Daftar Isi
Sebutkan beberapa pasal peraturan pemerintah perihal ketenagakerjaan
Penjelasan:
undang no 39 tahun 2004 ihwal penempatan & pinjaman tenaga kerja Indonesia di luar negeri
undang undang RI no13 tahun 2003 wacana ketanagakerjaan
Sebutkan beberapa peraturan pemerintah ihwal ketenagakerjaan
Jawaban:
diatur di dlm UU No. 13 Tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengontrol ihwal segala hal yg bekerjasama dgn tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, & sehabis kerja. Tujuan dr dibentuknya aturan ketenagakerjaan yaitu untuk
memberdayakan & mendayagunakan tenaga kerja dengan-cara optimal & manusiawi;
merealisasikan pemerataan potensi kerja & penyediaan tenaga kerja yg sesuai dgn keperluan pembangunan nasional & daerah;
memperlihatkan tunjangan pada tenaga kerja dlm merealisasikan kemakmuran; dan
meningkatkan kemakmuran tenaga kerja & keluarganya
Selain itu, aturan ketenagakerjaan pula mengatur hubungan antara tenaga kerja dgn usahawan. Hubungan kerja terjadi sebab adanya perjanjian kerja antara pengusaha & pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dr dua macam yaitu kekerabatan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & kekerabatan kerja menurut Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yg dibuat tersebut mampu dilakukan dengan-cara tertulis atau verbal. Perjanjian kerja yg dipersyaratkan dengan-cara tertulis harus dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang undangan yg berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut dikontrol di Bab IX Pasal 50-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yg dibuat antara pebisnis & pekerja/buruh haruslah berlandaskan & sesuai dgn substansi dr UU No. 13 Tahun 2003 ihwal Ketenagakerjaan & peraturan aturan yang lain yg terkait.
Di dlm mengerjakan kegiatan perusahaan, pebisnis mempunyai keharusan untuk memenuhi hak dr setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yakni hak untuk menerima perlakuan yg sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah berdasarkan agama & kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yg sesuai dgn harkat & martabat insan, hak untuk mendapatkan tunjangan, kemakmuran, kesehatan, & keamanan kerja.
Appendix/Lampiran
Peraturan-peraturan terkait Ketenagakerjaan:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 perihal Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 perihal Sistem Jaminan Sosial
Undang-Undang No. 39 Tahun 200 perihal Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 ihwal Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dlm Industri & Perdagangan)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 wacana Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan & Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 wacana Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dlm Pekerjaan & Jabatan)
Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Pengesahan ihwal ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 perihal Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 ihwal Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 wacana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 wacana Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 perihal Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja
Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011 wacana Pemeriksaan Kesehatan & Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 perihal Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 wacana Jaminan Kesehatan
sebutkan beberapa pasal peraturan pemerintah wacana ketenagakerjaan??
Jawaban:
Undang-undang yg berkaitan dgn ketenagakerjaan:
1) UU No. 13 Tahun 2003
2) UU No. 3 Tahun 1992
3) UU No. 11 Tahun 1992
4) UU No. 21 Tahun 2000
5) UU No. 36 Tahun 2009
6) UU No. 39 Tahun 2004
7) UU No. 1 Tahun 1970
8) UU No. 24 Tahun 2011
Sebutkan tiga peraturan pemerintah yg mengendalikan wacana ketenagakerjaan
Jawaban:
UU No. 13 Tahun 2003.
UU No. 3 Tahun 1992.
UU No. 11 Tahun 1992.
UU No. 21 Tahun 2000.
Penjelasan:
supaya membantu
Sebutkan beberapa pasal peraturan pemerintah wacana ketenagakerjaan?
Jawaban:
Undang-undang yg berhubungan dgn ketenagakerjaan:
1). UU No.13 Tahun 2003
2). UU No. 3Tahun 1992
3). UU No. 11Tahun 1992
4).UU No.21Tahun2000
5). UU No.36Tahun2009
6). UU No.39Tahun2004
7). UU No. 1Tahun 1970
8).UU No. 24Tahun 2011
Penjelasan:
Semoga Bermanfaat yaa.. Good Luck