Tanam paksa atau kerap dikenal selaku cultuurstelsel adalah salah satu kebijakan kolonial Belanda yg mempunyai efek sungguh besar pada bangsa Indonesia.
Kebijakan ini mempengaruhi acuan pertanian, penghidupan, & struktur ekonomi di kota-kota Indonesia pada awal kemerdekaan. Selain itu, kebijakan ini pula berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat Indonesia & negara Belanda.
Pada artikel kali ini, kita akan belajar tentang apa bahu-membahu tanam paksa, apa yg melatarbelakangi diterapkannya tata cara tanam paksa, tujuan penerapannya, hukum yg ada, efek, serta berakhirnya sistem ini.
Daftar Isi
Pengertian Sistem Tanam Paksa
Tanam paksa yakni suatu kebijakan yg memaksa penduduk Hindia Belanda untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Tanaman-tanaman ini kemudian mesti dijual ke Belanda dgn harga tertentu, tak boleh ke pihak lain.
Penduduk desa yg tak mempunyai lahan mesti berkerja di kebun-kebun milik pemerintah Belanda ataupun tuan tanah yang lain. Penduduk ini diperlakukan bagaikan buruh murah dgn kondisi kerja yg tak baik.
Dengan buatan komoditas ekspor yg tinggi ini, pemerintah Belanda berharap dapat menjualnya di pasar Eropa dgn harga yg tinggi.
Program ini bertujuan untuk menghasilkan uang bagi negara Belanda demi mendukung kolonialisme di Hindia Belanda & kemakmuran masyarakatnya. Dengan uang yg banyak ini, pemerintah Belanda dapat mengeluarkan uang hutangnya, membangun infrastruktur, & memperluas kerajaan kolonialnya.
Latar Belakang Diterapkannya Sistem Tanam Paksa
Secara lazim, latar belakang diterapkannya tanam paksa oleh Belanda di Indonesia yaitu lantaran negara tersebut membutuhkan uang untuk membayar hutang biar terhindar dr kebangkrutan. Hutang Belanda yg sangat tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain
- Revolusi & Pecahnya kawasan Belgia dr Kerajaan Belanda
- Perseteruan Kolonial Belanda dgn Inggris Raya, Spanyol, serta Portugal
- Pemberontakan pejuang kemerdekaan Indonesia yg banyak di banyak sekali wilayah Nusantara
- Perang dgn Diponegoro yg menghabiskan kas negara sehingga Belanda terpaksa berhutang
- Praktik jual beli & monopoli rempah serta kopi di Nusantara tak menciptakan cukup banyak duit untuk Belanda
Faktor-faktor tersebut turut berperan besar dlm menghancurkan perekonomian Belanda. Negara yg awalnya menguasai perdagangan Asia, menjadi salah satu sentra perdagangan Eropa, & memiliki tata cara ekonomi yg sangat stabil ini terlilit hutang yg sungguh besar.
Saat itu, kas Belanda tak cukup untuk mempertahankan tempat jajahannya di Indonesia & daerah Karibia yg sungguh terpencar. Selain itu, negara ini pula tak bisa menyisakan dana untuk pembangunan kembali sehabis perang.
Kurangnya kas ini disebabkan oleh revolusi Belgia dimana mereka menghendaki kemerdekaan dr Belanda. Pemberontak Belgia yg disokong oleh tentara Prancis berhasil mengalahkan Belanda & diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara Eropa. Akhirnya, Belanda mengaku kalah & pula meratifikasi kemerdekaan Belgia lewat perjanjian London.
Selain itu, Belanda pula banyak berjuang di daerah jajahannya melawan pemberontak. Terutama, pemberontakan yg diprakarsai oleh Pangeran Diponegoro.
Negara ini harus mengeluarkan banyak duit untuk mengeluarkan uang tentara bayaran, menyewa pasukan lokal, serta mengeluarkan uang raja-raja setempat guna menghemat pemberontakan.
