√ Dampak Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan

by

Teknologi Informasi & Komunikasi yg dikembangkan dlm pemerintahan atau yg disebut E-Government bikin masyarakat kian gampang untuk mengakses kebijakan pemerintah bahwa pemerintah menyusun program untuk berjalan tanpa hambatan. E-Government pula dapat mendukung pemerintahan yg lebih efisien, & mampu meningkatkan komunikasi antara pemerintah dgn sektor perjuangan & industri. Masyarakat dapat menunjukkan masukan terhadap kebijakan yg dibentuk oleh pemerintah sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah.

Dampak-Positif-Dan-Negatif-Teknologi-Informasi-Dalam-Bidang-Pemerintahan

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi keterangan oleh pemerintah, mirip penggunaan intranet & internet, yg memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan penduduk, bisnis & kesibukan yang lain. Dapatkah proses transaksi bisnis antara publik & pemerintah melalui tata cara otomasi & jaringan internet, lebih dikenal selaku World Wide Web (www).

Penggunaan teknologi informasi yg dapat meningkatkan korelasi antara pemerintah dgn pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini mampu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

  1. G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dgn penduduk ,

  2. G2B (Government to bussines), relasi antara pemerintah dgn pebisnis,

  3. G2G (Government to Government), korelasi antara pemerintah dgn pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi & komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan korelasi antara pemerintah dgn penduduk, bisnis & kegiatan yang lain.

Dampak Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak teknologi keterangan dlm bidang pemerintahan, terdiri atas:

1. Dampak Positif Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak konkret teknologi informasi dlm bidang pemerintahan, terdiri atas:

  1. Pelayanan yg lebih baik pada masyarakat, keterangan mampu disediakan 24 jam sehari, 7 hari sepekan, tanpa mesti menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dr kantor, rumah, tanpa mesti dengan-cara fisik datang ke kantor administrasi.

  2. Peningkatan relasi antara pemerintah, dunia usaha, & penduduk lazim, keterbukaan (transparansi) maka dikehendaki hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga & kebencian di semua segi.

  3. Pemberdayaan penduduk lewat informasi yg gampang diperoleh.

  4. Dengan informasi yg memadai, penduduk akan berguru untuk mampu menentukan pilihannya. Misalnya, data perihal sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, & sebagainya, mampu ditampilkan dengan-cara online & digunakan oleh orang renta untuk memilih sekolah yg tepat untuk anak mereka.

  5. Pelaksanaan pemerintahan yg lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dijalankan lewat e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia, tempat ini sungguh besar, hal ini sangat menolong. Pembekalan, kerjasama, diskusi antara pimpinan kawasan mampu melakukannya tanpa semua mesti berada di lokasi fisik yg sama. Ada lagi perlu melayang ke Jakarta untuk pertemuan yg hanya berlangsung satu atau dua jam.

  6. Permintaan publik untuk pemerintahan yg baik telah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yg diharapkan ialah integrasi metode administrasi pemerintahan melalui jaringan tata cara keterangan on-line antar instansi pemerintah di pusat & daerah terusan ke semua data & teknologi informasi terutama yg berhubungan dgn pelayanan publik.

  7. Dalam sektor pemerintah, pergantian lingkungan & kemajuan teknologi mendorong pejabat pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal baru & meningkatkan kinerja & meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yg baik (govermance baik).

  8. Hilangnya birokrasi yg sudah selaku oleh penghalang bagi orang-orang dlm bekerjasama dgn pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintah agar lebih efektif & efisien.

  9. Keberadaan e-government akan berpengaruh pada dimensi sumber daya insan dr setiap pelayanan publik. Ada kemungkinan untuk masalah meruyaknya disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yg dianggap tak memiliki kemauan & kemampuan untuk menjalankan e-government generik akan berhadapan dgn dua risiko; diberhentikan (PHK) atau ke pelatihan untuk membentuk kompetensi lunak (kompetensi yg lembut) & keterampilan kerja & mengintegrasikan diri ke dlm struktur keterangan baru.

  10. Dalam konteks pemerintahan yg lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai “proses Automator” yg diharapkan mampu menghemat proses ini dijalankan dengan-cara manual bukan selaku alat untuk mengurangi birokrasi.

  11. Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk pengembangan kebijakan, teknologi keterangan masih dianggap selaku alat yg memfasilitasi pengumpulan keterangan bukan sebagai alat yg dapat membuka komunikasi dgn pihak eksternal seperti badan publik atau lainnya.

  12. Dalam konteks keterbukaan (transparansi) teknologi internal keterangan masih dianggap selaku fasilitas bukan sebagai sareana penyedia kanal menunjukkan informasi yg lebih spesifik mirip latar belakang kebijakan tersebut.

  13. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, teknologi keterangan masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada selaku alat untuk membantu proses monitoring.

  14. Dalam rangka meningkatkan mutu teknologi keterangan Kebi masih akan dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi & data dr sarana yg dapat membuat transparansi dlm proses pengambilan keputusan.

  15. Munculnya kelas menengah baru. Pertumbuhan & perkembangan teknologi keterangan dlm bidang pemerintahan yg mencakup pula bidang politik akan mendorong hadirnya kelas menengah gres. Kemampuan, keahlian & pola hidup mereka tak jauh berbeda dgn kelas menengah di negara-negara barat negara. Bisa ditebak, kelas menengah baru akan menjadi penggerak untuk menuntut kebebasan politik & keleluasaan mengatakan lebih besar.

  16. Proses regenerasi kepemimpinan. Jarang saja transisi ini akan memiliki pengaruh generasi kepemimpinan dlm gaya & substansi politik yg dipraktekkan. Napas kebebasan & kesetaraan yg lebih kental.

