1. Pelaksanaan kontrakbeli sewa barang elektro pada p.t. Adira quantum multi finance divisi non otomotif solo baru sukoharjo,09
2. Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan faktor syaraiah di baitul maal wa tamwil (bmt) safina kalten, 08
3. Implementasi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 perihal prinsip mengenal nasabah i bank simpanan negara cabang surakarta, 08
4. Pelaksanaan ijin poligami berdasarkan hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang erkawinan dan kompilasi hukum islam ( studi masalah di pengadilan agama surakarta ), 08
5. Studi perihal kesepakatanperkawinan dan balasan hukumnya, 08
6. Analisis yuridis tentang privatisasi sektor ketenagalistrikan, 07
7. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya dalam rangka kenaikan kualitas lingkungan permukiman (studi masalah di desa nambangan, kecamatan selogiri, kabupaten wonogiri), 08
8. Tinjauan perihal pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) surakarta, 08
9. Pelaksanaan pengajian pegwai negeri sipil di pemerintah kota surakarta (tinjuan yuridis pelaksanaan pp no.9 tahun 2007 tentang perubahan kesemblan atas pp no.7 tahun 1977 wacana peraturan pegawai negeri sipil), 08
10. Pembatalan perkawinan di pengadilan agama karanganyar (studi perkara putusan nomor 36/pdt.g/2006/pa.kra), 09
11. Pelaksanaan fungsi kantor bea dan cukai surakarta dalam pemberantasan barang imitasi dan hasil bajakan setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2006 ihwal kepabeanan, 09
12. Pelaksanaan korelasi kerja antara pebisnis dan pekerja dalam kaitannya dengan faktor norma kerja di solopos, 08
13. Pelaksanaan peraturan kawasan kabupaten sukoharjo nomor 12 tahun 2003 ihwal pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli kawasan ( studi perkara di bpkd kabupaten sukoharjo), 08
14. Pembuktian benda imateriil berupa listrik dalam perkara tindakan melawan hukum pencurian listrik di pengadilan negeri magelang, 07
15. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang atau tidak boleh untuk diedarkan oleh kejaksaan negeri karanganyar, 08
16. Kajian ihwal pelaksanaan “surat panggilan ghoib†yang dilaksanakan oleh pengadilan agama karanganyar, 08
17. Tinjauan yuridis undang-undang nomor 9 tahun 2006 ihwal metode resi gudang selaku dasar aturan bagi perbankan dalam menyebarkan pembiayaan retail berbasis resi gudang di indonesia, 08
18. Tinjauan yuridis kepada transaksi perbankan melalui internet banking di indonesia, 08
19. Tinjauan yuridis tanggung jawab perdata manajer investasi terhadap penanam modal reksa dana berbentuk perjanjian investasi kolektif dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1995 wacana pasar modal, 08
20. Tinjauan yuridis pelaksanaan remote trading system di bursa efek jakarta berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 wacana pasar modal,
21. Tinjauan wacana dukungan hak cipta di internet berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 perihal hak cipta, 08
22. Tinjauan cara pengelolaan obat tradisional yang baik (cpotb) berdasarkan peraturan kepala tubuh pengawasan obat dan kuliner no.hk.00.05.4.1380 ihwal pedoman cpotb selaku wujud sumbangan pelanggan, 08
23. Studi perbandingan aturan harta kekayaan perkawinan dalam persetujuanperkawinan berdasarkan uu no. 1 tahun 1974 dan aturan islam, 08
24. Studi tentang pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor : 03/mdag/ per/2/2006 wacana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (studi kasus di kabupaten ngawi jawa timur), 08
25. Studi komparasi solusi kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada perusahaan lazim pegadaian kantor cabang gondang kabupaten sragen, 08
26. Studi komparasi pelaksanaan simpanan dengan metode bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional (tinjauan di pt. Bank muamalat indonesia cabang solo dan di pt. Bank tabungan negara cabang solo), 08
27. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 15 tahun 2003 wacana retribusi pasar ( studi perkara di dinas pasar sukoharjo ), 08
28. Studi komparasi antara perusahaan umum (perum) pegadaian dengan pegadaian syariah dalam pelaksanaan transaksi gadai (studi di perusahaan biasa (perum) pegadaian cabang palur dan pegadaian syariah cabang solo baru), 08
29. Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh sertifikat kelahiran menurut peraturan kawasan kota surakarta nomor 8 tahun 2003 wacana pergeseran atas peraturan kawasan kota surakarta nomor 6 tahun 2002 perihal penyelenggaraan pendaftaran masyarakatdan sertifikat catatan sipil, 08
30. Persaingan tarif pada maskapai penerbangan indonesia dikaitkan dengan persaingan perjuangan tidak sehat ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 08
31. Pertanggungjawaban pt. Asuransi jasa indonesia sebagai penanggung kaitannya kepada penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum direktur dan karyawan (director and officer liability), 07
32. Analisis kepada permohonan abolisi perkawinan yang dilaksanakan istri pertama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ihwal perkawinan, 08
33. Penyelesaian sengketa merek menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 wacana merek (studi kasus sengketa antara honda karisma dan tossa krisma), 08
34. Tanggung jawab perdata dokter dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien di rumah sakit lazim islam kustati, 08
35. Perbandingan pembagian warisan untuk janda berdasarkan kitab undang-undang aturan perdata dan hukum waris islam, 09
36. Perlindungan aturan terhadap nasabah dalam asuransi syariah (studi di pt asuransi takaful kantor cabang perwakilan surakarta), 09
37. Tinjauan yuridis larangan kepemilikan saham silang (share cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 perihal larangan praktek monopoli dan kompetisi perjuangan tidak sehat, 08
38. Pelaksanaan kontrakoperasi bedah caesar antara pasien dengan pihak rumah sakit di rumah sakit biasa islam kustati, 08
39. Tinjauan wacana pelaksanaan kontrakpinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam (ksp) ibnu khaldun kabupaten pati jawa tengah, 09
40. Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di anak-anak (studi kasus di pengadilan agama surakarta) 08
41. Eksistensi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif bagi bank dalam menanggulangi risiko kredit macet (studi di perusda bpr bank pasar klaten), 08
42. Tinjauan yuridis tanggung jawab perdata manajer investasi kepada penanam modal reksa dana berupa perjanjian investasi kolektif dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1995 perihal pasar modal, 08
43. Problematika pencatatan kelahiran bagi warga negara keturunan tionghoa dan arab di surakarta *studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil surakarta), 07
44. Analisis kekuatan pembuktian keputusan desa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata (studi masalah di pengadilan negeri sragen), 08
45. Dasar kukum operasional dan manajemen koperasi berbasis syariah (studi kospin syariah karanganyar), 09
46. Efektivitas peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan negeri surakarta,07
47. Eksistensi minimarket waralaba dalam kompetisi perjuangan di pasar ritel berdasar undang undang nomor 5 tahun 1999 wacana larangan praktik monopoli dan kompetisi usaha tidak sehat di surakarta, 07
48. Implementasi janji pembiayaan musyarakah wal ijarah al-muntahia bit-tamlik dalam produk kongsi pemilikan rumah syariah (kprs) pada bank muamalat indonesia cabang solo 08
49. Kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal berurusan (studi kasus pada pt. Sarana surakarta ventura), 08
50. Kewenangan pengadilan agama dalam menuntaskan kasus gugat cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah agama (studi perkara di pengadilan agama klaten), 08
51. Kontrak perdagangan lewat internet(electronic commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, 08
52. Pelaksanaan lelang biasa (tender) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di dinas pekerjaan biasa kabupaten batang, 08
53. Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan oleh kantor pemadam kebakaran kota surakarta berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 wacana pencegahan bahaya kebakaran, 08
54. Pelaksanaan perwalian anak oleh panti asuhan widya kasih boyolali menurut aturan yang berlaku di indonesia 08
55. Implementasi kesepakatankredit dengan jaminan penanggungan di pt. Bni (persero) tbk cabang surakarta, 08
56. Penyelesaian klaim asuransi tki pada pt. Asuransi jasa indonesia (studi perkara di pt. Asuransi jasa indonesia cabang yogyakarta), 08
57. Kajian yuridis tentang kewenangan pengadilan agama dalam menuntaskan sengketa perbankan syariah setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 perihal perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 perihal peradilan agama
58. Tinjauan yuridis perjanjian pemasangan iklan niaga di radio ptpn fm solo, 07
59. Kajian anak luar kawin berdasarkan aturan waris islam dan kitab undang-undang aturan perdata dalam pembagian harta warisan, 09
60. Tanggung jawab hukum pt. Asuransi jasa indonesia dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di bahari ( studi masalah di pt. Asuransi jasa indonesia cabang surakarta ), 08
61. Tinjauan kekuatan pembuktian digital signature dalam sengketa perdata ditinjau dari uu no 11 tahun 2008 wacana gosip dan transaksi elektro, 09
62. Pelaksanaan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2008 ihwal pemungutan ongkos kasus ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan negeri boyolali, 09
63. Tinjauan yuridis kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase (studi putusan perkara pt. Environmental network indonesia dan kalangan tani tambak fssp maserrocinnae melawan pt. Putra putri fortunaâ windu dan ppf international corporation), 09
64. Pelaksanaan perjanjian langkah-langkah kedokteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bab kamar bersalin rsud dr. Moewardi surakarta, 09
65. Kajian yuridis perolehan hak pemakaian kawasan perjuangan melaluiperjanjian kredit dengan jaminan akta hak pemakaian tempat perjuangan antara pedagang dengan bank di pasar perusahaan tempat pasar jaya, 09
66. Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan ijab kabul menurut peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987 ihwal wali hakim (studi kepada penetapan pengadilan agama sukoharjo nomor : 03/pdt.p/2009/pa.skh.), 09
67. Hambatan dan penyelesaian pendayagunaan dana zakat oleh tubuh amil zakat dalam bentuk beasiswa (studi kasus di tubuh amil zakat klaten), 08
68. Pelaksanaan ijin poligami berdasarkan hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974 ihwal perkawinan dan kompilasi aturan islam ( studi kasus di pengadilan agama surakarta ), 08
69. Penerapan peraturan menteri kesehatan no.585/men.kes/per/ix/1989 ihwal persetujuan tindakan medik (informed consent) pada pelayanan medis di rumah sakit islam surakarta, 08
70. Tinjauan yuridis undang-undang nomor 9 tahun 2006 perihal tata cara resi gudang sebagai dasar aturan bagi perbankan dalam menyebarkan pembiayaan retail berbasis resi gudang di indonesia, 08
71. Pelaksanaan pengawasan makanan yang beredar pada pelanggan oleh dinas kesehatan kota surakarta (studi pelaksanaan uu no. 8 tahun 1999 wacana sumbangan pelanggan), 08
72. Penyelesaian klaim asuransi tki pada pt. Asuransi jasa indonesia (studi perkara di pt. Asuransi jasa indonesia cabang yogyakarta), 08
73. Tinjauan wacana dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum dalam masalah korupsi blbi pengalihan piutang (cessie) antara bank bali dan bdni, 08
74. Tanggung jawab aturan pedagang mediator sepeda motor terhadap pihak pembeli dan penjual ( studi pada adonan pedagang mediator sepeda motor penumping surakarta ) 08
75. Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi e-commerce, 08
