Pada 1901 pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis di Indonesia sebagai bentuk balas akal Belanda terhadap bangsa Indonesia. Pokok-pokok kebijakan politik etis selaku berikut.
- Irigasi, ialah pembangunan fasilitas pengairan untuk mengairi sawah-sawah penduduk.
- Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi supaya mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.
- Migrasi, ialah perpindahan penduduk dari tempat padat ke tempat jarang penduduk biar lebih merata.
Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan koran De Locomotief) dan C. Th. Van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih mengamati nasib para bumiputra yang bodoh. Kemunculan politik etis berawal dari kritikan Conraad Theodore van Deventer. Pada 1899 van Deventer menulis kritiknya dalam majalah de Gids berjudul Een Eereschuld atau Debt of Honour (utang akal/utang kehormatan). Ia menganjurkan biar Belanda melaksanakan balas kebijaksanaan untuk penduduk Hindia Belanda. C. TH. van Deventer menilai rakyat di Hindia Belanda telah berjasa mengisi kas kerajaan Belanda dari keuntungan tata cara tanam paksa dan politik liberal.