Masa Reformasi

Reformasi artinya perubahan dlm suatu sistem yg dikala ini tengah berlangsung, pastinya pergeseran ini dilandasi akan kekecewaan & impian untuk keadaan yg lebih baik. Masa reformasi di Indonesia sendiri yakni sebuah periode politik yg berjalan setelah runtuhnya orde gres. Adapun masa reformasi sendiri diawali dgn gerakan reformasi yg menuntut turunnya Presiden Soeharto & dilaksanakannya berbagai pergantian kebijakan. Sehingga masa reformasi sendiri berjalan semenjak 21 Mei 1998 tatkala Presiden Soeharto mengundurkan diri hingga dgn hari ini. Pada periode ini dikerjakan banyak pergeseran kebijakan yg mengakomodir keperluan bangsa Indonesia agar menjadi lebih demokratis.

Gerakan Reformasi & Runtuhnya Orde Baru

Gerakan reformasi yakni penyebab utama runtuhnya orde baru. Sejak tahun 1997, Indonesia dihantam krisis moneter internasional yg menyebabkan jatuhnya nilai Rupiah kepada Dollar AS. Adapun hal ini tentunya menghancurkan jual beli internasional maupun perekonomian dlm negeri. Krisis ekonomi ini dgn cepat merembet menjadi krisis multidimensional. Dwifungsi ABRI, KKN, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, & sentralisasi kekuasaan merupakan beberapa info utama yg mencuat ke permukaan.

Rentetan demonstrasi mahasiswa & rakyat menuntut dilakukannya pergantian atas kondisi yg tak ideal. Namun, rezim orde gres menyikapi ini dgn tindak represif pegawanegeri. Puncaknya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak mati pada 12 Mei 1998 & puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini dibarengi dgn kerusuhan, penjarahan, & tindak kriminal yg tak terkontrol. Presiden Soeharto balasannya bersedia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 & mengakhiri rezim orde baru. Indonesia memasuki masa reformasi dgn naiknya Baharudin Jusuf Habibie selaku presiden ketiga Republik Indonesia.

Presiden B.J. Habibie memilik peran-tugas penting untuk memperbaiki kondisi dgn cepat. Mengingat imbas dr krisis multidimensional yg sudah melumpuhkan produktivitas negara. Pembangunan kembali Indonesia selaku negara yg adil & demokratis dimulai dgn mewujudkan tuntutan-tuntutan rakyat dlm gerakan reformasi khususnya bidang ekonomi & politik.

Ciri-Ciri Utama Masa Reformasi

1. Kebebasan Berkumpul, Berserikat, & Berpendapat

Masa reformasi mengedepankan keleluasaan bagi warga negara. Hal ini pastinya berhubungan dgn terkekangnya penduduk pada masa orde baru. Ancaman & tekanan senantiasa ada baik pada pribadi maupun institusi. Hal ini kemudian diterapkan pada pers, keterbukaan informasi publik, & berkurangnya intervensi kepada opsi-pilihan yg dimiliki masyarakat.

2. Penghapusan Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI dianggap selaku salah satu upaya pemerintah orde gres memastikan keamanan hingga ke wilayah-wilayah kecil. Mengupayakan biar tak ada tindakan subversif yg dapat mengancam pembangunan oleh pemerintah pusat. ABRI sendiri menduduki banyak jabatan strategis sehingga menyuburkan tindak Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN).

3. Otonomi Daerah

Otonomi kawasan pula merupakan ciri utama pada masa reformasi. Sistem sentralistik yg menghalangi kawasan-daerah mempunyai banyak opsi selain mengikuti komando pemerintah pusat. Sehingga banyak kawasan memiliki potensi tak dapat merealisasikannya untuk kesejahteraan warganya sendiri. Hal ini pula berlaku untuk daerah riskan konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, & Timor.

4. Munculnya Lembaga Independen

Pada masa orde gres, semua lembaga dikontrol oleh Presiden Soeharto dgn ABRI selaku perpanjangan tangan sehingga pengawasan tak berjalan dgn baik. Masa reformasi menjadi titik balik hadirnya lembaga independen seperti KPK, BPK, KPU, KPI, Bawaslu, & lebih banyak lagi LSM yg mengawasi kinerja pemerintah.

Perkembangan Tiap Masa Kepresidenan

Presiden B.J. Habibie

Presiden Baharudin Jusuf Habibie menjabat semenjak 21 Mei 1998 sampai dgn 21 Oktober 1999. Presiden ketiga Republik Indonesia ini bertugas untuk menuntaskan banyak sekali problem yg mengikuti runtuhnya orde gres. Adapun kebijakan & peristiwa penting yg terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie antara lain :

• Mengesahkan UU Partai Politik pada Februari 1999, sehingga memunculkan 48 parpol yg akan berkompetisi pada pemilu legislatif 1999;
• Mengesahkan UU Otonomi Daerah pada Mei 1999, memulai langkah pertama dlm desentralisasi sistem politik nasional;
• Membebaskan tahanan politik mirip Sri Bintang Pamungkas & Xanana Gusmao;
• Menyelenggarakan pemilihan lazim legislatif 1999 untuk memilih anggota DPR/MPR yg diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yg bersifat independent;
• Menyerukan referendum bagi Timor Timur yg menimbulkan provinsi tersebut lepas dr Indonesia pada 30 Agustus 1999 sejak integrasinya pada tahun 1975.
• Melikuidasi bank berurusan & membentuk tim pengawas independen bersama IMF.