76. Perlindungan pelanggan kepada produk masakan dan minuman kadaluwarsa di assalaam hipermarket solo menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 ihwal dukungan pelanggan, 08
77. Pelaksanaan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kota surakarta dalam pencatatan perkawinan beda agama, 08
78. Perubahan kewenangan pengadilan agama dalam penetapan andal waris menurut undang-undang nomor 3 tahun 2006 perihal pergeseran atas undangundang nomor 7 tahun 1989 ihwal peradilan agama ( studi perihal penetapan mahir waris kepada putusan nomor: 22/pdt.p/2007/pa.ska dan nomor: 11/ppphp/2004/pa.ska), 08
79. Analisis kredit sindikasi ditinjau dari aturan kontrak ( studi masalah di pt. Bni (persero) tbk ) 08
80. Aspek aturan kekerabatan antara dokter dengan rumah sakit dalam kesepakatanterapeutik di rumah sakit dr. Moewardi surakarta, 08
81. Realisasi tanggung jawab perdata pengangkut udara terhadap penumpang penerbangan domestik pada pt. Garuda indonesia (persero) 08
82. Studi ihwal usulanhakim dalam memjatuhkan penetapan permintaan perkawinan beda agama, 09
83. Tanggung jawab hukum pedagang mediator sepeda motor terhadap pihak pembeli dan pedagang ( studi pada adonan pedagang mediator sepeda motor penumping surakarta ), 08
84. Studi perbandingan aturan harta kekayaan perkawinan dalam kontrakperkawinan berdasarkan uu no. 1 tahun 1974 dan aturan islam, 08
85. Kajian tentang pelaksanaan “surat panggilan ghoib†yang dijalankan oleh pengadilan agama karanganyar, 08
86. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan pajak reklame (studi kasus di tubuh pelayanan terpadu kabupaten sragen), 08
87. Tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menjadikan kerugian pihak lain (studi perkara masalah nomor : 178/pdt/g/2007/pn.jkt.ut), 09
88. Implementasi janji murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah di bank tabungan negara kantor cabang syariah surakarta, 09
89. Pengaturan penegakan hukum terhadap pornografi di internet (cyberporn) sebagai kejahatan mayantara, 09
90. Penggunaan layanan phone banking bagi nasabah ditinjau dari perspektif aturan perjanjian, 06
91. Implikasi sistem pengisian keanggotaan dpr menurut undangundang nomor 10 tahun 2008 ihwal pemilihan biasa anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap kualitas demokrasi di indonesia, 09
92. Kebijakan pertolongan kredit perjuangan rakyat (kur) tanpa jaminan di pt bank rakyat indonesia unit ngemplak surakarta, 09
93. Tinjauan perihal permohonan praperadilan yang berhubungan dengan penghentian penyidikan di pengadilan negeri sukoharjo
94. Studi tentang perlawanan pembatalan lelang berdasarkan undang-undang hak tanggungan pada pengadilan negeri surakarta
95. Kajian wacana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah
96. Peranan dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kota surakarta dalam pembinaan perjuangan waralaba sebagai bentuk contoh kemitraan perjuangan kecil di kota surakarta, 07
97. Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman karya cipta lagu atau musik di hotel agas surakarta,06
98. Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian koordinasi antara pt. Media televisi indonesia (metro tv) dengan fremantle media dalam proses buatan dan siaran acara “touch the carâ€(double challenge)
99. Proses verifikasi gsp (generalized system of preference) surat informasi asal form a pada dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kota surakarta
100. Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek aturan kesehatan dan aturan kesehatan dan hukum islam (studi masalah bedah plastik “ny.p” oleh “dr. W” di rumah sakit umum bandung),06
101. Studi tentang prosedur penerbitan sertifikat catatan sipil dinas kependudukan dan catatan sipil kota surakarta,07
102. Studi komparasi ihwal ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam kitab undang-undang aturan perdata dan instruksi presiden no1 tahun 1991 perihal kompilasi aturan islam,06
103. Kajian yuridis efektivitas peraturan perundangundangan perihal perlindungan pengupahan bagi pekerja perempuan kawin
104. Analisis terhadap pelaksanaan prinsip keseimbangan terhadap asuransi kerugian pada asuransi takaful di kota medan.p, 07
105. Analisis kepada santunan hukum pelanggan listrik, 09
106. Aspek aturan pendirian perseroan terbatas berdasarkan uu no.40 tahun 2007, 08
107. Aspek aturan kesepakatankredit usaha kecil bank dengan jaminan fidusia, 08
108. Aspek hukum kontrakpemborongan pemeliharaan tumbuhan kelapa sawit antara ud rap maruli dengan ptpn iv unit kebun gunung bayu, 08
109. Aspek hukum pemberian pelanggan dalam transaksi melalui multilevel marketing, 07
110. Aspek hukum tunjangan pelanggan terhadap pengguna kartu atm (studi perkara di bank bni 1946 cab pekanbaru), 01
111. Aspek hukum secondary mortage facility (smf) dalam rangka sekuritas kredit pemilikan rumah perbankan, 08
112. Asuransi kecelakaan diri kepada pelancong di daerah objek wisata, 07
113. Corporate social responsibility (csr) yang dilaksanakan bank sumut terhadap penduduk sekitarnya, 08
114. Doktrin piercing the corporate veil dikaitkan dengan pertanggungjawaban dewan komisaris dalam uu no 40 tahun 2007, 09
115. Eksistensi dari keberadaan uu desain industri no.31 tahun 2000 selaku perlindungan di sektor jual beli, 09
116. Fungsi lembaga jaminan hak tanggungan selaku jaminan dalam meningkatkan perekonomian penduduk , 08
117. Fungsi lembaga penyanderaan dalam metode penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, 07
118. Ganti rugi pengiriman wesel pos pada pt pos indonesia (persero), 07
119. Hubungan hukum antara penjamin dengan pihak pemberi kredit terhadap ukm di kota medan, 08
120. Hukum waris adab (studi masalah di kab nias), 08
121. Implementasi kewenangan mk dalam menguji uu terhadap uud 1945, 08
122. Keabsahan dalam transaksi bisnis internasional dengan digital signature melalui electronic commerce, 08
123. Keberadaan skb 5 menteri daripada uu ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dan uu ham no 39 tahun 1999, 08
124. Kewajiban dan tanggung jawab penanam modal menurut uu no 25 tahun 2007 wacana penanaman modal, 08
125. Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, 07
126. Mekanisme sumbangan kredit bagi perjuangan individual dalam prakteknya di bpr bank pasar kotamadya medan, 07
127. Pasar modal sebagai fasilitas pendanaan bagi perusahaan dan alternatif sarana investigasi bagi penduduk (investor)
128. Pelaksanaan kesepakatanpembiayaan konsumen di pt suzuki finance indonesia cab lhokseumawe, 08
129. Pelaksanaan pinjaman hukum bagi pemakai jasa biro perjalanan pada pt winaya travel setelah berlakunya uu no 8 tahun 1999 perihal dukungan konsumen, 08
130. Pelaksanaan sunset policy pajak tahun 2008, 09
131. Pembayaran klaim asuransi pns kepada para mahir waris korban petaka tsunami di nad, 07
132. Penegakan aturan hak kekayaan intelektual dalam bidang merek berdasarkan konsepsi uu merek, 08
133. Penerapan prinsip good corporate governance pada bumn di ptpn iv medan, 08
134. Pengaturan dan pengawasan bank di indonesia dalam kaitannya dengan the basel core prinsiples for effective banking supervision, 08
135. Penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang dikaitkan dengan gadai, 08
136. Penyaluran dana ukm melalui bantuan kredit pada pt bank mampu berdiri diatas kaki sendiri cabang solok sumbar, 08
137. Peranan dan tanggung jawab penjamin (personal guarantee) di dalam permintaan perkara pailit, 07
138. Peranan dan tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengangkutan barang di bahari, 08
139. Peranan penanaman modal dalam pembangunan daerah kab simeulue, 08
140. Perbandingan pengalihan hak cipta terhadap hebat waris secara pewarisan berdasarkan kuhperdata dan berdasarkan uu hak cipta, 07
141. Perjanjian kerja sama antara pt telkom dengan penyelenggara warung telkom dalam perspektif kuhperdata dan permenkominfo no 8 tahun 2006, 08
142. Perjanjian kredit tanpa agunan dalam praktek standard chartered bank di medan, 04
143. Perjanjian tukar-menukar (barter) tanah hak milik, 08
144. Perlindungan aturan terhadap pelanggan listrik pada pt pln daerah sumut cab medan, 08
145. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari uu no 8 tahun 1999 perihal bantuan pelanggan, 08
146. Perlindungan aturan kepada pemegang merek jualan terkenal aneh dari pelanggaran merek di indonesia, 08
147. Perlindungan hukum kepada tenaga kerja perkebunan, 08
148. Perlindungan aturan terhadap varietas flora, 08
149. Pertanggungjawaban pengawas kepada pengelolaan suatu yayasan menurut uu no 16 tahun 2001, 08
150. Resiko aturan yang terjadi di dalam persetujuankredit bank dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, 08
151. Suatu kajian perihal sifat-sifat dan karakteristik kontrakfranchise, 03
152. Tanggung gugat pt pln (persero) kepada kerugian pelanggan yang ditimbulkan akhir pemadaman anutan listrik, 08
153. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan uu no.40 tahun 2007 perihal perseroan terbatas, 08
154. Tanggung jawab para pihak dalam hal terhadi kegagalan bangunan di dalam kontrak konstruksi, 08
155. Tanggung jawab perusahaan dalam penyampaian prospektus di pasar modal, 08
156. Tinjauan hukum atas perjanjian kredit serba guna mikro berdikari, 08
157. Tinjauan aturan perjanjian kepada tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam perdagangan software secara elektro, 07
158. Tinjauan hukum terhadap kesepakatanperdagangan gas bumi antara pt perusahaan gas negara (persero) tbk kawasan iii sumbagut dengan pelanggan, 07
159. Tinjauan hukum terhadap perjanjian pemilikan rumah antara conocophilips indonesia inc ltd dan karyawannya, 07
160. Tinjauan mengenai pertolongan kepada pelanggan kredit kepemilikan rumah dalam kaitannya dengan penerapan uu no 8 th 1999 ihwal bantuan konsumen, 08
161. Tinjauan kepada manfaat asuransi jiwa selaku jaminan terhadap pelunasan hutang kpr pada bank (pt bank century, tbk), 08
162. Tinjauan yuridis business judgement rule pada dewan komisaris menurut uu no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, 09
163. Tinjauan yuridis hukuman benda selaku objek persetujuanfidusia berdasarkan uu.42 tahun 1999, 08
164. Tinjauan yuridis eksistensi hakim ad hoc di pengadilan niaga, 07
165. Tinjauan yuridis perihal pelaksanaan ekspor impor yang menggunakan letter of credit, 08
166. Tinjauan yuridis tentang peranan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal di indonesia, 07
167. Tinjauan yuridis perihal mekanisme kepabean dalam acara ekspor impor barang di pelabuhan menurut uu no 17 tahun 2006 perihal kepabean, 08
168. Tinjauan yuridis perjanjian franchise berdasarkan uu wacana hak atas kekayaan intelektual, 08
169. Tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam persetujuankredit, 08
170. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kliring sebagai pengatur arus pembayaran duit giral pada pt bri cab kisaran, 07
171. Tinjauan yuridis kepada pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil dalam industri perminyakan, 08
172. Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak (adoptie) wni oelh wna, 08
173. Tinjauan yuridis kepada penggunaan instrumen gugatan class action dalam proses ganti rugi perkara-kasus korupsi di indonesia, 07
174. Tinjauan yuridis kepada perkawinan tanpa akta nikah menurut uu no.1 tahun 1974 dan kaitannya dengan hukum islam, 08
175. Tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan pemasang iklan berhubungan dengan perbuatan melawan aturan yang merugikan konsumen, 08
176. Upaya bank dalam menghalangi dan menuntaskan terjadinya kredit macet, 07
177. Upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank sebagai wujud santunan aturan kepada nasabah penyimpan, 08
178. Upaya bank menjaga keamanan rahasia bank dalam rangka sumbangan terhadap nasabah, 07
179. Perkawinan antar agama ditinjau dari aturan islam
