Sejarah Hari Kebangkitan Nasional

Pada awal masa ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah nyaris tidak ada dan sejak saat itu, Politik Etis memungkinkan ekspansi potensi pendidikan menengah bagi penduduk orisinil Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama tiga tahun.

Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa sudah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3 persen yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan kesempatan gres, dan sungguh diminati oleh orang-orang Indonesia.

Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang disokong Belanda, atau setara dengan 1 persen dari golongan usia yang cocok. Di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di MULO.

Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit ketimbang total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki mutu tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menciptakan elit Indonesia terdidik yang gres.

Penerapan Politik Etis pada bidang pendidikan tidak memperlihatkan kesempatan pendidikan yang luas terhadap penduduk Hindia Belanda, tetapi cuma memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. 

Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta wangsit-pandangan baru politik Barat wacana keleluasaan dan demokrasi. Selama dekade 1920-an dan 30-an, kalangan elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional.

Pada masa ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dinilai selaku permulaan gerakan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati selaku Hari Kebangkitan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang mengakibatkan polemik. 

Dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pencetus kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa. Kebangkitan nasional dianggap lebih terwakili oleh Sarekat Islam, yang mempunyai anggota di seluruh Hindia Belanda.

Pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij (Partai Hindia). Pada tahun itu juga, Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Boemi Poetera. Komite tersebut melancarkan kritik kepada Pemerintah Belanda yang berniat merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjahan Prancis, tetapi dengan pesta perayaan yang ongkosnya berasal dari negeri jajahannya. 

Ia pun menulis “Als ik eens Nederlander was” (“Seandainya aku seorang Belanda”) yang dimuat dalam surat kabar de Expresm milik Douwes Dekker. Karena goresan pena inilah Suwardi Suryaningrat dihukum buang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dibentuk pada tahun 1920, yaitu partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa. Pada tahun 1926, PKI mencoba melaksanakan revolusi lewat pemberontakan yang menciptakan ketakutan Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa kurun pendudukan Belanda.

Pada 4 Juli 1927, Sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik gres. Pada Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, ini ialah partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yang menetapkan tujuan nasionalis: “satu tumpah darah — Indonesia, satu bangsa — Indonesia, dan satu bahasa — Indonesia”

Kebebasan politik di bawah Belanda cukup dibatasi. Walaupun tujuan Belanda untuk “membudayakan” dan “memodernisasi” masyarakat Hindia Belanda acap kali memberi toleransi terhadap organisasi dan publikasi media dari orang Indonesia orisinil, Belanda juga sungguh menghalangi konten dari acara-acara ini.

Seperti kepada banyak pemimpin sebelumnya, pemerintah Belanda menangkap Sukarno pada tahun 1929 serta melarang PNI. Pemerintah kolonial Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik. Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya membungkam bunyi-bunyi lokal yang menuntut pergeseran, mereka sukses mencegah agitasi secara luas. 

Walaupun sentimen nasionalisme tetap tinggi pada tahun 1930-an, gerakan-gerakan aktual untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap tertahan. Pada risikonya, Perang Dunia II menciptakan banyak sekali pergantian dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga memengaruhi Hindia Belanda.

Seiring dengan Perang Dunia II, nasib politik Hindia Belanda menjadi tidak terang. Sebagai penguasa, Belanda mendapati negara mereka diduduki oleh Jerman Nazi pada Mei 1940. Dengan didudukinya negara mereka oleh pihak abnormal, Belanda berada dalam posisi yang lemah untuk menjaga kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Namun, pemerintah kolonial bertekad untuk melanjutkan kekuasaannya atas Nusantara.

Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kesanggupan untuk mempertahankan koloninya dari prajurit Kekaisaran Jepang dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan yang menuntaskan kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama tiga tahun berikutnya menjinjing terlalu banyak perubahan sehingga Revolusi Nasional Indonesia dimungkinkan.

Setelah Jepang mengalah terhadap Blok Sekutu pada tahun 1945, Belanda berupaya untuk melanjutkan kontrol kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini, Belanda mendapatkan sumbangan militer dari Inggris sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda. Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak mampu dihalangi. Pada tahun 1945, pemikiran ihwal “Indonesia” tampaknya tidak mampu ditolak.