1. Pelaksanaan pengusutan oleh intelijen kejaksaan terhadap praduga korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh pemerintah kabupaten jembrana, 08
2. Tinjauan aturan pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp pada kasus kecelakaan kemudian-lintas oleh hakim pengadilan negeri sukoharjo, 08
3. Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindakan melawan hukum prostitusi berdasar peraturan kawasan kota surakarta nomor 3 tahun 2006 tentang penanggunalangan eksploitasi seks komersial di pengadilan negeri surakarta, 08
4. Implementasi pemidanaan terhdaap pelaku tindak pidanan perzinahan oleh hakin pengadilan negeri surakarta, 07
5. Analisis kepada putusan hakim berbentukpemidanaan terhadap kasus tindak pidana anak, 09
6. Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta), 08
7. Kajian terhadap putusan hakim dalam kasus tindakan melawan hukum pencurian yang dijalankan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri karanganyar), 08
8. Studi perihal kekuatan pembuktian informasi ahli dalam proses investigasi perkara pidana di sidang pengadilan (studi kasus vcd bajakan di pengadilan negeri kediri), 08
9. Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pasal 506 kitab undang-undang aturan pidana ihwal penarikan laba atas perbuatan cabul ( studi masalah di pengadilan negeri surakarta ), 08
10. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di semarang, 08
11. Peranan informasi terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang menyebabkan matinya orang di jalan raya. ( studi masalah di pengadilan negeri surakarta), 08
12. Penerapan alat bukti isyarat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak kriminal pembunuhan, 08
13. Pelaksanaan bantuan santunan aturan bagi terdakwa dalam investigasi masalah pidana di pengadilan negeri surakarta, 08
14. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lapas klas ii.a wanita semarang, 08
15. Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam investigasi masalah tindakan melawan hukum terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan, 08
16. Tinjauan yuridis tindak kriminal perkosaan kepada anak kandung (studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 08
17. Tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis ( studi masalah di pengadilan negeri karanganyar), 08
18. Tinjauan yuridis implementasi pasal 292 kuhp wacana pencabulan sejenis terhadap korban anak di anak-anak (studi putusan hakim pengadilan negeri surakarta), 08
19. Tinjauan pelaksanaan investigasi saksi masalah pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri karanganyar, 08
20. Tinjauan aturan pidana terhadap putusan hakim dalam perkara penculikan anak di pengadilan negeri surakarta 08
21. Tinjauan hukum islam kepada kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang abolisi kekerasan dalam rumah tangga (uu pkdrt),08
22. Studi tentang pelaksanaan eksepsi oleh penasihat aturan dalam proses investigasi masalah pidana korupsi di pengadilan negeri sukoharjo, 08
23. Studi perbandingan wacana pengaturan tunjangan pertolongan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian duit di negara indonesia dan malaysia,08
24. Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang aturan pidana (kuhp) dengan hukum islam, 08
25. Penanganan masalah tindak kriminal kejahatan jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak (studi kasus di polsek ngadirojo wonogiri), 08
26. Penggunaan alat bukti keterangan hebat oleh hakim pengadilan negeri mungkid magelang dalam mengusut dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala, 08
27. Peranan intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam pengungkapan dugaantindak pidana korupsi, 08
28. Studi komparasi pertanggungjawaban pidana delik perdagangan orang ditinjau dari kuhp dan uu ri no. 21 tahun 2007, 08
29. Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak kriminal penganiayaan yang menjadikan luka berat (studi perkara di kejaksaan negeri sukoharjo), 09
30. Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat, 08
31. Kajian yuridis implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak kriminal dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang (pengeroyokan) (studi masalah di pengadilan negeri boyolali) 08
32. Proses pengusutan dan penyidikan tindak kriminal pemalsuan merek dan upaya penanggulangannya ( studi perkara di poltabes surakarta ), 08
33. Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dijalankan oleh anak (studi masalah di pengadilan negeri karanganyar), 08
34. Analisis aturan pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp terhadap kasus penembakan oleh aparat kepolisian (studi perkara di pengadilan negeri sukoharjo), 08
35. Analisis terhadap putusan mahkamah agung dalam solusi tindakan melawan hukum pencemaran lingkungan, 07
36. Analisis terhadap putusan hakim dalam masalah tindakan melawan hukum pembunuhan yang dijalankan dengan sengaja (studi perkara di pengadilan negeri pacitan), 08
37. Analisis tentang investigasi sidik jari dalam penyidikan tindak kriminal (studi perkara di kepolisian kota besar surakarta), 08
38. Dasar pendapathakim jakarta utara dalam mengusut dan memutus perkara praperadilan tentang permintaan penghitungan kala penahanan dalam tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid, 08
39. Implementasi hak-hak tersangka selaku perwujudan asas dugaan tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi masalah di poltabes surakarta), 07
40. Implementasi pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana wacana pengembalian berkas kasus dari penuntut lazim terhadap penyidik (studi di kejaksaan negeri nganjuk), 08
41. Pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan duduk perkara penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri wonosari, 08
42. Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali dalam investigasi perkara tindak pidana metrologi legal, 08
43. Tinjauan tentang alat-alat bukti dalam tindak kriminal pencabulan anak dibawah umur (studi masalah pengadilan negeri surakarta), 08
44. Tinjauan yuridis perihal penilaian penerapan hukum oleh judex facti sebagai dasar pemeriksaan kasasi oleh hakim mahkamah agung dalam perkara tindak kriminal korupsi bank mampu berdiri diatas kaki sendiri dengan terdakwa e.c.w neloe, 09
45. Studi ihwal penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan oleh penuntut umum dan akibat hukumnya jikalau dinyatakan obscuur libel oleh hakim (studi perkara pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa abdullah puteh), 08
