Kewarganegaraan Bab 09 Pelaksanaan Otonomi Daerah

Asas Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 – Ada asas-asas dlm penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yg harus dijalankan oleh pemerintah pusat & pemerintah tempat. Pemerintah pusat dlm menyelenggarakan pemerintahan menggunakan tiga asas yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi & tugas pembantuan. Adapun pemerintahan kawasan, dlm mengadakan pemerintahan menggunakan dua asas yaitu asas otonomi & peran … Read more

Sebelum membahas lebih jauh perihal peran masyarakat dlm perumusan kebijakan publik, mari kita pahami dahulu apa pengertian kebijakan publik itu?. Secara etimologi, kebijakan publik berasal dr dua kata yakni kebijakan yg mempunyai arti “kebijaksanaan atau anutan” & publik yg mempunyai arti “umum”. Gambar. Peran serta penduduk dlm kebijakan publik mampu diwujudkan dlm kehidupan sehari-hari misalnya … Read more

Apa pengertian otonomi daerah?, pemahaman otonomi dengan-cara harfiah diambil dr bahasa Yunani yaitu dr kata autos yg mempunyai arti sendiri & nomos yg bermakna aturan. Jika digabungkan, bisa mempunyai arti mengendalikan sendiri atau berkewenangan untuk melaksanakan pengaturan sendiri. Nah, dgn demikian kita bisa mengambil pengertian otonomi daerah selaku kewenangan pemerintah kawasan dlm mengatur serta mengurus … Read more

Prinsip-prinsip otonomi kawasan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Prinsip-prinsip otonomi wilayah dlm undang-undang tersebut antara lain mempekerjakan penduduk , meningkatkan peran serta penduduk , menumbuhkan prakarsa & kreativitas, & menyebarkan kiprah serta fungsi dr Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gambar. Dalam pengelolaan potensi ekowisata mampu dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dgn masyarakat (Ilustrasi: … Read more