Rencana kebijakan rasionalisasi akan diberlakukan mulai 2017. Rasionalisasi berlaku bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi. Mereka jadi target pensiun dini.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, “rasionalisasi ASN akan didasarkan pada kajian mendalam yang menekankan pentingnya aspek kinerja, kualifikasi, dan kompetensi”.
Beliau menyertakan, “Kebijakan rasionalisasi juga dijalankan dalam rekruitmen CPNS. Dalam dua tahun ke depan, rekruitment PNS mesti beorientasi pada program wajib dan prioritas yang di dalamnya termasuk delapan program pokok pemerintah. “Oleh alasannya itu moratorium kami kecualikan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan,” katanya.
“Tantangan manajemen SDM ke depan ialah globaliasi, persaingan antarnegara, teknologi info dan digitasi, serta high colaboration”.
Oleh karena itu SDM aparatur harus digenjot semoga bisa berkompetisi di masa persaingan mirip dikala ini.
“Kami sudah mencanangkan tahun 2019, kami harus mewujudkan smart ASN, yakni ASN yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan bahasa aneh, serta berdaya networking tinggi (mempunyai poin bekerja sama),” pungkasnya.
(Sumber : jpnn)