Contoh Tugas Administrasi Keuangan Tempat Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik (Pemerintahan)

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
AUDIT KINERJA PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAHAN)

PENDAHULUAN

Sektor Publik 

Merupakan forum yang mengerjakan roda pemerintahan yang bersumber legitimasinya berasal dari masyarakat.

Kepercayaan  dari penduduk haruslah diimbangi dengan adanya pemeritahan yang higienis. 

Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari dari tudingan sebagai sarang korupsi dan sumber pemborosan negara. 

Pemerintahan yang bersih atau good government governance ditandai dengan tiga pilar utama (Progo, 2001). 

•    Partisipasi
Suatu pemerintahan yang bagus semoga semua pihak yang terkait dalam pemerintahan mampu berperan dan berpartisipaso secara aktif.

•    Transparansi 

Jalannya pemerintaha harus di selenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut mesti di pertanggungjawabkan. 

•    Akuntabilitas
Memberikan peran yang penting biar dapat memenuhi peran pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap penduduk .

JENIS AUDIT DI SEKTOR KEUANGAN

Secara biasa ada tiga jenis audit, yakni:

•    Audit Keuangan (financial audit)
–    Menjamin tata cara akutansi;
–    Pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan sempurna; &
–    Transaks keuangan di otorisasi serta dicatat secara benar.

•    Audit Kepatuhan (compliance audit)
–    Memverifikasi pengeluaran- pengeluaran untuk pelayanan penduduk telah di setujui; &
–    Memeriksa jikalau telah sesuai dengan peraturan undang – undang.

•    Audit Kinerja (performance audit)
–    Fokus pada investigasi tindakan dan peristiwa ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas.
–    Proses sistematis untuk mendapatkan dan memeriksa bukti secara objektif.

Audit Sektor Publik di Indonesia

Audit Sektor Publik 

a.    Audit Sektor publik dikembangkan dalm konteks akuntansi sektor publik. 

b.   Di pengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh forum legislatif. Terdiri dari BPK dan BPKP,  Perlu di bedakan sebab rentan terjadinya saling tindih peran.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

Kegiatan :

Memastikan tidak adanya penyimpangan oleh pegawanegeri terkait.
Dapat dilakukan oleh :
–    Pihak eksternal; maupun
–    Pihak internal.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
Kegiatan :

Berorientasi pada pencapaian tujuan.
Tanggung Jawab :
Berada di pundak pimpinan.

c.    Proses auditnya tak dapat di pisahkan dari Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. 

Berikut ini yakni karakteristik audit kinerja yang ialah adonan antara audit administrasi dan audit acara : 

3E  (Ekonomi , Efisiensi , Efektivitas )

–    Ekonomi dan Efisiensi ialah Audit Manajemen.
–    Audit Manajemen 

Bertujuan untuk memilih bahwa suaatu entitas sudah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien.

–    Efektivitas merupakan Audit Program.

Audit Program
Bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang dikehendaki.

Dimana Audit Manajemen dan Audit Pogram ialah Audit Kinerja / Value for Money

 Struktur Audit Kinerja, terdiri atas tahap : 

Struktur Audit Kinerja 

Survei Pendahuluan; 

review tata cara pengendalian manajemen. 

Tujuannya :
Menghasilkan planning penelitian yang detail yang dapat menolong auditor dalam mengukur kinerja dan membuatkan temuan menurut perbandingan antar kinerja dan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

– telaah hasil program
– telaah ekonomi & efisiensi
– telaah kepatuhan 

Tujuannya :
– Mengetahui apakah entitas sudah melaksanakan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisiensi, dan sesuai aturan yang berlaku.

3.    Tahap Pelaporan 

Tuntutan yg tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. 

Tujuannya :
Kriteria yang penting bagi keberhasilan dan kegagalan pekerjaan auditor.

4.    Tahap Penindaklanjutan 

Prosedur penindaklanjutan : 

Tahap perencanaan :
Pengumpulan data & melakukan analisis terhadap data-data tersebut. 

Tujuannya :
Di desain untuk memutuskan / memberikan pendapat apakahrekomendasi yang disarankan oleh auditor sudah di implementasikan.
 

PERLUNYA MENJAGA KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK

Bila kualitas auditor sektor publik rendah :

Resikonya :
Risiko tuntutan aturan (legitimasi) kepada penjabat pemerintah.

Akibatnya :
Akan muncul kecurangan, korupsi, kongkalikong, serta aneka macam ketidakberesan.

Kualitas Auditor Sektor Publik Pemerintahan diputuskan oleh  : 

a.    Kapabilitas Teknikal Auditor 

Di atur dalam persyaratan umum, adalah : 

–    Seorang auditor harus secara kolektif mempunyai kecapakan yang profesional yang mencukupi.
–    Wajib memakai kemahiran dan profesionalnya secara cermat dan seksama.

b.    Independensi Auditor

Meningkatkan perilaku independensi auditor sektor publik, maka auditor secara langsung maupun kelembagaan, mesti terbebas dari efek dan campur tangan terpisah dari pemerintah.

SUMBER TUGAS  : 

Oleh Kelompok 6:

1.    Syahrial .S               
2.    Nidya Utmala Doe       
3.    Avisa Amida Pratiwi           
4.    Fitrania   
5.    Asnun Arsyad   

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI 2016

SUMBER GAMBAR : freepik.com

Wallahu a’lam..