180. Perlindungan hak kekayaan intelektual kepada traditional knowledge guna pembangunan ekonomi indonesia, 07
181. Perlindungan hukum terhadap bank atas penerbitan latter of credit (l/c) fiktif
182. Kajian yuridis kepada ketentuan dan metode pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba dalam rangka pertolongan bantuan hukum kepada usaha kecil (sebuah tinjauan kritis terhadap sinkronisasi produk perundangan antara undang-undang nomor 9 tahun 1995 perihal perjuangan kecil, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba dan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor 250/mpp/kep/7/1997 perihal ketentuan dan tata cara pelaksanaan registrasi usaha waralaba)
183. Implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tentang pembayaran royalti kepada lagu dan musik oleh pengguna komersial di hotel surakarta
184. Penyelesaian sengketa bisnis non litigasi di koperasi simpan pinjam jasa cabang surakartaâ€
185. Implementasi peraturan kawasan kabupaten ngawi nomor 29 tahun 2002 perihal retribusi tempat rekreasi dan olah raga
186. Tanggung jawab aturan pedagang mediator sepeda motor kepada pihak pembeli dan penjual ( studi pada adonan pedagang perantara sepeda motor penumping surakarta ), 08
187. Implementasi agreement on trade related investment measures (persetujuan ihwal kebijakan investasi yang berhubungan dengan perdagangan) oleh pemerintah indonesia
188. Implementasi undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2004 ihwal wakaf tunai di kota surakarta
189. Tinjauan wacana implementasi keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1241/menkes/sk/xi/2004 ihwal penugasan pt askes (persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (studi di pt askes (persero) kantor cabang surakarta)
190. Kedudukan dan tanggung jawab franchisee dalam kontrakwaralaba di outlet kebab turki baba rafi cabang surakarta
191. Efektifitas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2003 wacana pergeseran atas peraturan daerah kota surakarta nomor 4 tahun 2001 ihwal retribusi pelayanan persampahan / kebersihan terhadap kenaikan pendapatan asli tempat kota surakarta
192. Implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2002 perihal hak cipta perihal pembayaran royalti kepada lagu dan musik oleh pengguna komersial di hotel surakarta
193. Pengembangan metode pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah di kabupaten sragen
194. Pengaruh pembentukan otoritas jasa keuangan kepada kewenangan bank indonesia di bidang pengawasan perbankan,08
195. Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 wacana hak cipta,09
196. Gugatan ganti rugi atas korban penggusuran oleh pemerintah atas dasar tindakan melawan hukum (pmh),09
197. Hubungan aturan para pihak dan masalah dalam polis asuransi jiwa berinvestasi “kado”, 08
198. Tinjauan yuridis kepada putusan komisi pengawasan kompetisi perjuangan nomor 19/kppu-l/2007 kepada pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 berhubungan dengan persokongkolan untuk menerima berita acara usaha pesaingnya yang dijalankan oleh emi south east asia, 09
199. Analisis yutidis pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 perihal pemberian konsumen : studi kontrakkredit pt.bank x,08
200. Implementasi daftar negatif investasi kepada perusahaan publik: studi pada pt. Indosat tbk – qtel, 09
201. Pembatalan perjanjian selaku perbuatan melawan hukum, 08
202. Perlindungan aturan terhadap nasabah bank dalam transaksi derivatif,09
203. Analsis bantuan kredit perjuangan rakyat pada pt. Bank y,09
204. Perlindungan aturan terhadap hak pelanggan obat-obatan atas gosip obat yang beredar luas di pasaran ditinjau dari hukum pertolongan pelanggan: studi masalah tiga merek obat penghilang tanda-tanda flu, 08
205. Analisis yuridis pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara (bumn) di indonesia studi kasus pt. Krakatau steel (persero),09
206. Analisis kepada wewenang dan tanggungjawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umu (initial public offiring/ipo) (studi perkara proses penawaran umum perdana pada pt. Wahanaartha harsaka tbk.),09
207. Perbedaan proses pengajuan keberatan terhadap putusan bpsk sebelum dan sesudah perma no.1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terahadap putusan bpsk, 09
208. Penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh jaksa agung, 08
209. Dugaan terjadinya penyalahgunaan oligopoli pada penyelenggaraan kedelai impor, 08
210. Perwalian anak di belum dewasa dalam perspektif hukum islam studi perkara putusan pengadilan agama nomor 258/pdt.g/2008/pa.jt dan nomor 02/pdt.p/2007/pa.jt,09
211. Dugaan persaingan perjuangan tidak sehat dalam jasa pelayanan taksi di batam, 09
212. Perizinan penanaman modal: studi di prvinsi dki jakarta, 09
213. Penyalahgunaan short selling dalam transaksi perdagangan imbas, analisis perkara : the blackstone group dan ads corp. Melawan paul berliner, 09
214. Akuisisi pt.indofood berhasil sejahtera kepada pt.indomarco adi prima selaku distributor masakan olahan ditinjau dari hukum persaingan usaha, 09
215. Penetapan pkpu yang mengakibatkan permintaan kasai oleh kreditor lain atas pt. Argo pantes tbk., 08
216. Perlindungan hukum bagi pelanggan pemanfaat jasa pengobatan tradisional (studi perkara : kelalaian pelaku perjuangan pembesaran alat vital pria di menteng), 09
217. Analisis prinsip mengenal nasabah (know your customer) oleh perusahaan efek di indonesia dalam studi perkara transaksi saham pt. Sugi sumapersada tbk dan pt arona binasejati tbk,09
218. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank kepada sumbangan kredit dengan agunan berupan tanah (studi perkara bank x), 09
219. Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) dalam menghalangi dan memberantas tindakan melawan hukum pencucian duit,09
220. Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di indonesia, 09
221. Analisis yuridis perihal tanggung jawab hukum kepada persetujuanwaralaba menurut pp no. 42 tahun 2007 perihal waralaba (studi pada pt.x dan pt.cahaya hatindo), 09
222. Penarikan royalti hak cipta lagu oleh yayasan karya cipta indonesia (ykci) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 wacana hak cipta, 09
223. Analisis faktor legalitas transaksi imbas short-selling pada kurun krisis keuangan (studi perkara: penghentian sementara jual beli bursa imbas indonesia tanggal 8-10 oktober 2008 disebabkan penurunan harga secara tajam terkait indikasi short-selling),09
224. Peredaran produk permen impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 perihal tunjangan konsumen (studi masalah: peredaran produk permen white rabbit),09
225. Tugas bank indonesia untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam acara kredit usaha rakyat (kur),09
226. Merger bank cimb niaga dengan bank lippo selaku efek penerapan single presence policy di indonesia, 08
227. Dugaan kompetisi usaha tidak sehat yang dilaksanakan oleh perusahaan – perusahaan farmasi di indonesia dalam penetapan harga obat genetik,08
228. Penerapan uitvoerbaar bij voorrad dalam putusan hakin pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus: putusan perkara perdata register nomor:89/pdt.g/2005/pn.tng.), 09
229. Pelaksanaan kebijakan layanan syariah (office channerling) pada btn unit perjuangan syariah (uus), 09
230. Pencatatan saham lewat belakang (backdoor listing) dengan cara melakukan akuisisi (studi perkara: akuisisi) pt fatrapolindonusa industri tbk. Oleh titan international corp.sdn.bhd), 08
231. Hukum yang hidup (living law) dalam penduduk lembaga penyiaran televisi swasta dalam kaitan dengan penggunaan frekuensi televisi, 09
232. Perlindungan hukum kepada pelanggan listrik atas pemadaman listrik oleh pt. Pln (persero) ditinjau daru perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang santunan konsumen, 08
233. Aspek aturan pinjaman pelanggan kepada pengguna jasa internet pt. First media, tbk, 08
234. Metode reasuransi quota share treaty ditinjau dari aturan perjanjian, 09
235. Penanaman modal ajaib di bidang telekomunikasi: studi ihwal investasi qatar telecom (qtel) di indonesia, 09
236. Tinjauan yuridis tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang,08
237. Eksepsi kepada gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (studi kasus: gugatan citizen lawsuit gerakan rakyat penyelmat blok cepu), 09
238. Analisis kemungkinan penyalahgunaan kondisi (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antara pt telekomunikasi seluler dan pt. Natrindo telepon seluler, 08
239. Tinjauan yuridis kepada klausula baku selaku satu persetujuandilihat dari sisi kitab undang-undang aturan perdata dan uupk (studi perkara: pembataan klausula baku pada tiket maskapai lion air oleh pengadilan negeri jakarta pusat), 09
240. Status personal spv dalam masalah penerbitan surat utang piutang pt indah kiat pulp & paper tbk. (putusan pengadilan bengkalis nomor 05/0dt.g/2003/pn.bks),08
241. Keterbukaan berita pelaksanaan penawaran biasa oleh kandidat emiten di tengah duduk perkara penghentian kegiatan usaha anak perusahaan : studi masalah penawaran lazim p.t. Bayan resources, tbk., 09
242. Good corporate governance dalam penjualan tanker vlcc pertamina, 09
243. Kajian kepada posisi wanita dalam perkawinan campuran berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 dan undang-undang nomor 62 tahun 1958, 08
244. Aspek aturan kesepakatanpenambahan akomodasi kredit (refinancing) sebagai addendum perjanjuan kredit modal kerja, 09
245. Penitipan kolektif pada pt. Kustodian sentral efek indonesia dalam kaitannya dengan tata cara jual beli efek tanpa warkat (scripless trading), 08
246. Tanggung jawab perdata bidan dalam dukungan persalinan di rumah sakit (studi kasus mesdiwanda sitepu melawan bidan herawati, rumah sakit pasar rebo, dan pemerintah republik indonesia cq menteri kesehatan republik indonesia), 09
247. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother) ditinjau dari aturan kekeluargaan islam,09
248. Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan kasus pidana di pengadilan negeri (studi masalah putusan no. 1411/pid.b/2006/jkt.pst), 09
249. Analisa yuridis terhadap pemboncengan kepopuleran merek abnormal populer untuk barang yang tidak sejenis (masalah merek intel corporation musuh intel jeans), 09
250. Unifikasi kebiasaan (custom) internasional mengenai documentary credit di dalam uniform customs and practice for documentery credit 600 tahun 2007, 09
251. Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham (debt equity swap) studi masalah pkpu pt argo pantes tbk. Dan pt sekar bahari tbk,09
252. Kewajiban divestasi pada penanaman abnormal dibidang pertambangan biasa (studi masalah perjanjian kontrak karya antara pt. Newmont nusa tenggara dengan pemerintah indonesia), 08
253. Tinjauan terhadap harta bersama (syirkah) suami isteri dalam hal permohonan sita marital (maritale beslaag) menurut aturan islam (studi kasus masalah no. 549/pdt.g/2007/ipa. Jp), 09
254. Wanprestasi dalam perjajian pemborongan pekerjaan bangunan/jasa (studi masalah kontrakpemeliharaan jalan dan jembatan di merauke),09
255. Syarat-syarat derma kuasa ditinjau dari sisi aturan acara perdata indonesia (studi perkara no. 316/pdt.g/pn.jkt. Pst antara pt. Manggala dwi lestari dengan pt. Asuransi prima perkasa internasional), 09
256. Pemeringkatan efek terhadap reksadana pemasukan tetap, 08
257. Akuisisi bank setempat oleh tubuh hukum abnormal dalam perspektif aturan perbankan (studi perkara: akusisi bank ekonomi oleh hsbc), 08
258. Perlindungan hukum terhadap investor di tempat kegiatan penyimpanan minyak bumi berdasarkan undang-undang penanaman modal,09
259. Perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagaan listrik : studi kasus penerapan tarif dasar listrik (tdl) oleh pt. Pln (persero), 09
260. Penerapan prinsip good corporate governance (gcg) terkait dengan penerbitan prospektur pt. Adaro energy tbk, 09
