Perjanjian Renville yaitu salah satu perjanjian antara pihak Indonesia dgn Belanda sehabis Indonesia menemukan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah perjalanan panjang menuju kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, para satria & rakyat Indonesia masih mesti berjuang untuk melawan penjajah yg enggan meninggalkan Nusantara.
Berbagai perlawanan dikerjakan oleh bangsa Indonesia dikerjakan untuk menghalau Belanda sehabis Jepang meninggalkan tanah Indonesia. Salah satu upaya yg dijalankan ialah melalui jalur politik yg salah satunya adalah Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville merupakan salah satu dr banyak perjanjian yg dikerjakan oleh Republik Indonesia dgn kolonial Belanda.
Perjanjian ini didasari oleh perdebatan sengketa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Supaya lebih jelas, simak ulasan tentang definisi, latar belakang, tokoh yg berperan & isi perjanjian tersebut di bawah ini.
Daftar Isi
Pengertian Perjanjian Renville
Perjanjian Renville yakni perjanjian yg terjadi antara Indonesia & Belanda. Perjanjian ini banyak membicarakan mengenai kedaulatan wilayah Indonesia serta batas-batas wilayah NKRI & Belanda yg saat itu masih berada di Nusantara.
Perundingan ini terjadi sungguh alot sehingga menyantap waktu sekitar satu bulan lamanya mulai dr 18 Desember 1947 hingga pertengahan Januari tepatnya tanggal 17 tahun 1948.
Perjanjian ini dinamakan perjanjian renville alasannya adalah dilaksanakan di geladak kapal perang milik Amerika Serikat USS Renville yg dikala itu berlabuh di Jakarta.
Perundingan ini diadakan di atas kapal alasannya dianggap selaku tempat yg netral & cukup kondusif dr intervensi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Renville.
Adapun jadwal dlm perundingan ini yaitu pembahasan mengenai perbatasan garis wilayah antara Belanda & Indonesia. Garis perbatasan tersebut dikenal dgn sebutan Garis Van Mook yg diambil dr nama Gubernur kolonial Belanda Jenderal Van Mook.
Selain itu, perjanjian ini pula membahas & menindaklanjuti perjanjian Linggarjati yg dilaksanakan pada tahun 1946.
Perjanjian tersebut dirasa belum selesai & masih terdapat banyak selisih pendapat antara kedua belah pihak yg tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, harapannya hal-hal tersebut dapat diluruskan dlm perjanjian Renville.
Latar belakang Perjanjian Renville
Perjanjian yg disetujui & ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 ini terjadi balasan perselisihan Indonesia & Belanda perihal perjanjian Linggarjati.
Pada kesepakatan Linggarjati sebelumnya, dirumuskan & dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Namun perjanjian tersebut hanya kesepakatan di atas kertas, karena pihak Belanda tak menepati janjinya sesuai dgn isi dlm perjanjian. Belanda pula menuduh Indonesia tak menepati bagiannya dlm perjanjian ini.
Oleh alasannya itu, Belanda tetap melanjutkan operasi militernya yg diketahui dgn Agresi Militer pertama di wilayah Madura & Jawa.
Hal ini memaksa bangsa Indonesia yg diwakili oleh penduduk & para jagoan usaha untuk berjuang lagi merebutkan wilayah yg diklaim oleh Belanda.
Perseteruan yg semakin panas menciptakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947. Hal ini mendorong gubernur asal Belanda Jenderal van Mook mengumumkan gencatan senjata pada 5 Agustus 1947.
Komisi Tiga Negara & Perjanjian Renville
Setelah terjadi gencatan senjata, dewan keselamatan PBB memberikan sebuah resolusi untuk menuntaskan perseteruan yg memanas pada tanggal 23 Agustus 1947. Selain resolusi, Dewan Keamanan PBB pula membentuk suatu komisi untuk menengahi Indonesia & Belanda.
Komisi ini dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) yg diikuti oleh Australia selaku negara yg dipilih Indonesia, Belgia negara opsi Belanda & Amerika Serikat selaku pihak ketiga netral yg menyepakati keputusan tersebut.
Tidak berselang usang, pada tanggal 29 Agustus, batas wilayah Indonesia ditetapkan dgn garis yg diketahui sebagai garis van mook. Wilayah kekuasaan Indonesia ditetapkan menjadi sepertiga pulau Jawa, & sebagian besar wilayah Sumatera.
Sayangnya, Indonesia tak memperoleh wilayah-daerah strategis penghasil kuliner. Padahal, Indonesia saat itu sungguh membutuhkan sumber daya untuk mensejahterakan rakyatnya yg gres merdeka dr penjajahan.
Tidak sampai disitu, Belanda pula memblokade jalur-jalur jual beli menuju Indonesia.
