Pengertian dan dilema suku di Indonesia akan lekat pada demokrasi yang diterapkan menurut politik. Keributan dan kejailan yang dikerjakan orang Batak pada abad Orde Lama dan Orde Baru pada dewan perwakilan rakyat memang berada pada kondisi sistem mahasiswa yang diciptakan berdasarkan ketidaksenangan, perlawanan, ide dan pandangan yang berlainan pada setiap politik 1980 – 2001.
Dengan dikurang yang besar lengan berkuasa kepada kemajuaan pembangunan dalam hal ini memang berada pada keadaan hubunagan sosial politik yang berada pada status sosial, dan kelas sosial mereka saat melakukan pekerjaan , adanya tata cara ekonomi yang menujang kepada persoalan pertentangan sosial, tidak bahagia akan pembangunan seharusnya menjadi penting dalam melihat berbagai faktor kehidupan budaya politik saat itu.
DKI Jakarta saat konflik sosial, dan krisis ekonomi pada tahun 1999 dan jatuhnya Presiden Soeharo pada periode pemerintahannya saat itu. Maka, tidak lekat pada kepentingan ekonomi yang memiliki efek pada perjuangan kelas, dan kelas pekerja, hingga berada derma dan metode sosial politik dalam sebuah Negara.
Kondisi mahasiswa seperti itu memang tidak lekat pada setiap kondisi masyarakat yang berada pada duduk perkara kelas sosial di masyarakat saat itu. Maka, berbagai acara politik yang menempel pada sebuah pengertian dalam sistem budaya politik, dan masalah yang menempel pada pergeseran ekonomi politik.
Berbagai hal terkait itu juga akan berada pada persoalan budaya dikala itu, dengan sistem sosial yang berada pada penyimpangan ilmu pengetahuan, dan agama (Protestan, Indonesia) Nasution bareng orang-penduduknya, begitu juga suku Sihombing pada kelas pekerja, dan pertentangan sosial yang dibentuk 2009 – 2010.
Suatu pengalaman dibentuk, dan berbagai drama kehidupan sudah dimainkan sebagai dilema kelas sosial, memang berada pada keadaan masyarakatnya sampai saat ini, pastinya dengan duit rupiah. Berbagai kondisi seperti terlihat pada metode ekonomi politik yang dibuat masih jauh dengan dilema buruh sampai ketika ini.
Sistem pendidikan dan kesehatan yang dibentuk baik itu swasta dan negeri guna mengatur kekuasaan tentunya tidak berada pada posisi baik, pada setiap Universitas Katolik, dan Negeri di Pontianak.
Persoalan yang menjadi dasar dari kelas pekerja mereka terhadap pembangunan akan lekat pada sebuah keadaan pembangunan kota oleh orang-orang Tionghoa – Batak pada metode politik ketika itu 1993 – 1998, baik itu sudah berasimilasi secara budaya pada masyarakat setempat, dan migrasi serta perpindahan kota yang sampai dikala ini berada pada kepentingan ekonomi politik, dan seksualitas.
Pembahasan tentang pembangunan memang berada pada keadaan kepentingan kepada kekuasaan yang berada pada sistem budaya yang menempel pada pembangunan ekonomi, dan resistensi mereka terhadap kekuasaan, sedangkan partai politik yang dibuat lebih baik pada kurun 1980an, akan berlawanan jauh dengan partai politik pada periode PDI Perjuangan (1973) di Indonesia. Bagaimana mereka mengklaim ekonomi politik mereka, saat berkuasa.