Perbedaan Pengujian Materil Dan Formil Dalam Hukum Program Mahkamah Konstitusi

“PERBEDAAN PENGUJIAN MATERIL DAN FORMIL DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI” 

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pasal 51 ayat 3 aksara B UU No. 24 tahun 2003 mengatur perihal uji materil dengan mana materi muatan ayat, pasan dan atau bagian UUD RI 1945 mampu diminta untuk dinyataan selaku tidak mempunyai kekuasaan merugikan secara aturan. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bab undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bab, ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap berlawanan dengan konstitusi dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat secara aturan cuma sepanjang perihal ayat, pasal, dan bagian tertentu dari UU yang bersangkutan. Bahkan dalam putusan MK ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tetapi dengan membuang kata yang ialah bab kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut mampu berganti sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lahi bertentangan dengan UUD.

B. PENGUJIAN FORMAL

Pengajuan secara formal secara singkat disebutkan dalam pasal 51 ayat 3 huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan terperinci bahwa ” Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan menurut UUD RI 1945″. Pengujian secara formal akan dikerjakan pengujian atas dsar kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang mesti ditempuh dari tahap drafting sampai dengan pengumuman dalam lembaran negara yang mesti menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian formal adalah pengujian undnag-undang berkenaan dengan bentuk pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembahasan, pengukuhan, pengundangan dan pemberlakuan.

 Sumber Bacaan:
“Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Oleh:
 Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH.
Dr. H. Muhammad Syarif Nuh, SH., MH.
Dr. Hamza Baharuddin, SH., MH.
H. Hasbi Ali, SH., MH.
Said Sampara, SH., MH.