Daftar Isi
Apa efek penjajahan bangsa eropa bagi bangsa indonesia dlm bidang politik?
Jawaban:
Para penguasa pribumi & pejabat-pejabat kerajaan/keraton sungguh tergantung pada Belanda (Eropa) tergolong dlm hal kebijakan internal istana mirip perubahan tahta, pergeseran pejabat, & pajak.
Perlahan Belanda pula memperluas wilayah kekuasaannya & menjadikan pejabat kerajaan/keraton selaku antek mereka, yg mengakibatkan penyerahan upeti & hasil bumi pula masuk ke kas Belanda.
#sejutapohon
Jelaskan pengaruh -pengaruh penjajahan eropa bagi bangsa indonesia dlm bidang politik !
Jawaban:
Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun lantaran adanya intervensi dr pemerintah kolonial, lewat devide et impera (politik mencerai-beraikan). Melalui devide et impera, pemerintah kolonial Belanda sukses memengaruhi penguasa-penguasa di tempat untuk tunduk kepada kekuasaannya.
Berhasil menciptakan penguasa tempat tunduk, berarti pula mampu “menertibkan” beberapa kebijakan gres, mirip:
membagi wilayah Hindia Belanda terutama Jawa menjadi 9 prefektur & 30 regentschap.
Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yg merupakan orang Eropa sedangkan tiap regentschap (kabupaten) dipimpin bupati yg berasal dr orang pribumi ningrat.
Prefektur & regent berada di bawah Gubernur Jenderal yg berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda.
Gubernur Jenderal dibantu oleh enam departemen yaitu kehakiman, keuangan, dlm negeri, kebudayaan & kepercayaan, ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Perubahan dlm politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlanica di simpulan abad 19 menuju permulaan era 20.
Dampak negatif & pengaruh nyata penjajahan bangsa eropa dlm bidang politik bagi kehidupan bangsa indonesia
pengaruh negatif : membuat warga Indonesia terlindas
dampak aktual : warga Indonesia merasa perjuangannya tak sia sia lantaran menang melawan Eropa
Dampak penjajahan Bangsa Eropa bagi Indonesia di bidang Politik adalah …..
Jawaban:
Bidang Politik
Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun lantaran adanya intervensi dr pemerintah kolonial, melalui devide et impera (politik mencerai-beraikan). Melalui devide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk kepada kekuasaannya.
Berhasil menciptakan penguasa kawasan tunduk, berarti pula mampu “mengendalikan” beberapa kebijakan gres, seperti:
membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur & 30 regentschap.
Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yg merupakan orang Eropa sedangkan tiap regentschap (kabupaten) dipimpin bupati yg berasal dr orang pribumi ningrat.
Pax Nederlanica yaitu perubahan sistem pemerintahan dr manajemen tradisional ke sistem manajemen terbaru. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dgn cara mengangkat & menggaji pegawai yg menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam tata cara tersebut jabatan tertinggi yg bisa dipegang oleh penduduk pribumi yakni bupati & di bawahnya terdapat wedana & patih. Berikut skema dr struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda:
Struktur Pemerintahan Hindia Belanda
Selain itu, tata cara pemerintahan di Indonesia kini merupakan warisan dr penerapan fatwa Trias Politica yg dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam tubuh yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi tiga macam berdasarkan kelompok masyarakat di Hindia-Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dr peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, & peradilan orang pribumi. Dalam parlemen, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918.
Penjelasan:
maaf kalo salah yah
jangan lupa kasih jawaban yg tercerdas
makasih ya
ok (◕ᴗ◕✿)안녕히 주무세요
pengaruh penjajahan bangsa eropa di indonesia dlm bidang politik
*POLITIK=dampak kekuasaan Belanda kian berpengaruh karena intervensi yg intensif dlm problem-problem istana, seperti pergeseran takhta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dlm memilih kecerdikan pemerintahan kerajaan. Dengan demikian, dlm bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan ajaib sehingga kebebasan dlm memilih kebijaksaan pemerintahanistana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yg dikerjakan oleh penguasa aneh menimbulkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yg berbentuklungguh, upeti atau hasil bumi kian berkurang, bahkan hilang alasannya adalah kedudukannya telah berganti selaku alat pemerintah Belanda.