261. Aspek hukum perikatan dalam kontrakpinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam (studi masalah: kospon jasa), 09
262. Kesalahan penerapan hukum kepada perkara jagung di kediri (studi terhadap penerapan uu nomor 29 tahun 2000 perihal derma varietas tanaman dan uu nomor 12 tahun 1992 perihal metode budidaya tumbuhan dalam putusan pn kediri nomor 515/pid.b/2005/pn.kdi), 09
263. Tinjauan aturan perdata internasional atas putusan masalah kepailitan badan hukum asing oleh pengadilan niaga indonesia (studi masalah: putusan mari no 033k/n/2006 jo. Putusan pengadilan niaga no.16/pailit/2006/pn.niaga.jkt pst dan putusan pengadilan niaga no. 03/pailit pn.niaga.jkt.pst.),08
264. Analisis kontrakkerja jangka waktu tertentu terhadap karyawan pada pt gapura angkasa menurut undang-undang no 13 tahun 2003 wacana ketenagakerjaan, 09
265. Tinjauan yuridis perihal pengaturan lembaga pengangkatan anak (adopsi) dan hak mewaris anak angkat, 08
266. Manipulasi laporan keuangan oleh emiten yang bergerak sebagai perusahaan efek (analisis masalah pt. United capital indonesia, tbk), 09
267. Tinjauan kompetisi usaha pemasaran bahan bakar minyak (bbm) pada industri hilir (studi masalah penunjukkan eksklusif dan lelang penyediaan bbm bersubsidi), 08
268. Dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh penyedia jasa telepon seluler dalam penetapan tarif sms (short message service) ditinjau dari aturan persaian usaha,08
269. Tinjauan yuridis perihal pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam kontrakberlangganan layanan sirkit sewa (studi perkara kesepakatanleased line acces service),09
270. Analisis kewenangan komisi pengawas persaingan perjuangan (kppu) dalam menjatuhkan sanksi administratif berbentukdenda terhadap pelaku perjuangan yang terbukti melakukan persekongkolan tender, 09
271. Tinjauan yutidis joint venture agreement menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 ihwal penanaman modal, 09
272. Analisis yuridis perihal kebijakan system payment point online bank oleh pt.pln (persero) ditinjau dari aturan santunan pelanggan, 09
273. Unit perjuangan strategis – strategic business unit (“sbu”) selaku alrternatif sumber pendanaan di perguruan tinggi tinggi bhmn, 09
274. Tinjauan yuridis perihal implikasi uupt no. 40/2007 terhadap corporate social responsibility (csr) perseroan terbatas dalam acara perjuangan pertambangan, 09
275. Participating interest dalam aktivitas perjuangan hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi kawasan (keikutsertaan bumd dalam participating interst blok cepu), 09
276. Hak latih anak yang diberikan terhadap ayah (studi perkara putusan nomor 345/pdt.g/2007/pa.bks, nomor 878/pdt.g/2005/pajs dan nomor 904 dan nomor 904/pdt.g/2007/pajs),09
277. Informed consent dokter spesialis nefrologi dengan pasien gagal ginjal (studi perkara instalasi hemodialisis r.s. Pantai indah kapuk), 09
278. Tinjauan hukum ihwal pengambilalihan perusahaan terbuka: studi masalah pengambilalihan saham pt. Bank internasional indonesia tbk. Oleh malayan banking berhad (maybank), 08
279. Aspek aturan derma konsumen pada pengguna jasa angkutankereta api di wilayah jabodetabek ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 perihal tunjangan konsumen, 09
280. Analisa aturan dan tanggung jawab dalam kesepakatanpengangkutan barang melalui laut (studi perkara persetujuanbongkar muat), 09
281. Kartu kredit selaku bagian dari kredit tanpa agunan (ditinjau dari aspek hukum perjanjia), 09
282. Analisis perbandingan pembuatan kesepakatanperkawinan di indonesia dan new zealand, 09
283. Aspek aturan pertanggungjawaban komisaris pt sarijaya permana sekuritas atas dugaan penggelapan rekening efek nasabah,09
284. Pembayaran klaim asuransi kepada suatu obyek barang yang diikat oleh equipment lease agreement (studi kasus: putusan mahkamah agung nomor 2831 k/pdt/1996), 09
285. Kewenangan catatan sipil mencatatkan perkawinan beda agama yang mendapat penetapan pengadilan negeri menurut pasal 35 aksara a undang-undang nomor 23 tahun 2006 perihal manajemen kependudukan, 09
286. Kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengeketa perbankan syariah yang memakai akta pinjaman hak tanggungan, 09
287. Aspek hukum kesepakatanpada pelaksanaan kegiatan sewa guna perjuangan dan pembiaya konsumen (persetujuanpembiayaan konsemen pt.hd finance), 09
288. Analisis persetujuanleasing kendaraan bermotor p.t.astra sedaya finance, 09
289. Permohonan wali adhol menurut aturan islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi perkara penetapan pengadilan agama kota tegal nomor 08/pdt.p/2008/pa.tg, nomor 10/pdt.p/2007/pa.tg dan nomor 11/pdt.p/2007/pa.tg), 09
290. Pengawasan bank indonesia kepada bank penerbit kartu kredit (studi masalah: implementasi pada pt. Bank internasional indonesia, tbk), 09
291. Perlindungan hukum kepada hak konsumen atas isu pada label pupuk ditinjau dari hukum pertolongan konsumen atas gosip pada label pupuk ditinjau dari hukum pinjaman konsumen, 09
292. Analisis yuridis pertanggungjawaban apoteker di klinik ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, 09
293. Asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata, 09
294. Pembuktian dalam acara investigasi lazimdi peradilan tata usaha negara (tinjauan atas putusan pengadilan tata perjuangan negara jakarta no. 104/g/2008/ptun.jkt), 09
295. Benturan kepentingan dalam isyarat etik advokat indonesia dan undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2003 ihwal advokat evaluasi putusan sidang pelanggaran kode etik advokat todung mulya lubis, 09
296. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi aturan islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 wacana perkawinan, 09
297. Pengaturan perkawinan dan penceraian bagi anggota polri selaku pegawai negeri pada polri ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan, 09
298. Hak latih anak dibawah umur balasan percerian menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 ihwal perkawinan dan australia family law act 1975 (suatu perbandingan), 09
299. Larangan pemegang saham akal-akalan dalam perundang-usul indonesia, 09
300. Analisis aturan akuisisi pergantian terbuka dan perusahaan tertutup (studi kasus pt.bumi resources tbk terhadap pt. Darma henwa tbk, pt. Fajar bumi sakti dan pt pendopo energi batubara), 09
301. Analisis persetujuanoperasi bersama (joint operating agreement) dalam acara perjuangan hulu minyak dan gas bumi (studi perkara kontrakoperasi bersama antara x dan y), 09
302. Dampak kenaikan harga materi bakar minyak (bbm) bagi investasi perjuangan di bidang perikanan (tinjauan terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor : per.05/men/2008), 09
303. Analisis klausula cessie selaku jaminan dalam perjanjian penyerahan hasil jalan tol, 09
304. Pengecualian rentang waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan (skmht) terkait pertolongan akomodasi kredit pemilik rumah sederhana pada bank simpanan negara, 09
305. Analisisâ perjanjian agen antara pt.x dengan pt.y ditinjau dari faktor aturan perjanjian indonesia, 09
306. Benturan aturan dalam solusi piutang bank bumn (analsis penyelesaian piutang bank mandiri), 09
307. Saat lahirnya perikatan pada jual beli lewat media elektro (e-commerce) berdasarkan aturan perdata barat dan hukum islam (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09
308. Implementasi ketentuan persaingan curang berdasarkan konvensi paris dalam undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek, 09
309. Distribusi pasokan film pada penyelenggaraan perjuangan perbioskopan di indonesia ditinjau dari undang-undang no.5 tahun 1999 tenang larangan praktik monopoli dan persaingan perjuangan tidak sehat dan undang-undang no.19 tahun 2002 perihal hak cipta, 09
310. Analisis yuridis kepada abolisi registrasi merek akibat merek tidak diprergunakan dalam kegiatan perdagangan, 09
311. Kontrak versus undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas: analisis pengecualian hak memesan saham terlebih dulu dalam hukuman gadai saham, 09
312. Pelaporan perkawinan beda kewarganegaraan pada catatan sipil dki jakarta serta keabsahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan di mancanegara (analisis tanda bukti laporan perkawinan gabungan internasional nomor 132/khs/ai/2009/2009), 09
313. Aspek hukum kontrakdalam surat penawaran pertolongan kredit dan perjanjian kredit modal kerja di pt. Bank x (persero), tbk, 09
314. Analisis perjanjian sewa menyewa safe menyewa safe deposit box pt bank internasional indonesia tbk. Ditinjau dan undang-undnag nomor 8 tahun 1999 tentang dukungan konsumen, 09
315. Prosedur perceraian dan risikonya yang dijalankan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah tempat khusus ibukota jakarta (berdasarkan peraturan perundang-usul yang berlaku), 09
316. Penerapan kesepakatanbaku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (dirham card) oleh bank danamon syariah ditinjau dari sudut hukum bantuan, 09
317. Analisis kepada jual-beli cakram keras (media penyimpanan data) bekas berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 ihwal hak cipta, 09
318. Pengajuan alat bukti sebelum tahap replik dan duplik selaku dasar pendapathakin dalam membuat putusan sela (studi perkara perkara perdata nomor 30/pdt.g/2007/pn.jkt.ut), 09
319. Pembuktian sengketa paten sistem bisnis di pengadilan niaga : studi masalah abolisi paten sistem dan sistem untuk pembayaran penjualan tiket melalui akomodasi on-line perbankan oleh pt garuda indonesia (persero), 09
320. Aspek aturan bantuan pelanggan terhadap peredaran daur ulang masakan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 perihal pinjaman pelanggan, 09
321. Pembatalan pengalihan hak atas merek (studi tentang putusan no.82/b/201/pt tun jkt, 09
322. Perlindungan konsumen kepada peredaran obat tradisional berbahan kimia obat ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 perihal pemberian pelanggan, 09
323. Analisis pelanggaran paten produk dalam kasus rubik’s cube, 09
324. Pelaksanaan hak asus anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di indonesia (studi perkara penetapan no. 946/pdt.p/1998/pn.sby) ,09
325. Perlindungan hukum kepada pelanggan perumahan (studi kasus: pengaduan para pembeli perumahan bii residence ke tubuh penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) propinsi dki jakarta), 09
326. Analisis yuridis terhadap penjualan suatu produk barang/jasa yang diletakkan dengan barang / jasa lainnya ditinjau dari praktek niaga negatif dan undang-undang tunjangan konsumen, 09
327. Tinjauan yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian pengantaran barang oleh pt.gambaran van titipan kilat (pt.cv tiki) menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 ihwal bantuan pelanggan, 09
328. Perbandingan yuridis pengaturan dan prosedur pengangkatan anak di indonesia dan di belanda, 09
329. Kewenangan lembaga penjamin tabungan dalam likuidasi bank yang berupa aturan perusahaan tempat, 09
330. Perbandingan bentuk pebisnis pertambangan batubara menurut undang-undang nomor 11 tahun 1967 perihal ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dengan undang-usul nomor 4 tahun 2009 wacana pertambangan mineral dan batubara, 09
331. Pembinaan koperasi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 perihal perkoperasian dalam rangka pemberdayaan perempuan lewat acara perkassa, 09
332. Analisis yuridis kepada praduga persaingan usaha yang tidak sehat dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di kabupaten pembangkang, pr0pinsi bali, 09
333. Penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin tabungan sebagai upaya evakuasi bank gagal (studi kasus: pt. Bank century, tbk),09
334. Tanggung jawab aturan akuntan publik atas opini kepada pembukuan keuangan (studi perkara: pt kimia farma tahun 2001), 09