Hal ini mengakibatkan Indonesia kesulitan menemukan barang-barang keperluan dasar seperti pakaian, masakan hingga senjata. Hal ini ditambah dgn hilangnya daerah-daerah penghasil pangan menciptakan Indonesia makin menderita.
Untuk menyingkir dari peperangan lebih lanjut, Indonesia terpaksa mendapatkan syarat-syarat dr Belanda & Komisi Tiga Negara. Perjanjian yg disepakati pada tanggal 8 Desember 1947 ini lalu diketahui selaku perjanjian Renville.
Tokoh-Tokoh dlm Perjanjian Renville
Kehadiran para tokoh penting dlm perjanjian Renville sungguh mempunyai pengaruh besar bagi bangsa Indonesia & Belanda. Beberapa tokoh yg hadir mewakili perjanjian berasal dr para cendekiawan.
Berikut ini adalah tokoh yg berperan & mewakili kedatangan Indonesia untuk untuk berunding
- Amir Syarifudin (ketua)
- Ali Sastroamidjoyo
- H. Agus Salim
- Dr. J Leimena
- Dr. Coatik Len
- Nasrun
Sedangkan, pihak Belanda diwakili oleh tokoh-tokoh berikut ini
- R. Abdul Kadir Widjoyoatmojo (ketua)
- Mr. H.A.L. Van Vredenburg
- Dr. P.J. Koets
- Mr. Dr. Chr. Soumokil
Sebagai pihak perantara & pula penengah, Komisi Tiga Negara diwakili oleh tiga tokoh yakni
- Frank Graham (Amerika Serikat & ketua)
- Richard Kirby (Australia)
- Paul van Zeeland (Belgia)
Dibawah ini, kita akan membicarakan dengan-cara lebih rincian tokoh-tokoh penting yg sudah disebutkan diatas.
Amir Syarifudin
Salah satu tokoh yg sangat berperan besar dlm perjanjian Renville ini yaitu Amir Syarifudin.
Beliau merupakan tokoh yg mewakili Indonesia dlm perundingan yg diadakan di atas Kapal USS Renville sekaligus pemimpin delegasi dr bangsa Indonesia.
Tidak hanya berangkat seorang diri, amir Syarifudin pula didampingi oleh beberapa tokoh penting untuk mengambil kembali hak-hak Indonesia dlm perundingan Renville ini.
Tokoh-tokoh yg ikut dlm perundingan tersebut antara lain H, Agus Salim, Alis Sastroamijoyo, Nasrun, Dr. Coatik Len serta Dr. J. Leimena.
R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
Tokoh penting yg hadir mewakili pihak Belanda dlm perundingan Renville diketuai oleh Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo.
Sebagai ketua, R. Abdul Kadir sungguh berperan besar kepada keputusan-keputusan yg disetujui oleh pihak Belanda dgn para diplomat Indonesia.
Seperti halnya Indonesia, pihak Belanda pula didampingi oleh beberapa utusan tokoh penting lainnya.
Tokoh-tokoh yg turut hadir bareng R. Abdul Kadir antara lain adalah Mr. Br. Chr. Soumokil, Dr. PJ. Koets & Mr. H.A.L. Van Vredeburg.
Delegasi Komisi Tiga Negara
KTN atau Komisi Tiga Negara yg dibuat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa pula merupakan tokoh penting yg kehadirannya sangat berpengaruh kepada perjanjian ini.
Sebagai mediator yg menyampaikan penyelesaian atau jalan tengah pada perjanjian Renville, pihak KTN diisi oleh tokoh cendekiawan & politisi luar negri ulung.
Delegasi ini diketuai oleh Frank Graham sebagai perantara Amerika Serikat yg menjinjing nama besar PBB. Kemudian Richard Kirby hadir sebagai tokoh dr Australia yg sekaligus pula menjadi sekutu bangsa Indonesia serta Paul Van Zeeland dr Belgia selaku negara sekutu pilihan Belanda.
Isi Perjanjian Renville
Dalam perundingan Renville, sebenarnya pihak Indonesia makin dirugikan karena kawasan kekuasaannya kian menyempit.
Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lain yg dinilai menguntungkan pihak Belanda. Berikut ini yaitu isi perjanjian Renville
- Pihak Belanda hanya mengakui beberapa wilayah tertentu saja sebagai kawasan Republik Indonesia, seperti Yogyakarta, Sumatera & Jawa Tengah.
- Segera membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat.
- Republik Indonesia adalah serpihan dr RIS
- Belanda senantiasa & tetap menguasai wilayah Republik Indonesia apabila RIS belum dibuat.
- Garis Van Mook merupakan garis pemisah antara wilayah Belanda & Indonesia.
- Wilayah RIS akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara atau referendum yg akan diadakan nantinya.
- Pembentukan Dewan Konstituante RIS akan dilakukan dgn pemilihan biasa .