46. Penggunaan saksi mahkota (kroon getuige) dalam pembuktian tindak pidana di persidangan (studi perkara pencurian dengan kekerasan di pengadilan negeri purwokerto), 08
47. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan masalah pidana carok massal di kawasan hukum polwil madura, 08
48. Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri bantul dalam tindak pidana pemalsuan asal-undangan ijab kabul, 08
49. Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindakan melawan hukum pasal 170 kuhp terhadap sipil dan militer ( studi kasus di poltabes surakarta dan denpom surakarta), 08
50. Perbandingan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan suami dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 perihal abolisi kekerasan dalam rumah tangga dengan aturan islam, 07
51. Kekuatan alat bukti informasi saksi yang mempunyai korelasi darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi perkara di pengadilan negeri surakarta), 08
52. Tinjauan yuridis tentang kekuatan pembuktian pernyataan pengukuhan bersalah terdakwa dalam persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika (studi masalah di pengadilan negeri surakarta), 08
53. Analisis putusan hakim pengadilan negeri wonosobo terhadap tindak kriminal korupsi pengadaan kendaraan beroda empat pemadam kebakaran oleh mantan bupati wonosobo, 09
54. Tinjauan aturan pidana kepada kejahatan kesusilaan yang dilaksanakan oleh pria akil balig cukup akal terhadap anak wanita dibawah umur ( studi masalah di pengadilan negeri klaten), 09
55. Kekuatan pembuktian audit pemeriksaan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) selaku keterangan hebat terhadap penanganan tindak pidana korupsi (studi masalah korupsi pimpinan dprd kota surakarta), 09
56. Analisis penjatuhan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa marthen renouw dalam tindak kriminal pencucian duit bidang kehutanan oleh hakim pengadilan negeri jayapura, 09
57. Pelaksanaan acara â€zero street crime†sebagai usaha penanggulangan kejahatan jalanan oleh kepolisian resort kota kediri, 09
58. Dasar usulanhakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak kriminal penyalahgunaan psikotropika oleh anggota tni (studi perkara di pengadilan militer ii – 11 yogyakarta),09
59. Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri karanganyar kepada pelaku tindak kriminal pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya, 09
60. Proses penuntutan tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal oleh kejaksaan negeri surakarta (studi empiris undang-undang nomor 12/darurat/1951), 09
61. Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo dalam tindakan melawan hukum pemalsuan surat, 08
62. Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali dalam investigasi kasus tindak pidana metrologi legal, 09
63. Tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri karanganyar, 08
64. Implementasi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 ihwal prinsip mengenal nasabah di bank tabungan negara cabang surakarta, 08
65. Pelaksanaan penanggulangan perkara illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di kabupaten sragen, 08
66. Pelaksanaan sumbangan santunan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan kasus pidana di pengadilan negeri surakarta, 08
67. Proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh polres sleman yogyakarta, 08
68. Studi perbandingan perihal pengaturan tunjangan tunjangan saksi dalam undang-undang tindak pidana pembersihan uang di negara indonesia dan malaysia, 08
69. Pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak kriminal korupsi oleh kejaksaan negeri sukoharjo 08
70. Kajian yuridis kepada tindak kriminal penggelapan kendaraan bermotor roda dua ( studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo ), 08
71. Analisis putusan dalam tindakan melawan hukum pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer, 08
72. Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang aturan pidana (kuhp) dengan aturan islam, 08
73. Pelaksanaan penuntutan oleh oditur militer terhadap tindak kriminal pemalsuan surat yang dilakukan anggota tni ( studi kasus di oditurat militer ii-11 yogyakarta ), 08
74. Peranan informasi terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam menyelidiki dan memutus perkarakealpaan yang menimbulkan matinya orang di jalan raya. ( studi perkara di pengadilan negeri surakarta), 08
75. Kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilaksanakan oleh geng motor berdasarkan kuhp dan uu no.14 tahun 1992 wacana lalu lintas dan transportasi jalan, 08
76. Penegakan aturan terhadap tindak kriminal dengan kekerasan yang dijalankan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di daerah aturan polres metro jakarta selatan, 08
77. Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh hakim pengadilan negeri jakarta sentra, 08
78. Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindakan melawan hukum pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia, 08
79. Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam mengusut dan memutus perkara praperadilan ihwal permintaan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid, 08
80. Peranan saksi korban tindakan melawan hukum perkosaan pada tingkat penyidikan (studi masalah di polresta surakarta), 06
81. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindakan melawan hukum pencabulan dengan korban belum dewasa (studi kasus di pengadilan negeri purwodadi), 08
82. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus pidana carok massal di wilayah aturan polwil madura, 08
83. Legalitas informasi saksi yang dibacakan di persidangan dalam investigasi perkara tindakan melawan hukum terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan, 08
84. Pengaturan asas contante justitie (asas peradilan cepat, sederhana dan ongkos ringan) dalam aturan acara pidana indonesia, 08
85. Pelaksanaan penyidikan tindak kriminal peredaran obat tradisional yang mengandung materi kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di semarang, 08
86. Proses pengusutan dan penyidikan tindakan melawan hukum pencurian kendaraan bermotor (studi masalah di daerah hukum polres ngawi)
87. Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindakan melawan hukum pencurian yang dijalankan anak dibawah umur di pengadilan negeri surakarta, 09
88. Tinjauan hukum pidana kepada kasus penadahan kendaraan beroda empat (studi masalah di pengadilan negeri surakarta), 09
89. Tinjauan konsep bisnis waralaba (franchise) berdasarkan ketentuan hukum islam, 09