335. Tinjauan yuridis : perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di indonesia antara uu no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan & uu no. 4 tahun 2009 wacana pertambangan mineral dan batubara, 09
336. Analisa hukum pembandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan usaha koperasi dengan pembagian keuntungan dalam perseroan terbatas, 09
337. Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian pelanggan ke dalam bentuk pinjaman oleh pelaku perjuangan berdasarkan uu no.8 tahun 1999 ihwal pemberian konsumen dan uu no.9 tahun 1961 ihwal pengumpulan uang atau barang, 09
338. Perlindungan penanam modal dalam agresi pembelian kembali saham melalui pasar modal, 09
339. Pelanggaran aturan perlindungan konsumen kepada penggunaan produk plastik berbahaya selaku bungkus makan dan minum, 08
340. Analisis forum kekuasaan orang renta pasca perceraian berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan rancangan pertolongan anak berdasarkan undang-undang no.23 tahun 2002, 08
341. Akibat hukum wanprestasi reksadana dikaitkan dengan santunan aturan terhadap penanam modal, 09
342. Analisis aturan perihal penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit, 10
343. Analisis aturan kepada persetujuan pengadaan barang dan jasa oleh dinas kelautan dan perikanan sumatera utara, 10
344. Analisis kausalitas antara investasi dan kemajuan ekonomi di kota medan, 10
345. Analisis perihal sertifikat penitipan efek indonesia, 10
346. Analisis terhadap pembelian kembali (buy black) saham bumn melalui pasar modal, 09
347. Analisis yuridis kepada upaya solusi piutang negara macet dalam praktik, 10
348. Aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal menurut undang-undang, 10
349. Aspek hukum dalam perjanjian leasing ditinjau dari peraturan menteri, 10
350. Aspek yuridis terhadap kekerabatan pt. Pln (persero) wil. Sumut dengan cv. Yapindo, 10
351. Bentuk-bentuk csr sebagai tanggung jawab perseroan terbatas terhadap penduduk
352. Buyback (pembelian kembali saham ) sebagai bantuan modal dan kekayaan perseroan terbatas, 10
353. Corporate social responsibility yang dikerjakan pt. Pertamina ep field pangkalan susu kepada masyarakat sekitar, 10
354. Hak pemeliharaan dan keharusan memberi nafkah terhadap anak di bawah umur akhir perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama di kota binjai, 10
355. Kendala-hambatan yang dihadapi badan solusi sengketa konsumen dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 8 tahun 1999 ihwal pertolongan pelanggan, 10
356. Lembaga trusts di indonesia, 10
357. Pelaksanaan analisis kepada tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang dalam kaitannya, 10
358. Pelaksanaan asuransi sosial pada pt jasa raharja (persero) cabang medan terhadap korban kecelakaan penumpang dalam kemudian lintas pengangkutan darat, 09
359. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan dalam proses peradilan berdasarkan rbg, 10
360. Pelaksanaan perdagangan alat-alat berat dan mekanisme pembayaran pada pt united tractors, 10
361. Penerapan administrasi risiko sehubungan dengan pengelolaan risiko kredit, 10
362. Pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah di indonesia, 10
363. Peran bank indonesia (bi) dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah, 10
364. Peranan forum pembiayaan ekspor indonesia terhadap usaha kecil dan menengah menurut uu no 2 tahun 2009, 10
365. Peranan wakil pialang berjangka dalam melaksanakan transaksi kesepakatan berjangka, 10
366. Perbuatan melawan aturan kepada pembayaran pajak bumi dan bangunan, 10
367. Perlindungan aturan hak cipta terhadap iklan di tv, 10
368. Perlindungan aturan kepada investor atau pihak ketiga dalam pembukuan keuangan menyesatkan di pasar modal, 10
369. Perlindungan aturan kepada investor pasar modal kalau emiten gagal bayar (default) di dalam jual beli obligasi secara elektro, 10
370. Perlindungan hukum terhadap nasabahâ investor dalam transaksi forex margin trading pada perusahaan pialang berjangka, 10
371. Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam kontrakjual beli, 10
372. Tanggung jawab dan wewenang penjamin dalam kepailitan perseroan terbatas (pt), 10
373. Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good corporate governance, 10
374. Tanggung jawab pengawasan bank indonesia kepada perbankan syariah, 10
375. Tanggung jawab perusahaaan angkutan barang kepada barang kiriman, 10
376. Tinjauan aturan penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan pbi no.77pbi2995 jo. No. 1010pbi2008 dikaitkan dengan uu pinjaman konsumen, 10
377. Tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban anak dan orang bau tanah ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan hukum islam, 10
378. Tinjauan yuridis pendirian yayasan oleh orang aneh berdasarkan peraturan pemerintah no 63 tahun 2008, 10
379. Tinjauan yuridis restrukturisasi perusahaan sebagai upaya untuk menghalangi terjadinya kepailitan, 10
380. Tinjauan yuridis perihal reksadana syariah selaku alternatif investasi bagi investor, 10
381. Tinjauan yuridis terhadap pemegang unit penyertaan kesepakatan investasi kolektif imbas beragun aset, 10
382. Tinjauan yuridis terhadap pertumbuhan lembaga penjamin simpanan (lps) sebagai perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dan kaitannya dengan bank syariah, 10
383. Tinjauan yuridis waralaba (franchise) sebagai kesepakataninnominat menurut kitab undang-undang aturan perdata indonesia, 10
384. Transaksi jual beli melalui media elektronik ditinjau dari uu no 11 tahun 2008, 10
385. Perumusan locus dan tempus delicti surat dakwaan oleh penuntut umum dalam masalah kejahatan penyalahgunaan kartu kredit / credit card fraud (studi masalah di kejaksaan negeri surakarta), 08
386. Pelaksanaan pembukaan rekening nasabah bank oleh penyidik guna kepentingan penyidikan kasus korupsi (studi masalah di kejaksaan negeri sukoharjo), 09
387. Peranan kurator dalam penanganan kasus kepailitan menurut undang-undang no. 37 tahun 2004 wacana kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 09
388. Analisis hukum kepada money laundering dalam kaitannya dengan penerapan diam-diam bank pada perbankan indonesia, 08
389. Pelaksanaan lelang proyek pembangunan bendung sapon dengan dana japan bank for international cooperation official development assistance (jbic oda) loans ( studi masalah di departemen pekerjaan biasa direktorat jenderal sumber daya air satuan kerja non vertikal tertentu (snvt) irigasi andalan propinsi kawasan istimewa jogjakarta ), 08
390. Penyelenggaraan seni pentasteater selaku ekspresi hak seni dan budaya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan undang undang dasar 1945, 08
391. Pelaksanaan kesepakatankerja waktu tertentu di pt. Indatex karanganyar, 08
392. Tinjauan yuridis mengenai larangan mengikuti seleksi cpns bagi guru dalam persetujuankerja waktu tertentu di ppmi assalaam sukoharjo, 09
393. Pelaksanaan mediasi dalam solusi phk di dinas tenaga kerja kota surakarta, 08
394. Implementasi peraturan kawasan nomor 9 tahun 2006 ihwal tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten wonogiri 08
395. Pengawasan pemenuhan upah minimum kota (umk) pada perusahaan swasta oleh dinas tenaga kerja kota surakarta, 08
396. Peran mediator dalam menuntaskan perselisihan pemutusan korelasi kerja di kabupaten sukoharjo,08
397. Peranan mediator dalam menyelesaikan pertengkaran relasi industrial antara pekerja dengan pengusaha pada dinas tenaga kerja dan mobilitas masyarakatkabupaten sukoharjo, 08
398. Perlindungan aturan bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara pt pln (persero) dengan pt radite kasih julung kembang di kota surakarta, 07
399. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing di surakarta (studi di dinas tenaga kerja surakarta),08
400. Perlindungan aturan bagi pekerja dalam kesepakatanpemborongan pekerjaan secara outsourcing antara pt pln (persero) dengan pt. Musdipa inti makmur di kabupaten wonogiri, 09
401. Analisis yuridis putusan perkara pelanggaran ketentuan upah minimum kota di pengadilan negeri surakarta (putusan pengadilan negeri surakarta no.361/pid.b/2007/pn.ska) 09
402. Perlindungan hukum kepada buruh perempuan di cv trias adhicitra sukoharjo 09
403. Eksistensi derma aturan jaminan sosial bagi pekerja wanita, 07
404. Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam menawarkan advokasi aturan terhadap pekerja anak, 08
405. Perlindungan dan jaminan aturan penyerahan sebagian pekerjaan pada pihak lain (outsourcing) dalam uu, 08
406. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ajaib di sumut, 07
407. Sistem pengupahan pada pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh harian lepas ditinjau dari permenakertrans no. 17 tahun 2005 ihwal komponen pelaksanaan tahapan pencapaian keperluan hidup pantas (studi pengupahan pada pt. Arwana mas indonesia), 07
408. Peranan kantor perwakilan indonesia di mancanegara dalam melindungi tenaga kerja wanita, 08
409. Analisis yuridis pernjanjian kerja di golongan pekerja migran indonesia wanita difasilitasi oleh pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (pptkis), 09
410. Pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat sebagai derma bagi buruh/pekerja (studi perkara di beberapa perusahaan), 09
411. Eksistensi serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrakkerja bersama guna mendukung produksi dan produktivitas kerja
412. Perlindungan aturan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari, 10
413. Telaah peraturan kawasan ihwal pencegahan maksiat dalam negara kesatuan republik indonesia yang ber-bhineka tunggal ika (studi masalah di provinsi gorontalo), 08
414. Pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian pegawai negeri sipil pusat menjadi pegawai negeri sipil tempat (studi perkara di pemerintah kabupaten boyolali) 08
415. Pelaksanaan kebijakan perijinan pembangunan base transceiver station (bts)/ radio base station (rbs) di kota surakarta, 08
416. Pelaksanaan pengawasan lazim oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sukoharjo, 08
417. Peranan pemerintah kota surakarta dalam pengelolaan terminal penumpang ditinjau dari peraturan kawasan kota surakarta nomor 2 tahun 2002 perihal terminal penumpang, 08
418. Pelaksanaan pertolongan sumbangan hukum secara hanya-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu (studi perkara di pengadilan negri sukoharjo) , 08
419. Efektivitas keberadaan paguyuban kader lingkungan hidup (pklh) dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten karanganyar, 07
420. Pelaksanaan fungsi pengawasan tubuh permusyawaratan desa (bpd) terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten klaten, 08
421. Penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian mudharib di bank danamon syariah kantor cabang solo berdasarkan anutan dewan syariah nasional no. 07/dsn/mui/iv/2000 (studi perkara di bank danamon syariah kantor cabang solo), 08
422. Pelaksanaan peraturan tempat kota surakarta nomor 6 tahun 2002 wacana penyelenggaraan pendaftaran masyarakatdan sertifikat catatan sipil di kota surakarta, 08
423. Rencana tata kota dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan city walk di surakarta, 08
424. Analisis pendapathakim pengadilan negeri boyolali dalam menjatuhkan putusan bebas dan upaya aturan jaksa penuntut biasa ( sebuah telaah terhadap putusan no.155/pid.b/2006/pn.bi ), 09
425. Analisis penerapan yurisprudensi sebagai dasar aturan dalam memutus perkara diluar dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (studi masalah di pengadilan negeri boyolali), 08
426. Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama kaitannya dengan pasal 22 aksara a undang-undang nomor 32 tahun 2004 wacana pemerintahan kawasan (studi di kota surakarta), 07
427. Penggunaan bentuk surat dakwaan variasi oleh jaksa penuntut umum (studi masalah di kejaksaan negeri surakarta), 08
428. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran uu keimigrasian oleh ppns keimigrasian (studi perkara di direktorat jenderal imigrasi departemen hukum dan ham ri), 07
429. Tinjauan yuridis pelaksanaan penerapan produksi higienis dan pengendalian pencemaran air pada industri kecil menengah batik di kampoeng batik laweyan surakarta, 08
430. Tinjauan yuridis wacana undangan rehabilitasi dan ganti kerugian dalam relevansinya dengan peninjauan kembali kepada putusan pengadilan yang berkekuatan aturan tetap (inkracht van gewijsde)
431. Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang mekanisme mediasi di pengadilan (studi perkara di pengadilan negeri boyolali), 09
432. Implikasi asas legalitas dalam hukum administrasi negara kepada kelanjutan pembangunan sentra gosip majapahit (pim) di mojokerto, 09
433. Implementasi keputusan walikota surakarta nomor 9 tahun 2006 perihal jaringan dokumentasi dan gosip aturan di surakarta, 09
434. Analisis dasar pengajuan kasasi penuntut lazim dan usulanmahkamah agung dalam memutus perkara money politics dalam pemilihan kepala daerah (studi putusan ma no. 15 k/ pid.sus/2007), 09
435. Penerapan ketentuan pasal 64 kuhp ihwal tindakan berlanjut oleh hakim pengadilan negeri surakarta, 08
436. Pelaksanaan pinjaman hukum kepada martabat hakim pengadilan negeri surakarta dalam hal terjadi contempt of court dalam proses peradilan, 08
437. Pelayanan publik dan kontribusinya terhadap kenaikan pemasukan asli tempat ( pad ) kabupaten sragen ( tinjauan yuridis penerapan one stop service di tubuh pelayanan terpadu ( bpt ) sragen ), 08
438. Implikasi peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir nomor 9 tahun 2006 sehabis ratifikasi traktat non-proliferasi senjata-senjata nuklir (npt), 08
439. Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian resor boyolali (studi implementasi pasal 115 kuhap), 08
440. Pelaksanaan fungsi pengawasan tubuh permusyawaratan desa (bpd) terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten klaten, 08
441. Peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa ( studi di desa danupayan kecamatan bulu kabupaten temanggung ), 08
442. Analisis putusan bebas hakim pengadilan negeri surakarta dalam masalah pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1992 ihwal benda cagar budaya ( studi putusan hakim nomer : 368 / pid. B / 2008 / pn ska ), 09
443. Implemetasi pasal 144 kuhap tentang pergeseran surat dakwaan pasca pelimpahan berkas perkara ke pengadilan ( studi masalah di kejaksaan negeri sukoharjo ), 09
444. Tinjauan yuridis pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menilik dan memutus permohonan kasasi kejaksaan agung ri terhadap putusan bebas kasus pelanggaran ham di abepura papua dengan terdakwa brigjen pol.drs. Johny wainal usman
445. Implementasi kebijakan bupati sukoharjo dalam penegakan peraturan kawasan tingkat ii sukoharjo nomor 6 tahun 1993 perihal kebersihan, ketertiban dan keindahan terhadap penataan dan training pedagang kaki lima di kabupaten sukoharjo, 07
446. Proses penyelenggaraan ibadah haji ditinjau dari sudut hukum administrasi negara, 08
447. Peranan dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan sampah di kabupaten karanganyar
448. Analisis kepada wewenang dan tanggung jawab penjamin emisi imbas dalam proses penawaran biasa (initial public offering/ipo) (studi masalah proses penawaran lazim perdana pada pt. Wahanaartha harsaka tbk. ), 09
449. Penundaan pelaksaan keputusan tender dalam sengketa tata perjuangan negara pada ptun jakarta (studi masalah: putusan no. 167/g/2007/ptun.jkt), 09
450. Upaya aturan status buruh selaku kreditor separatis pada pailit pt. Sindoll pratama di mahkamah konstitusi, 09
451. Kuasa aturan pada pengadilan pajak, 09
452. Hak siar ditinjau dari aturan hak cipta dan persaingan usaha: analisa putusan kppu no.3/kppu-l/2008 perihal kepemilikan hak siar pribadi barcly’s premier leangue oleh astro group, 09
453. Fungsi dan peranan pegawai negeri sipil (pns) dalam tata cara pengelolaan keuangan menurut peraturan pemerintah no.11 tahun 2002, 10
454. Pemberdayaan pemerintahan desa dalam upaya merealisasikan otomomi kawasan, 10
455. Tata cara masuknya pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu sengketa tata usaha negara, 09
456. Tinjauan aturan terhadap mekanisme pelaksanaan pengawasan pegawai negeri sipil, 10
457. Tugas pokok bappeda dalam metode pemerintahan daerah, 10
458. Hubungan aturan antara pemain sepak bola dengan psim yogykarta, 05
459. Keabsahan kesepakatan elektronik dalam transaksi e-commerce, 05
460. Kebijakan penerapan pajak penghasilan perorangan dan badan usaha tetap (b.u.t) dalam sistem usaha jualan multi level marketing di yogyakarta, 04
461. Perjanjian kredit pemilikan rumah (kpr) pada bank btn cabang yogyakarta, 05
462. Efektivitas dalam melakukan kontrol terhadap pengendalian dampak lingkungan utamanya pada perusahaan kuningan di juwana, kabupaten pati
463. Hubungan tata kerja antara dprd dengan pemerintah tempat berdasarkan uu no. 32 tahun 2004 ihwal pemerintahan tempat, 06
464. Implementasi pasal 22 undang-undang anti monopoli kepada persekongkolan dalam tender (studi kepada putusan kppu perihal perkara penjualan tanker pt. Pertamina), 05
465. Tinjauan yuridis terhadap kekuatan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran atas adanya somasi wanprestasi (studi kasus putusan pengadilan negeri cilacap no.24/pdt.g/1999/pn.clp), 05
466. Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 di kabupaten blora
467. Pelaksanaan fungsi legislasi dprd berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 (studi perkara di kabupaten klaten), 04
468. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota yogyakarta dengan pt. Perwita karya wacana pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang tipe a di giwangan kota yogyakarta, 04
469. Pelaksanaan transaksi gadai tanah menurut aturan etika di kecamatan berbah kabupaten sleman, 06
470. Peranan menteri dalam negeri dalam peniadaan peraturan kawasan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 wacana pemerintahan kawasan
471. Perlindungan aturan bagi pemegang hak cipta karya musik di jogjakarta, 05
472. Peranan partai politik dalam proses demokrasi di indonesia, 04
473. Kajian yuridis kepada undang-undang nomor 32 tahun 2004 ihwal pemerintahan kawasan dalam pengaturan otonomi desa, 05
474. Pelaksanaan kontrakpenyelenggaraan wartel antara pt. Telkom dengan pengelola wartel di kodya yogyakarta, 01
475. Tinjauan yuridis mengenai kebijakan pentarifan tunggal pajak penghasilan tubuh dalam sistem keuangan negara,05
476. Perlindungan aturan terhadap pembeli lewat e-commerce, 05
477. Konsekwensi logis yuridis berlakunya undang undang perihal pers kepada kebebasan pers
478. Peranan menteri dalam negeri dalam metode pemerintahan republik indonesia (tinjauan yuridis pasal 17 undang-undang dasar 1945), 05
479. Pelaksanaan hak dan keharusan kandidat pegawai negeri sipil ( tinjauan berdasarkan uu nomor 8 tahun 1974), 94
480. Pengangkatan anak warga negara indonesia oleh orang ajaib (studi di pengadilan negeri malang), 99
481. Pernikahan antara muslim dan non muslim (kajian komparasi antara aturan perkawinan indonesia dengan imam madzhab), 04
482. Tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di hotel ambarukmo yogyakarta
483. Pelaksanaan pewarisan di golongan warga keturunan tionghoa berdasarkan aturan budbahasa di kecamatan godomanan yogyakarta, 05
484. Peranana pejabat pembuat sertifikat tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah (studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kebupaten kutai kalimantan timur), 98
485. Pelaksanaan tunjangan kredit dengan jaminan hak tanggungan pada perusahaan tempat bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan tengaran kabupaten semarang, 08
486. Penentuan pencipta atas lagu “23 juli†dan solusi sengketanya (studi kasus sengketa antara pihak thomas “gigi†dan dj. Riri melawan pt. Rapi films), 06
487. Perjanjian koordinasi pembiayaan pekerjaan site akuisisi (sitac) pt excelcomindo pratama tbk antara pt boer properti indonesia dengan pt laras surya mandiri
488. Penentuan pencipta atas lagu “23 juli†dan solusi sengketanya (studi masalah sengketa antara pihak thomas “gigi†dan dj. Riri melawan pt. Rapi films)
489. Pemakaian merek dan relevansinya dengan persaingan yang melawan hukum
490. Pelaksanaan tanggung jawab pt garuda utamanya pengangkutan
491. S aspek-aspek yang mendorong dipergunakan bentuk perjuangan komplotan komanditer
492. Transaksi imbas dalam tata cara perdagangan tanpa warkat di bursa imbas jakarta
493. Suatu tinjauan perihal pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa
494. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum semenjak berlakunya keppres nomor 55 tahun 1993 di kabupaten daerah tingkat ii sleman
495. Peranan lurah desa dalam sistem pemerintah desa berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2004 ttg pemerintah desa/2006
496. Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan pemberian hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
497. Peranan lurah dalam sistem pemerintahan desa di desa srikayangan kec. Sentolo kab. Kulonprogo/2003
498. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero) dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta api di bandung – 05
499. Pernikahan antara muslim dengan non muslim ( kajian komparasi antara hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab)
500. Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer berdasarkan undang-undang hak cipta
501. Tinjauan terhadap pelaksanaan uu nomor 3 tahun 1992 wacana jaminan sosial tenaga kerja (pelaksanaan acara jaminan pemeliharaan kesehatan) di pt kereta api indonesia (persero ) tempat operasi vi yogyakarta
502. Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan sumbangan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
503. Pelaksanaan kontrakpenyiaran iklan di pt radio geronimo yogyakarta
504. Pertangungjawaban perdata manajer investasi kepada penanam modal yang dirugikan dalam reksa dana
505. Perkawinan beda agama perseptif hkum islam dan hukum indonesia (studi perkara di desa purwobinangun , pakem sleman)
506. Pelaksanaan perjanjian koordinasi antara pt. Telkom dengan pengurus warung telekomunikasi dalam melayani jasa telekomunikasi di kotamadya surakarta
507. Tinjauan sumbangan hukum kepada anak jalanan di kota yogyakarta
508. Penerapan tarif pajak kendaraan bermotor sesudah berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 di kab bantul, 04
509. Bank air susu ibu dan implikasinya dalam aturan perkawinan islam (studi pemikiran yusuf al-qaradawi), 04
510. Pelaksanaan perkawinan poligami di kawasan kabupaten bantul setelah berlakunya undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, 04
511. Cek mundur dan permasalahannya dalam praktek di tempat istimewa yogyakarta, 95
512. Pelaksanaan kesepakatanpinjam meminjam pada lembaga keuangan mikro karya mandiri, kuningan jawa barat, 08
513. Pelaksanaan hak dan kewajiban kandidat pegawai negeri sipil (tinjauan berdasarkan uu nomor 8 tahun 1974), 94
514. Hak dan kewajiban tunggu tubang kepada hukum waris etika semendo (darat) sumatera selatan di tinjau dari sisi hukum islam, 91
515. Upaya pemberian terhadap obyek wisata situs dan cagar budaya candi boko menurut undang-undang nomor 5 tahun 1992 ihwal benda cagar budaya, 07
516. Pelakasanaan ketentuan pasal 61 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 wacana jangka waktu registrasi peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di kabupaten sleman, 07
517. Pelaksanaan perlindungan aturan terhadap penerima lisensi merek di indonesia, 01
518. Perlindungan aturan terhadap pelanggan pada produk air minum isi ulang di tempat umbulharjo yogyakarta, 09