Masa Pemerintahan Presiden Habibie resmi berakhir pada sidang MPR Oktober 1999. Beliau tak diikutsertakan dlm penyeleksian presiden alasannya adalah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Salah satu penyebab khususnya yakni lepasnya Timor Timur dr Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid terpilih pada Sidang MPR yg dilaksanakan pada 14-21 Oktober 1999. Kabinet Persatuan Nasional dibentuk dgn koalisi beberapa partai politik, serta beberapa figur independen & militer. Oleh alasannya buruknya komunikasi antar pejabat negara, Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dlm Sidang MPR tanggal 23 Juli 2001. Selama kurang lebih dua tahun menjabat, beberapa kejadian penting yg terjadi pada masa ini yakni:

• Meredakan gejolak yg terjadi di beberapa daerah konflik seperti Papua & Aceh, memperlihatkan banyak kompromi pada oposisi di wilayah tersebut. Izin atas bendera bintang kejora, pengubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, & pengurangan personel Tentara Nasional Indonesia di Aceh.
• Buruknya relasi presiden dgn wakil presiden, kabinet, legislatif, & militer. Misalnya penempatan Agus Wirahadikusumah selaku Pangkostrad menuai protes dr petinggi Tentara Nasional Indonesia. Diikuti dgn pembangkangan beberapa menteri yg mengancam posisi presiden.
• Meningkatnya aksi terorisme di Indonesia seperti masuknya laskar jihad ke Maluku, & adanya serangkaian pengeboman terhadap gereja-gereja di Jakarta & delapan kota se-Indonesia.
• Munculnya skandal Bulog Gate & Brunei Gate, indikasi korupsi yg mengarah pada Abdurrahman Wahid.
• Memasukkan Hari Raya Imlek selaku hari libur nasional & mengizinkan perayaan Imlek. Presiden pula membuka wacana pencabutan TAP MPR terkait larangan Marxisme/Leninisme di Indonesia.
• Membubarkan Departemen Penerangan & Departemen Kesejahteraan.

Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden perempuan pertama di Indonesia ini melanjutkan masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid yg tersisa sampai dgn 2004. Masa-masa ini tak dijumpai adanya keberhasilan besar ataupun kemunduran yg terjadi. Sehingga Megawati sendiri tak menemukan kredit untuk membantunya memenangkan pemilu 2004. dewan perwakilan rakyat pada periode ini melanjutkan amandemen UUD 1945 yg mengubah aturan pemilihan presiden dr sidang MPR menjadi penyeleksian biasa . Keadaan ekonomi terus membaik dr kejatuhan pada tahun 1998 & dijalankan privatisasi atas forum BUMN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama dua periode (2004-2014) mengambil alih Megawati Soekarnoputri sehabis mengungguli pemilu presiden pertama. Presiden SBY digantikan oleh Presiden Joko Widodo yg memenangi pemilu 2014. Beberapa kebijakan & insiden penting yg terjadi ialah:

• Terjadinya Tsunami Aceh 2004 yg diikuti dgn rekonsiliasi antara Indonesia & Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Bencana-peristiwa pula banyak menjadi perhatian mirip Lapindo, Flu Burung, Banjir Jakarta, & Erupsi Merapi.
• Dialirkannya APBN untuk perlindungan kemiskinan seperti BLT, namun di segi lain memangkas subsidi BBM. Pengurangan utang mancanegara pula dilaksanakan untuk memperlancar ekonomi nasional.
• Menjamurnya masalah korupsi yg baru terungkap sehabis berganti kepemimpinan. Seperti perkara Bank Century, masalah Nazarudin & Anas Urbaningrum, serta Wisma Atlet Hambalang.

Presiden Joko Widodo

Presiden RI ke-7 yg tengah menjabat hingga dgn 2024 ini sudah memasuki periode kedua. Beberapa kebijakan & peristiwa yg terjadi hingga hari ini antara lain:

• Munculnya kegundahan akan kebebasan beropini dgn dibubarkannya Hizbut Tahrir & beberapa lisan publik dilarang;
• Rupiah meraih level paling rendah dlm 20 tahun terakhir;
• Kebijakan pro-investasi yg dinilai mengabaikan lingkungan hidup sehingga merusak kehidupan penduduk lokal & menyebabkan musibah.
• Aksi terorisme menjamur seiring dgn semakin populernya ide-inspirasi radikal.
• Hilangnya independensi lembaga pengawas negara seperti KPK yg dianggap selaku kemunduran demokrasi.
• Munculnya perundang-usul yg dianggap bertentangan dgn itikad publik mirip UU ITE, UU Cipta Kerja, & UU KUHP.

Kontributor: Noval Aditya, S.Hum.
Alumni Sejarah FIB UI