- Perlindungan aturan kepada anak dalam pertentangan bersenjata internasional antara israel dan libanon (studi normatif wacana implementasi konvensi jenewa iv 1949), 07
- Perlindungan pengungsi anak timor leste menurut konvensi hak-hak anak 20 nopember 1989 oleh unhcr (united nations high commissioner for refugees) (suatu tinjauan normatif), 08
- Studi komparasi antara hukum humaniter internasional dan aturan islam perihal perlakuan tawanan perang, 08
- Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak indonesia bekenaan dengan pajak penghasilan (analisis yuridis penghindaran pajak berdasarkan persetujuanbilateral indonesia-amerika ihwal penghindaran pajak berganda), 08
- Pertanggungjawaban negara kepada penyanderaan wartawan gila menurut aturan humaniter internasional, 09
- Pengamanan pulau-pulau terluar indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan kawasan negara kesatuan republik indonesia, 06
- Aspek-aspek aturan persetujuaninternasional dalam kontrakkota bersaudara (sister city) antara pemerintah kota surakarta republik indonesia dan pemerintah kota montana republik bulgaria, 09
- Kejahatan kepada kemanusiaan pada tawanan perang dalam perspektif ham dan konvensi jenewa 1949, 08
- Lembaga ekstradisi selaku sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan ditinjau dari aturan internasional, 07
- Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif aturan humaniter, 08
- Mekanisme solusi sengketa gatt dan wto ditinjau dari sisi aturan penyelesaian sengketa internasional secara tenang, 07
- Pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan (suatu perspektif dari ekologi dan aturan lingkungan internasional, 08
- Penggunaan bom cluster dan kaitannya dengan pelanggaran hukum humaniter di timur tengah ,08
- Urgensi perjanjian ekstradisi indonesia – singapura selaku upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan melawan hukum korupsi di indonesia, 07
- Eksistensi garis batas landas kontinen antara indonesia dan malaysia di gosong niger ditinjau dari aturan maritim internasional, 07
- Pengaturan bantuan terhadap icrc (international committee of the red cross) dalam konflik bersenjata internasional (berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan protokol pemanis i 1977)
- Tinjauan yuridis kepada pengenaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam jalur pelayaran internasional (studi masalah: pengenaan ppn kepada pt.tps), 08
- Kemerdekaan negara kosovo ditinjau dari sisi hukum internasional, 08
- Perspektif aturan internasional di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dikerjakan oleh organisasi internasional dan regional di afrika, 08
- Legalisasi perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional, 08
- Aspek-aspek hukum internasional pada kerja sama asean di bidang ekonomi, 09
- Implikasi kesempatanpelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) : analisis aturan p3b antara republik indonesia dan amerika serikat, 09
- Bentuk pengaturan dan penerapan prinsip national treatment kesepakatan trips dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan indonesia, 09
- Analisis pengambilalihan pt indosat tbk dari asia mobile holdings pte ltd ke qatar telecom q.s.c. Ditinjau dari peraturan bidang persaingan perjuangan dan pasar modal, 09
- Implikasi pengaturan bidang perjuangan yang terbuka dengan patokan menurut kepemilikan modal menurut undang-undang penanaman modal dalam satu kontrak turnkey terhadap penanaman modal ajaib ptx, 09
- Prinsip non-intervensi dalam perspektif asean, 09
- Kedudukan, pengaturan dan pemanfaatan daerah udara dan ruang angkasa nasional indonesia sebagai negara khatulistiwa, 10
- Penerapan norma dasar hukum internasional biasa , 10
- Penerapan yurisdiksi universal lewat prosedur ekstradisi atas kejahatan terhadap kemanusiaan, 10
- Pengaruh asean charter (piagam asean) kepada yurisdiksi negara anggotanya, 10
- Penggunaan bom cluster pada agresi militer israel ke palestina tahun 2009 ditinjau dari statuta roma dan hukum humaniter internasional, 10
- Peran unicef dalam implementasi konvensi hak anak pbb di indonesia, 09
- Peranan unesco terhadap pengklaimanâ budaya tidak berwujud dan penerapan hukumnyaâ di indonesia, 10
- Tinjauan aturan humaniter internasional wacana penerapan distinction principle dalam perang moderen, 10