90. Kajian yuridis kepada tindak kriminal pencurian kabel telepon selaku fasilitas kemudahan umum (studi kasus terhadap putusan nomor: 187/pid. B/2008/pn. Kray. Di pengadilan negeri karanganyar), 09
91. Analisis legalitas langkah-langkah pencabutan kembali surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak kriminal pemalsuan surat tanpa lewat proses praperadilan (sebuah studi di pengadilan negeri denpasar), 09
92. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di kawasan polda daerah istimewa yogyakarta, 09
93. Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri surakarta,05
94. Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak kriminal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain
95. Analisis hukum pidana kepada putusan mahkamah agung dalam menanggulangi perkara tindak kriminal korupsi non-budgetter
96. Kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di indonesia (studi kasus website anshar.net),07
97. Studi perihal pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri surakarta, 07
98. Analisis kepada putusan hakim dalam tindakan melawan hukum perkosaan (studi masalah di pengadilan negeri klaten),07
99. Proses penuntutan oleh kejaksaan negeri surakarta kepada pelaku tindakan melawan hukum korupsi apbd surakarta kurun 1999-2004,05
100. Implementasi pasal 78 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (studi perkara di pengadilan negeri surakarta), 07
101. Tindakan pegawanegeri penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam menangani tindakan melawan hukum kepabeanan di bandar udara soekarno-hatta
102. Eksistensi peradilan in absentia dalam tata cara hukum program pidana di indonesia dan keterkaitannya dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan
103. Upaya pemberian hukum dan rehabilitas bagi korban peradagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan di surakarta, 07
104. Perlindungan hukum kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak kriminal di bidang dalam hal terjadi tindak kriminal di bidang perbankan (studi masalah ny. Supartini vs bank syariah berdikari, putusan mahkamah angung nomor: 199 k/pdt/2005), 09
105. Analisa kasus tindakan melawan hukum memberikan ijazah tanpa hak (studi putusan pn medan reg. No. 1932/pid.b/2005/pn.mdn), 08
106. Analisa pidana aturan dan kriminologi kepada tindakan melawan hukum penistaan agama di indonesia, 08
107. Analisis kasus tindak kriminal korupsi yang dilakukan oleh karyawan pt bank berdikari (studi kasus no. 2120/pid.b/2006/pn.mdn), 08
108. Analisis masalah tindak kriminal penggelapan dengan memakai jabatan dalam menjiplak rekening bank (studi kasus : no. 1945/pid.b/2005/pn.mdn), 08
109. Analisis kriminologi dan yuridis kepada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (studi masalah putusan no. 1203/pid.b/2006/pn.mdn), 08
110. Diskresi kepolisian ri dalam tindakan melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh anak (studi kasus poldasu), 08
111. Efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang syariat islam di wilayah aturan kota madya banda aceh propinsi naggroe aceh darussalam, 08
112. Hubungan karena balasan (kausalitas) dalam hukum pidana dan penerapannya dalam praktek (studi perkara pada pengadilan negeri kabanjahe), 08
113. Implementasi pidana mati kepada tindak kriminal pembunuhan (studi perkara putusan no. 514/pid.b/1997/pn.lp), 08
114. Implementasi surat penetapan penghentian penuntutan perkara pidana (studi perkara perkara soeharto di pengadilan negeri jakarta selatan), 07
115. “kebijakan aturan pidana dalam mengatasi terjadinya langkah-langkah pelecehan terhadap pengadilan (contempt of court)(studi perkara reg.no. 1444/pid.b/12001/p.n.medan)
116. , 08″
117. Kejahatan jual beli perempuan dihubungkan dengan pelanggaran hak azazi manusia, 07
118. Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit dan upaya penanggulangannya (studi perkara putusan no. 65/pid.b/2005/pn. Medan), 07
119. Kewenangan dalihan natolu dalam penyelesaian tindakan melawan hukum secara aturan adab batak toba (studi di kec. Borbor, kab. Toba samosir), 08
120. Pembunuhan yang dilaksanakan oleh orang bau tanah terhadap anak ditinjau dari psikologi kriminal (studi perkara pengadilan negeri medan), 08
121. Penanganan dan penegakan aturan tindakan melawan hukum pembersihan duit dari hasil tindak pidana korupsi di indonesia (studi masalah l/c fiktif bni 46), 07
122. Pencemaran nama baik yang dijalankan oleh pers ditinjau dari kuhp dan uu no. 40 tahun 1999 perihal pers, 06
123. Penegakan aturan pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut uu no.9 tahun 1992 wacana keimigrasian (studi perkara pengadilan negeri medan), 07
124. Penegakan aturan pidana terhadap jual beli ilegal satwa liar yang dilindungi (studi putusan pengadilan negeri medan register no.2.640/pid.b/pn.medan, register no. 2.641/pid.b/2006/pn. Medan dan register no. 2.642/pid.b/2006/pn. Medan), 08
125. Penegakan hukum kepada tindakan melawan hukum penyelundupan busana bekas (studi kasus di pengadilan negeri medan), 08
126. Penelantaran istri oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan hukumnya (studi masalah no : 378/pid.b/2007/pn-medan) dan (studi masalah no : 1921/pid.b/2005/pn-medan), 08
127. Penerapan aturan terhadap tindakan melawan hukum korupsi secara berlanjut (studi masalah no : 1636/pid.b/2006/pn-medan) dan no. 354/pid/2006/pt-mdn), 08
128. Penerapan kitab uu hukum program pidana dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi komputer, 07
129. Penyalahgunaan senjata api yang dikerjakan oleh aparat polri (studi : di polda sumut), 08
130. Peran distributor pemberdayaan wanita prop sumut dalam tindak pidana perdagangan orang di propinsi sumater utara, 08
131. Peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana jual beli orang (human trafficking)(studi di poltabes medan), 08
132. Peran ppns dalam menangani tindak pidana illegal logging (studi di dinas kehutanan provinsi sumatera utara), 07
133. Peranan dokter dalam pembuktian masalah pidana (studi putusan pengadilan negeri medan), 08
134. Peranan ikapi dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas pembajakan buku, 07
135. Peranan komisi bantuan anak indonesia menurut undang-undang no 23 tahun 2002 perihal tunjangan anak (studi komisi tunjangan anak indonesia provinsi sumatera utara), 08
136. Peranan lembaga sosial dalam menunjukkan pemberian aturan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (studi di lbh-apik medan), 08
137. Peranan penyidik polri sebagai penuntut dalam metode investigasi acara cepat (studi kasus putusan pengadilan nomor : 04/pid.c/2008/pn-mdn), 08
