√ Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI – Sebelumnya admin sudah membagikan postingan yg sungguh erat relevansinya dengan Indonesia Merdeka Pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dan untuk lebih melengkapi artikel di atas, langsung saja anda menyimak penjelasan berikut perihal Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI.

Sejarah Perundingan yg sudah-sudah menunjukkan bahwa pokok kesulitan terletak pada permasalahan kedaulatan, yaitu kedaulatan Belanda berdasarkan sejarah. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Proklamasi, sudah tercetus revolusi di Indonesia.

Setelah itu, perjuangan bangsa Indonesia mengalir dlm satu terusan tertentu, karena waktu itu bangsa Indonesia sudah menyatakan diri selaku bangsa yg merdeka & berdaulat.

Setelah hari ini jugalah bangsa Indonesia bertindak ke luar atas nama negaranya yg diwujudkan dlm RI Kutipan Pidato Hatta dlm Konferensi Meja Bundar

Sudah cukup usang bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Sebagai negara yg besar, dgn wilayah yg luas, & penduduk yg banyak, kedaulatan & keutuhan negara menjadi suatu tantangan. Para pemimpin & rakyat senantiasa berjuang untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yg luas & besar jumlah penduduknya, apakah ananda menyaksikan ancaman terhadap negara kita? Apakah masih ada bahaya gila terhadap kedaulatan bangsa Indonesia? Apakah masih ada gerakan yg ingin memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah masih ada yg mewaspadai Pancasila & UUD 1945 sebagai dasar negara & landasan aturan Negara Republik Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut kita renungkan, karena bahaya & tantangan akan senantiasa ada baik dr dlm maupun dr luar. Ancaman terhadap kelangsungan NKRI terjadi semenjak Negara Indonesia terbentuk pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagaimana bentuk ancaman-ancaman terhadap kelangsungan Negara Republik Indonesia? Bagaimana para pahlawan & tokoh kita menghadapinya? Kajian lebih dlm masalah ini mesti kita kerjakan, mudah-mudahan selaku generasi penerus kita mampu memecahkan problem-masalah yg berkaitan dgn ancaman terhadap kelangsungan Negara Indonesia.

Hatta berpidato dlm Konferensi Meja Bundar

Daftar Isi

A. Menganalisis Perkembangan & Tantangan Awal Kemerdekaan

Monumen Tugu Pahlawan Surabaya

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik tamat usaha bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dr belenggu penjajahan. Belanda yg sudah ratusan tahun merasakan kekayaan Indonesia enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yg sudah mengungguli Perang Dunia II merasa mempunyai hak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda menjajal masuk kembali ke Indonesia & menancapkan kolonialisme & imperialismenya. Sementara kondisi sosial ekonomi Indonesia masih sungguh memprihatinkan, perangkat-perangkat kenegaraan pula gres dibuat, Indonesia mirip bayi gres lahir masih lemah, tetapi merdeka yakni harga mati. Berbagai upaya bangsa ajaib untuk menguasai kembali bangsa Indonesia ditentang dgn berbagai cara. Pertempuran heroik dgn korban ribuan jiwa terjadi di aneka macam daerah di Indonesia. Tidak terhitung dgn terang berapa jumlah korban jiwa dr pertempuran menjaga bangsa Indonesia tersebut, bahkan banyak pahlawan tak dipahami yg berguguran. Nah, bagaimana kondisi permulaan Indonesia merdeka & bagaimana proses usaha bangsa Indonesia selanjutnya? Mari kita telusuri lewat kajian di bawah ini!

1. Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Secara politis kondisi Indonesia pada permulaan kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, & banyak sekali kejadian masih terus terjadi. Hal ini tak lain karena masih ada kekuatan aneh yg tak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai pola rakyat Indonesia masih harus bentrok dgn sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang berargumentasi bahwa ia diminta oleh Sekutu biar tetap menjaga Indonesia dlm kondisi status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia mesti berhadapan dgn prajurit Inggris atas nama Sekutu, & pula NICA (Belanda) yg sukses tiba kembali ke Indonesia dgn membonceng Sekutu. Pemerintahan memang sudah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara pula sudah tersedia, tetapi karena baru permulaan kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yg keanggotaannya sudah disempurnakan sukses menyelenggarakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar & menentukan Presiden-Wapres. Bahkan untuk menjaga keamanan negara pula sudah dibentuk Tentara Nasional Indonesia.

Kondisi perekonomian negara masih sungguh memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yg cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata duit rupiah Jepang yg tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat minim. Permerintah RI sendiri tak bisa melarang beredarnya mata duit tersebut, mengenang Indonesia sendiri belum mempunyai mata duit sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata duit: De Javaesche Bank, duit pemerintah Hindia Belanda, & mata duit rupiah Jepang. Bahkan sehabis NICA tiba ke Indonesia pula memberlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini kian parah lantaran adanya blokade yg dijalankan Belanda (NICA). Belanda pula terus memberi tekanan & teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yg menyebabkan Jakarta semakin kacau, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yg disebut ORI, duit NICA dinyatakan sebagai alat tukar yg tak sah.

Mata duit ORI

Struktur kehidupan penduduk mulai mengalami perubahan, tak ada lagi diskriminasi. Semua mempunyai hak dan kewajiban yg sama. Sementara dlm hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yg diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan & Pengajaran pula sudah diangkat. Anda tahu siapa Menteri Pendidikan & Pengajaran yang pertama di Indonesia?

2. Kedatangan Sekutu & Belanda

Tentu ananda masih ingat bagaimana Jepang menyerah pada Sekutu. Penyerahan Jepang pada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 bikin analogi bahwa Sekutu mempunyai hak atas kekuasaan Jepang di banyak sekali wilayah, khususnya wilayah yg sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yg masuk dlm Sekutu. Belanda yakni salah satu negara yg berada di balik kelompok Sekutu. Apakah ananda masih ingat bagaimana Belanda saat kalah & menyerahkan kekuasaan pada Jepang? Apakah Belanda kembali ke tanah airnya? Setelah Belanda kalah dgn Jepang, mereka melarikan diri ke Australia.

Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang mengalah tanpa syarat pada Sekutu? Bagi Sekutu & Belanda, Indonesia dlm masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, akal Belanda yakni kembali berkuasa atas Indonesia mirip sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dgn kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, sehabis selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu mempunyai tanggungjawab pelucutan senjata serdadu Jepang, memulangkan prajurit Jepang, & melaksanakan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang? Bayangan Belanda ihwal Indonesia jauh dr realita. Faktanya, rakyat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dgn bayangan Belanda & Sekutu. Karena itu, mampu diprediksi insiden berikutnya, yakni kontradiksi atau pertentangan antara Indonesia & Sekutu maupun Belanda.

Bagaimana efek kedatangan Sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia lewat beberapa pintu wilayah Indonesia utamanya kawasan yg merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang mirip Jakarta, Semarang, & Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dgn Inggris di London yg menciptakan Civil Affairs Agreement. Isinya ihwal pengaturan penyerahan kembali Indonesia dr pihak Inggris pada Belanda, khusus yg menyangkut kawasan Sumatra, selaku kawasan yg berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command). Di dlm perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yg ditempuh selaku berikut.

Fase pertama, prajurit Sekutu akan menyelenggarakan operasi militer untuk memulihkan keamanan & ketertiban.
Fase kedua, setelah kondisi masuk akal , pejabat-pejabat NICA akan menggantikan tanggung jawab koloni itu dr pihak Inggris yg mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang mengalah pada tanggal 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris mudah-mudahan secepatnya mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan kontrak Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia tergolong daerah yg berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera menertibkan pendaratan serdadu Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dgn menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam rombongan Patterson berpartisipasi Van Der Plass seorang Belanda yg mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA).

Van der Plass

Setelah keterangan & persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yg disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dlm pasukan prajurit Inggris yg berkebangsaan India, yg sering disebut sebagai prajurit Gurkha. Tugas prajurit AFNEI sebagai berikut.

Menerima penyerahan kekuasaan serdadu Jepang tanpa syarat.
Membebaskan para tawanan perang & interniran Sekutu.
Melucuti & menghimpun orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.
Menegakkan & menjaga keadaan tenang, menciptakan ketertiban, & keselamatan, untuk kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil.
Mengumpulkan keterangan wacana penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai aturan yg berlaku.

Pasukan Sekutu yg tergabung dlm AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yakni sebagai berikut.

Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa belahan barat & berpusat di Jakarta.
Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa cuilan timur & berpusat di Surabaya.
Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan prajurit Sekutu diboncengi NICA yg akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menjadikan kecurigaan terhadap Sekutu & bersikap anti Belanda.

Sementara Christison selaku pemimpin AFNEI menyadari bahwa, untuk menjalankan tugasnya tak mungkin tanpa pemberian pemerintah RI. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dgn pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan legalisasi dengan-cara de facto wacana negara Indonesia. Namun, dlm kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Sebagai bukti akan kita lihat dlm kajian di berikut ini.

Kedatangan serdadu Sekutu

3. Merdeka atau Mati!

Kedatangan Sekutu di Indonesia memunculkan banyak sekali reaksi dr penduduk Indonesia. Apalagi dgn memboncengnya Belanda yg ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak sekali upaya penentangan & perlawanan dr penduduk . Bagaimana kejadian kekerasan balasan kedatangan Sekutu di Indonesia terjadi? Mari kita simak kajian di bawah ini!

a. Perjuangan rakyat Semarang dlm melawan tentara Jepang

Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dr pendudukan Jepang ke Indonesia pula terus dijalankan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00 WIB berkumandang lewat radio perihal suatu pernyataan & perintah biar pemindahan kekuasaan dr tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilaksanakan. Hal ini makin membakar semangat para perjaka Semarang & sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Bahkan Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah selaku berikut.

Berdasarkan atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia & Komite Nasional di Jakarta, maka dgn ini kami atas nama rakyat Indonesia memberitahukan sementara aturan-aturan pernerintahan untuk menjaga keamanan biasa di wilayah Semarang.

Mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 Pernerintah RI untuk kawasan Semarang mulai berlaku.
Terhadap segala perbuatan yg menentang permerintah RI akan diambil perbuatan yg keras.
Senjata api, kecuali yg di tangan mereka yg berhak memakainya harus diserahkan pada polisi.
Hanya bendera Indonesia Merah Putih boleh berkibar.
Terhadap segala perbuatan yg mengganggu ketenteraman & kemakmuran lazim diambil perbuatan keras.
Selanjutnya semua penduduk hendaknya melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa.

Semarang, 19 Agustus 1945

Kepala Pernerintahan RI Daerah Semarang

Wongsonegoro

Suasana di Semarang makin panas. Jepang tak menghiraukan usul pemerintahan di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan perjaka Semarang mengerumuni tangsi prajurit Jepang, Kedobutai di Jatingaleh. Sementara pimpinan mereka sedang berunding di dlm tangsi untuk membahas mengenai penyerahan senjata. Perundingan itu berjalan tersendat-sendat, tetapi karenanya disepakati penyerahan senjata dengan-cara bertahap.

Ketegangan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dr pabrik gula Cepiring diangkut oleh para cowok ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan, sebagian dr para tawanan berhasil melarikan diri & minta proteksi pada batalion Kedobutai. Oleh karena itu, tanpa menanti perintah, para pemuda secepatnya menyerang & melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dipahami dgn Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yg menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti & disiksa di tangsi Kedobutai Jatingaleh. Kemudian, di jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air ledeng di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, dr. Kariadi, kepala laboratorium dinas Purusara Semarang ingin menilik persediaan air tersebut tetapi ia dibunuh oleh prajurit Jepang. Hal ini sudah memperbesar sengitnya pertempuran antara para perjaka melawan prajurit Jepang.

