close

Otonomi Daerah

by

Otonomi Daerah – Sebelum kita membahas apa yg dimaksud dgn otonomi kawasan ? Sebelumnya kita pula sudah membicarakan tentang Organisasi.

Nah, Pada bahan Kali ini akan membicarakan mengenai Pengertian Otonomi Daerah Tujuan, Asas, Prinsip, Dasar Hukum, & Pengertian Menurut para andal. Untuk lebih lengkapnya simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian

Otonmi Daerah

Apa itu yg dimaksud dgn -Otonom tempat merupakan suatu hak, wewenang, serta keharusan kawasan otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu pemerintahan & kepentingan suatu penduduk tempat tersebut yg sesuai dgn peraturan perundang-undangan.Bahasa Yunani otonomi yakni autos dan namos.

Arti Autos yakni “sendiri” & namos artinya “aturan” atau“undang-undang”. Makara mampu disimpulkan otonomi daerahialah kewenangan untuk mengendalikan sendiri atau kewenangan guna untuk menciptakan suatu aturan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Tujuan Autonomi Daerah

Adapun tujuan dr otonomi tempat berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah merupakan mengerjakan otonomi yg seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yg memang menjadi urusan pemerintah, dgn tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk , pelayanan umum, & daya saing daerah. Berikut penjelasannya

  • Meningkatkan pelayanan biasa

Dengan adanya OD diperlukan ada peningkatan pelayanan biasa dengan-cara maksimal dr forum pemerintah di masing-masing tempat.

  • Meningkatkan kemakmuran masyarakat

Setelah pelayanan yg maksimal & memadai, diperlukan kemakmuran penduduk pada suatu daerah otonom mampu lebih baik & meningkat.

  • Meningkatkan daya saing kawasan

Dengan menerapkan OD dibutuhkan mampu memajukan daya saing tempat & mesti mengamati bentuk keragaman suatu kawasan serta kekhususan atau keutamaan tempat tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita.

Prinsip Dasar Autonomi Daerah

  • Prinsip otonomi luas

Yang dimaksudkan Pada otonomi ini yakni menjelaskan bahwa setiap kepala daerah diberikan peran, wewenang, hak, & kewajiban dlm mengatasi banyak sekali persoalan yg berhubungan dgn pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut pula tak dikerjakan oleh pemerintahan pusat.

  • Prinsip otonomi nyata

Maksud dr prinsip ini yakni mengenai tugas, wewenang & kewajiban dlm menanggulangi urusan pemerintahan yg dijalankan dengan-cara nyata, senyata-nyatanya.

  • Prinsip otonomi bertanggung jawab

Prinsip ini mampu diartikan selaku sebuah OD yg harus dijalankan dgn keseriusan atau diselenggarakan sejalan dgn fungsinya dgn maksud untuk mencapai tujuan OD.

Pengertian Menurut Para Ahli

1. Benyamin Hoesein – Menurut Benyamin Hoesein, Otonomi Daerah adalah pemerintahan oleh serta untuk rakyat di bab wilayah nasional Negara dengan-cara informal berada diluar pemerintah pusat.

2. Syarif Saleh – Menurut Syarif Saleh, Otonomi Daerah yaitu suatu hak mengendalikan serta memerintah kawasan sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yg diperoleh dr suatu pemerintah pusat.

3. WidjajaMenurutnya, Otonomi merupakan salah satu bentuk dr desentralisasi pemerintahan yg dasarnya ditujukan guna memenuhi kepentingan bangsa dengan-cara menyeluruh,

4. Ateng Syarifuddin – Menurut yakni mempunya makna suatu kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan (untuk merdeka) melainkan cuma suatu kebebasan yg terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yg mesti dapat dipertanggungjawabkan. 

5. F. Sugeng Istianto – Menurut yakni merupakan suatu Hak & wewenang guna untuk mengatur serta mengurus suatu rumah tangga kawasan.

6. Vincent Lemius – Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dlm menciptakan suatu keputusan politik maupun administasi yg sesuai dgn yg ada didalam peraturan perundang- ajakan. Di dlm suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yg dimiliki oleh suatu pemerintah tempat dlm memilih apa yg menjadi suatu keperluan wilayahnya namun keperluan kawasan yg lain masih senantiasa harus disesuaikan dgn suatu kepentingan nasional sebagaimana dikelola peraturan perundang-seruan yg lebih tinggi. 

7. Sunarsip – Menjadi suatu kewajiban dlm suatu wewenang pada setiap tempat untuk mengurus & mengendalikan  kepentingan penduduk menurut prakarsa sendiri yg berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dgn peraturan perundang-seruan. 

8. Mahwood – Keharusan pada penduduk luas untuk menerima sebuah peluang serta perlakuan yg sama, baik dlm hal mengekspresikan maupun memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, & ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintahan kawasan. 

9. Encyclopedia of Social Scince – Menurut Encyclopedia of Social Scince, Otonomi Daerah adalah suatu hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri & sebuah kebebasan aktualnya. 

10. Mariun – Menurut Mariun, Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan atau keleluasaan yg dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan suatu inisiatif sendiri dlm mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yg dipunyai daerahnya. sehingga Otonomi tempat pula dapat disebut suatu kewenangan atau keleluasaan untuk mampu bertindak sesuai dgn suatu keperluan masyarakat pada daerah setempat.

Asas – Asas

Pada dikala mengerjakan suatu pemerintahan bersifat otonomi tempat, Pemerintah  mesti memakai beberapa asas. Asas-asas  tersebut yakni selaku berikut:

  • Asas desentralisasi
  • Tugas pembantuan
  • Dekonsentrasi

Ketiga asas diatas mesti dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku. Akan tetapi dlm mengadakan pemerintahan kawasan, pemerintahan kawasan menggunakan asas yg menitik beratkan pada  otonomi & peran pembantuan

  • Asas Kepastian Hukum;
  • Asas Tertib Penyelenggara Negara;
  • Asas Kepentingan Umum;
  • Asas Keterbukaan;
  • Asas Proporsionalitas;
  • Asas Profesionalitas;
  • Asas Akuntabilitas;
  • Asas Efisiensi;
  • Asas Efektivitas.

Demikianlah bahan pembahasan kali ini, gampang-mudahan artikel ini mampu menjadi sumber referensi & wawasan kita semua.

Artikel Lainnya:

  Kata-Kata Motivasi Hidup untuk Masa Depan