Daftar Isi
Berikut ini yg merupakan salah satu variasi dr metode pemerintahan presidensial di indonesia yaitu…..
JAWABAN :
Pertanyaan :
–
Jawabanya :
kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh mahkamah agung dab tubuh peradilan di bawahnya
Penjelasaan :
Berikut ini yg merupakan salah satu kombinasi dr tata cara pemerintahan presidensial di indonesia yakni kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dab tubuh peradilan di bawahnya
- Presidental Adalah Pemilihan Presiden yang dilakukan setiap negara dengan memlih menteri, Dan Wakil Presiden, Menteri juga bisa diangkat menjadi Presiden
- Dan sebagainya
DETAIL JAWABAN :
- Kode : 10.8.9
- Kelas : 10
- Kategori : Presidental
- Mapel : PPKn
berikut ini yg merupakan salah satu kombinasi dr tata cara pemerintah presidensial di Indonesia ialah…
– Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas seruan
dari DPR. Kaprikornus, dewan perwakilan rakyat tetap mempunyai kekuasaan mengawasi presiden walaupun
dengan-cara tak pribadi.
-Presiden dlm mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dr DPR.
-Presiden dlm mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pendapatatau kesepakatan dr dewan perwakilan rakyat.
-Parlemen diberi kekuasaan yg lebih besar dlm hal membentuk undang-undang & hak budget (budget)
Berikut ini yg merupakan salah satu variasi dr tata cara pemerintahan presidensial di Indonesia
presiden kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Berikut yg merupakan salah satu kombinasi dr tata cara pemerintahan presidensial yaitu
jawab : kekuasaan yudikatif dilakukan oleh mahkamah agung & badan peradilan dibawahnya.
Berikut ini yg merupakan salah satu variasi dr sistem pemerintahan presidensial di indonesia ialah .
Jawaban:
Variasi dr metode pemerintahan presidensial di Indonesia yaitu sebagai berikut ;
1. Presiden ketika-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas seruan dr DPR. Makara, dewan perwakilan rakyat tetap mempunyai kekuasaan memantau presiden walaupun dengan-cara tak langsung.
2. Presiden dlm mengangkat pejabat negara perlu usulanatau persetujuan dr DPR.
3. Preseiden dlm mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau kesepakatan dr dewan perwakilan rakyat.
4. Parlemen diberi kekuasaan yg lebih besar dlm hal membentuk Undang – Undang & Hak Budget ( Anggaran )