Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dijadwalkan mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/3) sore, di Istana Negara. Akan hadir pula dalam ratas tersebut sekitar 23 menteri dan pimpinan lembaga negara setara menteri yang dipanggil tergolong staf khusus presiden.
Dalam peluang itu, Gubernur Irianto Lambrie akan menyampaikan paparan terkait dengan evaluasi proyek strategis nasional dan acara prioritas di Provinsi Kaltara semoga mampu dimasukan juga dalam proyek strategis nasional.
Termasuk melaporkan realisasi acara-program nasional yang ada di Kaltara, seperti pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar, serta proyek nasional yang lain.
Program prioritas yang hendak dusulkan, kata Irianto, di antaranya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, Bulungan yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso yang tahap pertama akan dibangun dengan kapasitas 900 Megawatt dan diproyeksikan menjadi sumber energi untuk KIPI dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
“Kita juga akan sampaikan kepada ia (presiden), mengenai persoalan-persoalan dan program di perbatasan yang memerlukan kebijakan dan perhatian khusus dari pemerintah,” kata Irianto dikala memimpin rapat dengan sejumlah stafnya di ruang rapat Swis-belhotel Tarakan, Jumat (17/03) malam.
Banyak acara di perbatasan yang meski telah dilakukan belum tuntas seratus persen. Seperti salah satunya pembangunan rumah sakit pratama. Bangunan rumah sakit sudah dibangun, tetapi sampai kini sumber daya manusia (SDM) berupa dokter dan tenaga kesehatan lainnya belum ada. Tak cuma itu, peralatan medis juga belum tersedia.
Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Masih banyak yang belum tuntas. Sementara, proposal kita untuk mendirikan APMS (biro pemasaran minyak dan solar) sudah disetujui di Krayan. Namun masih ada beberapa lokasi lain yang belum, dan gres dijadwalkan diresmikan tahun ini. Hal tersebut akan kita sampaikan juga agar secepatnya terealisasi,” kata Irianto lagi.
Program di perbatasan lain yang akan disampaikan, yaitu pembentukan Toko Indonesia. Program pemberiaan subsidi ini, bertujuan supaya harga-harga kebutuhan primer di daerah perbatasan tidak terlampau tinggi. Bahkan diharapkan mampu sama dengan harga di ibukota kabupaten.
Kemudian usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara juga akan disampaikan dalam Rapat Terbatas tersebut. Kemudian beberapa hal lain, seperti pendidikan, pemenuhan infrastruktur. Termasuk juga mengenai keselamatan di daerah perbatasan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Soal pendidikan, akan kita sampaikan tentang pembangunan sekolah berasrama atau boarding school di perbatasan. Kemudian dalam keamanan, terkait progres kesiapan rencana penempatan Tentara Nasional Indonesia di perbatasan dan PLBN,” imbuhnya.