Kerajaan kolonial Belanda yg sebaiknya menciptakan banyak duit, sesuai dgn semboyan gold, glory, gospel justru menghabiskan banyak duit. Padahal, Indonesia sungguh kaya akan Sumber Daya Alam, baik hayati maupun non-hayati.
Oleh lantaran itu, diperlukan sumber penghasilan yg mampu dengan-cara cepat menghasilkan uang & memperlihatkan pendapatan bagi negara Belanda.
Awal Diberlakukannya Tanam Paksa di Indonesia
Pencetus dr kebijakan Tanam Paksa ini yakni Gubernur Jendral untuk wilayah Hindia Belanda saat itu yaitu Johanes Van den Bosch. Pada tahun 1830, Van den Bosch memutuskan kebijakan Cultuurstelsel atau yg sekarang kita kenal selaku tanam paksa.
Kita sudah tahu bahwa saat itu, keadaan keuangan Belanda sedang tak baik-baik saja. Oleh lantaran itu, dibutuhkan suatu cara untuk mendorong pemasukan negara.
Salah satu cara yg terpikirkan oleh pihak Belanda ialah dgn memasarkan komoditas ekspor yg diproduksi oleh tempat jajahannya di Hindia Belanda. Untuk meningkatkan laba, maka penduduk Hindia Belanda akan dipaksa untuk menanam tumbuhan-tumbuhan ini.
Nantinya, hasil tanam paksa ini akan dibeli dengan-cara paksa oleh Belanda & dijual kembali di sentra-pusat perdagangan Eropa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yg paling besar dr aktivitas jual beli rempah & komoditas unggulan yang lain.
Tujuan Dibentuknya Sistem Tanam Paksa
Secara lazim, tujuan utama dr diberlakukannya metode tanam paksa oleh Belanda di Indonesia yaitu untuk mengisi kas negara Belanda. Secara rincian, berikut ini yaitu beberapa tujuan-tujuan dibentuknya tata cara tanam paksa ini di Indonesia
- Mengisi kas negara Belanda yg kosong
- Membangun kembali infrastruktur di Belanda yg hancur lantaran pertempuran
- Menggalang dana untuk memperkuat tentara & pemerintahan kolonial di Hindia Belanda & Karibia
- Membayar hutang-hutang yg dimiliki Belanda lantaran harus melawan pemberontakan para pejuang kemerdekaan Indonesia
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikala itu, Belanda sedang diambang kebangkrutan lantaran tertimpa banyak kemalangan yg bertubi-tubi. Untuk menyingkir dari kebangkrutan, negara ini memaksa Indonesia selaku salah satu tempat jajahannya untuk berkerja keras mengeluarkan uang hutangnya.
Hal ini dilakukan dgn cara memaksa rakyat Indonesia untuk menanam rempah & komoditas ekspor yang lain. Kemudian, komoditas ini akan dikuasai oleh Belanda dgn denah monopoli, sehingga hanya mereka yg dapat membeli & memasarkan kembali ke pasar Eropa.
Aturan-Aturan Tanam Paksa
Dalam melakukan kebijakan tanam paksa di Indonesia, terdapat beberapa aturan dasar yg menertibkan keberjalanan kebijakan ini.
Aturan dasar tanam paksa terdapat dlm Staatblad (lembaran negara) tahun 1834 No. 22 yg disahkan beberapa tahun sesudah tanam paksa dikerjakan. Terdapat beberapa hukum dlm lembaran tersebut yg antara lain yaitu
- Persetujuan-kesepakatan akan diadakan dgn penduduk biar mereka menyediakan sebagian dr tanahnya untuk penanaman tumbuhan ekspor yg dapat dijual dipasaran Eropa.
- Tanah pertanian yg disediakan penduduk, tak boleh melampaui seperlima dr tanah pertanian yg dimiliki penduduk desa.
- Pekerjaan yg dibutuhkan untuk menanam tanaman tersebut tak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tumbuhan padi.
- Tanah yg disediakan penduduk tersebut bebas dr pajak tanah.