  17. Dalam bidang Politik Internasional, pula ada kecenderungan untuk berkembang regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi sudah menciptakan kesadaran regionalisme. Ditambah dgn kemajuan teknologi transportasi sudah menyebabkan meningkatnya kesadaran.

  18. Teknologi Informasi & Komunikasi untuk menenteng transformasi lengkap pemerintah.
  19. Sektor TI untuk berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah dlm dua cara

  • Pemerintah mendapatkan penghasilan tatkala mereka memasarkan lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka pula menerima penghasilan dr pajak & pembayaran biaya lisensi tahunan.

  • Sektor TI menciptakan pendapatan dgn jumlah yg sangat besar bagi pemerintah. Negara-negara di mana basis pajak terbatas indeveloping, pendapatan ini merupakan bagian penting dr pemasukan pemerintah dengan-cara keseluruhan.

  1. Dalam upaya untuk menghemat kemiskinan, pemerintah memutuskan acara TI4PR (Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Pengurangan kemiskinan) yg mendirikan pusat teknologi keterangan & komunikasi, khususnya di daerah pedesaan mirip telecenter.

  2. Pejabat pemerintah membantu melaksanakan tugas dgn pertumbuhan alat-alat teknologi keterangan, mirip Komisi

    (KPK), yg berhasil menangkap penjahat yg merugikan negara dgn memanfaatkan ponsel koruptor. Ponsel korup ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semoga Komisi mampu menentukan tindak kriminal korupsi korupsi.

  3. Polisi sukses menangkap para penjahat dgn memakai alat-alat teknologi keterangan, yaitu pemasangan kamera CCTV.

  4. Pemerintah di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, & warga negara mereka. Memiliki susukan ke informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan & bikin komitmen untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mampu memperoleh informasi dr luar akhirnya membantu meningkatkan nasib rakyatnya.

  5. Di negara-negara yg tak memiliki kanal internet & metode komputerisasi, teknologi informasi tentu mampu lebih efisien. Memperkaya kehidupan orang miskin di negara berkembang dapat diraih melalui penggunaan teknologi terbaru mirip database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, & komputer untuk mengaktifkan kesanggupan warga untuk berkompetisi untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah mungkin lebih erat dgn rakyat melalui penggunaan teknologi keterangan & komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi & membantu untuk membuat hidup mereka lebih baik.

2. Dampak Negatif Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak negatif teknologi keterangan dlm bidang pemerintahan, terdiri atas:

  1. Lebih susukan umum gratis ke situs akan membuka potensi bagi kejahatan cyber yg mampu menghancurkan tata cara ICT dlm e-government. Sebagai contoh, perkara pembobolan situs Komisi tatkala penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

  2. Biaya. Meskipun politik digunakan pemerintah keterangan & teknologi mampu melakukan pengeluaran kurang dr konvensional, tetapi sebelum bikin infrastruktur & teknisi akan memiliki ongkos yg sangat mahal.

  3. Mencapai terusan. Harus diakui bahwa tak semua orang melek teknologi. Bagi orang-orang yg jauh di pedalaman akan sukar untuk mengakses website, blog, atau streaming video ihwal politik Indonesia.

  4. Transparansi. Di beberapa negara maju, banyak yg meragukan informasi yg diterbitkan oleh negara negara sendiri. Alasannya yakni bahwa itu ialah penulisan berita negara & penerbit ialah negara. Modifikasi isu kecurigaan dapat terjadi.

  5. Privasi. Sebuah entitas politik seperti negara memerlukan tanggapan dr warga. Jika negara terus meminta keterangan, privasi orang kian sulit untuk dipertahankan. Ini akhirnya menjadi dilema, di satu sisi data dr masyarakat berkumpul untuk mengembangkan kegiatan di dlm negeri, tetapi negara-negara lain pula harus menegakkan hak-hak privasi warga negaranya.

  6. Penggunaan persenjataan mutakhir untuk menyerang orang lain untuk kekuasaan & kekayaan. Terorisme semakin merajalela.

  7. Kurangnya privasi suatu negara karena kerahasiaan tak dijamin oleh meningkatnya kedahsyatan deteksi alat-alat.

    Kasus sering menghujat saling antar golongan.

  8. Mudah menyalahgunakan media umum untuk tujuan politik.

  9. Pemerintah bukanlah pemimpin dlm teknologi. Mereka bereaksi kepada lingkungan sekitar mereka daripada menjajal untuk memperoleh cara-cara baru yg lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengganti seluruhnya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk menyanggupi kebutuhan peralatan & pembinaan staf keperluan. Hal ini pula mengakibatkan lebih efisien karena metode baru membingungkan dgn suasana yg panjang & berantakan.

  10. Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dr keamanan data spesifik berbangsa & bernegara. Karena semua informasi ke digital & tersedia untuk siapa pun yg ingin melihatnya, hal ini bisa terjadi bahwa pelanggaran keamanan yg tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal keterangan pelanggan bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menawan orang-orang terbaik di bidang IT sebagai karyawan.

  11. Transparansi.Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah & karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis penduduk . Bisnis semua orang & kesibukan pribadi tersedia dengan-cara online. Dan sementara tren ini mensugesti kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan atau pergi ke sekolah sangat bagus, pula mampu mempengaruhi pemerintah.

  12. Percakapan, langkah-langkah, keputusan, & motif yg sedang dimainkan di Internet dlm e-mail, situs jejaring sosial, video & blog pribadi. Pejabat pemerintah & karyawan tak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.

Demikian Ulasan Tentang 36 Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Sahabat Setia WargaMasyarakat.Org Amin … 😀

Baca Juga :

  √ DBMS (Database Management System)