Pada tahun 2020, sempurna dengan peruabahan pada metode teknologi di Indonesia, Kominfo Indonesia, mengencarkan berbagai proses data seiring dengan meningkatnya teknologi digital selesai-selesai ini, yang menjadi persoalan terhadap berbagai penyalagunaan data langsung seperti kebocoran data, peretasan, dan penyebaran data pribadi yang juga semakin marak.
Pengelolaan data pribadi dilakukan pemerintah terlihat semenjak dimulainya pengembangan metode identitas kependudukan tunggal yang bertumpu pada e-KTP dengan nomor ponsel tiap-tiap masyarakatyang terlembaga melalui kebijakan registrasi SIM Card, Peran pemerintah sebagai pengendali data menjadi tidak tertandingi.
Pengembangan data eksklusif mampu ditingkatkan seiring kemajuan ekonomi digital, penyuplaisitus jual beli online dan finansial teknologi dalam berbagai bentuk tata cara ekonomi dibentuk oleh pemilih modal.
Pemerintah Indonesia, mengajukan investasi berdasarkan hak masyarakat yang dipakai dengan banyak sekali pelanggaran HAM, lewat bisnis dan teknologi berdasarkan pertumbuhan massa yang memang berada pada posisi penduduk yang melekat pada dinamika sosial yang berada pada dinamika masyarakatnya.
Untuk diketahui bahwa pelanggaran yang memang berada metode ekonomi akan berada pada kajian penduduk yang memang berada pada dinamika fasilitas pelayanan, perkembangan ekonomi, yang menjadi sungguh penting.
Berbagai berita yang berada pada tata cara masyarakat terbaru akan diketahui dengan berbagai kekerabatan penduduk yang melekatkan dengan dinamika sosial budaya masyarakat saat ini. Meletakkan dengan aneka macam hal terkait pada metode pembangunan yang ditempatkan di masyarakat.