Manajemen Pendidikan Berdasarkan Para Pakar

by
MANAJEMEN PENDIDIKAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah memperlihatkan hidayah dan inayah-Nya sehingga mampu menyelesaikan makalah “MANAJEMEN PENDIDIKAN“ yang dipakai sebagai salah satu peran mata kuliah Konsep Teknologi. 
Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap segala pihak yang telah menolong dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bisa menolong bagi semua orang yang memerlukan sedikit wawasan ihwal “MANAJEMEN PENDIDIKAN “.
Namun demikian makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan rekomendasi yang bersifat membangun sangat penulis kehendaki untuk di periode yang mau tiba.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam konteks pendidikan, memang masih didapatkan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan ungkapan administrasi. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan ungkapan administrasi, sehingga diketahui dengan ungkapan administrasi pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang memakai perumpamaan manajemen sehingga dikenal perumpamaan adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis condong untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua ungkapan ini dapat digunakan dengan makna yang serupa.
B. Fokus Pembahasan
Makalah ini akan membicarakan wacana :
  1. Pengertian Manajemen Sekolah ?
  2. Fungsi Manajemen ?
  3. Bidang Kegiatan Pendidikan ?
  4. Manajemen Kurikulum ?
  5. Manajemen Kesiswaan ?
  6. Manajemen Personalia ?
  7. Manajemen Sarana dan Prasarana ?
  8. Manajemen Tata Laksana Sekolah ?
  9. Manajemen Keuangan Sekolah ?
  10. Manajemen Pengorganisasian Sekolah ?
  11. Manajemen Hubungan Masyarakat ?
C. Metode Penelitian
Dalam menyusun makalah ini aku memakai metode penelitiandengan memakai internet ( membuka situs tentang Perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia ) dan buku.
D. Tujuan Penulisan
Setelah kita mengetahui pemahaman manajemen penpidikan serta faedah dan pembagian manajemn akan membuat kita tahu bagaimana memanajemen pendidikan kelak nanti.
BAB II
ISI
MANAJEMEN SEKOLAH
A. Pengertian Manajemen Sekolah
Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan ungkapan manajemen, sehingga dikenal dengan ungkapan manajemen pendidikan. Di lain pihak, tak sedikit pula yang menggunakan perumpamaan manajemen sehingga diketahui perumpamaan adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis cenderung untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua istilah ini mampu dipakai dengan makna yang serupa.
Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pemahaman biasa tentang administrasi yang disampaikan oleh beberapa andal. Dari Kathryn . M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Jusuf Udaya (1995) menawarkan rumusan bahwa : “Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melaksanakan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu menyiapkan (rencana), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen ialah suatu kegiatan yang berkesinambungan”. Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi yang lain semoga mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan”.
Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djam’an Satori (1980) menunjukkan pemahaman administrasi pendidikan dengan memakai perumpamaan administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Sementara itu, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan sebagai rangkaian acara atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk meraih tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu utamanya berupa lembaga pendidikan formal”.
Meski ditemukan pengertian manajemen atau manajemen yang bermacam-macam, baik yang bersifat lazim maupun khusus perihal kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah wacana pemahaman administrasi pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan sebuah acara; (2) administrasi pendidikan mempergunakan aneka macam sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu
B. Fungsi Manajemen
Dikemukakan di atas bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain yaitu langkah-langkah-tindakan yang mengacu terhadap fungsi-fungsi manajamen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi administrasi ini, H. Siagian (1977) mengungkapkan persepsi dari beberapa hebat, selaku berikut:
Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi administrasi, adalah :
  1. planning (penyusunan rencana);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. actuating (pelaksanaan); dan
  4. controlling (pengawasan).
Sedangkan menurut Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi :
  1. planning (penyusunan rencana);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. commanding (pengaturan);
  4. coordinating (pengkoordinasian); dan
  5. controlling (pengawasan).
Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel mengemukakan lima fungsi administrasi, mencakup :
  1. planning (perencanaan);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. staffing (penentuan staf);
  4. directing (pengarahan); dan
  5. controlling (pengawasan).
Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, adalah :
  1. rencana (penyusunan rencana);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. staffing (penentuan staf);
  4. directing (pengarahan);
  5. coordinating (pengkoordinasian);
  6. reporting (pelaporan); dan
  7. budgeting (penganggaran).
Untuk mengetahui lebih jauh perihal fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan wacana fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada ajaran G.R. Terry, meliputi : (1) penyusunan rencana (rencana); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).
1. Perencanaan (planning)
Perencanaan tidak lain ialah kegiatan untuk menetapkan tujuan yang hendak diraih beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: rencana may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective. Sedangkan T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa : “ Perencanaan (planning) ialah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan taktik, akal, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan tolok ukur yang diharapkan untuk meraih tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.”
Arti penting penyusunan rencana khususnya yaitu menunjukkan kejelasan arah bagi setiap acara, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan sembilan faedah penyusunan rencana bahwa perencanaan: (a) membantu manajemen untuk beradaptasi dengan pergantian-pergeseran lingkungan; (b) menolong dalam kristalisasi persesuaian pada dilema-duduk perkara utama; (c) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran; (d) menolong penempatan tanggung jawab lebih sempurna; (e) menunjukkan cara dukungan perintah untuk beroperasi; (f) mempermudah dalam melaksanakan koordinasi di antara berbagai bab organisasi; (g) membuat tujuan lebih khusus, jelas dan lebih gampang dimengerti; (h) meminimumkan pekerjaan yang tidak niscaya; dan (i) meminimalisir waktu, perjuangan dan dana.
Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan tindakan pokok dalam penyusunan rencana, yakni :
  1. Penentuan tujuan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) memakai kata-kata yang sederhana, (b) memiliki sifat fleksibel, (c) memiliki sifat stabilitas, (d) ada dalam perimbangan sumber daya, dan (e) mencakup semua langkah-langkah yang diharapkan.
  2. Pendefinisian adonan situasi secara baik, yang mencakup bagian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.
  3. Merumuskan kegiatan yang hendak dilakukan secara terperinci dan tegas.
Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko (1995) bahwa terdapat empat tahap dalam perencanaan, ialah : (a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; (b) merumuskan kondisi saat ini; (c) mengidentifikasi segala kemudahan dan kendala; (d) berbagi planning atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Pada bagian lain, Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan persoalan serta jangkauan yang terkandung dalam suatu penyusunan rencana, maka perencanaan mampu dibedakan dalam tiga bentuk, adalah : (1) rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) rencana strategis merupakan planning yang disusun guna memilih tujuan-tujuan kegiatan atau peran yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan (3) planning operasional yang merupakan rencana kegiatan-acara yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis.
Perencanaan strategik selesai-simpulan ini menjadi sungguh penting sejalan dengan kemajuan lingkungan yang sungguh pesat dan sungguh susah diprediksikan, seperti pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan manajerial yang kian kompleks, dan percepatan pergantian lingkungan eksternal lainnya.
Pada bab lain, T. Hani Handoko memaparkan secara ringkas tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai berikut:
  1. Penentuan misi dan tujuan, yang meliputi pernyataan lazim perihal misi, falsafah dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini ialah tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup dilema-masalah sosial dan etika, atau problem-persoalan umum seperti macam produk atau jasa yang hendak dibuat atau cara pengoperasian perusahaan.
  2. Pengembangan profil perusahaan, yang merefleksikan keadaan internal dan kesanggupan perusahaan dan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan seni manajemen kini, serta memerinci kuantitas dan mutu sumber daya -sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan di era kemudian dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan acara sebagai implementasi taktik dalam pencapaian tujuan di kala yang hendak datang.
  3. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan mampu mensugesti organisasi. Disamping itu, perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, mirip para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan forum-forum keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan mensugesti secara eksklusif operasi perusahaan.
