Korupsi seolah-olah sudah mendarah daging, berurat akar pada semua aspek kehidupan di negeri ini. Semua orang bisa menjadi korbannya; dari lahir hingga meninggal dunia; paling tidak untuk persoalan surat kelahiran dan ajal yang pasti membutuhkan uang suplemen. Korupsi juga memberikan efek pada persoalan maksiat (contohnya judi dan pelacuran) hingga urusan alam baka, dari rakyat miskin sampai mereka yang kaya raya.
Dari hal tersebut, ada dua dimensi dimana korupsi bekerja. Dimensi yang pertama terjadi di tingkat atas, dimana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan meliputi nilai uang yang cukup besar.
Para politikus dan pejabat negara kita berhasil menghimpun duit jutaan rupaih dan dollar dari sumber alam dan pertolongan luar negeri.
Sementara itu dalam dimensi yang lain, yang biasanya terjadi di kelompok menengah dan bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi yang terjadi di golongan menengah dan bawah acap menghalangi kepentingan golongan menengah dan bawah itu sendiri, selaku contoh yakni berbelitnya proses perizinan, pengerjaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau bahkan pungutan liar yang dilaksanakan oleh para polisi di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan bisnis, dan para calo calo PNS, dll.
Orang-orang yang berencana korupsi tentu memiliki pikiran buruk semenjak awal. Pikirannya dilandasi dengan keserakahan, keinginan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ketika memegang jabatan tententu atau menjadi petugas tertentu; yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya supaya modal kembali secepatnya dan berapa laba yang diperoleh dengan jabatan ini. Harap maklum, konon, semua jabatan dibarengi dengan hadiah uang dan bagi-bagi uang; mirip upeti di zaman kerajaan. Di sejumlah kawasan, terdapat pejabat atau petugas yang secara jelas-terangan meminta duit dalam jumlah tertentu untuk memperlancar segala permasalahan. Harga sebuah keadilan yang paling sering menjadi materi gosip di media massa. Ketika harga diucapkan, perbuatan jelek lewat ucapan sudah dikerjakan.
Sejarah sendiri mencatat bahwa Perang Diponegoro, yang terjadi pada tahun 1825-1830, timbul akhir protes rakyat terhadap perbuatan pejabat-pejabat menengah, mirip Demang atau Bekel, dalam soal pungutan pajak, pematokan tanah untuk jalan tol, dan utamanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pintu gerbang tol.
Korupsi telah merasuki pikiran sebagian besar “orang ” di negeri ini, yang dari pikiran dilanjutkan kepada kehendak, yang diteruskan dengan ucapan dan perbuatan. Kebiasaan ini akan menjadikan pola tertentu dalam fikiran, yang balasannya menjadi kebiasaan buruk.
Perbuatan akan menjadikan akhir, baik atau buruk sesuai dengan yang telah dikerjakan. Perbuatan buruk yang berasal dari kebiasaan jelek akan menjadikan akumulasi balasan jelek. Suatu ketika beliau akan timbul, dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan mendatang. Banyak orang yang tidak menyadari akhirnya. Banyak orang yang terbius dengan kenikmatan yang dihasilkan pada ketika ini. Oleh alasannya itu korupsi selalu melibatkan banyak orang. Karena itu pula, jangan heran kalau “KORUPSI SAH SAH SAJA DI NEGERI INI”
Namun alasannya adalah esok hari tanggal 9 Desember yang merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Makara, tinggalkanlah sejenak (1 hari saja, atau seperti Audy katakan “1 jama saja”) kebiasaan itu. marilah kita selaku warganegara yang tidak taat akan kebiasaan korup, jauhilah korupsi. Jauhi korupsi sebelum terkena buat generasi muda, jauhi korupsi sebelum ketagihan buat pemula, dan jauhi korupsi sebelum akhir hayat menjemput buat konglomerat. Terima kasih.
Awas…
setiap Tanggal 9 Desember; Mata Sang Dewi Keadilan versi Indonesia akan terbuka…..
S. Maronie
08 December 2009
01.52 am
@my house