138. Peranan visum et refertum dalam tindakan melawan hukum penganiayaan yang mengakibatkan ajal (studi masalah : putusan pengadilan medan no.1066/pid.b/2002/pn-mdn), 07
139. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan (studi komperasi uu no. 10 tahun 1995 dan uu no. 17 tahun 2006), 08
140. Pertanggungjawaban pelaku tindak kriminal paedofilia ditinjau dari uu no. 23 tahun 2002 tentang sumbangan anak dan kuhp (studi perkara pengadilan negeri medan), 08
141. Pertanggunjawaban pidana anggota polri kepada penggunaan senjata api tanpa prosedur (studi terhadap putusan pn binjai no. 239/pid.b/2007/pn-binjai), 07
142. Proses penyelesaian masalah pidana di lingkungan tni (studi pada pengadilan militer medan), 07
143. Tindak pidana perompakan di kawasan perairan selat malaka, 07
144. Tinjauan juridis atas tindak kriminal pasar modal, 08
145. Tinjauan juridis dan kriminologi kejahatan penggelapan sepeda motor di pt federal international finance cabang medan, 07
146. Tinjauan kriminologi kepada fungsi patroli polisi dalam penanggulangan suatu tindak kejahatan (studi pada poltabes medan), 08
147. Tinjauan yuridis mengenai kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) alam kuhp dan luar kuhp, 08
148. Tinjauan yuridis perihal tindak kriminal pers dalam perspektif hukum pidana dan ruu kuhp indonesia, 07
149. Upaya kepolisian dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi (studi : wilayahy aturan polsek balige), 08
150. Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap praduga penghentian penyidikan tindak kriminal korupsi (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo)
151. Pembangunan perkampungan di kota mangkunegaran pada era pemerintahan mangkunegara vii, 09
152. Implementasi peranan penuntut biasa dalam proses penuntutan tindak pidana perkosaan (studi kasus di kejaksaan negeri surakarta), 08
153. Kajian yuridis kepada putusab hakim dalam tindaka pidana pencurian flora jenis anthurium (studi masalah di pengadilan negeri karanganyar)
154. Pelaksanaan penanganan masalah pidana dengan pelaku belum dewasa oleh unit pelayanan perempuan dan anak (ppa) poltabes surakarta, 08
155. Konstruksi sosial anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan (kajian psikologi kejahatan narapidana anak di forum pemasyarakatan sragen), 09
156. Tinjauan yuridis kriminologis kepada fenomena kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus umi makasar )
157. Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga kepada praduga penghentian penyidikan tindakan melawan hukum korupsi (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo)
158. Perbandingan sumbangan hukum kepada wanita dalam kuhp dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang peniadaan kekerasan dalam rumah tangga
159. Kajian yuridis kepada putusan hakim dalam tindakan pidana pencuri tumbuhan jenis anthurium (studi kasus di pengadilan negegri karanganyar)
160. Analisis dasar anutan hakim dalam penerapan pidana denda dalam masalah pelanggaran kemudian lintas di pengadilan negeri sukoharjo (dalam keterkaitannya dengan tabel besaran denda hasil janji ketua pengadilan negeri sukoharjo, kepala kejaksaan negeri sukoharjo dan kepala kepolisian resor sukoharjo)
161. Pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang disangka terlibat tindak pidana korupsi menurut peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1966 (studi perkara dugaan tindakan melawan hukum korupsi di dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kota surakarta tahun 2007)
162. Pelaksanaan peradilan tindak kriminal penyalahgunaan senjata api yang dijalankan oleh anggota tni ( studi perkara di pengadilan militer ii – 11 yogyakarta )
163. Pembuktian penuntut lazim dalam kasus tindak kriminal korupsi oleh kejaksaan sukoharjo
164. Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pembersihan duit dalam perjuangan asuransi jiwa,08
165. Pembukaan diam-diam bank dalam tahap penyidikan tindak kriminal pencucian duit, 09
166. Eksistensi wewenang pengusutan, penyidikan dan penuntutan pada forum kejaksaan ri dan kpk dalam penanganan tindakan melawan hukum korupsi, 09
167. Pelaksanaan pasal 46 (1) uu no.30 tahun 2002 perihal komisi pemberantasan tindak kriminal korupsi dalam masalah praduga tindak kriminal korupsi pejabat bank indonesia (studi masalah atas nama tersangka burhanuddin abdullah), 09
168. Pengembalian aset negara hasil tindakan melawan hukum korupsi menggunakan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) tahun 2003 ditjen perhubungan laut (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/pn.jkt.pst) a.n terdakwa capt. Tarcisius walla alias capt.walla, 09
169. Analisa yuridis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan (studi masalah: tindakan melawan hukum penipuan atas nama ybb),08
170. Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan kasus pidana (studi masalah narkotika dengan terpina warga negara gila – putusan pengadilan negeri jakarta sentra no 2152/pid.b/2003/pnjkt.pst), 09
171. Analisis kepada langkah-langkah upaya paksa yang dijalankan oleh penyidik pada tindak pidana tata cara budidaya tumbuhan (studi perkara: laporan pt. Bisi atas tuduhan tindak kriminal yang dijalankan oleh petani jagung di kediri, jawa timur), 09
172. Pembuktian pendanaan terorisme menurut uu no.25 tahun 2003 perihal perubahan atas uu no.15 tahun 2002 ihwal pemberantasan tindak pidana pencucian duit (financing of terrotism reverse money laundering), 09
173. Upaya aturan terpidana dan tanggung jawab penyidik polri dalam hal terjadi error in persona (studi perkara: terpidana imam chambali jombang 2008), 09
174. Penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada tindakan melawan hukum narkotika menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, 09
175. Press release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik (studi masalah: pututsan pengadilan negeri nomor 805/pid/b/2006/jkt.tim.), 09
176. Atribut pertanggungjawaban terhadap negara atas langkah-langkah individu non-negara studi masalah putusan bosnia v.serbia, 09
177. Penilaian judex jurist kepada putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi dalam masalah tindak kriminal korupsi (studi kasus: korupsi terhakwa ecw.neloe, nurdin halid dan fadhillah budiono), 09
178. Penghentian penyidikan (sp3) oleh penyidik pada perkara tindakan melawan hukum korupsi (tinjauan kepada pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisis pemberantasan tindak pidana korupsi), 09
179. Penanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana kepada tanaman dan satwa liar dilindungi, 09