Para perjaka sukses menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya, di Magelang. Tokoh Jepang ini ditahan oleh para cowok. Hal ini semakin meningkatkan kemarahan Jepang. Pada hari kedua & ketiga Jepang berupaya bisa menguasai tempat Semarang kembali.

Dalam pertempuran itu Jepang membagi pasukannya menjadi tiga kekuatan selaku berikut.

Poros Barat, sasarannya penduduk markas Kempetai di Karangasem yg telah dikuasai para cowok. Selain itu, pula untuk menghambat gerakan pinjaman pasukan dr Pekalongan & Kendal.
Poros Tengah, dgn sasaran menguasai markas AMRI di Hotel Du Pavillon.
Poros Timur, dgn sasaran menduduki Sekolah Teknik & membatasi datangnya sumbangan BKR dr Demak, Pati, & Rembang. Sementara itu, dr pihak Indonesia sudah datang pemberian dr aneka macam penjuru, baik dr arah Barat (Kendal & Weleri), pula dr Timur, seperti dr Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, bahkan dr Selatan mirip dr Solo, Magelang, & Yogyakarta.

Tanggal 17 Oktober 1945, tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yg diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia pula menyepakati perundingan tersebut. Sekalipun sudah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945 (hari kelima), Jepang berhasil mematahkan aneka macam serangan para cowok. Pada hari itu, sudah tiba beberapa utusan pemerintah pusat dr Jakarta untuk merundingkan soal keamanan & perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yg hadir dr Jakarta waktu itu, antara lain Kasman Singodimejo & Sartono. Pihak Jepang yg hadir, antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian, dilanjutkan perundingan untuk mengendalikan gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang, apabila para perjaka tak mau menyerahkan senjata paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10.00. Wongsonegoro terpaksa menyepakati dgn membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu.

Tanggal 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali pada Jepang. Sementara Jepang sudah berkemas-kemas untuk membumihanguskan kota Semarang. Tiba-tiba pukul 07.45 terpetik keterangan bahwa tentara Sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang dgn menumpang kapal HMS Glenry. Mereka terdiri atas pasukan Inggris, termasuk serdadu Gurkha. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang.

Dengan kedatangan tentara Sekutu, memiliki arti telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dgn serdadu Jepang. Untuk mengenang pertempuran Lima Hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yg terkenal dgn sebutan Tugu Muda.

b. Pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan dengan-cara bersama-sama dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah & perusahaan-perusahaan yg dikuasai oleh Jepang menyelenggarakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang mudah-mudahan menyerahkan semua kantor mereka pada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta memberitahukan bahwa kekuasaan di tempat itu sudah berada di tangan Pemerintahan RI.

Kepala Daerah Yogyakarta yg dijabat oleh Jepang (Cokan) mesti meninggalkan kantornya di jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai sukses direbut & kemudian dijadikan selaku kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dimengerti dgn Gedung Nasional atau Gedung Agung.

Satu hari sehabis perebutan gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata & markas Osha Butai di Kotabaru. Rakyat & para perjaka terus mengepung markas Osha Butai di Kotabaru. Rakyat & para perjaka terdiri dr banyak sekali kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, & BPU (Barisan Penjagaan Umum) sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kotabaru.

Sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, perjaka, & kesatuan dgn prajurit Jepang di Yogyakarta. Butaico Pingit segera menelepon TKR & menyatakan mengalah, dgn jaminan anak buahnya tak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR meminta mudah-mudahan Butaico Pingit dapat mensugesti Butaico Kotabaru untuk mengalah. Ternyata Butaico menolak untuk mengalah. Akibatnya serangan para pejuang Indonesia kian ditingkatkan.

Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945 sekitar pukul 10.00, markas Jepang di Kotabaru dengan-cara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yg gugur 21 orang & 32 orang luka-luka. Sedangkan dr pihak Jepang, 9 orang tewas & 15 orang luka-luka. Setelah markas Kotabaru jatuh, usaha kudeta meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kotabaru & dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI.

c. Ribuan Nyawa Arek Surabaya untuk Indonesia

Perhatikan gambar tokoh pahlawan di samping! Apakah ananda mengenal tokoh tersebut? Beliau berjulukan Bung Tomo, terkenal karena perjuangannya dlm pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran rakyat Surabaya dgn Sekutu terjadi pada tahun 1945tersebut, mengakibatkan ribuan rakyat yg gugur. Karena itulah bangsa Indonesia memutuskan tanggal 10 November selaku Hari Pahlawan.

salah satu perjaka sedang mengobarkan semangat juang

Semangat tempur arek-arek Surabaya dlm melawan pasukan Sekutu, tak dapat dilepaskan dr kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya & sekitarnya. Arek-arek Surabaya sukses menyerbu & menguasai markas Kempetai yg terletak di depan Kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kempetai Jepang dilucuti. Pertempuran meluas ke Markas Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu. Markas Jepang ini pula sukses dikuasai para pejuang. Gudang peluru di Kedung Cowek pula sukses direbut oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran perebutan kekuasaan terhadap Jepang ini selsai sesudah komandan Angkatan Darat Jepang Jenderal Iwabe mengalah & menyusul komandan Angkatan Laut Laksamana Shibata. Semua kapal perang & senjata serta pangkalannya diserahkan pada pejuang Indonesia.

Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini yaitu potongan dr Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat kiprah dr panglima Allied forces for Netherlands East Indies (AFNEI) untuk melucuti tentara Jepang & menyelamatkan para interniran Sekutu. Kedatangan mereka diterima dengan-cara enggan oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Setelah diadakan konferensi antara wakil-wakil pemerintah RI dgn Mallaby, maka dihasilkan kontrak :

Inggris berjanji bahwa di antara serdadu mereka tak terdapat Angkatan Perang Belanda,
disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan & kenyamanan,
akan secepatnya dibentuk “Kontak Biro” agar kerjasama dapat terealisasi sebaik-baiknya, dan
Inggris cuma akan melucuti senjata Jepang saja.

Namun pada perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peleton dr Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw, melaksanakan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huiyer—seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda—beserta teman-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dgn menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, & objek-objek vital lainnya.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yg pertama antara pemuda Indonesia dgn pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, & 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu mampu dipukul mundur, bahkan hampir mampu dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yg sudah dikuasai oleh pihak Inggris sukses direbut kembali oleh rakyat.

Melihat realita seperti itu, komandan pasukan Sekutu menelepon Presiden Sukarno untuk mendamaikan perkelahian antara para pejuang Indonesia dgn pasukan Sekutu (Inggris) di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, & Amir Syarifuddin tiba ke Surabaya untuk mendamaikan pertikaian itu. Perdamaian berhasil diraih & ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya ialah untuk menjaga keamanan di Surabaya & sekitarnya. Karena dirasa perlu terus dilaksanakan komunikasi antara kedua pihak, maka dibentuklah Kontak Biro yg anggotanya tokoh-tokoh dr Indonesia seperti Residen Sudirman, Dul Arnawa & Sungkana, sedangkan dr pihak Inggris antara lain Mallaby & Shaw. Namun, setelah Sukarno, Hatta, & Amir Syarifuddin beserta Hawthorn kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, dgn berkendaraan beberapa kendaraan beroda empat, para anggota Kontak Biro berupaya menuju gedung Internatio yg masih terjadi kontak senjata. Pada dikala itu, gedung ini diduduki oleh serdadu Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu & menuntut semoga gedung itu dikosongkan. Kedatangan Kontak Biro yg di dalamnya ada Mallaby itu, membuat arek-arek Surabaya menuntut biar Mallaby & serdadu Inggris mengalah. Kebetulan hari itu sudah mulai gelap. Tatkala itu rombongan Mallaby sedang berada di tempat perhentian trem listrik, yg terletak beberapa belas meter sebelah utara Jembatan Merah tiba-tiba terdengar ledakan, waktu itu kira-kira pukul 20.30. Ternyata mobil yg ditumpangi Mallby meledak & ditemukan Mallaby sendiri tewas. Tewasnya Brigjen Mallaby ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Mayjen E.C. Mansergh, selaku pengganti Mallby mengeluarkan ultimatum supaya pihak Indonesia di Surabaya menaruh senjata selambat-lambatnya jam 06.00 tanggal 10 November 1945.

Inggris mengeluarkan ultimatum yg berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dr Darat, Laut, & Udara, apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu. Inggris pula mengeluarkan instruksi yg isinya “………semua pemimpin bangsa Indonesia dari

semua pihak di kota Surabaya mesti tiba selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pada tempat yg telah diputuskan & menjinjing bendera merah putih dgn ditaruh di atas tanah pada jarak 100 m dr tempat berdiri, kemudian mengangkat tangan tanda menyerah.”

Ultimatum itu ternyata tak ditaati oleh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya merasakan ultimatum itu selaku penghinaan, maka tak dihiraukan. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yg dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945,sungguh terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh cowok, yakni Sutomo (Bung Tomo) sudah mendirikan Radio Pemberontakan, untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada dikala terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin & mengendalikan kekuatan rakyat lewat pidato-pidatonya. Di dlm pidatonya melalui radio yg begitu berapi-api & senantiasa dimulai & diakhiri dgn bacaan takbir, “Allahu Akbar”. Tokoh lain, misalnya Ktut Tantri, yakni wanita Amerika yg pula aktif dlm mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dlm bahasa Inggris melalui Radio Pemberontakan Bung Tomo.

Sungkono selaku Komandan Pertahanan Kota, pada tanggal 9 November 1945 pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yg terdiri dr Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, & TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4.

Kota Surabaya dibagi dlm 3 sektor pertahanan, meliputi Sektor Barat, Tengah & Timur. Sektor Barat dipimpin oleh Kunkiyat, Sektor Tengah antara lain dipimpin antara lain Marhadi, sedangkan Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiarjo. Sementara itu Sukarno mengkremasi semangat juang rakyat lewat radio. Sesudah batas waktu ultimatum habis, kondisi kian ekplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yg berjalan hingga jam 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Gerakan pasukan Inggris dibarengi dgn pengeboman yg ditujukan pada sasaran yg diperkirakan menjadi tempat pemusatan perjaka. Surabaya yg sudah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para cowok nyaris 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan dengan-cara gigih, walaupun pihak Inggris memakai senjata-senjata terbaru & berat. Pertempuran yg terakhir terjadi di Gunungsari pada 28 November 1945, tetapi perlawanan dengan-cara sporadis masih dijalankan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yg terkenal dgn sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan suatu lambang keberanian & kebulatan tekad dlm menjaga kemerdekaan & membela Tanah Air Indonesia dr segala bentuk penjajahan.

Pertempuran di Surabaya sudah memperlihatkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan gila. Untuk mengenang, insiden itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Mobil tempat Mallaby tewas

Perhatikan nama raja-raja berikut! Raden Patah Amangkurat I Adipati Unus

d. Pertempuran Palagan Ambarawa

Anda amati gambar Monumen Palagan Ambarawa di samping! Bagaimana relasi monumen tersebut dgn usaha revolusi kemerdekaan Indonesia?

