilik bank (bankir) di Indonesia pula ikut memperburuk kondisi dgn menenteng lari dana penyehatan bank (dana BLBI) yg mereka terima. Maksud pemerintah sebetulnya baik, yakni ikut menolong menyehatkan bank tanggapan krisis keuangan yg menimpa. Akan tetapi, mental mereka memang sudah rusak sehingga dana itu malah dipakai untuk hal lain sehingga mereka tak bisa mengembalikan.

Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berupaya memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Segala cara dijalankan supaya rakyat segera terlepas dr krisis ini. Partisipasi dr setiap warga negara sangat diinginkan untuk mampu secepatnya memulihkan kondisi mewujudkan penduduk adil & sejahtera sesuai Pembukaan UUD 1945.