Daftar Isi
pelaksanaan penyeleksian biasa periode 1959 sampai 1965
Penjelasan:
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dlm rentang waktu antara tahun 1949 hingga 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dgn Konstitusi RIS pada jangka waktu 27 Desember 1949 hingga dgn 17 Agutus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berganti dr kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan pula berubah dr presidensil menjadi quasi parlementer.
Kedua, pergantian Konstitusi RIS dgn Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 sampai dgn 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan & sistem pemerintahan menganut system parlementer. Dengan demikian mampu disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dgn 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, lantaran hampir semua bagian demokrasi mampu kita temukan perwujudannya dlm kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau dewan legislatif memainkan peranan yg sungguh tinggi dlm proses politik yg berjalan. Perwujudan kekuasaan dewan perwakilan rakyat ini diperlihatkan dgn adanya sejumlah mosi tak percaya pada pihak pemerintah yg menimbulkan kabinet mesti meletakan jabatannya, walaupun pemerintahannya gres berjalan beberapa bulan, mirip yg terjadi pada Ir. Djuanda Kartawidjaja yg diberhentikan dgn mosi tak percaya dr badan legislatif.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan & politisi kebanyakan sungguh tinggi. Hal ini mampu terjadi lantaran berfungsinya dewan perwakilan rakyat & pula sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah perkara jatuhnya kebinet dlm periode ini merupakan pola konkret dr tingginya akuntabilitas tersebut.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan menemukan kesempatan yg sebesar-besarnya untuk meningkat dengan-cara optimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut metode multipartai. Pada periode ini, nyaris 40 partai politik terbentuk dgn tingkat otonomi yg sungguh tinggi dlm proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dlm hal rekruitmen boleh dikatakan tak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas menentukan ketua & segenap anggota pengurusnya.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dikerjakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut betul-betul dijalankan dgn prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif danfair, serta yg tak kalah pentingnya adalah setiap pemilih mampu memakai hak pilihnya dgn bebas tanpa ada tekan atau rasa takut.
Kelima, penduduk pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tak dikurangi sama sekali, sekalipun tak semua warga negara dapat memanfatkannya dgn optimal. Hak untuk berserikat & berkumpul dapat diwujudkan dgn terperinci, dgn terbentuknya sejumlah partai politik & organisasi akseptor Pemilihan Umum. Kebebasan pers pula dinikmati dgn baik. Demikian pula dgn kebesan beropini. Masyarakat bisa melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dgn keras.
Keenam, dlm masa pemerintahan parlementer, kawasan-kawasan mendapatkan otonomi yg cukup bahkan otonomi yg seluas-luasnya dgn asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dlm mengontrol korelasi kekuasaan antara pemerintah pusat dgn pemerintah tempat.
Keenam indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dgn dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yg membubarkan Konstituante & kembali pada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tak sesuai dgn kepribadian bangsa Indonesia yg dijiwai oleh semangat bersama-sama, sehingga beliau menilai bahwa tata cara demokrasi ini sudah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1959 hingga 1965
Jawaban:
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dlm jangka waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergeseran undang-undang dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dgn Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 hingga dgn 17 Agutus 1950. Dalam jangka waktu ini, bentuk Negara kita berubah dr kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan pula berubah dr presidensil menjadi quasi parlementer.