- Hasil dr tanaman tersebut diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda; Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yg mesti dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan pada penduduk.
- Kegagalan panen yg bukan lantaran kesalahan petani, akan menjadi tanggungan pemerintah
- Bagi yg tak mempunyai tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
Secara umum, jika kita amati, peraturan-peraturan ini tak tampakterlalu memberatkan & merugikan bagi rakyat Hindia Belanda.
Kita dapat menyaksikan bahwa tanah yg disediakan tak lebih dr seperlima tanah milik penduduk desa. Artinya, para petani masih bisa bercocok tanam seperti normal lantaran cuma 1/5 lahannya yg dipakai untuk tanam paksa.
Selain itu, kegagalan panen pula akan ditanggung oleh pemerintah sehingga meminimalisir beban petani. Penduduk yg tak mempunyai tanah pula akan dipekerjakan dlm perkebunan Belanda, sehingga membuka lapangan kerja bagi yg sedang menganggur.
Tanah-tanah yg dialokasikan untuk Cultuurstelsel pula dibebaskan dr pajak tanah. Sehingga, meminimalkan beban yg perlu ditanggung oleh para petani. Namun, kenyataan penerapan tanam paksa di Indonesia ketika itu tak seindah peraturan-peraturan ini.
Penyimpangan-Penyimpangan Aturan Tanam Paksa
Seperti yg sudah kita nyatakan diatas, terdapat banyak penyimpangan & pelanggaran yg dilakukan oleh Belanda dlm menerapkan kebijakan tanam paksa di Indonesia.
Hal ini lazimnya didorong oleh hasrat mengeruk laba sebesar-besarnya dr masyarakat Indonesia dikala itu. Beberapa pelanggaran & penyimpangan yg dilakukan kepada aturan tanam paksa antara lain ialah
- Perjanjian Cultuurstelsel sebaiknya dikerjakan dgn suka rela akan namun dlm pelaksanaannya dilaksanakan dgn cara-cara paksaan.
- Luas tanah yg disediakan penduduk lebih dr seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut satu per tiga bahkan semua tanah desa dipakai untuk tanam paksa.
- Pengerjaan tanaman-tumbuhan ekspor kadang-kadang jauh melampaui pengerjaan tanaman padi. Sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkalai & tak bisa hidup subsisten
- Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yg digunakan untuk proyek tanam paksa.
- Kelebihan hasil panen sehabis diperhitungkan dgn pajak tak dikembalikan pada petani.
- Kegagalan panen justru menjadi tanggung jawab petani & Belanda berlepas tangan
- Buruh yg semestinya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga kerja paksaan.
Berdasarkan pembagian terstruktur mengenai penyimpangan-penyimpangan peraturan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat praktik kecurangan dr pemerintah kolonial Belanda.
Kebijakan yg sebaiknya tak terlalu memberatkan Indonesia justru menjadi sangat memberatkan. Aspek-faktor yg sengaja didesain untuk menghemat risiko & beban para petani, justru dilanggar & dihilangkan.
Banyak pertimbangan tentang kenapa pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi. Namun, dugaan utamanya ialah lantaran korupsi pejabat kolonial serta cita-cita untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam.
Dampak Sistem Tanam Paksa
Secara umum, kita dapat mengelompokkan efek dr sistem tanam paksa ini kedalam dua kubu. Yang pertama adalah pengaruh sistem tanam paksa kepada penduduk Indonesia (atau saat itu Hindia Belanda). Sedangkan yg kedua adalah efek tanam paksa terhadap negara Belanda.
Dampak Tanam Paksa Terhadap Indonesia
Kebijakan Tanam Paksa mempunyai beberapa dampak bagi rakyat Indonesia yg cukup fundamental & masih terasa sampai kini. Kita dapat membagi 2 pengaruh yg terasa dr Cultuurstelsel ini yakni dampak positif & dampak negatif.