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November & rampung pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR & cowok Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dr peristiwa ini dimulai dgn peristiwa yg terjadi di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri dr Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak RI mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yg berada di penjara Ambarawa & Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nederland Indische Civil Administration (NICA) yg kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah kejadian Magelang yg berkembang menjadi pertempuran antara TKR & prajurit Sekutu. Insiden itu berhenti sesudah kedatangan Presiden Sukarno & Brigadir Jenderal Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka menyelenggarakan perundingan gencatan senjata & tercapai kata sepakat yg dituangkan ke dlm 12 pasal, diantaranya:

Pihak Sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melaksanakan kewajibannya melindungi & mengelola evakuasi Allied Prisoners War and Interneers (APWI-tawanan perang & interniran Sekutu).
Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi kemudian lintas Indonesia-Sekutu
Sekutu tak akan mengakui kegiatan NICA dlm tubuh-tubuh yg berada di bawahnya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan prajurit Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yg berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun tanggal 22 November 1945 pertempuran berkobar di dlm kota & pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yg berada di sekeliling Ambarawa. Pasukan TKR bareng pemuda dr Boyolali, Salatiga, Kartosuro bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api & membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dr arah Magelang pasukan TKR & Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melaksanakan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dgn tujuan memukul mundur pasuka Sekutu yg berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi sukses menduduki Desa Pingit & merebut desa-desa sekitarnya.

Sementara itu, Batalion Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yg berasal dr Yogyakarta, yakni batalion 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Suharto, batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, & Batalion Sugeng. Musuh kesannya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dgn menyelenggarakan gerakan melonjak & mengancam kedudukan pasukan Indonesia dr belakang dgn tank-tanknya. Untuk menangkal jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono. Dengan pertolongan resimen kedua yg dipimpin M. Sarbini, batalion Polisi spesial yg dipimpin Onie Sastroatmojo & batalion dr Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu.

Di Desa Jambu para komandan menyelenggarakan rapat kerjasama yg dipimpin oleh kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yg disebut Markas Pimpinan Pertempuran & bertempat di Magelang. Sejak saat, Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yakni sektor Utara, sektor Selatan, sektor Barat & sektor Timur. Kekuatan pasukan bertempur dengan-cara bergantian. Pada tanggal 26 November 1945 pimpinan pasukan TKR dr Purwokerto yakni Letkol Isdiman gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini kian memperbesar semangat tempur TKR & para pejuang yg sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang Supit Urang. Taktik ini secepatnya diterapkan. Musuh mulai terjepit & suasana pertempuran kian menguntungkan pasukan TKR. Sejak ketika itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dr Desa Banyubiru, yg merupakan garis pertahanan yg terdepan.

Peta Rute Gerilya Sudirman

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dlm kota. Pertahanan musuh yg terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yg terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Musuh yg merasa kedudukannya terjepit berupaya keras untuk melakukan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa & mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yg sungguh strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka mampu mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yakni Surakarta, Magelang & Yogyakarta.

Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yg gemilang. Menyambut kemenangan itu Sudirman yg masih berpaian perang pribadi mengambil air wudu & secepatnya melaksanakan sholat & sujud syukur seraya berdoa: ”Ya Allah ya Tuhan, Mahabesar & Mahakuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan & kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yg lemah dan dhaif ini & berikan kami kekuatan”. Dengan kemenangan ini nama Sudirman kian populer selaku komandan & pimpinan TKR & menampilkan bahwa Republik Indonesia masih mempunyai pasukan yg kuat yaitu dr pasukan TKR.

Kolonel Sudirman

Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa pula dibangun Monumen Palagan, Ambarawa.

Anda bisa membaca buku karya Sardiman, Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman.

e. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara. Pendaratan pasukan Sekutu itu diboncengi oleh pasukan NICA yg sudah disediakan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintahan RI Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Medan, menyerupai Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria & lainya, lantaran menghormati peran mereka. Sebagian dr mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa & beberapa tempat yang lain dgn memasang tenda-tenda lapangan.

Sehari setelah mendarat, Team dr RAPWI sudah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar & Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan & dikirim ke Medan atas perjanjian Gubernur M. Hasan. Ternyata kelompok itu pribadi dibuat menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu, maka tampaklah pergantian sikap dr bekas tawanan tersebut.

Letkol Gatot Subroto

Mereka bersikap congkak karena merasa selaku pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai kejadian yg dilaksanakan dengan-cara spontan oleh para perjaka. Insiden pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dr ulah seorang penghuni hotel yg merampas & menginjak-injak lencana Merah Putih yg digunakan oleh salah seorang yg ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang & dirusak oleh para cowok.

Insiden ini menjalar ke banyak sekali kota mirip Pematang Siantar & Berastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibuat TKR Sumatera Timur dgn pimpinannya Ahmad Tahir. Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap bekas Giyugun & Heiho ke Sumatera Timur. Panggilan ini mendapat sambutan ahli dr mereka. Disamping TKR, di Sumatera Timur terbentuk pula tubuh-tubuh perjuangan yg sejak 15 Oktober 1945 menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur & kemudian berganti nama menjadi Pesindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris mengawali aksinya untuk memperlemah kekuatan Republik dgn cara menyodorkan ultimatum pada bangsa Indonesia semoga menyerahkan senjatanya pada Sekutu. Hal ini dilakukan pula oleh Kelly terhadap cowok Medan pada tanggal 18 Oktober1945. Sejak sewaktu itu serdadu NICA merasa memperoleh pertolongan dr pihak Inggris. Demikian pula pasukan Sekutu mulai melaksanakan aksi-aksi terornya, sehingga timbul rasa permusuhan di golongan perjaka. Patroli-patroli Inggris tak pernah merasa kondusif, karena pemerintah Republik Indonesia tak memberikan jaminan keselamatan. Meningkatnya korban di pihak Inggris mengakibatkan mereka memperkuat kedudukannya & menentukan sendiri dengan-cara sepihak batas kekuasaannya.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yg bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di banyak sekali sudut pinggiran kota Medan. Tindakan pihak Inggris itu merupakan tantangan bagi para cowok. Pihak Inggris bareng NICA melaksanakan aksi pencucian terhadap unsur-unsur Republik yg berada dikota Medan. Para perjaka membalas aksi-aksi tersebut, setiap usaha pengusiran dibalas dgn pengepungan, bahkan kadang kala terjadi tembak menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris & NICA berupaya menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Selanjutnya menculik seorang perwira Inggris & menghancurkan beberapa truk. Dengan kejadian ini Jenderal Kelly kembali mengancam para cowok mudah-mudahan menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yg faktual-nyata melanggar akan ditembak mati. Daerah yg ditentukan yakni kota Medan & Belawan. Perlawanan terus memuncak, pada bulan April 1946 serdadu Inggis mulai berupaya mendesak pemeintah RI ke luar kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yg berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yg berjulukan “Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area” yg dibagi atas 4 sektor & bermarkas di Sudi Mengerti (Trepes). Di bawah komando inilah mereka meneruskan usaha di Medan Area.

f. Bandung Lautan Api

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para perjaka untuk merebut pangkalan udara Andir & pabrik senjata bekas Artillerie Constructie Winkel (ACW-kini Pindad) & berlangsung terus hingga kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan Sekutu & NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan NICA makin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tetapi semangat juang rakyat & para cowok yg tergabung dlm TKR, laskar-laskar & badan-badan usaha kian berkobar. Pertempuran demi pertempuran terjadi.

Pada bulan Oktober di Bandung sudah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yg dipimpin panglima TKR, Aruji Kartawinata. Dewan usaha ini terdiri dr wakil-wakil TKR & banyak sekali kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum supaya para pejuang menyerahkan senjata & mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tak diindahkan oleh pihak pejuang. Insiden terjadi, para perjaka melaksanakan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yg berlindung di bawah Sekutu. Penculikan pula sering terjadi.

Peristiwa yg memperburuk kondisi terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut & ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yg tengah menghadapi bencana alam

Dalam suasana yg demikian itu, Majelis Dewan Perjuangan tak sabar menunggu reaksi dr pemerintah. Majelis yg terdiri dr banyak sekali kesatuan ini menegaskan untuk melancarkan perlawanan. Pada malam hari tanggal 24 – 25 November 1945 rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu & NICA.

Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu yakni biar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung & mundur ke luar kota dgn jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat & kehancuran kota Bandung, maka Pemerintah RI menyepakati untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung.

Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi III Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar & ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Kota Bandung yg terbakar ini pula disaksikan oleh istri Otto Iskandardinata yg masih menanti kabar kepastian hilangnya sang suami. Warga mengungsi dgn menjinjing barang seadanya, sebagian mengontrol perjalanan ke pengungsian, sebagian menyelamatkan dokumen-dokumen kota, sebagian mengkremasi gedung-gedung penting, bahkan meledakkan bangunan-bangunan besar, hingga instalasi militer pun dihancurkan, salah satunya gudang mesiu yg diledakkan oleh Mohammad Toha yg gugur bareng ledakan. Tengah malam kota Bandung yg terbakar sudah ditinggalkan. Menyisakan ingatan perjuangan Bandung Lautan Api.

Peristiwa tersebut dikenang hingga kini. Mars Halo Halo Bandung diciptakan, monumen pun diresmikan di lapangan Tegallega. Sineas pun tak luput menjadikan kejadian tersebut dlm film “Toha Pahlawan Bandung Selatan”, suatu film karya Usmar Ismail, pula film “Bandung Lautan Api” karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra pula mengabadikan dlm Sajak Seorang Tua perihal Bandung Lautan Api.

g. Berita Proklamasi di Sulawesi

Berita proklamasi yg dikumandangkan oleh Sukarno & Moh. Hatta, hingga pula di Sulawesi. Sam Ratulangi, yg dikala itu menjabat selaku Gubernur Sulawesi, yg berkedudukan di Makasar mendapat peran dr PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamsi untuk disebarluaskan keseluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Shopian dkk, dibikin plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin & di kantor pewarta Celebes, yg kemudian diganti nama dgn Soeara Indonesia.

Saat itu tentara Sekutu dgn cepat bisa menguasai Indonesia penggalan Timur, termasuk Sulawesi. Upaya Sam Ratulangi untuk memberikan info proklamasi ke penjuru Sulawesi mendapat kendala dr prajurit Sekutu. Para cowok mulai mengorganisasi diri & merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok cowok yg tediri dr bekas Kaigun Heiho & pelajar SMP, bergerak menuju sasarannya & mendudukinya. Akibat peristiwa itu pasukan Australia yg sudah ada, bergerak & melucuti para perjaka. Sejak itu pusat gerakan perjaka dipindahkan dr Ujungpandang ke Polombangkeng. Bahkan Sam Ratulangi kemudian ditangkap oleh NICA & diasingkan ke Serui, Papua.

Berita proklamasi di Sulawesi Tenggara diterima di Kolaka, Kendari. Mula-mula berita diterima oleh kelompok Kaigun & Heiho yg dibawa oleh prajurit Jepang. Saat itu yg bertugas memimpin Heiho yakni Idie Heiso & Sudamitsu Heiso. Sementara gunjingan proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna, ketika Jepang menyerahkan pemerintahan Muna pada Ode Ipa yg kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari. Di Buton isu proklamsi diterima rakyat dr para pelayar yg tiba dr Jakarta & Bangka serta dr orang-orang Jepang yg tiba ke Makasar. Mula-mula informasi itu diterima di Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi). Di Sulawesi Tengah, informasi proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pada pukul 15.00 waktu setempat. Berita itu diterima Abdul Latief dr prajurit Jepang yg dikawal dr dua tentara heiho dr Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu & Djafar. Perwira itu menyampaikan “ Bangsa Indonesia sudah merdeka”.

