Daftar Isi
sebutkan landasan aturan penerapan otonomi tempat di indonesia
Jawaban:
Landasan hukum penerapan otonomi kawasan di Indonesia adalah selaku berikut:
• Undang-undang no 1 tahun 1945 perihal komite nasional tempat.
• Undang-undang no 22 tahun 1948 wacana pokok-pokok pemerintahan kawasan.
• Undang-undang no 18 tahun 1965 wacana pokok-pokok pemerintahan kawasan.
• Undang-undang no 22 tahun 1999 perihal pemerintahan daerah.
#BelajarBersamaBrainly
landasan hukum penerapan otonomi daerah di indonesia yaitu
Landasan aturan penerapan otonomi tempat di Indonesia yakni sebagai berikut:
- Undang-undang no 1 tahun 1945 tentang komite nasional kawasan.
- Undang-undang no 22 tahun 1948 wacana pokok-pokok pemerintahan tempat.
- Undang-undang no 18 tahun 1965 perihal pokok-pokok pemerintahan daerah.
- Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dgn pemerintah daerah.
- Undang-undang no 22 tahun 1999 ihwal pemerintahan daerah.
Pembahasan
Otonomi daerah adalah hak atau wewenang sebuah kawasan untuk mengendalikan daerahnya sendiri.
Berikut adalah asas-asas dr otonomi kawasan, yakni:
- Dekonsentrasi merupakan wewenang dr pemrintah pusat untuk melakukan sebuah dgn memakai alat-alat yg telah diberikan oleh pemerintah pusat.
- Desentralisasi merupakan wewenang yg diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengendalikan daerahnya sendiri.
- Tugas pembangunan merupakan penugasan pada pemerintah kawasan untuk melakukan suatu persoalan yg lebih rendah tingkatannya.
Tujuan adanya otonomi tempat, sebagai berikut:
- Agar pelayanan pada penduduk menjadi lebih baik lagi
- Mengembangkan kehidupan demokrasi penduduk
- Keadilan sosial akan kian terwujud
- Untuk meratakan wilayah tempat
- Menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dgn pemerintah tempat
- Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dlm kehidupan sosial
Pelajari lebih lanjut
materi ihwal landasan aturan penerapan otonomi kawasan Wargamasyarakatorg .co.id/tugas/1621513
——————————————————
Detail balasan
Kelas:
9 – Sekolah Menengah Pertama
Mapel: Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: Otonomi Daerah
Kode:
–
Kata kunci: Otonomi kawasan, asas otnomi daerah, landasan aturan otonomi kawasan.
AJ.
10 landasan aturan penerapan otonomi daerah di Indonesia
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ihwal Komite Nasional Daerah (KND).
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ihwal Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 wacana Pemerintahan Daerah
.
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ihwal Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah.
i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah.
j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 ihwal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah.
m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah.
Sebutkan landasan aturan dr penerapan otonomi tempat diindonesia
Yaitu.
a.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ihwal Komite Nasional Daerah (KND).
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ihwal Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 perihal Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 perihal Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah
.
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 wacana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah.
i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah.
j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah.
k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah.
l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah.
m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah.
Apa yg akan terjadi bila landasan hukum penerapan otonomi kawasan di Indonesia tak ada
Semuanya Akan Bertengkar