BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional yang dikerjakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah ialah bab integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola pembangunan kawasan perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, lalu diperlukan beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah tersebut.
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap tempat semakin dituntut untuk membiayai penyelenggaraan acara pemerintahan dan pembangunan wilayahnya lewat upaya kenaikan pendapatan orisinil wilayahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan wilayahnya dengan sebaik mungkin. Adapun sumber-sumber penerimaan kawasan menurut Undang-Undang ini mencakup: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Kota Bulukumba sebagaimana daerah-daerah lainnya yang ada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk berusaha menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-ajakan yang berlaku. Singkat kata, adanya kewenangan yang dimilki ini menunjukkan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian kawasan Sidik (2002). Untuk itu, pemerintah tempat seyogyanya lebih berfokus pada pemberdayaan kekuatan ekonomi setempat, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai kesempatanlokal yang tepat dengan kebutuhan publik. Lin dan Liu (2000); Mardiasmo (2002); Wong (2004). Peningkatan perkembangan ekonomi setempat lebih cepat terwujud dan pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan kawasan. Hal ini memiliki arti, idealnya pelaksanaan otonomi kawasan harus bisa meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, tempat menjadi lebih mampu berdiri diatas kaki sendiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.Adi (2007).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa kepincut untuk mengangkat judul: “Analisis Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Periode 2000-2009”
Untuk versi lengkap, silahkan download melalui link di bawah.