100 Teladan Judul Skripsi Aturan Pidana

1. PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
2. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
3. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
4. TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
5. PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
6. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
7. PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG
8. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
9. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
10. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
11. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)
12. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
13. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
14. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)
15. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
16. STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
17. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
18. STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM
19. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
20. PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)
21. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
22. STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)
23. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
24. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
25. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
26. STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007
27. UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
28. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
29. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
30. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)
31. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes PURWAKARTA )
32. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI)
33. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA
34. ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 kitab undang-undang hukum pidana TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
35. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
36. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)
37. ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PURWAKARTA)
38. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID
39. IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA)
40. IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk)
41. TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
42. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI
43. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
44. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN
45. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE
46. STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH)
47. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)
48. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA
49. KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 kitab undang-undang hukum pidana TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi perkara di Poltabes PURWAKARTA dan Denpom PURWAKARTA)
50. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM
51. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)
52. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
53. ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO
54. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi masalah di Pengadilan Negeri Klaten)
55. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA PURWAKARTA)
56. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
57. PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951)
58. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
59. TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR
60. IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PURWAKARTA
61. PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI
62. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi masalah di Pengadilan Militer Yogyakarta)
63. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN
64. ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
65. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
66. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
67. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
68. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA
69. PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
70. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )
71. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT kitab undang-undang hukum pidana DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
72. ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA Tentara Nasional Indonesia DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
73. STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08
74. PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA )
75. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
77. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
78. PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA
79. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID
80. PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PURWAKARTA)
81. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)
82. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA
83. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
84. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
85. ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)
86. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
87. PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
88. PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
89. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)
90. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
91. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)
92. KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
93. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
94. TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM
95. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)
96. ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER
97. STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
98. TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
99. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)
100. PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD PURWAKARTA PERIODE 2004-2009

Itulah 100 pola judul skripsi aturan pidana yang dapat admin share dalam postingan ini. InsyaAllah akan terus diupdate dengan menghidangkan alternatif judul skripsi yang lebih banyak. Semoga mampu memberi manfaat.