519. Suatu tinjauan wacana pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa (study masalah tanah kas desa sumberharjo kecamatan prambanan kabupaten sleman propinsi daerah istimewa yogyakarta), 05
520. Transaksi efek dalam tata cara perdagangan tanpa warkat di bursa efek jakarta , 04
521. Penegakan aturan peraturan kawasan nomor 18 tahun 2002 ihwal pengelolaan kebersihan di kota jogjakarta , 04
522. Aspek aturan dalam pembangunan ekonomi negara (studi atas anutan ibnu khaldun) , 04
523. Tinjauan aturan islam kepada pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi bumi putera temanggung tahun 1990-2000 , 03
524. Pengangkatan anak wni oleh orang gila – 99
525. Tanggung jawab penerbit kepada penerbitan bilyet giro yang tidak ada dananya – 99
526. Deposito selaku jaminan pertolongan kredit pada bank – 99
527. Problematika perwakapan tanah hak milik dan cara penyelesaian (studi di kua kec. Gondang legi kab. Malang) – 97
528. Tanggung jawab perusahaan pengalengan udang terhadap konsumen yang dirugikan [studi masalah perusahaan pengalengan udang di situbondo] – 99
529. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem persetujuan bagi hasil minyak dan gas bumi antara pn pertamina balikpapan dengan union oil company (uno gal) studi di pn pertamina balikpapan – 99
530. Penerapan pejabat pembuat akte tanah berdasarkan peraturan pemerintah no. 24 th 1997 dalam kaitannya dengan registrasi tanah [studi di kantor notaris dan ppat tenggarong kaltim] – 98
531. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut hukum akhlak bali dan hukum islam – 97
532. Peran koperasi pegawai negeri dalam memajukan kesejahteraan anggota di kodya yk – 97
533. Peranan dan tanggung jawab pt. Aserindo sebagai penjamin sureti bond kawasan jateng diy – 02
534. Pertanggung balasan perdata manajer investasi kepada investor yang dirugikan dalam reksa dana – 03
535. Kedudukan hukum petok d dalam pembuktian hak milik atas tanah sehabis berlakunya undang-undang no. 5 th 1960 – 01
536. Gugatan pembatalan piutang dan lelang negara (pelelangan negara wilayah bandung ii jabar) – 02
537. Tinjauan yuridis wacana argumentasi perceraian alasannya istri menjadi tki di pengadilan agama bantul – 04
538. Upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat fisik di kota yk – 04
539. Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem operating lease selaku salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan (studi kasus di cv. Prima computer yk) – 01
540. Prospek solusi hukum yang dijalankan tentang perkara pembajakan program komputer di perusahaan rambi sorft berdasarkan uu no. 16 th 2002 – 04
541. Pelaksanaan kontraksewa menyewa kotak pos pada pt. Pos indonesia di daerah tingkat ii kodya yk – 99
542. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian utang blb melalui skim penyelesaian utang blbi melalui skim penyelesaian keharusan pemegang saham – 04
543. Pelaksanaan kesepakatankredit kepemilikan rumah bank simpanan negara tingkat ii cirebon – 97
544. Tanggung jawab pt. Pos indonesia (persero) terhadap pengiriman belanja lewat pos (mail order) di kantor besar pt. Pos indonesia (persero) cabang yk – 97
545. Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good corporate governance di pasar modal – 04
546. Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adab di wilayah kodya yk – 01
547. Pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak dalam panti asuhan di kodya yk – 95
548. Implementasi relasi keluarga antara pemerintah pusat dan kawasan di era otonomi di prop. Riau th 2003-2004 – 04
549. Tinjauan yuridis perihal berakhir nya perseroan terbatas dalam praktek – 92
550. Peran serta asean dalam penyelesaian sengketa antara indonesia dan malaysia – 99
551. Tinjauan yuridisi kepada persoalan pertanahan berkaitan dengan penataan ruang – 95
552. Transaksi efek dalam sistim perdagangan tanpa warkat di bej – 04
553. Tanggung jawab emiten dan wali amanat kepada obligasi tidak dibayar – 04
554. Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian keharusan pemegang saham – 04
555. Pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian menurut aturan budpekerti sehabis berlakunya uu no. 2 th 1960 di kec. Sewon kab. Bantul – 05
556. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan lewat kantor pelayanan piutang dan lelang negara (kp 21, n) yk – 05
557. Pelaksanaan uu no. 3 th 1982â wacana wajib daftar perusahaan dan pengaruhnya terhadap kemajuan perusahaan di tempat kab. Kebumen – 95
558. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero) dengan pt. Jasa raharja (persero) wacana asuransi kecelakaan penumpang kereta api di bandung – 05
559. Implikasi asas kebebasan berkontrak kepada kesepakatanfranchise di indonesia – 04
560. Sistem pembayaran hutang bagi hasil dan tunjangan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharobah pt. Indosat yk – 05
561. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekscuktorial dan segala eksesnya di pn padang – 02
562. Pelaksanaan perjanjian koordinasi antara pt. Telkom dengan pengelola warung telekomunikasi di kodya surakarta – 97
563. Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi fakultas aturan universitas ahmad dahlan untuk melengkapi tolok ukur dalam mendapatkan gelar sarjana ilmu aturan – 05
564. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan uu no. 1 th 1994 di kodya yk – 97
565. Sanksi akhlak carok berhubungan dengan pasal 340, 338 dan 391 dati ii sumenep madura – 03
566. Pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan jaminan hak milik rumah pada bank danamon cabang pagar alam sumsel – 03
567. Perlindungan hukum kepada pembelian lewat e-commerce – 05
568. Perilaku menggadaikan masyarakat jongrangan
569. Pelaksanaan kesepakatankredit umum pedesaan (kupedes) dengan jaminan surat kuasa membebankan hak tanggungan (skhmt) pada pt. Bank rakyat indonesia cab. Katamso yk- 04
570. Pengaruh pembangunan ketenagakerjaan terhadap kenaikan pad kab. Sleman – 03
571. Tinjauan yuridis pembebanan hak tanggung sebagai jaminan kredit di bri unit pocowinatan yk – 05
572. Pelaksanaan turun waris menurut aturan budpekerti di kel. Rejowinangun kec. Kotagede kota yk – 04
573. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa kereta api di pt. Herona express yk – 04
574. Pelaksanaan garansi bagi konsumen sepeda motor merpati motor – 04
575. Pelaksanaan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada pt. Jasa raharja persero cabang jl. Magelang yk – 04
576. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank bpd diy cabang senopati – 05
577. Perlindungan aturan terhadap nasabah yang melaksanakan transaksi eelktronik banking lewat automated teller machine (atm) [studi kasus di bank berdikari cabang dili timor leste] – 04
578. Peranan tubuh perwakafan desa dalam upaya peningkatan peranan pemerintah di desa pada pelayanan penduduk di desa sendang arum kec. Minggir kab. Sleman – 04
579. Pelaksanaan kesepakatanantara papmi (perhimpunan mode indonesia) dengan peragawan dan peragawati ihwal peragaan busana di kta yk – 05
580. Tinjauan yuridis penangan bank bermasalah oleh bank indonesia lewat proses merger – 02
581. Studi perbandingan kepada kedudukan pengurus sebuah pt berdasarkan uu no. 1 th. 1998 dengan ketentuan dalam kuhd – 99
582. Perlindungan aturan kepada pemegang hak cipta program komputer menurut uu hak cipta – 01
583. Perlindungan hukum terhadap merek jualan dan rancangan grafis pada kaos dadung di pt. Mandrian dari langkah-langkah pemalsuan uang dan peniruan – 99
584. Praktek kesepakatanbuild operate and transfer (bot) yang menggunakan kontroksi kesepakatansewa menyewa tanah hak milik di kotamadya dati ii yk – 00
585. Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt. Radio seronimo yk – 01
586. Perjanjian mengulangsewakan pada pihak ketiga dalam kesepakatansewa menyewa mobil di kota yk – 02
587. Pelaksanaan penyelenggaraaan gubukan di kel. Demangan kec. Gondokusuman kota yk – 04
588. Prinsip keterbukaan dalam kerangka good corporate governance di pasar modal – 05
589. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengantaran paket pos pada pt. Pos indonesia (persero) cabang yk – 05
590. Perlindungan aturan bagi konsumen dalam memakan air minum isi ulang ditinjau dari keputusan menteri republik indonesia no. 907/menkes/sk/vii/2002 wacana syarat-syarat dan pengawasan kualitas air di kec. Kotagede yk – 05
591. Tanggung jawab pihak hotel dalam kontrakpenitipan barang di hotel ambarukmo yk – 00
592. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kesepakatankredit pada bank bri cabang semarang – 02
593. Asuransi sosial tenaga kerja dan perkembangannya dalam praktek di diy
594. Peranan pt. Kliring deposit imbas indonesia selaku lembaga penyelenggara jasa kliring solusi transaksi efek dan penyimpanan di bej – 95
595. Fungsi dan kedudukan penjamin emisi dalam proses go publik – 95
596. Dispensi pencatatan kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil tempat kota yk – 04
597. Tinjauan yuridis wacana keberadaan pt. (persero) danareksa dengan adanya lembaga reksadana berdasarkan kepprre no. 53 th 1990 – 95
598. Tinjauan ihwal pelaksanaan sk/menkau no. 316 kmk 016/1994 dalam rangka memajukan perjuangan bagi pebisnis kecil dan koperasi di jateng – 96
599. Pemakaian merek dan keterkaitannya dengan persaingan yang melawan aturan – 93
600. Tinjauan yuridis tentang no. 21 th 1961 terhadap pemegang hak atas merek di jakarta – 96
601. Fungsi dan peranan pt. (persero) danareksa dalam pemasyarakatan saham pt. Go publik melalui pasar modal – 96
602. Studi implementeasi uu no. 19 th 2002 wacana hak cipta dalam pemberantasan kaset vcd bajakan di surakarta – 04
603. Pelaksanaan sumbangan ganti kerugian dalam pengadaaan pembangunan jalan tembus sarangan tawangmangu di kab. Magetan berdasarkan keppres no. 55 th. 1993 – 04
604. Pelaksanaan persetujuansewa menyewa gudang barang lempuyangan milik pt. Kai daop vi yk – 00
605. Pelaksanaan asuransi sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perusahaan di kab. Hulelang – 92
606. Perjanjian sewa menyewa bis pada perusahaan otobis efisiensi di kawasan kab. Kebumen – 05
607. Pengaruh pengiriman pasukan multinasional ke timor-timor terhadap kedaulatan negara indonesia – 00
608. Pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan bagi rsud wonosari di kab. Dati ii gunung kidul – 98
609. Pelaksanaan peran dan kewenangan dinas perhutanan dan konservasi tanah dalam tunjangan aturan mutu hutan lindung di tempat tingkat ii sleman – 99
610. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang – 98
611. Pelaksanaan asuransi kesehatan mahasiswa berdasarkan pp no. 69 yh 1991 jo pp. No. 6 th 1992 pada pt. (persero) asuransi kesehatan indonesia – 02
612. Faktor-faktor yang mendorong dipergunakannya bentuk usaha persekutuan komanditer ketimbang firma dalam praktek di diy – 00
613. Kebijakan pengendalian dan solusi risiko yang dipraktekkan oleh pt. (persero) / jaminan bursa komoditi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kontrak– 01
614. Pelaksanaan ekspor tembakau pt. Perkebunan nusantara x (persero) dengan memakai l/c [studi kasus pt. Perkebunan x (persero) kebun kebenaran/gayam/wedi birit klaten – 03
615. Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh pt. (persero) jasa raharja terhadap penumpang pengangkutan maritim antar pulau di prop. Sultra – 05
616. Kredit usaha tani macet (studi perkara kud â€pamong mitra†kec. Parakan kab. Temanggung) – 05
617. Surat keputusan memperindag no. 527/mpu/kep/2004 tentang ketentuan impor gula sebagai penanggulangan impor gula ilegal – 98
618. Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang – 05
619. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu dalam kontrakpenerbitan kartu kredit di yk – 96
620. Pelaksanaan uu tunjangan pelanggan di yk – 05
621. Tinjauan kepada pelaksanaan uu no. 3 th. 1992 wacana jaminan tenaga kerja (pelaksanaan acara jamian pt. Kai (persero) daop vi yk) – 04