Di Manado, info proklamasi pertama kali diterima di markas besar serdadu Jepang yg berkedudukan di Minahasa. Di Markas itu terdapat alat-alat akomodasi komunikasi yg memberdayakan tenaga Indonesia diantaranya merupakan A.S. Rombot. Saat itu, Rombot sedang mendapat peran untuk memperoleh info Domei dr Tokyo. Pada dikala itulah info wacana proklamasi yg disebarkan diseluruh penjuru dunia itu diketahunya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dgn gosip kapitulasi Jepang & perintah genjatan senjata. Segera setelah bertugas Rombot mengontak W.F. Sumati yg di saat itu selaku daidancho boo ei Teisintai di Tondano. Kedua tokoh itu kemudian memperlihatkan info proklamasi itu ke tokoh-tokoh nasionalis. Berita itu kemudian disebarkan ke Sangit Talaud, Bolaang Mongondow, & Gorontalo.

Setelah info proklamasi kemerdekaan tersebar keseluruh penjuru Sulawesi, semenjak itupula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yg sudah lama dikehendaki oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dgn dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di Lasusua bendera bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yg dihadiri oleh kepala distrik Patampanua & beberapa pimpinan perjaka RI dr Luwu.

h. Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali

Operasi lintas Laut Banyuwangi-Bali merupakan operasi adonan & pertempuran laut pertama semenjak berdirinya negara Republik Indonesia. peristiwa itu dimulai dgn kedatangan Belanda dgn membonceng Sekutu, mendarat di Bali dgn jumlah pasukan yg cukup besar, tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali selaku kerikil loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yg dinilai selaku lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali pula dapat dijadikan penghubung ke arah Australia.

Dengan pertumbuhan di atas, maka sudah mengalihkan konfrontasi dr Indonesia melawan Jepang berganti menjadi Indonesia melawan Belanda. Berkaitan dgn hal tersebut, maka para pemimpin usaha yg sudah sampai di Jawa berupaya mencari perlindungan & membentuk kesatuan-kesatuan tempur. Mereka antara lain sudah membentuk Pasukan Makardi atau Pasukan Merdeka selaku pasukan induk. Pasukan itu kemudian lebih diketahui dgn nama Pasukan M. Kapten Makardi sebelumnya bertugas mendampingi Kolonel Prabowo, Kolonel Munadi & Letkol I Gusti Ngurah Rai ke markas besar TRI di Yogyakarta untuk meminta derma, lantaran makin lemahnya kekuatan TRI Sunda Kecil di Bali.

Kondisi itu mendorong Letjen Urip Sumoharjo Markas Besar TRI Yogyakarta untuk menentukan memperkuat TRI Sunda Kecil dgn tunjangan senjata & amunisi pada I Gusti Ngurah Rai. Untuk itulah Pasukan M berperan penopang Pasukan Sunda Kecil di bawah Pimpinan Ngurah Rai. Pasukan ini pula dilengkapi pasukan sandi yg disebut CIS (Combat Intelligent Section) yg terdiri dr para pelajar. Disiapkanlah tiga pasukan untuk memblokade pasukan Belanda. Pasukan angkatan maritim dipimpin oleh Kapten Markadi & Waroka. Angkatan Darat dibawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Operasi itu direncanakan lewat tiga titik pendaratan. Pasukan Waroka mendarat di Pantai Gerokgak & Celuk Bawang. Pasukan Makardi mendarat di antara Cupel & Candi Kusuma, Jembrana & Pasukan I Gusti Gurah Rai mendarat di Pantai Yeh Kuning. Operasi membisu-membisu itu ditujukan untuk memperoleh keterangan intelijen yg akurat.

Pasukan diberangkatkan dr Muncar Banyuwangi dgn sasaran tempat Kuning & terus ke Munduk Malang. Penyeberangan dilaksanakan malam hari. Rombongan ini dlm penyeberangannya di tengah bahari dipergoki oleh patroli Belanda & langsung menembaki ke arah rombongan pasukan Ngurah Rai. Akibatnya Cokorde Rai Gambir & Cokorde Dharma Putra gugur. Sebagian berhasil mendarat di Yeh Kuning & sebagian lagi di bawah Ngurah Rai kembali ke Muncar. Keesokan harinya tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Pulukan untuk seterusnya menuju Munduk Malang.

Gelombang ketiga, Pasukan M selaku induk pasukan berangkat pada tanggal 4 April 1946 malam hari. Mereka berangkat dr pelabuhan Banyuwangi dgn berkekuatan empat peleton. Sasarannya akan mendarat di tempat Candikusuma. Saat fajar menyingsing, rombongan Pasukan M dipergoki oleh dua motorboat Belanda yg sedang berpatroli. Terjadilah pertempuran antara Pasukan M melawan patroli Belanda. Dengan taktik menempel pada motorboat Belanda, Pasukan M sulit untuk ditembaki Belanda. Sebaliknya, Pasukan M mampu melemparkan granat-granat tangan ke dek motorboat. Akhirnya, satu motorboat Belanda terbakar & karam serta yg satunya melarikan diri. Setelah sukses menghancurkan patroli Belanda, Pasukan M memerintahkan untuk putar haluan kembali ke Banyuwangi, karena arus maritim yg kuat & kapal Markadi sendiri berlobang-lobang. Dalam perang ini, pihak Pasukan M gugur dua orang, yakni Sumeh Darsono & Sidik.

Keesokan harinya, Pasukan M kembali berlayar menuju Bali & mereka berhasil melaksanakan pendaratan di Klatakan, Melaya, & Candikusuma. Sesampainya di Bali dikerjakan koordinasi & dibuat MGGSK (Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil). Kemudian pada bulan Juli 1946, pula terjadi pendaratan pasukan tempur yg dipimpin oleh Kapten Saestuhadi. Setelah itu terjadilah pertempuran di banyak sekali kawasan.

Mula pertama pasukan MGGSK dihadang oleh pasukan Belanda di Klatakan. Terjadilah pertempuran sengit. Pasukan MGGSK terdesak & pemimpin yg gugur, antara lain Kapten Saestuhadi, Kapten Suryadi, & Letnan Nurhadi.

Selanjutnya, Pasukan M melaksanakan penyerangan ke berbagai kawasan, antara lain, di Gilimanuk Cekik, Penginuman, Candikusuma, Cupek, Negara, Sarikuning, Pulukan, Gunungsari, Klatakan, Munduk Malang, Tabanan, & Celukan Bawang.

Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yg gugur dlm operasi lintas laut, maka di kawasan Cekik, Gilimanuk didirikan monumen yg dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi-Bali.

SIMPUL SEJARAH

Usaha menjaga kemerdekaan terjadi di aneka macam tempat di Indonesia. Umumnya mereka berhadapan dgn kolonialisme gres yg dipastikan dapat menyengsarakan rakyat Indonesia.
Rakyat di banyak sekali kawasan tak mempunyai ketakutan sedikitpun untuk melawan kezaliman kolonialisme. Mereka berani bertempur dgn korban yg sungguh besar.

B. Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang & Damai

Tempat perundingan Linggarjati

Linggarjati yakni satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia dlm menyelesaikan dilema kedaulatan dgn Belanda. Seperti telah ananda kaji pada belahan sebelumnya, bahwa Belanda sungguh-sungguh belum mau meninggalkan Indonesia. Konflik Indonesia-Belanda tak mampu disingkirkan. Kontak senjata & perundingan dilakukan oleh kedua negara. Bagaimana usaha bangsa Indonesia dlm konflik perang & hening untuk menjangkau kedaulatan?

Bangsa Indonesia pula sadar bahwa kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk meraih kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan yaitu jalan lain yg perlu ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini pula memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia yakni bangsa yg cinta damai, tetapi lebih mengasihi kemerdekaan. Mengapa demikian? Sebab langkah diplomasi kadang tak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia, demikian sebaliknya. Maka dlm kajian di bawah ini ananda akan menelaah bagaimana bangsa kita berupaya menjalankan politik hening untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi pula tak mengesampingkan dgn kekuatan senjata. Jalan hening apa saja yg ditempuh bangsa Indonesia? Bagaimana pengaruh jalan yg ditempuh tersebut? Mari kita telaah bersama

1. Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati merupakan tindakan yg diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dr pemerintah Belanda dgn jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia & Belanda, serta Inggris selaku penengah. Tokoh-tokoh dlm perundingan itu yakni Letnan Jenderal Sir Philip Christison dr Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yg kemudian diangkat selaku duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dr Belanda yakni Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelumnya perundingan Linggarjati sudah dilaksanakan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. tetapi usaha-usaha untuk mencapai perjanjian belum menyanggupi keinginan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan lantaran masing-masing pihak mempunyai usulan yg berlawanan.

Van Mook yakni kelompok orang Belanda yg lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia pula seorang penganjur persekutuan semenjak tahun 1930-an yg termasuk dlm kelompok pendorong, yakni gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda yg berniat untuk membuat Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dlm bentuk persemakmuran. Atas persepsi itu suatu di saat nanti Indonesia menjadi pecahan sesuai dgn makna politik & sosialnya sendiri. Atas dasar pemikirannya itu Van Mook kepincutkeras untuk kembali ke Indonesia. Sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook lebih siap menghadapi pergantian suasana ketimbang pemerintahan yg ada di Negeri Belanda. Namun ia memperoleh situasi yg jauh dr perkiraannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dgn segala konsekuensinya itu tak mungkin untuk ditarik kembali. Belanda hanya mampu menolak & tak mengakui negeri jajahannya selaku negara yg berdaulat.

Pada permulaan kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dr Sekutu maupun ancaman perlawanan dr pihak revolusioner Indonesia. Pada permulaan itu Van Mook bersedia untuk melaksanakan perundingan, meskipun pemerintah Belanda melarangnya untuk berjumpa dgn Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dgn Sukarno & “kelompok-kelompok Indonesia”. Ia tidak ingin menyebut sebagai Republik Indonesia, karena pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok pikiran Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membangun hubungan ketatanegaraan yg baru & status Indonesia menjadi “negara dominion” dlm komplotan “persemakmuran Uni-Belanda”.

Demikianlah karena tak ada titik temu antara Indonesia & Belanda, Cristison tetap berupaya mempertemukan mereka. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook & wakilnya, Charles O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno & Moh. Hatta yg didampingi oleh H. Agus Salim & Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan itu tak ada hasil yg membuat puas bagi pihak Indonesia. pihak Belanda masih menghendaki kebijakan politiknya yg lama.

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, aneka macam insiden & konfrontasi dgn makin banyaknya tentara NICA yg tiba ke Indonesia. Konfrontasi itu menimbulkan pihak sekutu ingin segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih tatkala aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, khususnya pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetap tak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dgn melakukan perundingan.

a. Perundingan Awal di Jakarta

Pada tanggal I Oktober 1945, telah diadakan perundingan antara Christison (Inggris) dgn pihak Republik Indonesia Dalam perundingan ini Christison mengakui dengan-cara de facto terhadap Republik Indonesia Hal ini pula yg memperlancar gerak masuk Sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pernerintah RI mengharapkan pengesahan terhadap negara & pernerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yg dibuat sebelum PD II. Pemerintah RI pula berjanji akan mengembalikan sernua milik aneh atau memberi ganti rugi atas milik yg sudah dikuasai oleh pernerintah RI.

Inggris yg ingin melepaskan diri dr kesulitan pelaksanaan peran-tugasnya di Indonesia, mendorong supaya secepatnya diadakan perundingan antara Indonesia & Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Di bawah pengawasan & perantaraan Clark Kerr, pada tanggaI 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dgn Belanda di Jakarta. Dalarn perundingan ini Van Mook selaku wakil dr Belanda mengajukan usul-usul antara. lain selaku berikut.

Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berupa federasi, mempunyai pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda).
Masalah dlm negeri di urus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri dikerjakan oleh pernerintah Belanda.
Sebelum dibikin persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.
Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum merespon & mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melaksanakan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan cuma mampu dilaksanakan atas dasar legalisasi seratus persen terhadap RI.

