FAHRI HAMZAH: IRWANDI DIJEBAK DENGAN DALIH OTT
Melihat kondisi KPK dipenghujung selesai kurun jabatan tampaksemakin gaduh, mungkin ini adalah sebuah bukti aktual bahwa Allah sedang menyimak doa-doa orang yang terzalimi. Ada yang menyampaikan bahwa KPK mirip forum politik ada pula yang mengatakan bahwa KPK mirip malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal semua kita tahu bahwa mereka juga insan yang selama ini bekerja dengan honor fantastis dan kemudahan memadai tetapi tanpa ada yang memantau.
KPK BUKAN LEMBAGA POLITIK (Twitter @Fahrihamzah 8/9/2019)
Dalam UUD 1945 (Konstitusi Negara), politik legislasi hanya diserahkan terhadap Presiden dan DPR dan sedikit DPD. Kaprikornus presiden Jokowi berhak punya politik legislasi. DPR berhak punya politik legislasi. Dan DPD terkait kawasan. Tapi KPK tak memiliki hak legislasi.
KPK menganggap sukses pemberantasan korupsi yang tidak saja gagal namun mulai menghancurkan kepastian aturan dan keselamatan metode presidensialisme kita. KPK dengan Serikat pegawai yang bagai perusahaan swasta itu sibuk berburu di kebun binatang. Tidak menolong presiden dalam pencegahan.
Presiden telah mengingatkan bahwa orientasi pemberantasan korupsi itu bukan penangkapan tetapi pencegahan. Tapi KPK sibuk dengan pengintaian, pengintipan dan penangkap yang dalam UU KPK dan niat pembentukan KPK tidak pernah ada. Wajar bila ini Perlu dikoreksi.
Adakah cara pemberantasan korupsi yang senyap? Justru cara pemberantasan korupsi yang bising itu cuma ada di sini. Saya ajukan semenjak awal biar KPK lebih baik sibuk mengurusi audit dibandingkan dengan intip. Sibukkan diri dengan BPK semoga modus menyelamatkan kerugian negara diutamakan.
Tapi sudahlah…
Belasan tahun saya teriak, mengingatkan… hingga aku dianggap pro koruptor. Padahal saya mau biar kerugian negara dalam proyek raksasa sebagai balasan perusakan metode lebih diutamakan daripada OTT kelas teri ratusan juta yang dirayakan seantero Indonesia.
Saya minta presiden Jokowi dan dewan perwakilan rakyat gak usah khawatir dengan kampanye negatif.. ini berulang dan hanya emosi tanpa nalar. Ini kampanye hitam yang gak pernah ada asumsi jernih di belakangnya, cuma nafsu memakai kekuasaan tanpa batas yang telah jadi penyakit.
Kita mesti menolak dramatisasi kerja forum negara. Negara yaitu asumsi yang jernih, institusi yang terbuka dan ruang publik yang rasional. Dalam negara demokrasi ada rakyat yang bebas merdeka. Semua itu melawan kejahatan hitam korupsi. Makara dengan tata cara itu cukup!
Gak usah berimajinasi mesti ada lembaga suci dan para malaikat selaku syarat negara mampu bersih… lagi pula, mana ada forum negara suci? Manusia sama saja.. sebagian besar wajar .. yang ekstrem baik ada sedikit sama dengan yang ekstrem jahat… juga sedikit.
Jangan ada dramatisasi cuma karena kita gagal membangun sistem lalu kita anggap pada umumnya pejabat itu jahat.. lalu yang lebih berbahaya seolah penjahat dominan ada di semua lembaga dan hanya ada 1 lembaga yang isinya orang suci semua? Ini persepsi yang berbahaya.
Saya ingin ulang, niat mendirikan KPK ialah untuk memperbaiki lembaga negara utamanya lembaga penegakan aturan: POLRI, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga bila mereka sudah menjadi baik maka KPK otomatis membubarkan diri. Sebab seluruh fungsi KPK itu sudah ada di tempat lain.
Tapi ini ada kampanye, “forum negara tambah jelek, forum aturan tambah korup, lembaga politik tambah tidak dipercaya sehingga KPK kian diharapkan…”
…pertanyaanya yaitu, “inikah berhasil kerja 17 tahun ini?”.
Tidak! Inilah kegagalan yg dianggap berhasil. Cukup!
 |
| FAHRI HAMZAH: IRWANDI DIJEBAK DENGAN DALIH OTT |
Mari kita hentikan kekurangan berpikir..korupsi itu bisa dan mudah diberantas. semua negara bisa memberantas korupsi..orang Amerika mampu..orang Eropa bisa..orang ASEAN aja mampu….beliau Asia kayak kita juga..masak kita gak mampu…ayo pak Jokowi pimpin sendiri kerja ini!
By: Felix Rodriguez