“HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH”
1). Pengertian

2). Hubungan dengan ketertiban Umum
Dalam ketertiban biasa aturan perdata nasional sang hakim yang dipakai berdasarkan kaidah HPI sang hakim sendiri kaidah-kaidah aturan perdata asing yang harus dipergunakan. Ajaran ‘hak-hak yang telah diperoleh’, bukan aturan aneh yang dikesampingkan justru hukum aneh inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip “hak-hak yang sudah diperoleh” mampu dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban biasa .
Dalam hal ini azas reprositas (timbal balik) perlu diamati. Seperti dalam ketertiban lazim tidak terlalu cepat kita pakai azas ini demi reprositas dengan negara-negara lain. Demikian pula dengan hak-hak yang telha diperoleh. Jika sebuah negara kurang memerhatikan hal pelanjutan kondisi hukum terhadap negara lain, maka negara lain juga tidak dapat diperlukan akan memerhatikan hal kelanjutan kondisi hukum dari pada negara pertama ini. Pengakuan prinsip hak-hak yang diperoleh ini hanya dapat dilarang kalau hak-hak yang telah diperoleh di luar negEri akan menjadikan tersinggungnya perasaan keadilan dari rakyat sang hakim, sehingga kondisi aturan itu tidak mampu dipertanggungjawabkan.
Sumber:
Pemaparan dari sahabat-sobat golongan ( sumber utamanya dari google (blog) ).