Ternyata dominan bunyi anggota KNIP menentang kebijaksanaan yg telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II teribentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul tanggapan dr usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain selaku berikut :

RI mesti diakui selaku negara yg berdaulat sarat atas wilayah Hindia Belanda.
Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dlm masa tertentu. Mengenai urusan mancanegara & pertahanan diserahkan pada suatu tubuh federasi yg anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia & Belanda.
Tentara Belanda secepatnya ditarik kembali dr republik.
Pemerintah Belanda harus-menolong pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB.
Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer mesti dihentikan.

Terangkan Karena Biasa Terjadinya Perang Dunia I!

Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagi jalan keluarnya Van Mook mengajukan usul ihwal legalisasi republik Indonesia selaku wakil Jawa untuk menyelenggarakan kolaborasi dlm upaya pembentukan negara federal yg bebas dlm lingkungan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memperlihatkan jawaban disertai rancangan kesepakatan yg isi pokoknya antara lain selaku berikut.

Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa & Sumatra.
Supaya RI & Belanda melakukan pekerjaan sama membentuk RIS.
RIS bareng -sama dgn Nederland, Suriname, & Curacao, menjadi akseptor dlm ikatan kenegaraan Belanda.

Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh lantaran itu, usaha perundingan perlu ditingkatkan.

b. Perundingan Hooge Valuwe

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok dialog dlm perundingan itu adalah memutus dialog yg dijalankan di Jakarta oleh Van Mook & Syahrir. Sebagai penengah dlm perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada potensi itu Syahrir mengirim tiga orang utusan dr Jakarta, yakni Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, & A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat bareng Kerr pada 4 April 1946. Dari Belanda hadir lima orang yakni Van Mook, J.H. van Royen. J.H.Logeman, Willem Drees, & Dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk merampungkan perundingan yg tak tuntas saat di Jakarta.

Perundingan mengalami deadlock semenjak hari pertama, lantaran masing-masing pihak sudah mempunyai keinginan yg berlawanan. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dlm upaya pengukuhan kedaulatan & kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menilai pertemuan di Hooge Valuwe itu cuma untuk sekedar pendahuluan saja.

Pada tamat konferensi dihasilkan, draf Jakarta yg sudah disiapkan. Sebagian mampu diterima & sebagian lagi tak bisa diterima. Usulan yg diterima antara lain yakni legalisasi kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tak diakui. Dari draf Jakarta, tak ada satu pun yg disetuju dengan-cara resmi, sehingga tak dilaksanakan penandatanganan. Alasan utama Belanda yakni Belanda tak siap melaksanakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh lantaran itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hooge Valuwe selaku perjanjian internasional dua negara. Bagi Indonesia, mendapatkan utusan Republik Indonesia sebagai mitra sejajar memiliki arti menilai negeri bekas jajahannya selaku kawan sejajar yg mempunyai kedudukan yg sama di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia selaku negara yg berdaulat.

Di segi lain, kondisi Belanda yg saat itu sedang mempersiapkan pemilihan lazim pertama pascaperang tak siap untuk mengambil keputusan yg mengikat kasus Indonesia, lantaran masalah Indonesia tergantung pada peta politik yg ada di Belanda. satu diantara partai politik yg menentang keras kebijakan perundingan yakni Partai Katholik, seperti halnya dgn kelompok PP di Indonesia. Pada permulaan dimulainya perundingan Hoge Valuwe, Romme pimpinan fraksi Partai Katholik di dewan legislatif Belanda menulis di tajuk Harian Volkskrant dgn nada keras antinegosiasi yg berjudul De week der Schande (Minggu Yang Penuh Aib)

Kegagalan perundingan Hooge Valuwe bagi kedua negara menenteng untuk dilakukan kembali perundingan selanjutnya. Bagi Indonesia perundingan Hooge Valuwe memperkuat posisi Indonesia didepan Belanda. Perundingan itu pula membuat problem Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yg mengantarkan pada diplomasi internasional dlm Perjanjian Linggarjati pada kemudian hari.

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dlm perundingan Hoge, pada April 1946, membuat pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melaksanakan serangan lazim di kedudukan Inggris & Belanda yg berada di Jawa & Sumatera. Namun genjatan senjata yg dilaksanakan dgn cara-cara usang & gerilya tak menjinjing perubahan yg berarti. Resiko yg dihadapi pemerintah makin tinggi dgn banyaknya korban yg berjatuhan. Untuk mencagah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun rancangan perang dengan-cara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, & Syahrir perlawan dgn taktik perang defentif itu lebih riskan dibandingkan dgn cara-cara lama, karena akan mengkonsumsi korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dijalankan dgn jalan diplomasi.

Pada permulaan November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berjalan pada tanggal 11 – 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, & A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dgn beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, & van Pool. Sebagai penengah & pemimpin sidang yakni Lord Killearn, pula ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, & Ali Budiarjo. Presiden Sukarno & Wapres Moh. Hatta pula hadir di dlm perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan perjanjian yg terdiri dr 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut.

Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan dengan-cara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, & Sumatera. Daerah-kawasan yg diduduki Sekutu atau Belanda dengan-cara berangsur-angsur akan dikembalikan pada RI.
Akan dibuat Negara Indonesia Serikat (NIS) yg mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) selaku negara berdaulat.
Pemerintah Belanda & RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yg dipimpin oleh raja Belanda.
Pembentukan NIS & Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949.
Pemerintah RI mengakui & akan memulihkan serta melindungi hak milik gila.
Pemerintah RI & Belanda sepakat untuk menyelenggarakan penghematan jumlah tentara.
Bila terjadi pertikaian dlm melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya pada Komisi Arbitrase.

Naskah kontrak kemudian diparaf oleh kedua utusan di Istana Rijswijk Jakarta (kini Istana Merdeka). Isi perundingan itu mesti disyahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (indonesia oleh KNIP). Untuk meratifikasi & mensyahkan isi Perundingan Linggarjati, kedua dewan perwakilan rakyat masih enggan & belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 perihal penambahan anggota KNIP. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yg pro Perjanjian Linggarjati dlm KNIP. Tanggal 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota gres KNIP. Akhirnya isi Perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yg lebih diketahui selaku tanggal Persetujuan Linggarjati.

Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara sudah menawarkan pengakuan terhadap kekuasaan RI. Misalnya dr Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma (Myanmar), Saudi Arabia, India, & Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yg mesti disetuju oleh kedua belah pihak lewat serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan dlm pasal (2) misalnya, menentukan bahwa RI & Belanda akan berhubungan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat selaku pengganti Hindia Belanda. Namun perundingan lanjutan terhambat karena masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan genjatan senjata. Dokumen perjanjian itu pun risikonya tak menolong untuk memecahkan duduk perkara bagi kedua belah bangsa. Bahkan memperburuk kondisi.

Belanda kemudian menyelenggarakan genjatan senjata di Jawa & Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut perbuatan itu selaku “actie politionel” (tindakan kepolisian). Istilah itu bermakna “pengamanan dlm negeri” atau yg dimaksud di sini yakni Indonesia. Artinya, Belanda tak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yg sudah dinyatakan dlm dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dgn “Operasi Produk” yakni operasi yg ditujukan untuk wilayah-wilayah yg dianggap penting dengan-cara ekonomi bagi Belanda.

Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yg disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau biar RI & Belanda secepatnya menghentikan perang & membentuk Negara Indonesia Serikat, ibarat yg diamanatkan dlm perjanjian Linggarjati. Kedua, ialah usulan Amerika supaya kedua belah pihak membentuk suatu tim untuk menolong menuntaskan problem itu. Usulan itu kemudian diketahui dgn perumpamaan “Komisi Tiga Negara”.

Komisi Tiga Negara (KTN) itu terdiri dr Australia, yg diwakili oleh Richard C Kirby yg diseleksi oleh RI. Belanda memilih Belgia yg diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika di wakili oleh Frank P. Graham yg dipilih oleh Belgia & Autralia. Hasil dr KTN itu yakni perundingan diadakan kembali oleh Indonesia & Belanda. Pihak Belanda mengusulkan biar diadakan perundingan ditempat yg netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakannya kapal yg mengangkut tentaranya, dgn nama USS Renville didatangkan ke teluk Jakarta dr Jepang. Tentang perjanjian Renville ini akan dibahas lebih lanjut dibagian berikutnya.

d. Konferensi Malino

Dalam suasana politik yg tak menentu di Indonesia, Belanda melaksanakan tekan politik & militer di Indonesia. Tekanan politik dijalankan dgn menyelenggarakan Konferensi Malino, yg bermaksud untuk membentuk negara-negara federal di tempat yg baru diserahterimakan oleh Inggris & Australia pada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung Belanda dlm pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda pula terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar permusuhan antara kedua belah pihak kian meningkat. Namun usaha-usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai pola tanggal 14 Oktober 1946 tercapai kesepakatan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan.

Schermerhom & Syahrir sedang memaraf naskah Persetujuan Linggarjati

Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara selaku pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu memunculkan kegalauan di kelompok negara-negara pecahan yg tak terwakili dlm susunan pemerintahan. Pada kenyataannya pemerintah federal yg didirikan Van Mook itu tak beda pemerintah Hindia Belanda. Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu didatangi oleh empat negara federal yg sudah terbentuk yakni Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, & Negara Madura. Juga didatangi oleh daerah-tempat otonom mirip, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, & Jawa Tengah. Sebagai ketua ialah Mr. T. Bahriun dr Negara Sumatera Timur.

Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yakni suatu konferensi untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu yakni Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur. pula R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dr situasi politik yg genting selesai dr kemajuan politik antara Belanda & RI yg pula kuat pada kemajuan negara-negara potongan. Pertemuan Bandung pula dirancang untuk bikin pemerintahan peralihan yg lebih baik ketimbang pemerintahan Federal Sementara bikinan Van Mook. (kau mampu membaca lebih lanjut ihwal peran BFO dlm usaha diplomasi pada buku Taufik Abdullah & A.B.Lapian (ed) atau buku-buku yg lain).

2. Agresi Militer Belanda I

Di tengah-tengah upaya mencari perjanjian dlm pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan perbuatan yg justru bertentangan dgn isi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda pula terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yg isinya antara lain selaku berikut.

Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat) dengan-cara bareng .

Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.

Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, & devisa.

Pembentukan Pasukan Keamanan & Ketertiban Bersama (gendarmerie), Pembentukan Pasukan Gabungan ini tergolong pula di wilayah RI.

Pada prinsipnya PM Syahrir (yang kabinetnya jatuh Juni 1947) bisa mendapatkan beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli dibuat kabinet gres di bawah Amir Syarifuddin yg pula tetap menolak pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yg pertama. Pasukan-pasukan bergerak dr Jakarta & Bandung untuk menduduki Jawa Barat, & dr Surabaya untuk menduduki Madura & Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yg lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekeliling Medan, instalasi-instalasi minyak & watu bara di sekitar Palembang & Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dlm kebingungan & menghancurkan apa saja yg mampu mereka hancurkan.

Di beberapa tempat terjadi aksi-aksi pembalasan.Orang-orang Cina di Jawa Barat & kaum ningrat yg dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda, tergolong Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogykarta & membentuk suatu pemerintahan Republik yg lebih lunak, tetapi pihak Amerika & Inggris yg tak menggemari ‘aksi polisional’ tersebut menggiring Belanda untuk secepatnya menghentikan pertempuran terhadap Republlik Indonesia.

Ibu kota RI dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar bagi Indonesia pula mengalami kesusahan, karena pelabuhan-pelabuhan sudah dikuasai Belanda. Secara hemat, Belanda pula berhasil bikin kesusahan bagi RI. Daerah-kawasan penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan ke luar pula terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental & kekuatan Tentara Indonesia yg disokong oleh kekuatan rakyat.

Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India & Australia mengajukan undangan resmi biar duduk perkara Indonesia-Belanda dimasukan dlm jadwal Dewan Keamanan PBB. Pemintaan itu diterima baik & dimasukkan dlm acara sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak & mulai berlaku semenjak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dgn anggota-anggotanya yg terdiri dr para Konsul Jenderal yg berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dgn beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris & Australia.

Gerak tentara Belanda di Jawa & daerah yg dikuasai pada agresi militer Belanda

Komisi Konsuler itu diperkuat dgn personil militer Amerika Serikat & Perancis selaku peninjau militer. Dalam laporannya pada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli hingga 4 Agustus 1947 pasukan masih menyelenggarakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yg dituntut oleh pihak Belanda menurut pertumbuhan-perkembangan pasukannya sehabis pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak tak dimusyawarahkan & belum ditemukan tindakan yg tepat untuk menyelesaikannya supaya jumlah korban bisa dikurangi.

Tanggal 3 Agustus 1947 Belanda mendapatkan resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB & memerintahkan pada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DK PBB. Dari Indonesia hadir, antara lain Sutan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri banyak sekali pelanggaran & menghentikan pertempuran, perlu dibuat Komisi Pengawas.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menemukan usul Amerika Serikat wacana pembentukan suatu Commitee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yg lebih diketahui dgn Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia selaku anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda & Indonesia menentukan negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland & Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.

Ternyata Belanda masih terus berulah, sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia. Belanda terus mendesak wilayah & melakukan ekspansi wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, dengan-cara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook, menjadi garis batas antara tempat pendudukan Belanda & wilayah RI pada dikala gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu kebanyakan menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih minim dr sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah cuilan timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan & perairan maritim.

3. Komisi Tiga Negara selaku perantara yg berharga

Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dlm sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa duduk perkara Indonesia sudah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di lembaga internasionalpun kian kuat dgn kecakapan para diplomator Indonesia yg meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah selayaknya dimiliki bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia ialah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB selaku organisasi internasional berperan aktif menuntaskan pertentangan antara RI dgn Belanda. Berikut ini beberapa kiprah PBB dlm penyelesaian pertentangan Indonesia Belanda.

Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yg beranggotakan Amerika Serikat, Australia, & Belgia. KTN berperan aktif dlm penyelenggaraan Perjanjian Renville Serangan Belanda pada Agresi Militer II dilancarkan di depan mata KTN selaku wakil DK PBB di Indonesia. KTN bikin laporan yg disampaikan pada DK PBB, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak disokong negara-negara lain.

4. Perjanjian Renville

Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 & segera melakukan kontak dgn Indonesia maupun Belanda. Indonesia & Belanda tak mau mengadakan konferensi di wilayah yg dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat memperlihatkan untuk menyelenggarakan konferensi di geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia & Belanda kemudian memperoleh tawaran Amerika Serikat.

Perundingan Renville dengan-cara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yg sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan utusan Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yg memihak Belanda.

Dengan aneka macam pertimbangan, karenanya Indonesia menyepakati isi Perundingan Renville yg terdiri dr tiga hal selaku berikut.

Persetujuan perihal gencatan senjata yg antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook (10 pasal).

Dasar-dasar politik Renville, yg berisi perihal kesediaan kedua pihak untuk menuntaskan pertikaiannya dgn cara tenang (12 pasal)

Enam pasal aksesori dr KTN yg berisi, antara lain perihal kedaulatan Indonesia yg berada di tangan Belanda selama masa peralihan hingga penyerahan kedaulatan (6 pasal).

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, dimana wilayah Republik Indonesia mencakup Yogyakarta & sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya yakni Anggota Tentara Nasional Indonesia yg masih berada di tempat-daerah kantong yg dikuasai Belanda, mesti ditarik masuk ke wilayah RI, misaInya

Peta wilayah RI berdasar demarkasi Van Mook

dr Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang serdadu Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah RI di Jawa Tengah & ada yg diposisikan di Surakarta. Juga 6.000 anggota TNI dr Jawa Timur masuk ke wilayah RI.

Isi Perjanjian Renville mendapat saingan sehingga timbul mosi tak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin & pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya pada Presiden. Dengan demikian perjanjian Renville menimbulkan permasalahan gres, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yg tak sesuai dgn yg terdapat dlm perjanjian Linggarjati.

5. Agresi Militer II : Tekad Belanda Melenyapkan RI

Sebelum macetnya perundingan Renville sudah ada gejala bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu pemerintah RI & Tentara Nasional Indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan malakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dgn kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibuat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yg dipimpin oleh A.H. Nasution & Hidayat.

Seperti yg sudah disangka sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yg kedua. Sebelum pasukan Belanda begerak lebih jauh, Van Langen (wakil jenderal Spoor) berbisik pada Van Beek (komandan lapangan aksi II): “overste tangkap Sukarno, Hatta, & Sudirman, mereka bertiga masih ada di istana”, demikian perintah pimpinan Belanda terhadap ketiga pimpinan nasional kita. Agresi militer II itu sudah memunculkan peristiwa militer maupun politik bagi mereka walaupun mereka tampak memperoleh kemenangan dgn gampang. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dgn penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo & dgn cepat sukses menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno & Wapres Hatta menegaskan untuk tetap tinggal di ibukota, walaupun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya, biar mereka dgn praktis ditemui oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga kegiatan diplomasi mampu berjalan terus. Disamping itu, Belanda tak mungkin melancarkan serangan dengan-cara terus-menerus, karena Presiden & wakil Presiden sudah ada di tangan musuh.

Sebagai simpulan dr keputusan itu, Presiden Sukarno & Wapres Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma & yang lain pula ikut ditawan serdadu Belanda. Namun kelancaran pemerintahan RI mampu dilanjutkan dgn baik, lantaran sebelum pihak Belanda hingga di Istana, Presiden Sukarno telah berhasil mengantarkan radiogram yg berisi mandat pada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yg sedang melaksanakan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perintah

Tentara Belanda pada sewaktu Agrasi Militer II

sejenis pula diberikan pada Mr. A.A. Maramis yg sedang di India. Apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pernerintah pelarian (Exile Goverment) di luar negeri.

Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yg sedang sakit harus dirawat oleh dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman secepatnya menuju istana Presiden di Gedung Agung. Tatkala mengetahui Presiden, Wapres, & beberapa pemimpin yang lain ingin tetap bertahan di ibu kota, maka Jenderal Sudirman, dgn para pengawalnya pergi ke luar kota untuk menyelenggarakan perang gerilya. Para asisten yg menyertai Jenderal Sudirman, antara lain Suparjo Rustam & Cokropranolo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto terus berupaya menghalangi gerak maju pasukan Belanda. Kemudian beberapa tokoh militer vang mengikuti jejak Jenderal Sudirman, antara lain Kolonel Gatot Subroto, & Kolonel TB. Simatupang.

Aksi militer Belanda yg kedua ini ternyata menarik minatPBB, karena Belanda dengan-cara terang-terangan tak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yg diperintahkan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB bikin resolusi, semoga Republik Indonesia & Belanda secepatnya menghentikan permusuhan & membebaskan Presiden RI & para pemimpin politik yg ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dr AS yg mengancam akan menentukan pemberian ekonomi & keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan

6. Peranan PDRI sebagai Penjaga Eksistensi RI

Pada dikala terjadi aksi militer Belanda II, Presiden Sukarno sudah bikin mandat pada Syafruddin Prawiranegara yg tatkala itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengantarkan mandat serupa pada Mr. Maramis & Dr. Sudarsono yg sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin sukses mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya antara lain selaku berikut.

Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan & Menteri Penerangan.
Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, & Menteri Agama.
Ir. S.M. Rasyid selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan & Pemuda.
Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
Ir. Sitompul selaku Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
Maryono Danubroto selaku Sekretaris PDRI.
Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar.
Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara Teritorial Jawa.
Kolonel Hidayat selaku Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

PDRI yg dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yg penting dlm mempertahankan & menegakkan pemerintah RI.

Peranan PDRI antara lain selaku berikut. PDRI bisa berfungsi selaku mandataris kekuasaan pemerintah RI & berperan selaku pemerintah pusat. PDRI pula berperan sebagai kunci dlm mengontrol arus keterangan, sehingga mata rantai komunikasi tak terputus dr tempat yg satu ke tempat yg lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan pada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yg berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI pula sukses menjalin korelasi & membuatkan kiprah dgn perwakilan RI di India. Dari India keterangan-keterangan ihwal eksistensi & usaha bangsa & negara RI dapat disebarluaskan ke banyak sekali penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai kondisi RI yg sesungguhnya.

Syafruddin Prawiranegara

Konflik antara Indonesia dgn Belanda masih terus berlanjut. Namun kian terbukanya mata dunia terkait dgn pertentangan itu, menempatkan posisi Indonesia makin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia selaku pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yg lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yg mengikat atas dasar suara mayoritas.

UNCI mempunyai peran & kekuasaan selaku berikut.

Memberi rekomendasi pada DK PBB & pihak-pihak yg bersengketa (Indonesia & Belanda).
Membantu mereka yg bersengketa untuk mengambil keputusan & melaksanakan resolusi DK PBB.
Mengajukan usulan pada DK PBB mengenai cara-cara yg dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung dengan-cara aman & tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan
pemerintah RI dgn secepatnya.
Mengajukan rekomendasi pada DK PBB mengenai santunan yg mampu diberikan untuk membantu kondisi ekonomi penduduk di tempat-kawasan yg diserahkan kembali pada RI.
Memberikan proposal ihwal pemakaian serdadu Belanda di tempat-daerah yg dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
Mengawasi penyeleksian biasa , bila di wilayah Indonesia diadakan penyeleksian.

Tatkala Presidan, Wakil presiden & pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, utusan BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka & menyelenggarakan perundingan. UNCI memberitahukan bahwa utusan-delegasi Republik, Belanda & BFO telah mecapai kesepakatan usulan mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI pula berhasil menjadi perantara dlm KMB. Bahkan peranan itu pula terlihat hingga penyerahan & pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia. (Untuk bacaan lebih lengkap ananda dapat membaca buku Mestika Zed, Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yg Terlupakan).

7. Terus memimpin gerilya

Kalau para pemimpin pemerintahan mirip Presiden Sukarno, wakil Presiden Moh. Hatta & beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yg dlm kondisi sakit paru-paru justru memimpin perang gerilya. Ia & rombongan melakukan perjalanan & pergerakan dr Yogyakarta menuju Gunungkidul dgn melalui beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek & Kediri. Dalam gerakan gerilya dgn satu paru-paru Sudirman kadang mesti ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang mesti memimpin pasukan, memberikan motivasi & komando pada Tentara Nasional Indonesia & para pejuang untuk terus menjaga tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali lewat Trenggalek, terus melaksanakan perjalanan hingga kesudahannya di Sobo. Di tempat ini sudah dijadikan markas gerilya hingga dikala Presiden & wakil Presiden dgn beberapa menteri kembali ke Yogyakarta.

Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia sudah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Waktu gerilya meraih enam bulan dgn sarat derita, lapar & dahaga. Sudirman tak lagi memimikirkan harta, jiwa & raganya semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa & Negara.

8. Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk Menunjukkan Eksistensi TNI

Pada dikala para pemimpin ditangkap, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau & pasukannya secepatnya meninggalkan kota & menertibkan siasat. Bagaimana peranan Tentara Nasional Indonesia sesudah aksi militer Belanda II? Apakah mereka masih melaksanakan perlawanan terhadap Belanda?

