1. Surat utang negara diterbitkan pemerintah untuk menutup defisit anggaran dan untuk menyanggupi APBN. Salah satu jenis surat utang negara yakni obligasi negara yang mempunyai rentang waktu….
A. 3 bulan
B. 4 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
E. Lebih dari 12 bulan
Jawabannya : E. Lebih dari 12 bulan
Pembahasan : Jenis surat negara ada dua, adalah:
– Surat perbendaharaan negara (dengan rentang waktu sampai 12 bulan dan pembayaran bunga secara potongan harga)
– Obligasi negara (dengan rentang waktu lebih dari 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto atau menggunakan kupon)
2. Jenis-Jenis pemasukan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu selaku berikut, kecuali….
A. Dana Alokasi Khusus
B. Retribusi kawasan
C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
D. Pajak kawasan
E. Jasa giro
Jawabannya : A. Dana Alokasi Khusus
Pembahasan : Dana Alokasi Khusus bukan ialah Jenis-Jenis pemasukan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
3. Dalam hal permohonan pernyataan pailit, sidang investigasi atas permintaan pernyataan pailit harus diselenggarakan dalam rentang waktu paling lambat…. setelah tanggal permintaan didaftarkan.
A. 3 hari
B. 7 hari
C. 20 hari
D. 25 hari
E. 30 hari
Jawabannya : C. 20 hari
Pembahasan : Pasal 6 ayat 6 UU No 37 Tahun 2004 wacana kepailitan dan penundaan keharusan pembayaran utang menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam rentang waktu paling lambat 20 hari sehabis tanggal permohonan didaftarkan
4. Secara umum, duit memiliki fungsi selaku perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Sementara secara lebih rinci, salah satu fungsi asli uang yaitu sebagai….
A. Alat pembayaran
B. Alat penimbun kekayaan
C. Alat penentu harga
D. Alat penyimpan nilai
E. Alat untuk memajukan status sosial
Jawabannya : D. Alat penyimpan nilai
Pembahasan : Fungsi asli uang ada tiga, yaitu selaku alat tukar, selaku satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai
5. Undang-undang di bidang ekonomi dan keuangan salah satunya adalah undang-undang nomor 25 tahun 2007 yang mengendalikan perihal….
A. Lembaga Penjamin Simpanan
B. Ekonomi Syariah
C. Lembaga Keuangan Mikro
D. Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
E. Penanaman Modal
Jawabannya : E. Penanaman Modal
Pembahasan : cukup jelas bahwa UU No 25 Tahun 2007 menertibkan perihal penanaman modal
6. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan terhadap… untuk dijalankan investigasi.
A. Presiden
B. Menko Perekonomian
C. Menteri keuangan
D. Badan Pemeriksa Keuangan
E. DPR
Jawabannya : D. Badan Pemeriksa Keuangan
Pembahasan : Selambat-lambatnya 30 hari sesudah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia mesti telah menuntaskan penyusunan pembukuan keuangan tahunan. Dan selambat-lambatnya 7 hari sesudah laporan tersebut simpulan disusun, Bank Indonesia wajib memberikan laporan tersebut terhadap Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai investigasi
7. Dalam melakukan kegiatannya, Bank Pengkreditan Rakyat dihentikan melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh bank konvensional, salah satunya yaitu….
A. Menerima simpanan berupa tabungan
B. Menerima tabungan berbentukgiro
C. Menerima simpanan berupa deposito
D. Memberikan pemberian terhadap penduduk
E. Menyediakan pembiayaan menurut prinsip syariah
Jawabannya : B. Menerima tabungan berbentukgiro
Pembahasan : Beberapa kegiatan bank konvensional yang dilarang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat ialah:
– Menerima tabungan berupa giro
– mengikuti kliring
– melakukan acara valuta ajaib
– melaksanakan kegiatan peransuransian
8. Pembinaan, Pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dijalankan oleh….
A. Bank Sentral
B. Kementerian Keuangan
C. Pemda
D. Otoritas Jasa Keuangan
E. Kementerian Koperasi
Jawabannya : D. Otoritas Jasa Keuangan
Pembahasan : Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dikerjakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang lalu didelegasikan kepada Pemda Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk
9. Undang-undang yang menertibkan tentang segala acara perbankan dengan prinsip syariah adalah…
A. Undang-Undang No 21 Tahun 2008
B. Undang-Undang No 23 Tahun 2008
C. Undang-Undang No 21 Tahun 2009
D. Undang-Undang No 23 Tahun 2009
E. Undang-Undang No 27 Tahun 2009
Jawabannya : A. Undang-Undang No 21 Tahun 2008
Pembahasan : UU yang membahas dan mengatur tentang acara perbankan dengan prinsip syariah adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 wacana Perbankan Syariah
10. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perihal kesehatan bank meliputi hal-hal berikut, kecuali….
A. Sistem gosip debitur
B. Pengujian kredit
C. Standar akuntansi bank
D. Rasio kecukupan modal minimum
E. Manajemen risiko
Jawabannya : E. Manajemen risiko
Pembahasan : Manajemen Resiko bukan merupakan Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perihal kesehatan bank