Kedua, pergeseran Konstitusi RIS dgn Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 hingga dgn 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan & tata cara pemerintahan menganut system parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 hingga dgn 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena nyaris semua komponen demokrasi mampu kita peroleh perwujudannya dlm kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, forum perwakilan rakyat atau dewan legislatif memainkan peranan yg sungguh tinggi dlm proses politik yg berjalan. Perwujudan kekuasaan dewan legislatif ini diperlihatkan dgn adanya sejumlah mosi tak percaya pada pihak pemerintah yg menjadikan kabinet harus meletakan jabatannya, meskipun pemerintahannya gres berjalan beberapa bulan, seperti yg terjadi pada Ir. Djuanda Kartawidjaja yg diberhentikan dgn mosi tak percaya dr dewan legislatif.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan & politisi kebanyakan sungguh tinggi. Hal ini mampu terjadi karena berfungsinya badan legislatif & pula sejumlah media massa sebagai alat kendali sosial. Sejumlah perkara jatuhnya kebinet dlm periode ini merupakan acuan konkret dr tingginya akuntabilitas tersebut.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan menemukan potensi yg sebesar-besarnya untuk berkembang dengan-cara optimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut metode multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dgn tingkat otonomi yg sangat tinggi dlm proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dlm hal rekruitmen boleh dibilang tak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua & segenap anggota pengurusnya.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yakni pada 1955, namun Pemilihan Umum tersebut benar-benar dikerjakan dgn prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sungguh intensif danfair, serta yg tak kalah pentingnya adalah setiap pemilih mampu memakai hak pilihnya dgn bebas tanpa ada tekan atau rasa takut.
Kelima, masyarakat pada umumnya mampu merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tak dikurangi sama sekali, sekalipun tak semua warga negara mampu memanfatkannya dgn maksimal. Hak untuk berserikat & berkumpul dapat diwujudkan dgn jelas, dgn terbentuknya sejumlah partai politik & organisasi penerima Pemilihan Umum. Kebebasan pers pula dirasakan dgn baik. Demikian pula dgn kebesan beropini. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dgn keras.
Keenam, dlm masa pemerintahan parlementer, kawasan-tempat memperoleh otonomi yg cukup bahkan otonomi yg seluas-luasnya dgn asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dlm menertibkan kekerabatan kekuasaan antara pemerintah pusat dgn pemerintah kawasan.
Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dgn dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yg membubarkan Konstituante & kembali pada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tak sesuai dgn kepribadian bangsa Indonesia yg dijiwai oleh semangat tolong-menolong, sehingga beliau menilai bahwa tata cara demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
taffy927x2 & 1 orang menilai tanggapan ini membantu
TERIMA KASIH
1
5,0
(1 pilih)
Masuk untuk menyertakan komentar
Mahaguru
Mahaguru Penolong
Hai! Masih tak percaya dgn jawabannya?
PERIKSA JAWABAN SERUPA
Pertanyaan Terbaru
Kata tanya yg menyatakan alasan atau sebab yaitu
Bentuk Pemerintahan yg hanya dipegang oleh satu orang saja demi kepentingan pribadi ialah bentuk pemerintahan.. *5 poin
Apa perilaku yg sesuai dengen sila ke 2, 3, 4, & 5
:45 0,0KB/do5Daftar Soal01:39:47tap MPR – RI No 15/MPR/1998adalah peraturan yg mengaturtentang penyelengaraan..!A otonomi propinsiB otonom pusat© ot
Sebutkan makna persatuan & kesatuan!
Pancasila menjadi sari dr nilai-nilai kehidupan yg kebenarannya sudah diyakini & membutuhkan banyak sekali upaya yg tegas untuk mewujudkannya. Hal t
Jelaskan indikator demokrasi pelaksanaan pemilihan biasa periode 1945–1949, 1949–1959, 1959–1965, 1965–1998, 1998– kini
Jawaban:
astaga apaan ni gua gak paham pikir sendiri lah
Indikator demokrasi pelaksanaan penyeleksian umum periode 1945-1949, periode 1949-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, periode 1998-sekarang
pemilu 1955 menentukan DPR & konstituante
pemilu orde gres – 1999 memilih MPR dgn asas LUBER
pemilu 2004, 2009, 2014 memilih MPR, Presiden & wakil presiden dgn asas LUBER & JURDIL
Semoga Membantu
Jadiin Terbaik Ya Kak
Pelaksaan penyeleksian umum pada periode 1959-1965
dlm demokrasi liberal