Kabar Masyarakat, Gaya Santai
Rangkuman Materi Kuliah
A. KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH 1. Pengertian Pasar Modal Syari’ah Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk ungkapan modal sering digunakan istilah imbas, securities, dan …
STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARI’AH Dalam rangka mengakomodasi keperluan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan iman kesempatanberkembangnya pasar modal syariah yang mau menjadi salah …
PRODUK PASAR MODAL SYARI’AH Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berguna, …
INSTRUMEN PASAR MODAL SYARI’AH Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa instrument yang diperdagangkan yaitu surat pengesahan utang dan surat berharga komersial mirip saham, obligasi, right, warrant, option, dan sebagainya. Demikian …
MEKANISME BERINVESTASI DI PASAR MODAL Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi rekan bagi perusahaan sambil menerima laba dari laba dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, investasi …
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Terdapat kekerabatan yang terang antara negara aturan, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-seruan, dengan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kedatangan …
SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH : NAMA : ANNISA STAMBUK : 040 2013 0208 Diajukan …
SUMBER HUKUM “TRAKTAT” Traktat adalah perjanjian yang dijalankan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dikerjakan oleh kedua negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan persetujuanyang dilaksanakan olehlebih dari dua negara disebut …
Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai peninjauan kembli dalm UU PTUN diatur dalam Pasal 132 yang menyebutkan : (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan …
Perlawanan Pihak Ketiga Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Perlawanan pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 118 UU PTUN. Hal-hal yang berhubungan dengan perlawanan pihak ketiga yakni …
Kasasi Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai upaya aturan kasasi dikelola dalam Pasal 131 UU PTUN yang menyebutkan : (1) Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan mampu dimintakan …
Banding Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pengaturan tentang upaya aturan banding diatur dalam pasal 122 sampai dengan Pasal 130 UU PTUN. Pasal 122 UU PTUN menyebutkan bahawa terhadap …
FILSAFAT HUKUM Filsafat hukum adalah filsafat yag objek khusus aturan, maka oleh balasannya pemecahan persoalan yang dipecahkan oleh filsafat hukum yakni : apa aturan itu, apa keadilan itu, apa itu …
SOAL JAWAB MATA KULIAH “HUKUM PAJAK DAN KEUANGAN NEGARA” 1. Kemukakan sejarah singkay pemungutan pajak di Indonesia! Jawab : Pada mulanya pajak belum ialah sebuah pungutan, tetapi cuma ialah bantuan …
SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL YANG TERTULIS Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Makara, undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oelh alat peralatan negara yang berwenang, dan mengikat …
KEBIASAAN ATAU HUKUM TAK TERTULIS Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak adalah aturan (perbuatan, dan sebagainya) yang umum diturut atau dilaksanakan sejak dulu kurun; cara (kelakuan, dan sebagainya) yang telah …
ASAS HUKUM DALAM HUKUM PERDATA a. Equality Before The Law Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) ialah salah satu asas paling penting dalam aturan terbaru. Asas ini menjadi …
ASAS HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL a. Clausula rebus sic stantibus Suatu syarat dalam aturan Internasional bahwa sutau persetujuanantarnegara masih tetap berlaku, bila situasi dan kondisinya tetap sama. b. Quiquid est …
ASAS HUKUM DALAM HUKUM ACARA a. Adi et alteram partem atau audiatur et altera pars Bahwa para pihak harus di dengar. Contohnya bila persindangan sudah mulai, maka hakim harus mendengar …
a. Asas Nonretroaktif Asas nonretroaktif dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana), dirumuskan dalam pasal ayat (1) : “Tiada suatu …