Pemberontakan PRRI/Permesta adalah salah satu pemberontakan yg mengguncang kestabilan negara sesudah Indonesia menerima kemerdekaannya dr Belanda.
Setelah menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia tak bisa eksklusif merasakan kedamaian lho!
Salah satunya dikarenakan adanya konflik antara pemerintah tempat dgn pemerintah pusat yg diketahui sebagai pemberontakan PRRI atau Permesta.
Peristiwa ini menjadi salah satu momen yg cukup historis dlm sejarah kemerdekaan republik Indonesia. Seperti apa terjadinya pemberontakan tersebut? Kita simak penjelasannya pada artikel berikut ini.
Daftar Isi
Latar Belakang Pemberontakan PRRI/Permesta
PRRI merupakan abreviasi dr Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta merupakan singkatan dr Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta.
Bibit bibit pemberontakan PRRI/Permesta ini sudah ada semenjak pembentukan RIS pada tahun 1949.
Hal-hal yg terjadi pada saat itu, mirip pengerucutan divisi banteng & kebijakan pemerintah pusat yg dinilai tak berpihak pada pemerintah daerah mengakibatkan ketidakpuasan yg menyebar dengan-cara cepat pada aneka macam elemen penduduk .
Pemberontakan terhadap pemerintah pusat ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yg antara lain ialah
- Pembentukan RIS
- Kebijakan pemerintah pusat
- Kedekatan dgn PKI
- Kurang sejahteranya rakyat
- Rendahnya kemakmuran rakyat & serdadu
Agar kalian lebih paham aspek-faktor tersebut, kita akan diskusikan dengan-cara lebih detail dibawah ini.
Kebijakan Pemerintah Pusat yg Kurang Adil
Para politisi & perwira di daerah, terutama Sumatera & Sulawesi merasa kecewa atas kebijakan yg dilakukan pemerintah pusat. Terutama pada kebijakan pusat pembangunan & alokasi budget.
Pemerintah pusat Republik Indonesia yg berpusat di Jakarta dianggap hanya mementingkan pembangunan di Pulau Jawa saja. Bahkan, pemerintah pusat terkesan tak memperhatikan kepentingan tempat & pulau luar.
Hal ini pula memunculkan kekecewaan & rasa iri dr pemimpin-pemimpin derah yg berada di luar pulau Jawa.
Mereka merasa disingkirkan bila dibandingkan dgn kepentingan pemimpin-pemimpin di pulau Jawa. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemusatan pembangunan dlm suatu pusat perkembangan kadang kala tak berjalan dgn baik.
Rasa kecewa inilah yg di masa depan akan mendorong sentimen untuk melaksanakan otonomi kawasan yg lebih luas di Indonesia.
Pembentukan RIS & Dikerucutkannya Divisi Banteng
Pada tahun 1949, dibentuklah negara federal yakni Republik Indonesia Serikat (RIS). Bersamaan dgn ini Divisi Banteng dikerucutkan menjadi 1 brigade. Lalu brigade tersebut diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB.
Hal ini sangat mengecewakan bagi tentara Divisi IX Banteng & para perwira. Padahal, mereka telah berjuang mati-matian & ikut berperan dlm menerima kemerdekaan Indonesia.
Oleh sebab itu, timbul sentimen negatif dr para perwira & pasukan yg tergabung dlm divisi Banteng.
Kedekatan Pemerintah Pusat dgn PKI
Presiden Soekarno & pemerintahan dikala itu dikenali berhubungan bersahabat dgn PKI (Partai Komunis Indonesia).
Padahal PKI diketahui sebagai orang-orang yg menganut paham komunis & pro barat. Hal ini membuat beberapa politisi & perwira merasa tak bahagia.
Tidak Stabilnya Politik pada Masa Demokrasi Liberal
Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia memakai metode Demokrasi Liberal yg menganut pemerintahan parlementer. Hal ini menyebabkan sisi politis di Indonesia menjadi kurang stabil.
Selain itu, parlemen sering menawarkan mosi tak percaya yg menciptakan kabinet & perdana menteri mengalami penggantian berkali-kali.
Ketidakstabilan inilah yg membuka potensi bagi PRRI/Permesta untuk melancarkan serangan-serangannya kepada kedaulatan pemerintah republik Indonesia pada ketika itu.
Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Prajurit & Rakyat
Berbagai permasalahan yg cukup merugikan di atas makin diperparah dgn kondisi kesejahteraan serdadu & rakyat yg termasuk rendah.
Tingkat kesejahteraan yg memprihatinkan ini menciptakan para politisi kawasan & perwira kian yakin untuk melakukan aksi protes pada pemerintah.
Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta
Sebagai gerakan yg dianggap pemberontak terhadap pemerintah pusat, sesungguhnya pembentukan PRRI/Permesta didasari oleh tujuan yg baik & mulia.
Hanya saja cara yg dikerjakan salah, sehingga dianggap mampu mengancam kesatuan Indonesia. Cara yg ditempuh yaitu perjuangan bersenjata & kudeta pada wilayah-wilayah.
Secara lazim, gerakan pemberontakan PRRI/Permesta ini mempunyai beberapa tujuan yg antara lain adalah
- Menuntut otonomi daerah yg adil
- Membenahi konstitusi republik Indonesia
- Menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia
Jika kita perhatikan, tujuan-tujuan diadakannya gerakan PRRI/Permesta ini sangatlah baik & mulia.
Sayangnya, protes yg dilakukan oleh PRRI/Permesta ini cenderung bersifat memaksa & tak diplomatis, sehingga dianggap menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah Indonesia & pula ancaman kepada keselamatan nasional.
Agar kalian lebih paham kepada tujuan pemberontakan ini, kita akan bahas dengan-cara lebih detail tujuan dr gerakan PRRI/Permesta dibawah ini
Menuntut Otonomi Daerah yg Adil
Tujuan pertama dibentuknya PRRI/Permesta yakni menuntut pemerintah pusat semoga mengamati pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dengan-cara lebih merata.
Disini, pemerintah tempat meminta semoga pemerintah pusat tak cuma berkonsentrasi pada pembangunan di Jawa atau kota-kota besar Indonesia saja.
Mereka meminta supaya pemerintah pusat lebih bijak & adil dlm menentukan otonomi daerah. Tujuan ini di masa depan akan mendorong sentimen pembentukan bagan otonomi kawasan mirip yg kita kenal sekarang.
Membenahi Konstitusi
Tujuan dibentuknya PRRI/Permesta selanjutnya yaitu merapikan konstitusi yg berlaku pada masa itu.
Pemerintah dianggap terlalu sentralis & tak sesuai dgn undang-undang serta konstitusi yg berlaku. Bahkan, pemerintah yg ada dianggap sudah melanggar UUD 1945.
Pemerintah pusat diperlukan dapat merapikan konstitusi sehingga tak menjadi sentralis & lebih mengakomodasi keperluan-kebutuhan pemerintah kawasan.
Menghargai Pejuang Kemerdekaan Indonesia
Pengerucutan Divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia telah menciptakan para perwira & prajurit dr Divisi IX Banteng merasa kecewa & terhina.
Sebab, usaha mereka untuk membantu memerdekakan Indonesia seperti dilupakan begitu saja tatkala Indonesia sudah merdeka.
Mereka berharap supaya pemerintah bisa lebih menghargai para pejuang Kemerdekaan Indonesia yg sudah sukar payah berjuang. Hal ini mampu diwujudkan dgn tetap mempertahankan divisi banteng atau menawarkan program kompensasi yg setara.
Kronologi Pemberontakan PRRI/Permesta
Kronologi pemberontakan PRRI/Permesta ini cukup menawan sebab terjadi di beberapa tempat dengan-cara berurutan & oleh tokoh-tokoh yg berlainan pula.
Gerakan ini tak tersentralisasi alasannya adalah bukan merupakan gerakan yg dimotori oleh satu orang, namun suatu gerakan protes yg dilandasi kesamaan ideologis, sama mirip pemberontakan DI/TII.
Secara biasa , kronologi terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta yakni sebagai berikut
- 20 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh kolonel Ismail Lengah & dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Husein
- 22 Desember 1956 – Pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh kolonel Mauludin Simbolon
- Januari 1957 – Pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh letnan kolonel Barlian
- 17 Februari 1957 – Pembentukan Dewan Manguni di Manado oleh Mayor Somba
- Pembentukan Dewan Perjuangan
- 2 Maret 1957 – Dibentuk piagam perjuangan rakyat semesta (PERMESTA) oleh Ventje Sumual di Makassar
- 9 Januari 1958 – Dibentuk piagam jakarta yg menuntut presiden Soekarno kembali ke dasar konstitusional
- 15 Februari 1958 – Diproklamirkan berdirinya PRRI yg disokong oleh bagian-komponen permesta
Seperti yg sudah diterangkan diatas, ada beberapa aspek yg melatarbelakangi pembentukan PRRI. Faktor-aspek tersebut antara lain yaitu pembatasan divisi banteng, kesejahteraan yg minim, & ketidakseimbangan pusat & kawasan.
Pembentukan Dewan Militer Daerah
Tidak puas dgn kondisi ini, banyak pemimpin militer di kawasan membentuk dewan-dewan militernya masing-masing.
