Hasil kerja yang memang menjadi perhatian bareng terkait dengan sistem partai politik, dan berdikari yang mengarah pada tata cara kesehatan masyarakat, untuk dimengerti bahwa hubungan kesehatan di masyarakat, untuk dikenali dengan kekerabatan serta dinamika budaya mereka terhadap suatui kesehatan.
Ketika mendasari dilema kesehatan yang menjadi penting untuk kesembuhan di masyarakat, bukan untuk merusaknya dalam hal ini berbagai keputusan di public secara detail telah menjadi penting bahwa prilaku masyarakat yang mengaku secara budaya Jawa atau Batak Silaban, Marpaung, serta suku Batak lainnya dalam hal ini untuk tidak dipentingkan dan dipertimbangkan di masyarakat secara berlebihan, banyak sekali keadaan kesehatan sosial di penduduk , serta kesehatan medis.
Aspek kesehatan yang benar, mempunyai patokan untuk taat terhadap kebijakan yang disampaikan. Hal ini, pastinya penting bagi mereka yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil penilaian kerja yang memang menjadi duduk perkara terhadap persoalan saat ini, kiranya lebih ditegaskan kembali.
Dalam hal ini, agar kesadaran diri insan serta prilaku mereka di penduduk terhadap praktek kesehatan untuk mampu di displinkan dengan baik, tanpa mesti membuat keributan di penduduk , dan dilayanan public.
Telah terperinci untuk saat ini, bahwa mereka tidak akan menjadi peran penting di penduduk , dengan keadaan mereka saat ini. Hasil dari jatah politik merupakan sesuatu yang jelas selama 10 tahun melakukan pekerjaan , dan hal ini menjadi catatan bagi dunia kesehatan. Di Indonesia, dan diberbagai Negara lainnya.
Masyarakat Daya, mestinya telah memahami aneka macam persoalan mereka ketika memimpin, kanal ekonomi politik yang mereka terima serta banyak sekali hal terkait dengan prilaku penduduk serta kebijakan yang dibentuk. Sebagai perusak dengan didampingi suku Batak Silaban, bukan untuk memperbaikinya, selama dua periode, pada 2007 pemerintahan Gubernur Cornelis, MH.
Kini dalam hal ini, Golkar menjadi penanggung jawab atas masalah di Kalimantan Barat, dengan mengungguli Gubernur Sutarmidji, SH, MHum. Sebagai kebijakan yang dibuat menurut sistem tatanan politik dan keperluan di masyarakat Desa.