  Pemahaman Produk Total
Meski pertimbangan di atas lebih menggambarkan penyusunan rencana strategik dalam konteks bisnis, tetapi secara esensial desain penyusunan rencana strategik ini dapat dipraktekkan pula dalam konteks pendidikan, khususnya pada tingkat persekolahan, alasannya adalah memang pendidikan di Indonesia akil balig cukup akal ini sedang menghadapi banyak sekali tantangan internal maupun eksternal, sehingga memerlukan perencanaan yang benar-benar mampu menjamin sustanabilitas pendidikan itu sendiri. 
2. Pengorganisasian (organizing)
Fungsi manajemen selanjutnya yakni pengorganisasian (organizing). George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa :“Pengorganisasian ialah langkah-langkah mengusahakan korelasi-korelasi kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan mendapatkan kepuasan langsung dalam melakukan peran-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna meraih tujuan atau target tertentu”.
Lousie E. Boone dan David L. Kurtz (1984) mengartikan pengorganisasian : “… as the act of planning and implementing organization structure. It is the process of arranging people and physical resources to carry out plans and acommplishment organizational obtective”.
Dari kedua usulan di atas, dapat dipahami bahwa pengorganisasian intinya ialah upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibentuk dengan susunan organisasi pelaksananya.
Hal yang penting untuk diamati dalam pengorganisasian ialah bahwa setiap kegiatan mesti terang siapa yang melakukan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.
Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan beberapa asas dalam organisasi, diantaranya yaitu : (a) organisasi mesti profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan keperluan; (b) pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja; (c) organisasi mesti mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; (d) organisasi harus mencerminkan rentangan kendali; (e) organisasi harus mengandung kesatuan perintah; dan (f) organisasi mesti fleksibel dan seimbang.
Ernest Dale mirip dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan tiga langkah dalam proses pengorganisasian, ialah : (a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dijalankan untuk meraih tujuan organisasi; (b) pembagian beban pekerjaan total menjadi aktivitas-aktivitas yang logik mampu dijalankan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan sebuah mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan serasi.
3. Pelaksanaan (actuating)
Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi administrasi yang paling utama. Dalam fungsi penyusunan rencana dan pengorganisasian lebih banyak bekerjasama dengan aspek-faktor abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berafiliasi eksklusif dengan orang-orang dalam organisasi
Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating ialah perjuangan menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sampai mereka berhasrat dan berupaya untuk meraih sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh alasannya para anggota itu juga ingin meraih target-target tersebut.
Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menimbulkan penyusunan rencana menjadi realita, dengan melalui banyak sekali pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan mampu melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.
Hal yang penting untuk diamati dalam pelaksanan (actuating) ini ialah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu bila : (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut menunjukkan faedah bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh persoalan pribadi atau peran lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) tugas tersebut ialah keyakinan bagi yang bersangkutan dan (5) korelasi antar teman dalam organisasi tersebut harmonis
4. Pengawasan (controlling)
Pengawasan (controlling) ialah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa diikuti fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan wacana pengawasan sebagai : “… the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”. Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat bagian esensial proses pengawasan, bahwa : “Pengawasan manajemen ialah sebuah perjuangan sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, mendesain metode informasi umpan balik, membandingkan kegiatan positif dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, memilih dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”
Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu aktivitas yang berupaya untuk mengontrol supaya pelaksanaan mampu berjalan sesuai dengan planning dan menentukan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasinya.
Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan mempunyai lima tahapan, ialah : (a) penetapan tolok ukur pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan konkret; (d) pembandingan pelaksanaan aktivitas dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, kalau diharapkan.
Fungsi-fungsi administrasi ini berlangsung saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses administrasi. Dengan demikian, proses administrasi sesungguhnya ialah proses interaksi antara banyak sekali fungsi manajemen.
Dalam perspektif persekolahan, biar tujuan pendidikan di sekolah mampu tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu metode yang di dalamnya melibatkan banyak sekali bagian dan sejumlah acara yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses administrasi yang bagus, boleh jadi cuma akan menciptakan kekacauan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.
Dengan demikian, setiap aktivitas pendidikan di sekolah mesti memiliki perencanaan yang terang dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat mengembangkan mutu kinerjanya, dan pengawasan secara berkesinambungan.