180. Penanganan khusus kepada narapidana penderita hiv/aids di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di indonesia, 09
181. Analisis hukum terhadap tindakan melawan hukum di bidang kehutanan (studi putusan pengadilan negeri no. 481/k/pid.b/2006 pn.jkt.pst & putusan mahkamah agung no. 2642/k/pid/2006 pt.jkt.pst dengan terdakwa darianus lungguk sitorus), 10
182. Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang bersifat ananarki (studi putusan nomor : 2.156/pid.b/2009/pn. Mdn), 10
183. Kajian hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal (adopsi ilegal), 10
184. Kajian hukum kepada tindakan melawan hukum mendapatkan gratifikasi menurut uu no. 31 tahun 1999 jo uu no. 20 tahun 2001 perihal pemberantasan tindak kriminal korupsi, 10
185. Kajian kriminologi tindak pidana pemalsuan data dan kaitannya dengan undang – undang nomor 11 tahun 2008 ihwal berita dan transaksi elektronik, 10
186. Kajian undang-undang money laundering dikaitkan dengan prinsip know your customer pada perusahaan asuransi, 10
187. Penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan masalah pidana pada tingkat penyidikan (studi di kepolisian daerah sumatera utara), 10
188. Pencabutan delik aduan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan karenanya dalam peradilan pidana (studi kasus putusan pengadilan negeri lubuk pakam no. Reg. : 1276/pid.b/2007/pn.lp), 10
189. Peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan aturan (suatu studi di kota medan), 10
190. Perkembangan pidana penjara dari kuhp ke desain kuhp gres, 10
191. Perlindungan hukum hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format mp3 (motion picture experts layer iii), 10
192. Pertanggungjawaban pidana debitur dalam sewa beli sepeda motor secara kredit yang menggelapkan alat-alat sepeda motor dalam hal terjadinya penyitaan karena kredit macet (studi masalah putusan pn medan nomor 2516/pid.b/2009/pn.mdn), 10
193. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak kriminal korupsi (studi putusan ma no. 1384k/pid/2005), 10
194. Pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari undang-undang no.41 tahun 1999 (studi putusan ma no. 68k/pid.sus/2008), 10
195. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku kepemilikan dan penjualan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil (studi putusan nomor 3550/pid.b/2006/pn.mdn), 10
196. Pertanggungjawaban pidana kepada penjual kaca film merek imitasi dan upaya penanggulangannya (studi putusan no. 555/pid.b/2008/pn.bpp), 10
197. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) sebagai upaya pencegahan tindakan melawan hukum pencucian duit pada bank, 10
198. Tindak pidana di bidang pertolongan pelanggan berdasarkan uu no.8 tahun 1999 tentang santunan pelanggan dari perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan (studi putusan no.1821/pid.b/2008/pn medan), 09
199. Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan (studi putusan no.1902 / pid b / 2004 / pn medan), 10
200. Tindak pidana pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandung ditinjau dari psikologi kriminil (studi kasus putusan no.166/pid.b/2009/pn-kis), 10
201. Tinjauan atas pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik oleh media massa dalam perspektif uu pers, 10
202. Tinjauan hukum pelaksanaan pengadilan ham ad hoc kepada prinsip asas legalitas, 10
203. Tinjauan psikologi kriminal penyimpangan perilaku seksual terhadap tindakan melawan hukum mutilasi ( studi perkara putusan pengadilan negeri depok no : 1036/pid.b/2009/pn.depok ), 10
204. Tinjauan psikologi kriminil kepada narapidana anak di lembaga pemasyarakatan klas iia anak tanjung gusta (medan), 10
205. Tinjauan yuridis tentang tindak pidana pemilu dan proses solusi perkaranya dalam persfektif uu no. 10 tahun 2008 wacana pemilihan biasa anggota dpr, dpd dan dprd, 10
206. Tinjauan yuridis mengenai upaya aturan peninjauan kembali (pk)herziening yang diajukan oleh jaksa (analisa kepada putusan ma ri no. 55 pk/pid/1996, putusan ma ri no. 109 pk/pid/2007 dan putusan ma ri no. 07 pk/pidsus/2009), 10
207. Tinjauan yuridis ihwal aborsi ditinjau dari undang-undang no. 36 tahun 2009 wacana kesehatan, 10
208. Tinjauan yuridis terhadap pencurian duit melalui rekening bank dengan fasilitas internet, 10
209. Tinjauan yuridis kepada penjualan daging sapi glonggongan di pasar tradisional dalam aspek hukum pidana, 10
210. Tinjauan yuridis kepada tindak pidana trafiking di indonesia dikaitkan dengan konteks hukum internasional, 10
211. Tinjauan yuridis tindakan melawan hukum pencemaran nama baik lewat internet (studi kasus prita mulyasari), 10
212. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis terutama dalam kejahatan harta benda (di pengadilan negeri yogyakarta), 05
213. Bentuk surat dakwaan dan upaya pembuktiannya dalam tindak kriminal korupsi di kawasan hukum yogyakarta, 04
214. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anakâ di pengadilan negeri yogyakarta, 05
215. Kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif di kota surakarta, 05
216. Peranan korban dalam tindak kriminal penipuan (sebuah studi di daerah aturan pengadilan negeri denpasar), 96
217. Studi disparitas pidana dalam putusan masalah tindak pidana pencurian di pengadilan negeri tegal, 03
218. Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidanaâ penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
219. Tinjauan aturan proses pemidanaan kepada pelaku tindak kriminal pemerkosaan (studi perkara di pengadilan negeri purwodadi), 05
220. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada residivis utamanya dalam kejahatan harta benda (di pengadilan negeri yogyakarta), 05
221. Fungsi surat dakwaan dalam proses solusi perkara pidana (studi pada kejaksaan negeri nganjuk), 91
222. Peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi, 94
223. Pelaksanaan pelatihan narapidana gerakan aceh merdeka di forum pemasyarakatan kelas ii a sidoarjo, 05
224. Abortus provocatus dalam ilmu kedokteran di tinjau dari hukum pidana, 06
225. Tinjauan ihwal faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan melawan hukum penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dan upaya penanggulangannya, 91
226. Pernikahan antara muslim dan non muslim (kajian komparasi antara hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab),04
227. Tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di hotel ambarukmo yogyakarta
228. Peranan korban dalam tindak pidana penipuan (suatu studi di kawasan hukum pengadilan negeri denpasar),96
229. Pelaksanaan pewarisan di kalangan warga keturunan tionghoa berdasarkan aturan adat di kecamatan godomanan yogyakarta, 05