- Uni Indonesia-Belanda akan dibentuk dgn Raja Belanda selaku kepala atau pemimpinnya.
- Tentara Republik Indonesia & para pejuang kemerdekaan yg bergerilya akan ditarik dr wilayah kekuasaan Belanda seperti kawasan Jawa Timur & Jawa Barat.
Dapat kita lihat bahwa banyak ketentuan-ketentuan yg menguntungkan Belanda & merugikan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, oleh berbagai tokoh, perundingan Renville ini dianggap sebagai salah satu kekalahan diplomatik bangsa Indonesia dlm menjaga kemerdekaannya.
Namun, dgn disetujuinya perjanjian ini, Indonesia tak lagi diserang oleh Belanda. Hal ini merupakan angin segar bagi penduduk yg sudah letih dgn peperangan & kerusuhan yg terjadi hampir setiap hari.
Meskipun begitu, perjanjian ini menciptakan beberapa dampak yg nantinya akan mengganggu stabilitas negara Indonesia kedepannya.
Dampak Perjanjian Renville
Seperti yg sudah dijelaskan diatas, perjanjian Renville sungguh merugikan Indonesia. Perjanjian ini pula berefek pada terganggunya kestabilan Indonesia, baik dlm jangka pendek maupun jangka menengah.
Berikut ini yakni beberapa pengaruh perjanjian Renville terhadap bangsa Indonesia
- Indonesia terpaksa menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
- Terbentuknya kabinet Amir Syariffudin 2
- Timbul reaksi keras dr penduduk
- Wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang
- Perekonomian Indonesia terganggu
- Indonesia terpaksa menawan pasukan
- Muncul aksi militer 2 Belanda
- Bangsa Indonesia menjadi terpecah belah
Agar kalian lebih paham pengaruh -pengaruh perjanjian Renville terhadap bangsa Indonesia, kita akan bahas dengan-cara lebih detail dibawah ini.
Indonesia Terpaksa Menyetujui RIS
Salah satu pengaruh yg paling terasa dr perjanjian Renville yaitu bahwa Indonesia harus mengubah bentuk negaranya.
Indonesia diminta untuk mengubah bentuk negara dr Negara Kesatuan dgn tata cara presidensial & dasar Pancasila, menjadi Republik Indonesia Serikat yg merupakan negara persemakmuran Belanda.
Perubahan bentuk negara ini menjadi syarat mutlak dr Belanda untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia.
Meskipun begitu, tatkala Indonesia diubah menjadi RIS & berstatus negara persemakmuran Belanda, maka Indonesia tak sepenuhnya merdeka & berdaulat.
Hal ini terjadi sebab masih ada keterikatan dgn Belanda, terutama dgn diberlakukannya sistem Uni Indonesia-Belanda dimana kepalanya yaitu Raja Belanda.
Terbentuk Kabinet Amir Syarifudin II
Ketika Indonesia mengubah bentuk negara, maka tata cara pemerintahan serta konstitusi negaranya pun harus diubah.
Artinya, Indonesia yg mulanya ialah negara presidensial berubah menjadi negara parlementer dgn perdana mentri selaku kepala pemerintahan & presiden hanya sebagai kepala negara.
Pada kesempatan ini, Amir Syariffudin diamanatkan lagi sebagai perdana mentri Indonesia, sedangkan presiden Indonesia tetap Soekarno.
Karena sebelumnya Amir Syariffudin sudah pernah memimpin kabinet peralihan sesudah gagalnya kabinet Syahrir pasca perjanjian Linggarjati, maka kabinet ini dinamakan Kabinet Amir Syariffudin II.
Timbul Reaksi Keras Masyarakat
Kabinet Amir Syariffudin II ini dianggap mempunyai kecenderungan untuk mendukung Belanda & membentuk kebijakan-kebijakan yg memberatkan raykat.
Oleh alasannya itu, timbul penolakan & bahkan protes terhadap kinerja kabinet ini dr banyak sekali golongan penduduk .
Banyak partai politik yg melancarkan aksi protes terhadap kebijakan kabinet ini. Bahkan, ada partai yg mempesona wakilnya dr dlm kabinet sebagai mosi tak yakin.
Protes yg berkepanjangan ini tak berhasil diredam oleh Amir Syariffudin beserta kabinetnya. Pada karenanya, banyak rakyat yg menganggap bahwa Amir Syariffudin menjual Indonesia pada Belanda.
Akhirnya, kabinet Amir Syariffuding bubar pada bulan Januari 1948 alasannya dirasa tak bisa lagi menjalankan amanat untuk memimpin bangsa Indonesia.
Amir Syariffudin dengan-cara eksklusif menyerahkan mandatnya ke presiden Indonesia yg pada dikala itu yakni Ir. Soekarno.