Dewan militer yg terbentuk antara lain yaitu dewan Banteng di Sumatera Barat, dewan Gajah di Sumatera Utara, dewan Garuda di Sumatera Selatan, & dewan Manguni di Manado.
Setelah membentuk dewan-dewan ini, PRRI kemudian membentuk dewan perjuangan & menyatakan bahwa kabinet Djuanda yg dikala itu memegang kekuasaan sudah tak dianggap lagi.
Pada tanggal 9 Januari 1958, tokoh-tokoh ini melakukan pertemuan di Sungai Daerah Sumatera Barat. Pertemuan ini sebagai tahap permulaan pemberontakan yg didatangi oleh tokoh-tokoh Masyumi, PSI & panglima militer tempat.
Tujuan dr pertemuan ini ialah untuk memisahkan diri dr negara kesatuan & membentuk pemerintahan gres yg dirasa mampu lebih baik & adil.
Keesokan harinya, mereka menyelenggarakan rapat raksasa di Padang yg menciptakan ultimatum pada pemerintah pusat:
- Kabinet Djuanda menyerahkan mandat pada presiden dlm waktu 5 × 24 jam, atau presiden melengserkan Kabinet Djuanda.
- Penunjukan Drs. Moh. Hatta & Sultan Hamengku Buwono IX oleh presiden untuk pembentukan Zaken Kabinet.
- Presiden harus kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.
Namun, pemerintah pusat lewat sidang kabinet menolak ultimatum tersebut.
Menindaklanjuti gerakan-gerakan ini, pada tanggal 11 Februari 1958 dijalankan pemecatan dengan-cara tak terhormat pada Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, & Dahlan Djambek.
Hari selanjutnya Komandan Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan oleh KSD A.H. Nasution & ditempatkan eksklusif di bawah KSAD.
Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Melihat bahwa tuntutan-tuntutannya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia, pada tanggal 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibuat & diproklamirkan oleh Achmad Husein.
Dalam pemerintahan revolusioner ini, yg bertindak sebagai perdana menteri yakni Sjafrudin Prawiranegara dgn anggota kabinet M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojoadikusumo, & Simbolon.
Berbagai perlindungan dr luar kawasan pun mulai berdatangan untuk mendukung pemerintahan revolusioner ini.
Salah satunya yaitu dr Komando Daerah Militer Sulawesi Utara & Tengah di bawah pimpinan Letkol D.J. Somba. Kemudian tiba pula tunjangan dr Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) di bawah pimpinan Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual yg menguasai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, & Maluku.
Mereka menyatakan untuk memutuskan relasi dgn pemerintah pusat & bergabung dgn PRRI.
Upaya Pemerintah Menumpas Pemberontakan PRRI/Permesta
Berbagai gerakan di kawasan yg timbul menimbulkan kehidupan politik nasional & kawasan menjadi tegang. Menyikapi hal ini, Ir. Soekarno sebagai presiden bertindak keras untuk menumpas gerakan tersebut.
Hal ini mendapat tunjangan dr Djuanda, Nasution, serta partai PNI & pula PKI. Sedangkan Drs. Moh. Hatta & Sultan Hamengku Buwono IX lebih mengedepankan negosiasi.
Pada tanggal 14 Maret 1957 situasi makin gawat sesudah PM Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya pada presiden.
Hal ini mendorong presiden untuk menyatakan bahwa negara sedang dlm keadaan ancaman, sehingga angkatan perang bisa leluasa untuk bertindak.
KASD yg merupakan gabungan AD, AL, & AU di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani pun melaksanakan upaya penumpasan pemberontakan dengan-cara militer.
Operasi-operasi yg dilaksanakan oleh TNI & elemen pertahanan Indonesia yang lain antara lain ialah
- 22 Februari 1958 – Operasi Tegas daerah Riau yg dipimpin oleh Letkol Kaharuddin Nasution untuk menguasai kembali daerah Riau & Pekanbaru
- 17 Maret 1958 – Operasi Saptamarga yg dipimpin oleh Letkol Djamin Ginting untuk menghadapi kekuatan PRRI di Sumatera Utara
- 17 April 1958 – Operasi 17 Agustus yg dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan wilayah Sumatera Barat
- 10 Mei 1958 – Operasi Saptamarga II berhasil menduduki Gorontalo yg awalnya dikuasai oleh Permesta
- 17-20 Mei 1958 – Operasi Mena sukses menguasai Ternate, Tidore, Jailolo, & Morotai
- 26 Juni 1958 – Operasi Sadar yg dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo untuk menumpas PRRI/Permesta di Sumatera Selatan.