230. Peranan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan registrasi tanah (studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kebupaten kutai kalimantan timur) ,98
231. Studi disparitas pidana dalam putusan masalah tindak pidana pencurian di pengadilan negeri tegal, 03
232. Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidanaâ penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
233. Tinjauan tentang pencabutan informasi terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya kepada kekuatan alat bukti (studi kasus di pengadilan negeri kelas dia surakarta), 06
234. Peranan lurah desa dalam metode pemerintah desa berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2004 ttg pemerintah desa/2006
235. Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan perlindungan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
236. Peranan lurah dalam metode pemerintahan desa di desa srikayangan kec. Sentolo kab. Kulonprogo/2003
237. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero) dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api di bandung – 05
238. Fungsi kejaksaan dalam menyelesaikan kasus pidana tindakan melawan hukum korupsi/2001
239. Kejahatan kepada martabat presiden dan wakil presiden [studi yuridis kepada perkara penghinaan presiden di indonesia]
240. Peranan aturan pidana dalam penaggulangan penipuan via short messages sevice (sms) dari handphone
241. Pernikahan antara muslim dengan non muslim ( kajian komparasi antara hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab)
242. Penangganan kejahatan korupsi yang menggunakan fasilitas komputer (studi perkara korupsi di pn yogyakarta)
243. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana cybercrime
244. Perbandingan tata cara otonomi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004
245. Perlindungan hukum kepada hak cipta acara komputer berdasarkan undang-undang hak cipta
246. Peranan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah (studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kabupaten kutai kalimantan timur
247. Tinjauan terhadap pelaksanaan uu nomor 3 tahun 1992 ihwal jaminan sosial tenaga kerja (pelaksanaan acara jaminan pemeliharaan kesehatan) di pt kereta api indonesia (persero ) tempat operasi vi yogyakarta
248. Proses penyidikan kasus pidana beserta kendala-hambatannya (sebuah studi di polresta malang)
249. Penerapan hukuman pidana kumulatif terhadap perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika menurut uu nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
250. Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan santunan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
251. Pelaksanaan persetujuanpenyiaran iklan di pt radio geronimo yogyakarta
252. Tinjauan aturan militer kepada tindak pidana oleh anggota tni di korem 061/ surya kancana bogor
253. Peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap perkara pembunuhan di daerah istimewa yogyakarta
254. Pertangungjawaban perdata manajer investasi kepada investor yang dirugikan dalam reksa dana
255. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan perkosaan
256. Proses penegakkan aturan kepada pelanggaran tindak kriminal ringan (tripping) di daerah kota yogyakarta
257. Perkawinan beda agama perseptif hkum islam dan aturan indonesia (studi masalah di desa purwobinangun , pakem sleman)
258. Peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi
259. Fungsi surat dakwaan dalam proses solusi kasus pidana
260. Pelaksanaan perjanjian koordinasi antara pt. Telkom dengan pengelola warung telekomunikasi dalam melayani jasa telekomunikasi di kotamadya surakarta
261. Tingkat kecelakaan lalu lintas di yogyakarta dan upaya penanggulangannya
262. Tinjauan tunjangan aturan kepada anak jalanan di kota yogyakarta
263. Peranan rekonstruksi dalam melengkapi alat bukti tindak pidana pembunuhan di daerah kepolisian kota besar (poltabes) yogyakarta, 06
264. Penerapan tarif pajak kendaraan bermotor sehabis berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 di kab bantul, 04
265. Bank air susu ibu dan implikasinya dalam hukum perkawinan islam (studi aliran yusuf al-qaradawi), 04
266. Pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah kabupaten bantul sesudah berlakunya undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, 04
267. Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian langkah-langkah pidana penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
268. Cek mundur dan permasalahannya dalam praktek di kawasan istimewa yogyakarta, 95
269. Perlindungan undang-undang nomor 6 tahun 1982 terhadap karya goresan pena di indonesia, 98
270. Pelaksanaan kontrakpinjam meminjam pada forum keuangan mikro karya berdikari, kuningan jawa barat,
271. Pelaksanaan hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil (tinjauan menurut uu nomor 8 tahun 1974), 94hak dan kewajiban tunggu tubang terhadap hukum waris budbahasa semendo (darat) sumatera selatan di tinjau dari segi hukum islam, 91
272. Peranan kepolisian dalam menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan uu no.9 tahun 1998 perihal kemerdekaan menyampaikan pertimbangan di tampang lazim (studi masalah penanganan unjuk rasa di kawasan poltabes yogyakarta tahun 2002), 02
273. Upaya perlindungan kepada obyek wisata situs dan cagar budaya candi boko menurut undang-undang nomor 5 tahun 1992 wacana benda cagar budaya, 07
274. Pelakasanaan ketentuan pasal 61 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 perihal rentang waktu registrasi peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di kabupaten sleman, 07
275. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk daerah tinggal sesudah berlakunya peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 ihwal izin peruntukan penggunaan tanah di kabupaten sleman, 07
276. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta lisensi merek di indonesia, 01
277. Perlindungan aturan terhadap konsumen pada produk air minum isi ulang di kawasan umbulharjo yogyakarta, 09
278. Suatu tinjauan perihal pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa (study perkara tanah kas desa sumberharjo kecamatan prambanan kabupaten sleman propinsi kawasan istimewa yogyakarta), 05
279. Peranan korban dalam tindakan melawan hukum penipuan (sebuah studi di daerah aturan pengadilan negeri denpasar), 96
280. Peranan polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi masalah di polres sleman) , 05
281. Transaksi imbas dalam sistem perdagangan tanpa warkat di bursa imbas jakarta , 04
