Information of Greats UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN Dasar Hukum Dan Tugas Wewenang Bpk Brainly and other dasar aturan dan peran wewenang bpk brainly dasar aturan tugas dan wewenang komisi yudisial brainly dasar aturan peran dan wewenang bpk dasar aturan ma brainly dasar hukum bpk brainly dasar hukum ky dan peran wewenang brainly
Greats UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN Dasar Hukum Dan Tugas Wewenang Bpk Brainly dasar hukum dan peran wewenang bpk brainly TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal BPK bertugas menyelidiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pemda Lembaga Negara yang lain Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara dasar hukum dan peran wewenang bpk brainly UU No Tahun ihwal Keuangan Negara DHendianto BiroHukum BPK RI Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat disusun menurut prestasi kerja yang akan diraih Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat diikuti dengan prakiraan belanja untuk tahun selanjutnya sehabis tahun anggaran yang sedang disusun UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN Dalam melakukan peran supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal karakter b Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan penelitian atau penelaahan kepada instansi yang mengerjakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindakan melawan hukum korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Wewenang dan Tugas Paragraf Wewenang Pasal MPR berwenang a mengganti dan menetapkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun b melantik Presiden dan atau Wakil Presiden hasil pemilihan lazim c menetapkan undangan dewan perwakilan rakyat untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam periode jabatannya sesudah Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam training dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten dan kota Dasar usulandan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu a terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b
source :www.bpk.go.id