Reaksi keras kepada kabinet Amir Syariffudin ini serta runtuhnya kabinet ini mencerminkan kondisi politik Indonesia yg sudah sangat tak stabil pada saat itu. Kondisi ini merupakan gejala awal terjadinya disintegrasi nasional Bangsa Indonesia.
Berkurangnya Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia
Perjanjian Renville dianggap sungguh merugikan Indonesia sebab memperkecil wilayah kekuasaan negara Indonesia. Sekarang, wilayah Indonesia lebih kecil dibandingkan dgn yg disetujui pada saat perjanjian Linggarjati.
Menurut perjanjian Linggarjati, Indonesia berdaulat atas wilayah Jawa, Sumatera, & Madura. Sedangkan, menurut perjanjian Renville, wilayah kekuasaan Indonesia cuma terbatas pada wilayah Sumatera, Jawa Tengah, & Madura.
Batas gres wilayah Indonesia ini diperjelas dgn dibentuknya garis Van Mook yg memisahkan wilayah Indonesia dgn wilayah Belanda.
Wilayah-wilayah Indonesia yg berhasil dikuasai serdadu Belanda dlm agresi militer pertamanya ini pada karenanya harus jatuh ke tangan penjajah Belanda.
Terganggunya Perekonomian Indonesia
Selain menyerang Indonesia dengan-cara politis & militer, Belanda pula mencoba untuk menjegal Indonesia dr segi ekonomi.
Berkurangnya wilayah Indonesia, utamanya potongan-belahan yg memproduksi pangan menciptakan masyarakat Indonesia kelaparan & kesulitan menemukan masakan.
Belanda memperparah kondisi dgn cara memblokade & menghalangi jual beli Indonesia. Hal ini dikerjakan bermaksud untuk menyerang semangat berjuang bangsa Indonesia & pada alhasil akan mengalah pada Belanda.
Selain itu, dgn dibentuknya RIS, banyak aset negara Indonesia yg pada karenanya bisa dikontrol atau setidaknya dipengaruhi oleh Belanda.
Oleh sebab itu, perjanjian Renville mempunyai pengaruh yg sungguh besar terhadap perekonomian Indonesia pada zaman itu. Kesejahteraan penduduk & pertumbuhan perekonomian Indonesia sungguh terganggu akhir perjanjian ini.
Indonesia Menarik Pasukan
Perjanjian renville pula menciptakan kondisi militer Indonesia menjadi lebih lemah. Hal ini terjadi alasannya adalah Indonesia dipaksa menarik mundur pasukannya dr wilayah-wilayah yg sudah dikuasai Belanda atau berada di zona kekuasaan Belanda.
Tentara yg sudah menimbun senjata, membangun garis-garis pertahanan, & membangun tata cara logistik militer setempat terpaksa meninggalkan itu semua tatkala diminta mundur.
Meskipun begitu, terdapat elemen-elemen militer & pejuang setempat yg masih memperjuangkan dengan-cara militer memakai peperangan gerilya.
Mulainya Agresi Militer Belanda Kedua
Perjanjian Renville memutuskan garis Van Mook selaku pembatas antara wilayah kekuasaan Indonesia & Belanda. Perjanjian ini pula menetapkan gencatan senjata antara Indonesia dgn Belanda.
Namun, pada tamat tahun 1948, muncul banyak elemen pejuang gerilya yg ingin memerdekakan wilayah-wilayah Indonesia yg dikuasai oleh Belanda.
Belanda menganggap para pejuang ini mewakili Indonesia, sehingga Indonesia melanggar perjanjian. Akibatnya, Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948.
Bangsa Indonesia menjadi Terpecah Belah
Perjanjian renville pula memecah belah bangsa Indonesia, persatuan nasional menjadi ringkih setelah pemerintah dianggap kalah dlm negosiasi ini.
Dengan peralihan bentuk pemerintahan, penghematan wilayah, & pula kekalahan militer, posisi Indonesia menjadi sungguh lemah. Belanda mempergunakan momen ini dgn membentuk negara-negara boneka disekitar Indonesia.
Negara-negara tersebut tergabung dlm Bijeenkomst Voor Federaal Overlag (BFO). Beberapa anggota perserikatan tersebut antara lain yakni negara Madura, negara Borneo Barat, negara Sumatra Timur, & negara Jawa Timur.
Negara yg tergabung dlm BFO ini didorong agar mendukung kepentingan Belanda dlm perpolitikan Internasional. Selain itu, mereka pula membantu mengisolasi Indonesia dlm politik luar negrinya.
Demikianlah info perihal Perjanjian Renville & sejarah latar belakangnya.
Sebagai tindak lanjut dr perjanjian Linggarjati, sebenarnya persetujuan ini sangat merugikan bangsa Indonesia alasannya adalah isi perjanjian didominasi dgn ekspansi wilayah Belanda & pergeseran bentuk negara Indonesia.