Pihak Belanda ternyata tidak mau segera memperoleh resolusi DK PBB, tanggal 28 Januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sesungguhnya tinggal nama. RI sudah tak ada, yg ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX lewat radio menangkap informasi mancanegara ihwal planning DK PBB yg akan menyelenggarakan sidang lagi pada bulan Maret 1949, untuk membicarakan pertumbuhan di Indonesia.

Sri Sultan berkirim surat pada Jenderal Sudirman ihwal perlunya perbuatan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta semoga Sri Sultan membahasnya dgn komandan Tentara Nasional Indonesia setempat, yakni Letnan Kolonel Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari.

Tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan biasa dilancarkan dr segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan lazim ini ternyata sukses. Selama enam jam (dari jam 06.00 – jam 12 siang) Yogyakarta mampu diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Baru sesudah Belanda mendatangkan bala proteksi dr Gombong & Magelang, mampu menghantam mundur para pejuang kita.

Pasukan Belanda memasuki kota Yogyakarta

Sejarah Masuknya Kemajuan Tasawuf Dan Tahap Perkembangan Tasawuf

Keberhasilan serangan lazim ini, kemudian disebarluaskan lewat RRI gerilya yg ada di Gunung Kidul. Berita ini mampu ditangkap oleh RRI di Sumatra, kemudian diteruskan ke luar negeri.

Walaupun cuma sekitar enam jam pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta, tetapi serangan ini sungguh memiliki arti bagi bangsa Indonesia. Selain mengobarkan semangat rakyat kembali pula menampilkan pada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Pada waktu itu di Yogyakarta ada beberapa wartawan aneh yg peranannya sangat besar dlm memberi tahu keadaan Indonesia pada dunia.

9. Belanda makin terjepit dlm Persetujuan Roem-Royen

Serangan Umum 1Maret 1949 yg dilancarkan oleh para pejuang Indonesia, telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tak benar. RI & TNI masih tetap ada. Namun Belanda tetap membandel & tak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet.

Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas & terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat sukses mendesak Belanda, untuk menyelenggarakan perundingan dgn Indonesia.

Tatkala terlihat titik terang bahwa RI & Belanda bersedia maju ke meja perundingan, maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dr AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem & delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen. Dalam perundingan itu, RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut mudah-mudahan lebih dahulu diraih kesepakatan ihwal perintah penghentian perang gerilya oleh pihak RI.

Merle Cochran, wakil dr AS di UNCI mendesak mudah-mudahan Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu Amerika Serikat menekan Indonesia, bila Indonesia menolak, Amerika tak akan menunjukkan santunan dlm bentuk apa pun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Persetujuan Roem-Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain selaku berikut.

Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah pada pengikut RI yg bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI pula akan Ikut serta dlm Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan pada Negara Indonesia Serikat (NIS), tanpa syarat.
Pihak Belanda menyepakati kembalinya RI ke Yogyakarta & menjamin penghentian gerakan-gerakan militer & membebaskan semua tahanan politik. Belanda pula berjanji tak akan mendirikan & mengakui negara-negara yg ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyepakati RI selaku cuilan dr NIS.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera mewakilkan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dr pihak Belanda. Pihak prajurit dgn sarat kecurigaan menyambut hasil kesepakatan itu, tetapi Panglima Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando kesatuan supaya tak memikirkan persoalan-masalah perundingan.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet RI yg pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya pada wakil presiden Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet pula ditentukan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkobuwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.

10. Peristiwa Yogya Kembali

Bagaimana sesudah disetujuinya Perjanjian Roem Royen? Bagaimana proses kembalinya RI & nasib pasukan gerilya yg dipimpin Jenderal Sudirman? Sebagai pelaksanaan dr perjanjian itu, maka pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu Tentara Nasional Indonesia masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya serdadu Belanda & masuknya Tentara Nasional Indonesia ke Yogyakarta diketahui dgn Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno & Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Sejak permulaan 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yg ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. kelompok pertama ialah Kelompok Bangka. Kedua yakni kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga ialah angkatan perang dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamangkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, lantaran Keraton Yogyakarta bebas dr intervensi Belanda, maka

Letnan Kolonel Soeharto & anak buahnya

Jenderal Sudirman dgn ditandu memasuki kota Yogyakarta sehabis melaksanakan perang gerilya

membuat lebih mudah untuk mengatasi masalah-dilema yg terkait dgn kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yg terdiri dr Sukarno, Hatta, & rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yg mesti merampungkan urusannya sebagai ketua utusan di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin serta pembesar RI yang lain. Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman memasuki Desa Wonosari. Rombongan Jenderal Sudirman disambut kedatangannya oleh Sultan Hamengkubuwono IX dibawah pimpinan Letkol Soeharto, Panglima Yogya, & dua orang wartawan, yakni Rosihan Anwar dr Pedoman & Frans Sumardjo dari Ipphos. Saat memperoleh rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah lurah Wonosari. Saat itu dia sedang mengenakan busana gerilya dgn ikat kepala hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu dia sedang menderita sakit dgn ditandu & diiringi oleh utusan & pasukan dia dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi lelah & sakit dia mengikuti upacara penyambutan resmi dgn mengenakan baju khasnya yaitu busana gerilya.

Presiden, Wakil Presiden & rombongan tiba di Yogyakarta

Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di Ibukota dilaksanakan dgn sarat khidmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara merupakan Syafruddin Prawiranegara, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman & para pimpin RI yg gres saja kembali dr pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yg dipimpin oleh Moh. Hatta. Pada potensi itu Syafruddin Prawiranegara memperlihatkan pada Presiden Sukarno tentang tindakan-perbuatan yg dilaksanakan oleh PDRI selama delapan bulan di Sumatera Barat. Pada peluang itu pula Syafruddin Prawiranegara dengan-cara resmi menyerahkan kembali mandatnya pada Presiden RI Sukarno. Dengan demikian maka berakhirlah PDRI yg selama delapan bulan memperjuangkan & menjaga keberadaan RI.

11. Konferensi Inter Indonesia untuk Kebersamaan Bangsa

Belanda tak sukses membentuk negara-negara kepingan dr suatu negara federal. BFO. Namun di antara para pemimpin BFO banyak yg sadar & melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dlm upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini khususnya didorong oleh berhasil yg diperoleh para pejuang & Tentara Nasional Indonesia kita dlm perang gerilya. Mereka sadar cuma akan dijadikan alat & boneka bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda.

Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yakni menyelesaikan dilema intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan Konferensi Inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mook dgn Negara bonekanya. Ternyata hasil Konferensi Inter-Indonesia itu berhasil dgn baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyepakati terbentuknya Negara RIS, tetapi bukan bermakna pemerintah RIS tunduk pada pemerintah Belanda.

Pada bulan Juli & Agustus 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-kawasan di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yg diselenggarakan di Yogyakarta antara lain:

Negara Indonesia Serikat disetujui dgn nama Republik Indonesia Serikat (RIS) menurut demokrasi & federalisme.
RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yg bertanggung jawab pada presiden.
RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dr RI maupun Belanda.
Angkatan Perang RIS yaitu Angkatan Perang Nasional, & Presiden RIS yaitu Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
Pembentukan Angkatan Perang RIS ialah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konferensi selanjutnya pula ditentukan untuk membenluk Panitia Persiapan Nasional yg anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI & BFO. Tugasnya menyelenggarakan antisipasi & bikin suasana tertib sebelum & setelah KMB. BFO pula mendukung tuntutan RI perihal penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Pihak RI pula menyepakati bahwa Konstitusi RIS akan dirancang pada saal KMB di Den Haag.

12. KMB & Pengakuan Kedaulatan

Perjanjian Roem Royen belum menuntaskan duduk perkara Indonesia Belanda. Salah satu agenda yg disepakati Indonesia Belanda ialah penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Bagaimana pelaksanaan KMB tersebut? Bagaimana kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia dlm mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah selesai KMB? Mari kita lacak peristiwa-peristiwa proses pengakuan kedaulatan RI dr Belanda!

Indonesia sudah menetapkan utusan yg mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, & Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dr Pontianak.

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen & dr UNCI sebagai perantara ialah Chritchley. Tujuan diadakan KMB merupakan untuk :

Indonesia telah menetapkan utusan yg mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, & Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dr Pontianak.

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen & dr UNCI selaku mediator ialah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk :

menyelesaikan persengketaan antara Indonesia & Belanda
untuk menjangkau kontrak antara para penerima wacana sistem penyerahan yg sarat & tanpa syarat pada Negara Indonesia Serikat, sesuai dgn ketentuan Persetuiuan Renville.

Beberapa duduk masalah yg sulit dipecahkan dlm KMB utamanya selaku berikut.

Soal Uni Indonesia-Belanda. Pihak Indonesia mengharapkan biar sifatnya cuma kerja sama yg bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yg lebih luas dgn organisasi permanen (mengikat).

Soal utang. Pihak Indonesia cuma mengakui utang-utang Hindia Belanda hingga menyerahnya Belanda pada Jepang. Sementara

Suasana Pembukaan KMB

Belanda menginginkan supaya Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, tergolong ongkos perang kolonial melawan TNI.

Setelah lewat pembahasan & perdebatan, tanggal 2 November 1949 KMB mampu diakhiri. Hasil-hasil keputusan dlm KNIB antara lain sebagal berikut.

Belanda mengakui eksistensi negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yg merdeka & berdaulat. RIS terdiri dr RI & 15 negara pecahan/tempat yg pernah dibuat Belanda.
Masalah Irian Barat akan dituntaskan setahun kemudian, setelah legalisasi kedaulatan.
Corak pemerintahan RIS akan dikontrol dgn konstitusi yg dibuat oleh para utusan RI & BFO selama KMB berjalan
Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yg bersifat lebih longgar , menurut kerja sama dengan-cara sukarela & sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.
RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda hingga waktu legalisasi kedaulatan.
RIS akan mengembalikan hak milik Belanda & menyodorkan izin gres untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

Ada sebagian keputusan yg merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yg harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yg merupakan perkara yg menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yg terang bahwa hasil KMB telah menyodorkan potensi yg lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri.

Setelah KMB selesai & menghasilkan berbagai keputusan dgn segala cara pelaksanaannya, kemudian Moh. Hatta & rombongan pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan negeri Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo & Rangoon. Tanggal 14 November 1949 Moh. Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden.

13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan konferensi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pertemuan ini didatangi oleh wakil-wakil Pemerintah RI, pemerintah negara-negara kepingan, & tempat untuk membahas Konstitusi RIS. Pertemuan ini menyepakati naskah Undang-Undang Dasar yg akan menjadi Konstitusi RIS.

Negara RIS berupa federasi meliputi seluruh Indonesia & RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI keputusan ini sungguh merugikan, tetapi merupakan seni manajemen mudah-mudahan Belanda secepatnya mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dlm bentuk federasi RIS. Dalam konstitusi itu pula dijelaskan bahwa Presiden & para menteri yg dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dengan-cara bareng -sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri dr dua kamar, yakni Senat & DPR. Senat merupakan perwakilan negara/tempat serpihan yg masing-masing diwakili dua orang. Kemudian, DPR beranggota 150 orang yg merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 16 Desember1949, Ir. Sukarno terpilih selaku Presiden RIS. Secara resmi Ir. Sukarno dilantik selaku Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumah Atmaja , & Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949 Kabinet Moh. Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk Pemerintahan RIS.

Upacara serah terima jabatan Presiden RI dr Ir. Sukarno pada Mr. Asaat

Dengan diangkatnya Sukarno selaku Presiden RIS, maka presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, maka ketua KNIP, Mr. Asaat ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949 Mr. Asaat dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dijalankan acara serah terima jabatan dr Sukarno pada Mr. Asaat. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan, karena mempunyai kepala negara.