Dampak Negatif Tanam Paksa Terhadap Indonesia
Beberapa dampak negatif dr tanam paksa yg dinikmati oleh rakyat Indonesia & nantinya negara Indonesia antara lain adalah
- Meningkatnya tingkat kemiskinan lantaran terjadi kerja paksa, pembelian komoditas pada harga yg sungguh murah, & beban pajak yg tinggi
- Menyebabkan penderitaan fisik & mental yg berkepanjangan
- Mengurangi produktivitas & luas lahan yg dipakai untuk tumbuhan padi, penghasil kuliner bagi penduduk sekitar
- Angka kematian yg tinggi disebabkan oleh kelaparan & kondisi hidup yg kurang baik
- Jumlah penduduk Indonesia yg senantiasa menurun
- Lunturnya semangat gotong royong yg digantikan dgn semangat mencari upah & mendapatkan bayaran/kompensasi
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyak sekali kerugian yg disebabkan oleh kebijakan tanam paksa ini.
Bahkan, banyak dampak yg masih terasa hingga dikala ini, utamanya yg bekerjasama dgn struktur demografi & aspek kependudukan lainnya.
Dampak Positif Tanam Paksa Terhadap Indonesia
Meskipun begitu, terdapat pula dampak-dampak positif dr kebijakan tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia. Dampak-dampak positif tersebut antara lain adalah
- Rakyat Indonesia, khususnya golongan elit mulai mengenal kegiatan ekonomi pasar, bukan cuma subsisten
- Rakyat Indonesia mengenal tumbuhan-tanaman serta teknik menanam tanaman yg baru. Hal ini relatif penting karena tumbuhan yg diperkenalkan yakni tanaman mahal yg berorientasi ekspor
Dampak-dampak positif ini pastinya jauh lebih minim dibandingkan dgn pengaruh negatif yg dicicipi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa tanam paksa justru menyengsarakan & tak mempunyai dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Dampak Tanam Paksa Terhadap Belanda
Sama seperti Indonesia, kebijakan Tanam Paksa mempunyai beberapa efek bagi pemerintah Belanda yg sangat penting. Secara lazim, hampir semua efek dr tanam paksa terhadap Belanda yaitu pengaruh positif
Dampak Positif Tanam Paksa Terhadap Belanda
Beberapa dampak positif dr tanam paksa yg dinikmati oleh pemerintah Belanda antara lain yakni
- Meningkatnya hasil tumbuhan ekspor dr kawasan jajahan yg mampu dijual Belanda di pasaran Eropa
- Perusahaan pelayaran Belanda mendapat keuntungan yg sungguh besar dr monopoli jual beli hasil tanam paksa
- Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan oleh kaum swasta khususnya Cina di ambil alih & pula dikembangkan oleh pengusaha Belanda lantaran keuntungannya besar.
- Belanda mampu mengisi kembali kas negaranya serta membayar hutang-hutang perang nya
- Belanda mampu membangun ulang infrastruktur negaranya yg terdampak perang Napoleonik
Artinya, kebijakan ini sukses menyanggupi tujuan awal dilaksanakannya tanam paksa, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Belanda, mengisi kas negara, serta melunasi hutang-hutang negaranya.
Namun, acara eksploitasi Belanda di negara jajahannya tak lepas dr penghakiman negara-negara lain maupun kaum intelektual negaranya sendiri. Banyak sekali kritik yg dilayangkan oleh para pemikir Belanda serta penduduk Indonesia intelektual yg berkuliah di belanda.
Reaksi-reaksi negatif ini mendesak pemerintah Belanda untuk berangsur-angsur mengurangi kegiatan eksploitasi melalui tanam paksa. Hal ini di kemudian hari akan diganti dgn ekonomi etis & metode politik ekonomi liberal kolonial.
Titik puncak berakhirnya metode tanam paksa di Indonesia ialah dgn dikeluarkannya undang-undang pokok Agraria (Agrarische Wet) Tahun 1870.
Referensi
Serba-Serbi Tanam Paksa – ISTORIA Jurnal Sejarah, Zulkarnain
Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi – UNESA, Mifta Hermawati
Tropenmuseum Library of World Cultures