Daftar Isi
Apakah isi tap MPRS No XV/MPRS/1966
apabila presiden berhalangan, pemegang supersemar berfungsi selaku pemegang jabatan presiden
denah supersemar & tap mprs no. IX/MPRS/1966 menggambarkan
ideologi trlarang.. maaf klo salah
tap mprs no xll mprs 1966
tap mprs no xlll mprs 1966
sebutkan isinyaaa
tap mprs no XII mprs 1966 berisi wacana
Menimbang :a.Bahwa terperinci adanya pelaksanaan yg tak mencerminkan tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Pancasila & dgn sendirinya tak merefleksikan pengembanan AMANAT PENDERITAAN RAKYAT pada masa proloog gerakan kontra Revolusi G-30-S/PKI dibidang Politik Luar Negeri;b.Bahwa dlm rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar1945 dengan-cara murni & konsekuen, maka perlu adanya kesatuan tafsiran untuk menyingkir dari terjadinya penyelewengan-penyelewengan.Mengingat:1.Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;2.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) & pasal 2 ayat (3);3.Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960;4.Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1966.Mendengar :Permusyawaratan dlm rapat-rapat MPRS dr tanggal 20 Juni 1966 sampai dgn 5 Juli 1966.M E M U T U S K A N :Menetapkan:KETETAPAN TENTANG PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
taps mprs no XIII mprs 1966 berisi tentang
Menimbang :
(a)
Bahwa untuk mengatasi penderitaan Rakjat jang kian meningkat akhir
dari kemerosotan ekonomi Indonesia jang disebabkan oleh mismanagement,
pemborosan, burokrasi, korupsi, dsb., ditambah dgn pemberontakan gerakan
Kontra revolusi G.30.S/PKI & penjelewengan-penjelewengan terhadap Undang-undang
Dasar 1945, maka perlu diperbarui kebidjaksanaan dibidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan;
(b)
Bahwa langkah awal kearah perbaikan ekonomi rakjat ialah penilaian
kembali dibandingkan dengan semua landasan-landasan kebidjaksanaan ekonomi, keuangan
dan pembangunan, dgn maksud untuk menemukan keseimbangan jang sempurna
antara upaja jang diusahakan & tudjuan jang hendak ditjapai, jakni masjarakat
Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila.
(c)
Bahwa sadar akan hakekat dibandingkan dengan kemerosotan ekonomi, maka untuk melaksanakan
sub (b) tersebut di atas adalah kembali kepelaksanaan Undang-undang Dasar
1945 setjara murni & konsekwen, karena Undang-undang Dasar 1945 pada
dirinja mengandung djaminan- djaminan ketentuan atau garansi-garansi objektif
jang memungkinkan & bahkan mewadjibkan pengawasan jang effektif oleh
Rakjat terhadap kebidjaksanaan Pemerintah lewat forum-forum perwakilan
rakjat.
Mengingat :
(a)
Ketentuan-ketentuan & djiwa Undang-undang Dasar 1945, baik selaku
keseluruhan, chususnja fasal-fasal 23, 27, 33 & 34 dgn pendjelasannja.
(b)
Pidato Presiden “Nawaksara” dihadapan Madjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara pada tanggal 22 Djuni 1966, beserta seluruh lampiran-lampirannja.
(c)
Isi & djiwa dr penggalan-pecahan Dekon jang dapat memenuhi Tri-Tuntutan
Rakjat & Amanat Penderitaan Rakjat.
(d)
Memorandum Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ihwal Pokok-pokok
Pemikiran kearah pemetjahan Kesulitan dlm Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan tertanggal 9 Djuni 1966;
(e)
Fungsi MPRS seperti tersebut dlm pasal 1 Peraturan Tata-tertib (Leputusan
MPRS No. 1/MPRS/1966).
Mendengar :
a.
Permusjawaratan dlm rapat-rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
dari tanggal 20 Djuni sampai dgn tanggal 5 Djuli 1966.
– Tap MPRS yg menegaskan bahwa
pengucapan, penulisan, & rumusan
Pancasila selaku dasar negara
Republik Indonesia yg sah & benar
sesuai Pembukaan UUD 1945 ialah
a. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
b. Tap MPRS No. XI/MPRS/1966
c. Tap MPRS No. X/MPRS/1966
d. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966
Jawaban:
D. tap mprs no IX/mprs/1966
Soal ulangan biasa sejarah Sekolah Menengan Atas: Supersemar menjadi salah satu sumber aturan Indonesia, hal ini diperkuat dgn dikeluarkannya
TAP MPR mengenai Supersemar. Pengesahan & pengesahan Supersemar dilakukan MPRS
melalui……
a. TAP MPRS No. IX/MPRS/1966
b. TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
c. TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966
d. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966
e. TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
Klo jawaban saya A. TAP MPRS No. 1X/MPRS/1966