C. Bidang Kegiatan Pendidikan
Berbicara wacana kegiatan pendidikan, di bawah ini beberapa pandangan dari para andal perihal bidang-bidang aktivitas yang menjadi daerah garapan administrasi pendidikan. Ngalim Purwanto (1986) mengelompokkannya ke dalam tiga bidang garapan adalah :
  • Administrasi material, ialah aktivitas yang menyangkut bidang-bidang bahan/ benda-benda, mirip ketatausahaan sekolah, manajemen keuangan, gedung dan alat-alat peralatan sekolah dan lain-lain
  • Administrasi personal, mencakup di dalamnya manajemen personal guru dan pegawai sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini dilema kepemimpinan dan supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.
  • Administrasi kurikulum, mirip tugas mengajar guru-guru, penyusunan sylabus atau planning pengajaran tahunan, antisipasi harian dan mingguan dan sebagainya.
Hal serupa dikemukakan pula oleh M. Rifa’i (1980) bahwa bidang-bidang administrasi pendidikan terdiri dari :
  1. Bidang kependidikan atau bidang edukatif, yang menyangkut kurikulum, sistem dan cara mengajar, evaluasi dan sebagainya
  2. Bidang personil, yang mencakup komponen-unsur manusia yang mencar ilmu, yang mengajar, dan personil lain yang bekerjasama dengan aktivitas berguru mengajar
  3. Bidang alat dan keuangan, sebagai alat-alat pembantu untuk melancarkan siatuasi berguru mengajar dan untuk meraih tujuan pendidikan sebaik mungkin. 
  Pengertian Konvensi (Convention)
Sementara itu, Thomas J. Sergiovani sebagimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra (2002) mengemukakan delapan bidang manajemen pendidikan, mencakup : (1) instruction and curriculum development; (2) pupil personnel; (3) community school leadership; (4) staff personnel; (5) school plant; (6) school trasportation; (7) organization and structure dan (8) School finance and business management.
Di lain pihak, Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas (1999) sudah menerbitkan buku Panduan Manajemen Sekolah, yang didalamnya mengetengahkan bidang-bidang acara administrasi pendidikan, mencakup: (1) manajemen kurikulum; (2) administrasi personalia; (3) administrasi kesiswaan; (4) manajemen keuangan; (5) administrasi perawatan preventif fasilitas dan prasarana sekolah.
Dari beberapa pendapat di atas, agaknya yang perlu digarisbawahi adalah tentang bidang manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh Thomas J. Sergiovani. Dalam konteks pendidikan di Indonesia dikala ini, pandangan Thomas J. Sergiovani kiranya belum sepenuhnya mampu dikerjakan, khususnya dalam bidang school transportation dan business management. Dengan argumentasi tertentu, kebijakan lazim pendidikan nasional belum mampu menjangkau ke arah sana. Kendati demikian, dalam kerangka peningkatkan kualitas pendidikan, ke depannya pemikiran ini sungguh menarik untuk diterapkan menjadi kebijakan pendidikan di Indonesia.
Merujuk terhadap kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, berikut ini akan diuraikan secara ringkas perihal bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah, yang meliputi:
1. Manajemen kurikulum
Manajemen kurikulum merupakan subtansi administrasi yang utama di sekolah. Prinsip dasar administrasi kurikulum ini yakni berusaha biar proses pembelajaran mampu berjalan dengan baik, dengan patokan pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan seni manajemen pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan lewat empat tahap : (a) penyusunan rencana; (b) pengorganisasian dan kerjasama; (c) pelaksanaan; dan (d) pengendalian.
Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita Lestari (2006) mengemukakan wacana siklus administrasi kurikulum yang berisikan empat tahap :
1. Tahap penyusunan rencana; mencakup tindakan selaku :
  • analisis kebutuhan; 
  • merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; 
  • memilih disain kurikulum; 
  • menciptakan rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Tahap pengembangan; mencakup langkah-langkah :
  • perumusan rasional atau dasar fatwa
  • perumusan visi, misi, dan tujuan
  • penentuan struktur dan isi acara 
  • penyeleksian dan pengorganisasian materi
  • pengorganisasian acara pembelajaran
  • penyeleksian sumber, alat, dan fasilitas belajar
  • penentuan cara mengukur hasil mencar ilmu.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah:
  • penyusunan planning dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
  • klasifikasi materi (kedalaman dan keluasan)
  • penentuan seni manajemen dan metode pembelajaran
  • penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran
  • penentuan cara dan alat evaluasi proses dan hasil berguru
  • setting lingkungan pembelajaran 
Tahap penilaian; utamanya dijalankan untuk menyaksikan sejauhmana kekuatan dan kekurangan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk evaluasi formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum mampu mencakup Konteks, input, proses, produk (CIPP) : Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, keadaan faktual, persoalan-masalah dan potensi . Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan tata cara, strategi pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari desain. Penilaian proses memiliki fokus adalah pada penyediaan isu untuk pengerjaan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berkonsentrasi pada mengukur pencapaian proses dan pada selesai acara (identik dengan evaluasi sumatif) 
2. Manajemen Kesiswaan
Dalam administrasi kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yakni : (a) siswa mesti diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga mesti didorong untuk berperan serta dalam setiap penyusunan rencana dan pengambilan keputusan yang terkait dengan aktivitas mereka; (b) keadaan siswa sangat beragam, ditinjau dari keadaan fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh alasannya itu diperlukan wahana acara yang bermacam-macam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara maksimal; (c) siswa cuma termotivasi mencar ilmu, jikalau mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan kesempatansiswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, namun juga ranah afektif, dan psikomotor.
3. Manajemen personalia
Terdapat empat prinsip dasar administrasi personalia adalah : 
  1. dalam berbagi sekolah, sumber daya insan adalah bagian paling berharga
  2. sumber daya insan akan berperan secara optimal bila dikontrol dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional
  3. kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta sikap manajerial sekolah sungguh besar lengan berkuasa kepada pencapaian tujuan pengembangan sekolah; 
  4. manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan supaya setiap warga dapat melakukan pekerjaan sama dan saling mendukung untuk meraih tujuan sekolah.
Disamping aspek ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajamen personalia yakni berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh alasannya itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan.
4. Manajemen keuangan
Manajemen keuangan di sekolah utamanya berkenaan dengan tips sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengurus dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan acara tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melaksanakan pengawasan, pengendalian serta investigasi.
Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang mencukupi untuk kebutuhan pembangunan maupun aktivitas berkala operasional di sekolah, juga perlu diamati aspek akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.
a. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Penggunaan budget dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip lazim pengelolaan keuangan sebagai berikut:
  1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan keperluan teknis yang disyaratkan
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan planning, acara/ kegiatan.
  3. Terbuka dan transparan, dalam pemahaman dari dan untuk apa keuangan forum tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta diikuti bukti penggunaannya.
  4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah
Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas pada pendidikan, terutama dilingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, sekolah dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya diperoleh dari budget dan kemudahan dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dan dari ketiga bagian di atas.
Untuk itu disekolah bahu-membahu juga perlu dibuat organisasi orang tua siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah. Komite tersebut beranggotakan wakil wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ ulama diluar sekolah dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri.
Selanjutnya pihak sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap permulaan tahun anggaran perlu gotong royong merumuskan RAPBS selaku contoh bagi pengurus sekolah dalam melakukan administrasi keuangan yang baik.
b. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS
Suatu hal yang perlu diamati dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip budget berimbang, artinya planning pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pemasukan minus. Dengan budget berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan betul-betul kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung balasan keuangan.
Penyusunannya hendaknya mengikuti tindakan sebagai berikut:
  1. Menginventarisasi planning yang mau dilakukan
  2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
  3. Menentukan acara kerja dan detail acara
  4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
  5. Menghitung dana yang diharapkan
  6. Menentukan sumber dana untuk membiayai planning
Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka berikutnya ditetapkan sebagai budget pemasukan dan belanja sekolah (APBS). Pada setiap anggaran yang disusun perlu diterangkan apakah rencana anggaran yang akan dikerjakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas aktivitas yang telah dijalankan dalam masa sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.