622. Tinjauan yuridis pelaksanaan pembuatan kesepakatanbaku sehabis berlakunya uu no. 8 th. 1999 tentang santunan konsumen (studi pada kesepakatanperdagangan sepeda motor secara kredit di kawasan kota yk prop diy) – 04
623. Perkembangan perserikatan bangsa-bangsa setelah adanya kasus serangan amerika serikat ke indonesia yang dilancarkan pada tanggal 20 maret 2003 – 05
624. Pendaftaran hak pakai yang diberikan oleh pemerintah tempat kab. Bandung terhadap bekas transmigram timor-timor
625. Kewenangan ayah biologis selaku wali nikah terhadap anak luar kawin (kajian komparasi antara kum perkawinan indonesia dengan 4 madzhab besar) – 03
626. Pernikahan antara muslim dengan non muslim (kajian komparasi antara aturan perkawinan di indonesia dengan 4 madzhab besar) 03
627. Hubungan hukum antara pelanggan dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari faktor pemasaran produksinya – 92
628. Aspek yuridis perihal tanggung jawab pengangkut barang dengan memakai alat angkut oleh perusahaan pengangkutan cv. Sriwijaya bangkit di semarang – 91
629. Pelaksanaan pembinaan dan kolaborasi pt. Sandi furniture semarang dalam tata cara sub-kontrakting guna menunjang kemajuan industri kecil kerajinan rotan – 92
630. Peranan barang jaminan dan kontrakkredit dalam kaitannya pengurusan piutnag negara di kanwil v buplu prop. Jataeng – 93
631. Kebijakan perum damri dan implementasinya dalam memenuhi keperluan transportasi kota di kodya semarang dan permasalahannya – 94
632. Tinjauan yuridis perihal penilikan saham perseroan terbatas di tp. Dieng djaya kalianget kab. Wonosobo – 93
633. Pengaruh pp. No 17/1998 kepada usaha pelayaran nasional di pt. Pelni semarang – 92
634. Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di daerah prop. Jateng – 93
635. Peranan perusahaan lazim pelabuhan iii cabang tanjung emas dalam menunjang operasionalnya pelbuhan tanjung emas semarang – 92
636. T injauan hukum peranan distributor perusahaan dalam menunjang distribusi hasi produksi pt. Kubota indonesia di semarang – 92
637. Proses penjualan hasil buatan ubin dan teraso merk “badak†di kodya semarang dan permasalahannya – 92
638. Peralihan dari perusahaan negara perkebunan menjadi perusahaan perseroan terbatas beserta akibat hukumnya di pt. Perkebunan xviii (persero) semarang – 93
639. Peranan bulog jateng dalam penyaluran beras pada golongan budget dan kalangan non anggaran – 92
640. Peranan unibank dalam harapan menunjang landas pembangunan di indonesia lewat kuk – 94
641. Interaksi desa kota dan pengaruhnya terhadap dilema kependudukan di kodia semarang – 92
642. Peranan pt. Central java marine products co (pt. Gejamp) semarang dalam memajukan ekspor udang sebagai salah satu ekspor non migas – 92
643. Pengaruh kwalitas produksi terhadap penjualan pada pt. Amor abadi semarang – 94
644. Peranan panitia problem piutang negara (pupn) atas badan problem piutang dan lelang negara (bupln) semarang terhadap solusi kredit macet pada bank-bank pemerintah di jateng – 93
645. Usaha-usaha pemerintah dalam menggalakkan penerapan standarisasi industri (ssi) terhadap bikinan genteng press di kab. Dati ii kudus – 92
646. Klasifikasi rotan dalam menunjang devisa negara (studi masalah pt. Sandi furniture dan permasalahannya) – 92
647. Tinjauan yuridis perum perumnas dalam pengadaan perumahan di kotamadya semarang – 94
648. Tinjauan yuridis pelaksanaan bongkar muat barang terutama materi pokok milik dolog sebelum dan setelah samodranisasi di pelabuhan tanjung mas semarang – 93
649. Peranan dan fungsi budi pemerintah tanggal 21 november 1988 dalam menunjang kelancaran arus barang ekspor non migas di jateng – 91
650. Studi pendahuluan perihal cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng – 93
651. Permasalahan yang muncul dalam relasi aturan pt. Phapros sebagai produsen dengan distributor -90
652. Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya pengurusan piutang negara di kanwil v bupln prop jateng – 93
653. Hubungan hukum antara pelanggan dengan perusahaan krupuk jaring mas di kab. Rembang ditinjau dari aspek penjualan produksinya – 92
654. Studi banding perihal pelaksanaan pengangkutan barang antara perum pos dan giro wonogiri dengan pt. Elteha interna
655. Keikutsertaan perusahaan penerbit buku pt. Intan pariwara klaten pada pt. Astek ditinjau dari uu no. 2 th 1951 – 92
656. Perkembangan transportasi udara dalam perjuangan mengembangkan pelayanan jasa penerbangan di bandar udara akhmad yani semarang – 92
657. Peranan perwakilan bpkp prop. Jateng selaku satu bagian abdnegara pengawasan fungsional pemerintah – 92
658. Tinjauan yuridis pelaksanaan tera dan tera ulang pada kantor bidang merologi semarang dan permasalahannya – 93
659. Peranan tubuh pengawas perusahaan daerah prop dati i jateng terhadap pelaksanaan acara bumd di kawasan jateng – 92
660. Dampak akal deregulasi debirokratisasi industri khususnya investasi dari industri tekstil di kodia semarang dan sekitarnya – 92
661. Tinjauan yuridis pergeseran status perum telkom menjadi persero telkom – 92
662. Beberapa aspek korelasi hukum antara kreditor dan debitur pada kredit intensifikasi penuhkarung rakyat (iskara) – 92
663. Penerapan uu no. 8 th 1983 dan kaitannya dengan pt. Bitratex sebagai perusahaan pma – 91
664. Kedudukan tugas dan wewenang bpkp (studi perwakilan bpkp prop. Jateng) – 98
665. Pelaksanaan ekspor udang di pt. Cejamp kotamadya semarang dan permasalahannya – 94
666. Tinjauan yuridis kemajuan penggunaan bilyetâ giro beserta permasalahannya dalam kemudian lintas perdagangan melalui bank pembangunan indonesia di semarang – 93
667. Peranan unibank dalam kesempatan menunjang landas pembangunan di indonesia lewat kuk – 94
668. Peranan unibank dalam kesempatan menunjang landas pembangunan di indonesia melalui kuk – 94
669. Pelaksanaan tanggung jawab pt. Garuda khususnya pengangkutan barang berdasarkan ordonasi pengangkutan udara indonesia (stbl-1939;100) dan permasalahannya di kodya semarang – 93
670. Usaha-usaha yang dilakukan bkpmd jateng dalam rangka mendorong perusahaan dengan fasilitas modal dalam negeri untuk memajukan ekporâ non migas – 92
671. Peranan planning tata ruang dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di prop. Riau – 06
672. Peranan pt. Danareks sekuritas dalam menjaga likuiditas perdagangan obligasi ritel di pasar sekunder – 05
673. Peranan pejabat pembuat sertifikat ikrar wakap (piaiw) dalam rangka mengatur tanah wakaf sebelum dan sehabis berlakunya pp no. 28 th 1997 – 00
674. Pelaksanaan kontrakkerja penyiar antara penyiar televisi dengan tvri stasiun yk – 00
675. Pelaksanaan perjanjian contoh turn key antara pt. Telkom indo primakarya – 00
676. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua di kawasan kab. Rembang – 05
677. Pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum etika suku may brat di kec. Aifat kab. Sorong selatan – 06
678. Aspek perdata dalam pelaksanaan informed consent pada operasi medis di rsud kab. Bantul – 00
679. Letter selaku jaminan dalam kontrakkredit di bank rakyat indonesia (tinjauan yuridis ihwal penggunaan letter c sebagai jaminan di bri unit dlingo) -â 06
680. Tanggung jawab borg tocht terhadap debitur yang dinyatakan pailit dalam kesepakatanutang piutang uang – 06
681. Akibat perceraian kepada harta perkawinan bagi yang beragama islam sesudah berlakunya uu no. 1 th. 1974 di daerah kab. Bantul (studi masalah di pa bantul) – 06
682. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pebisnis dengan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk – 05
683. Pelaksanaan persetujuankerja antara pebisnis dengan tenaga pengajar pada forum pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english course cabang yk – 05
684. Pelaksanaan jual beli harta bareng yang dijalankan tanpa kesepakatan salah satu pihak pasangan suami istri (studi kasus di kodya tingkat ii malang) – 96
685. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut aturan budpekerti di kec. Gondomanan yk – 05
686. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan aturan budbahasa di kec. Sukmajaya kota depok – 05
687. Pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum adat di kec. Ngaglik kab. Sleman – 05
688. Pelaksanaan persetujuanbagi hasil tanah pertanian berdasarkan aturan budpekerti setelah berlakunya uu no. 2 th. 1960 di kec. Semanding kab. Tuban – 05
689. Tinjauan yuridis ihwal perlindungan hak cipta bidang acara komputer menurut uu no. 12 th 1997 – 99
690. Perlindungan hukum dan solusi sengketa konsumen – 03
691. Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi pembayaran dengan kartu kredit – 00
692. Rollover commercial paper jatuh tempo dan alternatif perlindungannya bagi penanam modal – 99
693. Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa berdasarkan hukum budpekerti di kec. Gondomanan yk – 05
694. Pendaftaran merek selaku upaya bantuan hukum kepada praktek kompetisi curang – 02
695. Tanggung jawab pt. Bca tbk dalam penyelenggaraaan internet banking [studi masalah pada kantor pt. Bca tbk jl. Jendral sudirman prop. Diy] – 06
696. Penegakan hukum terhadap ijin reklame di kab. Sleman – 06
697. Pertanggungjawaban pt. Kai kepada pengangkutan penumpang dan barang di stasiun tugu yk – 06
698. Implementasi pasal ii uu no. 36 th 1999 tentang telekomunikasi kepada pengguna frekuensi ilegal radio amatir dan radio antara penduduk indonesia di kota ykâ – 05
699. Pelaksanaan kesepakatankredit bagi pengguna kecil pada bank perkreditan rakyat di kab. Dati ii bantul – 02
700. Tinjauan yuridis pertolongan hukum kepada pelanggan air mineral isi ulang pada tempat kab. Sleman – 05
701. Jual beli paket wisata pada biro perjalanan ditinjau dari aturan perdata di kotamadya yk – 02
702. Suatu tinjauan wacana pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa – 05
703. Perlindungan aturan bagi kreditur dalam praktek pelayanan kredit biasa pedesaan dengan flafond hingga dengan 3 juta di bri unit ngasem yk – 05
704. Proses kliring atas warkat bilyet giro yang dilakukan pada bank niaga diy – 06
705. Proses pengadilan bagi penyalur tenaga kerja indonesia ilegal di yk – 05
706. Aspek derma hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan anak dalam perusahaan kalangan dengan induk perusahaan bumn (persero) – 06
707. Pelaksanaan persetujuanswewa menyewa sound system pada studio musik cv. Shaka multi irama di yk – 00
708. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pos kilat khusus pada pt. Pos indonesia yk – 04
709. Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama semarang – 06
710. Pelaksanaan kesepakatanpemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
711. Pelaksanaan kesepakatanpemborongan bangunan milik pemerintah di kab. Bantul prop diy
712. Perkembangan investasi aneh pada periode otonomi tempat di prop riau – 06
713. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang lewat jasa kereta api di pt. Herona express yk
714. Penegakan norma hukum dalam upaya kualitas garam beryodium di kab. Pati – 04
715. Hak tertanggung untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan dalam asuransi kesehatan gajah mada medical centre (gmc) yk – 06
716. Pelaksanaan surety band di pt. Asuransi umum bumi putra muda 1967 cabang yk – 06
717. Pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian akibat pengalihan bentuk perusahaan jawatan ke perusahaan perseroan terbatas di pt. Tvri (persero) – 05
718. Peranan dinas perhubungan prop. Diy dalam penyelenggaraan transportasi bus perkotaan di wilayah aglomerasi perkotaan yk – 05
719. Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai di bidang 206. Pelayanan niaga nasional dalam perspektif aturan bisnis – 05
720. Fidusia selaku jaminan kredit ditinjau dari sisi pengamanannya dalam praktek di pt. Fif yk – 05
721. Implementasi kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi veteran dalam tata cara keuangan tempat di kab. Sleman – 07