282. Tinjauan wacana aspek-aspek yang melatarbelakangi tindakan melawan hukum penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dan upaya penanggulangannya , 91
283. Penegakan aturan peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 ihwal pengelolaan kebersihan di kota jogjakarta , 04
284. Aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara (studi atas ajaran ibnu khaldun) , 04
285. Tinjauan hukum islam kepada pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi bumi putera temanggung tahun 1990-2000 , 03
286. Sanksi akhlak carok berkaitan dengan pasal 340, 338 dan 351 kuhp di kawasan kabupaten dati ii sumenep madura , 04
287. Bunga bank dalam persepsi ulama konteporer (studi atas ajaran yusuf al qaradawi) , 03
288. Daftar judul teladan-contoh skripsi hukum pidana
289. Kode e 13
290. Pembinaan kepada narapidana anak yang melaksanakan tindak kriminal pencurian di forum pemasyarakatan anak blitar – 99
291. Pemalsuan dokumen pabean dan upaya penanggulangannya [studi di pengadilan negeri tanjung pinang riau] – 99
292. Peranan berita program investigasi saksi di wajah persidangan pengadilan [studi di pn malang] – 99
293. Pengaruh keadaan ekonomi terhadap tumbuhnya kejahatan pencurian di kawasan hukum cilacap – 03
294. Penyalahgunaan keuangan negara oleh tubuh swasta menumbuhkan tindak kriminal korupsi di kawasan aturan cilacap – 04
295. Proses pembuktian masalah pidana pemalsuan brand di daerah aturan cilacap – 04
296. Kosong
297. Peranan penyidik dalam membantu solusi tindakan melawan hukum narkoba [studi di polres yogyakarta] – 00
298. Pembinaan narapidana residivis di rumah tahanan negara kebumen – 04
299. Tinjauan tentang penyimpangan barang bukti perkara pidana di wilayah aturan pengadilan negeri yk – 04
300. Proses pergantian surat dakwaan dalam hal terjadi kesalahan pengerjaan surat dakwaan dalam kasus pidana
301. Kejahatan kepada martabat presiden dan wakil presiden [studi yuridis terhadap perkara penghinaan presiden di indonesia]
302. Perlindungan aturan pemegang hak merek terkenal di indonesia [studi perkara sengketa pol] – 04
303. Dasar usulanhakim dalam memutuskan perkara tindak kriminal cyber crime
304. Pelaksanaan tunjangan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang menjalani pidana di lp kelas ii yk
305. Suprensi aturan program pidana dlam menghadapi pergantian sosial berdasarkan uu no. 8 th 1981 – 05
306. Proses perubahan surat dakwaan dalam hal terjadi kesalahan pembuatan surat dakwaan dalam perkara pidana
307. Mplementasi informed consent dalam aturan kesehatan – 04
308. Tinjauan putusan hakim terhadap masalah anak selaku pelaku kejahatan di pn yk
309. Peranan visum repertum dalam upaya pembuktian tindakan melawan hukum penganiayaan di wilayah kab. Bantul yk
310. Upaya penyeleksian kesehatan terhadap pemakai atau pecandu dalam tindak pidana narkotika di lp kelas iia yk – 05
311. Upaya polisi dalam melaksanakan penanggulangan tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor roda dua di polres kulon progo – 04
312. Perlindungan hukum kepada anak badung dalam pemeriksaan pendahuluan (studi di polsek wates) – 04
313. Proses penegakan aturan kepada pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) di wilayah kota yk – 04
314. Peranan hukum pidana dalam penanggulangan penipuan via short message service (sms) – 04
315. Proses penyidikan polri dalam menangani pelaku tindak pidana pemerkosaan di wilayah aturan polsek ngemplak sleman yk – 04
316. Peranan unit wendifikasi poltabes yk dalam mengungkap masalah-perkara pidana – 04
317. Pelanggaran lalu lintas jalan raya dan upaya penanggulangannya [studi pada poltabes yk] – 04
318. Pelanggaran kemudian lintas jalan raya dan upaya penanggulangannya [studi pada poltabes yk] – 04
319. Tinjauan terhadap pelaksanaan penyitaan dalam proses penyelesaian perkara pidana – 04
320. Proses pemeriksaan pelaku tindak kriminal ringan yang berkaitan dengan minuman keras [studi di poltabes yk] – 04
321. Peranan dan hukuman hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit di wilayah aturan pn yk – 03
322. Bimbingan dan pengawasan klien pidana bersyarat kelas i yk
323. Penanggulangan secara yuridis sindikat perbuatan penadahan dalam hal pencurian kendaraan bermotor diy – 95
324. Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran ilegal narkoba pada kelompok remaj a di kota yk
325. Kosong
326. Pengawasan dan observasi kepada narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di rutan kebumen – 04
327. Pembinaan narapidana residivis di rumah tahanan negara kebumen – 04
328. Upaya penanggulangan pemalsuan merek dagang denga fasilitas hukum pidana– 01
329. Upaya bantuan terhadap hak-hak wanita dalam terjadinya tindak kekerasan pada perempuan – 02
330. Jenis aspek dan tindakan kepolisian kepada pelanggaran uu no. 19 th 2002 wacana hak cipta oleh pengusaha persewaan vcd, dvd di yk – 04
331. Pengawasan dan pengamatan kepada narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lp yk – 05
332. Penerapan pidana bersyarat menurut tata cara pemindanaan indonesia – 05
333. Penegakan aturan pidana internasional menurut status roma 1998 dalam perspektif – 66
334. Kajian kriminologi terhadap tindakan melawan hukum korupsi yang dijalankan oleh anggota legislatif di kodya surakarta – 05
335. Kosong
336. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terpidana dalam perkara narkotika di pn tangerang – 06
337. Pertanggungjawaban koperasi kepada tindak kriminal lingkungan – 06
338. Pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu kandung – 06
339. Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan korupsi [studi di kantor kejaksaan negeri samarinda] – 99
340. Fungsionalis kepres no. 17 th 2002 perihal tubuh narkotika nasional kepada upaya penanggulangan kejahatan narkotika di yk
341. Pengolahan benda sitaan oleh negara selaku barang bukti dalam perkara pidana di wilayah hukum pn purwareja – 05
342. Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi di wilayah aturan pn yk – 04
343. Tinjauan yuridis kepada tindakan melawan hukum penipuan studi masalah penipuan di toko emas 5 kn prambanan daerah proses sleman – 05
344. Tindak pidana pembunuhan paska proklamasi kemerdekaan republik demokratik timor leste dan penegakan aturan pidananya – 05
345. Penegakan hukum terhadap uu no. 12/drt/1951 ihwal senjata api terhadap kelompok masyarakat sipil bersenjata di kawasan hukum polres gunung kidul – 05
346. Peranan polri dalam mengatasi tindak kriminal pencurian dengan kekerasan [studi perkara polres sleman] – 05