5. Manajemen perawatan preventif fasilitas dan prasana sekolah
Proses pengelolaan manajemen sarana prasarna meliputi 5 hal, ialah: (1) penentuan keperluan, (2) pengadaan, (3) pemakaian, (4) pengurusan dan pencatatan, (5)
1). Penentuan Kebutuhan
Melaksanakan analisis keperluan, analisis anggaran, dan pemilihan fasilitas prasarana sebelum menyelenggarakan alat-alat tertentu. Berikut yaitu prosedur analisis keperluan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah
Perhitungan keperluan ruang mencar ilmu/guru tergantung dari jumlah perhiasan siswa, jumlah rata-rata murid untuk setiap rombongan berguru/kelas, dan efisiensi penggunaan ruang mencar ilmu (shift). 
Perhitungan kebutuhan ruang belajar mampu diformulasikan selaku berikut.
Jumlah siswa – Jumlah siswa 
Kebutuhan yang diperkirakan kini
pemanis = 
ruang mencar ilmu
Jumlah siswa > shift
Rata-rata per kelas
2) Pengadaan Sarana Prasarana
Pengadaan sarana prasarana pendidikan ialah upaya mewujudkan rencana keperluan pengadaan peralatan yang telah disusun sebelumnya, antara lain sebagai berikut
  • Pengadaan buku, alat, dan perabot dijalankan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, dan mendapatkan perlindungan/ kado/ hibah.
  • Pengadaan bangunan, mampu dijalankan dengan cara:
  Pemahaman Koperasi
  1. membangun bangunan baru;
  2. berbelanja bangunan
  3. menyewa bangunan
  4. menerima hibah bangunan
  5. menukar bangunan
c) Pengadaan tanah, mampu dijalankan dengan cara membeli, menerima bahan, mendapatkan hak pakai, dan menukar.
3) Penggunaan dan Pemeliharaan
Ada dua prinsip yang harus diamati dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yakni prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas bermakna semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara pribadi maupun tidak eksklusif. Adapun, prinsip efisiensi berti, pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara irit dan hati-hati sehingga semua perlengjkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang.
4) Pengurusan dan Pencatatan
Semua fasilitas prasarana harus diinventarisasi secara periodik, artinya secara terstruktur dan tertib menurut ketentuan atau fatwa yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diperlukan dapat tercipta manajemen barang, penghematan keuangan, dan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Apabila dalam inventarisasi terdapat sejumlah perlengkapan yang telah tidak layak pakai maka perlu dilaksanakan pembatalan.
5) Pertanggungjawaban (Pelaporan)
Penggunaan fasilitas prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan menciptakan laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujuakn terhadap instansi terkait. Laporan tersebut sering disebut dengan mutasi barang. Pelaporan dikerjakan sekali dalam setiap triwulan, terkecuali kalau di sekolah itu ada barang rutin dan barang proyek maka pelaporan pun sebaiknya dibedakan.
Manajemen perawatan preventif fasilitas dan prasana sekolah ialah tindakan yang dilaksanakan secara periodik dan bersiklus untuk merawat akomodasi fisik, seperti gedung, mebeler, dan perlengkapan sekolah yang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan memutuskan ongkos efektif perawatan sarana dan pra sarana sekolah.
Dalam administrasi ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan pra usulan, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, merencanakan lembar penilaian untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian dan menawarkan penghargaan bagi mereka yang sukses mengembangkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah.
Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan : pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi daerah sarana dan prasarana, menyebarluaskan info ihwal acara perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat acara kontes perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah.
6. Manajemen Hubungan Masyarakat
(Hubungan sekolah dan penduduk yakni sebuah proses komunikasi antara sekolah dan penduduk dengan tujuan memajukan pengertian anggota penduduk perihal keperluan pendidikan serta mendorong minat dan koordinasi para anggota penduduk dalam rangka perjuangan memperbaiki sekolah)
Alasan lain diungkapkan oleh Ngalim Purwanto (1995) dalam bukunya Administrasi dan supervisi Pendidikan ialah:
  • Sekolah ialah bab yang integral dari masyarakat; ia bukan forum yang terpisah dari penduduk .
  • Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
  • Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
  • Kemajuan sekolah dan perkembangan masyarakat saling berkorelasi; kedua-duanya saling memerlukan.
  • Masyarakat ialah pemilik sekolah; sekolah ada alasannya masyarakat memerlukannya.
Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan relasi sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:
  1. Memelihara kelangsungan hidup sekolahan.
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
  3. Memperlancar proses belajar mengajat.
  4. Memperoleh derma dan derma dari masyarakat yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pelaksanaan acara sekolah.
Sedangkan jika ditinjau dari kebutuihan penduduk itu sendiri, tujuan hubunganya dengan sekolah yakni untuk: Memajukan dan meningkatkan kemakmuran penduduk , utamanya dalam bidang mental spiritual. Memperoleh pemberian sekolah dalam memecahkan banyak sekali problem yang dihadapi oleh masyarakat. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan penduduk . Memperoleh kembalai anggota – anggota penduduk yang semakin meningkat kemampuanya.
Bermacam–macam tujuan seperti yang dikemukakan di atas dapat dikelompokan menjadi tiga tujuan pokok, adalah:
  • Untuk membuatkan kualitas berguru dan petumbuhan anak – anak.
  • Untuk mempertinggi tujuan – tujuan dan kualitas kehidupan penduduk .
  • Untuk berbagi pengertian, antusiasme masyarakat dalam membantu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ø Pengertian administrasi pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) administrasi pendidikan memanfaatkan aneka macam sumber daya; dan (3) administrasi pendidikan berupaya untuk meraih tujuan tertentu.
Ø tujuh fungsi administrasi, adalah :
  • planning (penyusunan rencana);
  • organizing (pengorganisasian);
  • staffing (penentuan staf);
  • directing (pengarahan);
  • coordinating (pengkoordinasian);
  • reporting (pelaporan); dan
(7) budgeting (penganggaran).
Ø Fungsi-fungsi administrasi pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk terhadap pemikiran G.R. Terry, meliputi : (1) penyusunan rencana (rencana); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).
Ø Manajemen kurikulum ialah subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar administrasi kurikulum ini yaitu berusaha semoga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan persyaratan pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan seni manajemen pembelajarannya.
Ø Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, adalah : (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek (b) keadaan siswa sangat beragam, ditinjau dari keadaan fisik, kesanggupan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. (c) siswa hanya termotivasi berguru, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak cuma menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.
Ø Terdapat empat prinsip dasar administrasi personalia adalah : 
  1. dalam membuatkan sekolah, sumber daya manusia yaitu bagian paling berharga
  2. sumber daya insan akan berperan secara optimal jikalau dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional
  3. kultur dan situasi organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh kepada pencapaian tujuan pengembangan sekolah; 
  4. administrasi personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga mampu melakukan pekerjaan sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.
Ø Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan selaku berikut:
  1. Hemat, tidak glamor, efisien dan sesuai dengan keperluan teknis yang disyaratkan
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan planning, program/ kegiatan.
  3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan forum tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta diikuti bukti penggunaannya.
  4. Sedapat mungkin memakai kesanggupan/ hasil bikinan dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan
Ø Proses pengelolaan administrasi fasilitas prasarna meliputi 5 hal, ialah: (1) penentuan keperluan, (2) pengadaan, (3) pemakaian, (4) pengurusan dan pencatatan, (5)
Ø (Hubungan sekolah dan masyarakat ialah suatu proses komunikasi antara sekolah dan penduduk dengan tujuan meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota penduduk dalam rangka usaha memperbaiki sekolah) 
B. Saran
Kritik dan nasehat yang membangun, kami kehendaki untuk perbaikan dan pertumbuhan karya ilmiah ini.
DAFTAR PUSTAKA;
  • http://fai.uhamka.ac.id/
  • from:wacanaislam.blogspot.com
  • http://id.shvoong.com/writers/papapfarras
  • Wendie Razif Soetikno, S.Si., MDM, http://sukainternet.wordpress.com