- 26 Juni 1958 – Operasi Merdeka yg dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat berhasil mengamankan wilayah Manado dr pasukan Permesta
Serangan-serangan yg dilaksanakan dengan-cara konstan oleh Tentara Nasional Indonesia & elemen pertahanan masyarakat Indonesia yang lain menimbulkan seluruh pimpinan & pasukan PRRI/Permesta mengalah pada tanggal 29 Mei 1961.
Meskipun begitu, tak mampu disangkal bahwa kekuatan persenjataan angkatan bersenjata PRRI/Permesta sangatlah besar lengan berkuasa. Mereka pula disokong oleh elemen-elemen luar negri yg mengharapkan Indonesia tak stabil.
Salah satu buktinya yaitu tatkala pesawat AUREV (Angkatan Udara Revolusioner) ditembak jatuh, pilotnya ialah Allan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat.
Tokoh Pemberontakan PRRI/Permesta
Seperti yg sudah dijelaskan diatas, pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di aneka macam wilayah dgn motivasi yg berlawanan-beda pula. Oleh sebab itu, banyak tokoh-tokoh yg terlibat dlm pemberontakan ini.
Berikut ini adalah tokoh-tokoh penting yg terlibat dlm pemberontakan PRRI & Permesta
- Letkol Ahmad Husein
- Mayor Eddy Gagola
- Kolonel Alexander Evert Kawilarang
- Kolonel D.J Somba
- Kapten Wim Najoan
- Mayor Dolf Runturambi
- Letkol Ventje Sumual
- Letkol Simbolon
- Letkol Barlian
- Allen Lawrence Pope
Selain itu, ada pula tokoh-tokoh yg mengisi jabatan di Kabinet PRRI, diantaranya yakni:
- Mr. Sjafrudin Prawiranegara menjabat Menteri Keuangan
- Mr. Assaat Dt. Mudo menjabat Menteri Dalam Negeri
- Mauludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri
- Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo menjabat Menteri Perhubungan & Pelayaran
- Moh Syafei menjabat Menteri PKK & Kesehatan
- J.F Warouw menjabat Menteri Pembangunan.
- Saladin Sarumpet menjabat Menteri Pertanian & Pemburuhan.
- Muchtar Lintang menjabat Menteri Agama
- Saleh Lahade menjabat Menteri Penerangan
- Ayah Gani Usman menjabat Menteri Sosial
- Dahlan Djambek menjabat Menteri Pos & Telekomunikasi.
Namun, alasannya adalah tak sukses menggulingkan pemerintahan Indonesia pada saat itu, tokoh-tokoh ini tak berhasil menjabat dlm kabinet apapun yg dengan-cara resmi ada di Indonesia.
Dampak Pemberontakan PRRI/Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta merupakan salah satu pemberontakan terbesar dlm sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini menelan banyak korban jiwa & pula mengusik kondisi ekonomi Indonesia selama beberapa waktu.
Selain itu, pemberontakan ini pula mengganggu hubungan internasional Indonesia dgn beberapa negara, terutama Amerika Serikat & Malaysia.
Hal ini terjadi sebab Amerika diduga menolong PRRI dgn menunjukkan senjata & pelatihan. Sedangkan, Malaysia disangka menawarkan akses perbatasan untuk menyelundupkan senjata.
Secara lazim, berikut ini adalah dampak-dampak yg diakibatkan oleh pemberontakan PRRI/Permesta terhadap bangsa Indonesia
- Banyak menelan korban jiwa baik sipil maupun militer
- Proses pembangunan menjadi pelan & terbengkalai
- Menimbulkan rasa stress berat bagi penduduk , khususnya kawasan Padang
- Terganggunya kondisi & pertumbuhan ekonomi
- Kualitas Sumber Daya Manusia yg menurun
- Terganggunya relasi antara Indonesia dgn Amerika Serikat
- Terganggunya relasi antara Indonesia dgn Malaysia
- Adanya kesadaran tentang pentingnya otonomi kawasan
Namun, pada akhirnya kita mesti bersyukur bahwa pemerintah & Tentara Nasional Indonesia sukses menumpas pemberontakan ini tanpa menyebabkan lebih banyak korban jiwa serta kerusakan ekonomi.
Kesimpulan
PRRI/Permesta merupakan bentuk dr kekecewaan para politisi & perwira kepada pemerintah pusat. Tujuannya baik supaya pemerintah melakukan pembangunan dengan-cara adil & merata.
Tetapi karena memakai nada yg terkesan memaksa & upaya-upaya yg disruptif, pemerintah pusat menganggapnya selaku pemberontakan.
Demikian klarifikasi tentang pemberontakan PRRI/Permesta. Semoga postingan ini mampu menawarkan faedah, pula memperbesar pengetahuan kamu. Sekian & terima kasih.