347. Perlindungan aturan terhadap anak badung dalam investigasi pendahuluan [studi di polres sleman] – 05
348. Tindakan kepolisian kasus kecelakaan kemudian lintas yang dikerjakan oleh anak di polres sleman – 04
349. Peranan visum et repertum selaku alat bukti dalam investigasi tindak pidana yang diikuti dengan kekerasan di wilayah aturan polresta bengkulu – 05
350. Tindakan penyidik polri dalam proses penanganan kasus aborsi di daerah aturan polres sleman – 05
351. Faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya [studi masalah di kawasan kepolisian resoret gunung kidul] – 05
352. Upaya pemerintah dalam hal penegakan hukum di bidang kepemilikan satwa liar yang dilindungi di kawasan prop. Diy – 05
353. Peran polri dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap perempuan di wilayah sleman – 06
354. Terorisme ditinjau dari aspek hukum pidana – 05
355. Tingkat kecelakaan kemudian lintas di yk dan upaya penanggulangannya – 04
356. Tinjauan yuridis kepada pelaksanaan pembinaan narapidana di lp wirogunan yk
357. Fungsi identifikasi jari dalam mengungkap tindak pidana – 05
358. Faktor kriminogen kepada tumbuhnya tindakan melawan hukum pencurian di daerah hukum polres gunung dikul – 05
359. Peranan unit pelayanan pengaduan dan penindakan disiplin dalam penegakan aturan di kepolisian kota besar yk – 05
360. Peranan kepolisisn dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dan upaya penanggulangan [studi masalah daerah polsekta umbulharjo yk] – 05
361. Pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap kekayaan tersangka dalam masalah korupsi [studi perkara di kejaksaan negeri yk] – 05
362. Upaya perlindungan yuridis kepada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga [studi perkara di forum swadaya masyarakat rifka annisa – women’s crisis center kota yk] – 06
363. Kajian undang tindakan melawan hukum pembersihan duit dalam kaitan dengan prinsip know your customer pada perusahaan asuransi jiwa – 05
364. Kosong
365. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tempat peristiwa kasus [studi tinjauan penanganan tkp oleh kepolisian kota besar yk] – 05
366. Prop tindak pidana perdagangan wanita dan anak [sebuah tinjauan menurut hukum pidana indonesia] – 06
367. Studi impelementasi uu no. 19 th 2002 wacana hak cipta dalam pemberantasan kaset vcd bajakan di yk – 04
368. Penerapan uu no. 8 th 1992 oleh penyelidik dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum atas hak cipta berupa film dan polmat vcd di yk – 04
369. Pengaruh perbedaan gender terhadap kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga [studi perkara perempuan korban kekerasan 81. Dalam rumah tangga] – 05
370. Perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan suatu tinjauan menurut uu no. 23 th 2002 ihwal pinjaman anak [studi masalah di yk] -05
371. Tinjauan yuridis kepada pelaksanaan pembangunan narapidana di lp wirogunan yk – 06
372. Wewenang kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak kriminal korupsi [studi perkara tindak pidana korupsi di diy] – 05
373. Peranan sidik jari dalam pengungkapan sebuah tindak kriminal [studi di poltabes yk] – 05
374. Kedudukan penyidik dalam membantu proses peradilan tindakan melawan hukum – 05
375. Peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap kasus pembunuhan di diy – 05
376. Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan korban meninggal dunia [studi kasus daerah hukum polres kulon progo] – 06
377. Tinjauan yuridis tentang dukungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan masalah pidana – 05
378. Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas [studi kasus daerah hukum polres kulon progo] – 05
379. Penanggulangan pelanggaran terhadap tersangka oleh penyidik [studi masalah di kawasan polres bantul] – 05
380. Tindak pidana pemalsuan merke jualan dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum yogyakarta
381. Tinjauan ihwal solusi tindakan melawan hukum kesusilaan yang dijalankan oleh anak [studi perkara di pn surakarta]
382. Pentingnya alat bukti untuk memperlihatkan kepercayaan hakim dalam menetapkan pemidanaan – 04
383. Peran polri dalam menangani tindak kriminal pencurian dengan kekerasan [studi masalah di kawasan polres yk]
384. Peran serta kepolisian kepada pemusnahan barang bukti narkoba – 04
385. Peran polri dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap perempuan di kawasan aturan sleman – 04
386. Pelaksanaan penangguhan penahanan kepada tersangka oleh penyidik [studi kasus di wil. Polres bantul] – 05
387. Pembinaan kepada narapidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian di lp wirogunan yk – 05
388. Pelaksanaan asas prasangka tak bersalah dalam proses peradilan pidana [studi perkara di pn bantul] – 04
389. Peranan kedokteran kepolisian dalam derma operasional kepolisian untuk penegakan hukum di indonesia – 03
390. Peran polri dalam penanggulangan perjudian di sleman [studi kasus di polsek depok barat] – 04
391. Tinjauan yuridis penanggulangan penahan terhadap tindak pidana di wil. Hukum poltabes yk [studi masalah di poltabes yk] – 04
392. Upaya aturan kasasi terhadap putusan bebas dalam kasus pidana di daerah hukum pn bantul [studi kasus dikejaksaaan negeri bantul
393. Peranan polisi lalu lintas dalam kenaikan disiplin berlalu lintas di wil. Hukum polres bantul
394. Abortus provocatus dalam ilmu kedokteran ditinjau dari aturan pidana – 06
395. Peranan kepolisian dalam menangani kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh cukup umur di kawasan aturan polres bantul [studi masalah di polsek banguntapan] – 06
396. Peran ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap perkara pembunuhan di diy [studi kaus di rsud dr. Sardjito] – 05
397. Peranan polri dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika di kawasan hukum polres sleman – 06
398. Proses penanganan langkah-langkah pertama tempat insiden masalah untuk penyidikan kecelakaan kemudian lintas di daerah poltabes yk – 06
399. Pelaksanaan santunan santunan hukum pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana [studi masalah di prop. Diy] – 05
400. Peran jaksa penuntut lazim dalam pemusnahan barang bukti di wilayah hukum kejaksaan tinggi diy [studi perkara terhadap masalah narkotika dan psikotropika] – 06
401. Pengaruh lingkungan sosial terhadap timbulnya pertengkaran antar pelajar dan upaya penegakkan hukumnya [studi perkara di kawasan poltabes yk] – 06
402. Kedudukan duit pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindakan melawan hukum korupsi – 04
403. Pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap kekayaan tersangka dalam perkara korupsi – 04