14. Penyerahan & Pengakuan Kedaulatan

Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda pada Indonesia yg dijalankan di Belanda & di Indonesia. Di Negeri Belanda, utusan Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, & Menteri Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX & Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink.

Dengan berakhirnya KMB itu, rampung pula pertengkaran Indonesia Belanda. Indonesia kemudian mendapat legalisasi dr negara-negara lain. Pengakuan pertama tiba dr negara-negara yg tergabung dlm Liga Arab, yakni Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia & Afganistan, India, dan

Upacara serah terima penandatanganan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949

lain-lain. Untuk perkataan “penyerahan kedaulatan” itu oleh pihak Indonesia diartikan selaku “legalisasi kedaulatan”, walaupun pihak Belanda tak menyepakati dgn perkataan tersebut. Namun, dlm realita oleh penduduk internasional diakuinya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun Belanda sendiri tak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 & cuma mengakui tanggal 27 Desember 1949, tetapi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung semenjak Proklamasi Kemerdekaan oleh bangsa Indoensia. Pada sewaktu itu bangsa Indonesia tak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah & mengalah pada Jepang. Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri.

15. Kembali ke Negara Kesatuan

Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, secepatnya timbul rasa tak puas di golongan rakyat terutama negara-negara serpihan di luar RI. Sejumlah 15 negara cuilan/wilayah yg merupakan ciptaan Belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara serpihan ciptaan Belanda ialah sebagai berikut.

Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara pecahan pertama ciptaan Belanda yg terbentuk pada tahun 1946.
Negara Sumatra Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 & diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatra Selatan, terbentuk atas kesepakatan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948.
Daerahnya meliputi Palembang & sekitarnya. Presidennya ialah Abdul Malik.
Negara Pasundan (Jawa Barat),.
Negara Jawa Timur, terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda.
Negara Madura, terbentuk lewat suatu plebesit & disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948.

Di samping enam negara penggalan tersebut, Belanda masih bikin tempat-tempat yg berstatus tempat otonom. Daerah-daerah otonom yg dimaksud yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar (kawasan Kalimantan Tengah), Daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, & Riau Kepulauan.

Setelah legalisasi kedaulatan tuntutan bergabung dgn negara RI kian luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 & 44. Penggabungan antara negara/daerah yana satu dgn wilayah yg lain dimungkinkan lantaran dikehendaki rakyatnva. Oleh lantaran itu, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dgn kesepakatan DPR & Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 perihal, Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 11 itu, maka negara-negara penggalan atau tempat otonom mirip Jawa Timur, Jawa Tengah, & Madura bergabung dgn RI di Yogyakarta. Karena makin banyaknya negara-negara penggalan/tempat yg bergabung dgn RI maka semenjak tanggal 22 April 1950, negara RIS cuma tinggal tiga yakni RI sendiri, Negara Sumatra Timur, & Negara Indonesia Timur.

Perdana Menteri RIS, Moh. Hatta menyelenggarakan konferensi dgn Sukawati (NIT) & Mansur (Sumatra Timur). Mereka sepakat untuk membetuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dgn usul dr DPR Sumatra Timur, proses pembentukan NKRI tak lewat penggabungan dgn RI tetapi penggabungan dgn RIS. Setelah itu diadakan konferensi yg didatangi oleh wakil-wakil RIS, tergolong dr Sumatra Timur & NIT. Melalui konferensi itu kesudahannya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan yg dituangkan dlm Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah :

Kesediaan bareng untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dr negara RI yg menurut pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
Penyempurnaan Konstitusi RIS, dgn memasukkan potongan-pecahan penting dr Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan pada panitia bareng untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan.

Panitia bareng pula ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Dasar itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR & Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara KNIP, menjadi Undang-Undang Dasar yg populer dgn sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat adonan dewan perwakilan rakyat (DPR) & Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini Presiden Sukarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Sukarno terus ke Yogyakarta untuk mendapatkan kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dr pejabat Presiden RI, Mr. Asaat. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup negara RIS, & dengan-cara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Sukarno kembali sebagai Presiden & Moh. Hatta selaku Wapres RI.

SIMPUL SEJARAH

Belanda tak rela begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka.
Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.
Untuk memecahkan problem hubungan Indonesia Belanda, bangsa Indonesia memakai dua cara yakni diplomasi & konfrontasi.
Kesabaran & kegigihan bangsa Indonesia hasilnya memperoleh hasil dgn diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.

C. Mengamalkan Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

Jendral Sudirman di atas tandu

Jendral Sudirman yakni salah satu tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Sosok tentara, pemimpin, guru, & bapak bangsa yg berjasa besar dlm usaha kemerdekaan Indonesia. Sosok yg dilahirkan untuk revolusi kemerdekaan. Sosok yg senantiasa taat pada pemimpin bangsa. Sosok religius & tak pernah takut & gentar sedikitpun akan kekuatan asing.

Peristiwa-peristiwa sejarah yg terjadi dlm perang kemerdekaan, banyak mengandung nilai-nilai positif selaku nilai-nilai usaha yg penting untuk ananda pahami. Beberapa nilai usaha yg dimaksud antara lain selaku berikut.

1. Persatuan & Kesatuan

Persatuan & kesatuan yakni nilai yg sangat penting di dlm setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yg ada, sekalipun dgn paham/ideologi atau organisasi yg berlainan, namun tetap bersatu dlm menghadapi kaum penjajah untuk menjangkau kemerdekaan. Pada masa pelucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu maupun Belanda, semua anggota Tentara Nasional Indonesia, banyak sekali anggota kelaskaran & rakyat bersatu padu.

Persatuan & kesatuan senantiasa menjadi jiwa & kekuatan usaha. Hal yg cukup mencolokmisaInya pada waktu Belanda membuat negara-negara serpihan & wilayah otonom dlm negara federal. Hal tersebut terang memperlihatkan bahwa Belanda berupaya memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul aneka macam kesusahan di lingkungan rakyat Indonesia baik dengan-cara politis maupun hemat. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yg menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950. Negara kesatuan & nilai persatuan cocok dgn jiwa bangsa Indonesia.

2. Rela Berkorban & Tanpa Pamrih

Nilai kejuangan bangsa yg sungguh menonjol di masa perang kemerdekaan ialah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, & para pejuang pada umumnya betul-betul rela berkorban tanpa pamrih. Mereka telah mempertaruhkan jiwa & raganya, mengorbankan waktu & harta bendanya, demi usaha kemerdekaan. Kita tak bisa mengkalkulasikan berapa para pejuang kita yg gugur di medan juang, berapa orang yg harus menanggung cacat & menderita, jawaban perjuangannya. Juga berapa jumlah harta benda yg dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan, semua tak bisa kita perhitungkan.

3. Cinta pada Tanah Air

Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yg sungguh kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriotisme di golongan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dr rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya maka munculah banyak sekali perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatra, di Jawa, Bali, Sulawesi & tempat-tempat lain, muncul pergolakan & perlawanan menentang kekuatan aneh, demi kemerdekaan tanah airnya.

4. Saling Pengertian & Harga Menghargai

Di dlm usaha meraih & menjaga kemerdekaan, diharapkan saling pengertian & sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sebagai teladan perbedaan persepsi antara perjaka (Syahrir dkk.) dgn Bung Karno-Bung Hatta dr golongan basi tanah, tetapi karena saling pengertian & saling menghargai, maka persetujuan bisa tercapai. Teks proklamasi bisa diatasi & kemerdekaan dapat diproklamasikan, yakni bukti positif sebuah kekompakan & saling pemahaman di antara para tokoh nasional.

Berangkat dr perilaku saling pengertian & saling menghargai pula mampu memupuk rasa persatuan & menghindarkan perpecahan. Timbullah rasa kebersamaan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh Islam yg pernah menjadi Panitia Sembilan & PPKI, memahami & menghargai kelompok-kelompok lain, sehingga tak keberatan untuk menetralisir kata-kata dlm Piagam Jakarta, ” Ketuhanan dgn menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” & diganti dgn ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan tenang, sedangkan kaum militer menekankan seni manajemen usaha bersenjata. Ternyata berkat saling menghargai, baik usaha diplomasi maupun usaha bersenjata bisa saling mendukung. Begitu pula tatkala terjadi Agresi Belanda II, para pemimpin sipil ingin bertahan di pusat ibu kota (sehingga alhasil ditawan Belanda) sedangkan kaum militer ingin ke luar kota untuk melancarkan gerilya. Kaum militer tak memaksakan kehendaknya semoga kaum sipil ikut ke luar kota untuk bergerilya, & begitu sebalikya. Semua ini ada hikmahnya, bahwa usaha diplomasi maupun usaha bersenjata saling mengisi & sama-sama pentingnya.

Nilai-nilai usaha ibarat persatuan & kesatuan, rela berkorban & tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa & harga menghargai, merupakan nilai-nilai yg penting untuk dikembangkan dlm kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu tak hanya penting di masa usaha menentang penjajahan, tetapi pula dlm kegiatan pembangunan kini. Apabila kita mengetahui & kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya kesadaran sejarah yg tinggi. Setiap orang yg memiliki kesadaran sejarah semacam itu tentunya tak akan korupsi, tak akan memperkaya diri dgn mengorbankan orang lain, tak akan absolut & tak akan berbagi isu-isu perpecahan yg cuma untuk kepentingan golongan sendiri. Dengan ini, maka pembangunan demi kemaslahatan lazim akan bisa tercapai.

Sungguh kemerdekaan ini sudah ditegakkan dgn seluruh pengorbanan, baik jiwa, raga, & harta, sarat dgn tetesan darah & derai air mata, beratus-ratus ribu jiwa melayang sebagai tumbal demi tegaknya panji-panji NKRI. Mengapa tega dinodai dgn aneka macam tindak amoral, korupsi, penyalahgunaan wewenang, teror & menghancurkan persatuan & kesatuan bangsa. “Sungguh rendah kesadaran sejarah bangsaku”.

SIMPUL SEJARAH

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus menghadapi usaha menjaga kemerdekaan & mencapai kedaulatan sarat .
Bangsa Indonesia tak patah semangat untuk menjaga kemerdekaan. Perjuangan dijalankan dgn cara hening maupun bersenjata.
Perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan sukses dgn diperolehnya akreditasi kedaulatan oleh Belanda pada simpulan tahun 1949.
Banyak tokoh terlibat dlm proses usaha memperoleh kedaulatan negara Indonesia. Dengan cara yg berlawanan-beda, para tokoh memperlihatkan suri tauladan yg patut ditiru generasi kini & yg akan datang.
Kemerdekaan bukan memiliki arti perjuangan sudah selesai. Perjuangan tak lebih ringan, tetapi justru kian berat.Walaupun musuh yg dihadapi berbeda dgn masa penjajahan, tetapi membutuhkan tenaga & ongkos yg sungguh besar. Pada permulaan kemerdekaan, bangsa Indonesia masih mesti berhadapan dgn situasi politik & ekonomi yg sangat awut-awutan balau. Sistem pemerintahan belum mantap, & kondisi keuangan Negara sungguh minim.

Demikianlah artikel yg kami bagikan pada kali ini. Semoga berfaedah & sebelum admin mengakhiri pembahasan ini, kami ingin anda menbaca artikel yg penting pula buat menambah ilmu pengetahuan & pengetahuan anda mengenai Tirani Matahari Terbit Masuknya Jepang Ke Indonesia. Sekian & terima kasih atas perhatian & kunjugan di blog tersayang kami.