Kurun Setelah Penyeleksian Lazim Pertama Di Indonesia

Periode Setelah Pemilihan Umum Pertama di Indonesia 

Periode pascapemilu hingga diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menampilkan dua buah kabinet. Kedua kabinet itu yakni kabinet Ali dan kabinet Djuanda:

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo 11 berasal dari PNI yang menerima pemberian dari Masyumi dan NU. 

Kabinet yang mulai melakukan pekerjaan semenjak 20 Maret 1956 ini mencanangkan beberapa program kerja. Di antaranya yaitu membebaskan Irian Barat, melakukan pembentukan kawasan-kawasan otonom, menyehatkan budget keuangan negara, dan mewujudkan pergeseran ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, Kabinet Ali II juga menghadapai berbagai persoalan, seperti gerakan separatis, dan gerakan antiCina. Saat itu, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil akad KMB. Hal ini disertai dengan perjuangan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Namun, usaha ini tidak gampang. Banyak di antara politisi yang tidak baiklah dengan kebijakan ini. Sementara itu, para usahawan Belanda justru menjual perusahaannya kepada pengusaha keturunan Tionghoa. Sejak itulah berkembang gerakan antiCina di Indonesia. Kesulitan-kesusahan ekonomi dan gangguan keselamatan mirip inilah yang kemudian memaksa Kabinet Ali Il mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 1957.

2. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya. 

Djuanda yaitu seorang profesional yang tidak beraliansi pada partai apa pun. Kabinet ini sering disebut zaken kabinet alasannya dibuat menurut kecakapan para menterinya dan bukan perwakilan kepartaian. Kabinet yang mulai melakukan pekerjaan pada 9 April 1957 ini memutuskan 5 program kerja (Panca Karya). Kelima program kerja tersebut yakni membentuk Dewan Nasional, normalisasi kondisi Republik, melancarkan peniadaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan. Dalam periode Kabinet Djuanda ini terjadi beberapa insiden penting. Di antaranya, kejadian perjuangan pembunuhan Presiden Soekamo di Cikini tanggal 30 November 1957, operasi 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra, dan operasi penumpasan pemberontakan Permesta di Sulawesi.

  Salah Satu Faedah Globalisasi Yang Paling Utama Dibidang Komunikasi Beserta Contohnya

Periode Setelah Pemilihan Umum Pertama di Indonesia

Meskipun demikian, Dewan Konstituante juga mengalami kegagalan, utamanya dalam pengerjaan Undang-Undang Dasar gres. Kegagalan itu mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit presiden memaksa Kabinet Djuanda untuk mengundurkan diri pada tanggal 24 Juli 1959.