1. Menurut joeniarto, hal yang merupakan langkah-langkah pertama dari Tata Hukum Indonesia yakni…
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Pancasila
C. Kepres
D. Proklamasi
E. Piagam Jakarta
Jawabannya : D. Proklamasi
Pembahasan : Menurut Joeniarto, Pancasila adalah sumber dari segala sumber aturan RI. Sedangkan, proklamasi ialah langkah-langkah pertama dari Tata Hukum Indonesia
2. Dalam program pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu…. setelah diterimanya ajakan.
A. 1 hari
B. 3 hari
C. 5 hari
D. 7 hari
E. 30 hari
Jawabannya : B. 3 hari
Pembahasan : Dalam waktu tiga hari sesudah diterimanya usul, hakim yang ditunjuk mesti memutuskan hari sidang program investigasi praperadilan
3. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melakukan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, kecuali …
A. Pendistribusian rekaman siaran
B. Penyiaran ulang siaran
C. Komunikasi siaran
D. Fiksasi siaran
E. Penggandaan Fiksasi siaran
Jawabannya : A. Pendistribusian rekaman siaran
Pembahasan : Menurut pasal 25 UU RI No 28 Tahun 2014 ihwal hak cipta bahwa Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, menunjukkan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
– Penyiaran Ulang Siaran
– Komunikasi siaran
– Fiksasi siaran
– Penggandaan Fiksasi Siaran
4. Anak yang biasanya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi informasi tanpa sumpah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal….
A. 160
B. 168
C. 171
D. 174
E. 182
Jawabannya : C. 171
Pembahasan : Pasal 171 UU KUHAP membuktikan bahwa: Yang boleh diperiksa untuk memberi informasi tanpa sumpah adalah:
– Anak yang lazimnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
– Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
5. Hakim tunggal di Pengadilan Negeri bertugas memimpin persidangan masalah-perkara dengan ancaman eksekusi selama….
A. Kurang dari 12 bulan
B. 6 hingga 18 bulan
C. 12 sampai 18 bulan
D. 12 sampai 24 bulan
E. Kurang dari 2 tahun
Jawabannya : A. Kurang dari 12 bulan
Pembahasan : Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara lazim diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk masalah-masalah ringan dengan ancaman hukuman kurang dari satu tahun, mirip masalah pelanggaran kemudian lintas. Untuk problem atau masalah mirip ini, persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal.
6. Surat edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dikeluarkan pada masa Kapolri dijabat oleh….
A. Jenderal Polisi Sutanto
B. Jenderal Polisi Timur Pradopo
C. Jenderal Polisi Sutarman
D. Jenderal Polisi Badrodin Haiti
E. Jenderal Polisi Tito Karnavian
Jawabannya : D. Jenderal Polisi Badrodin Haiti
Pembahasan : Surat edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 perihal Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kapolri dikala itu, yaitu Jenderal Polisi Badrodin Haiti
7. Daftar umum Ciptaan yang tercatat di kementerian memuat komponen-komponen di bawah ini, kecuali …
A. Nama Pemegang Hak Cipta
B. Tanggal Pembuatan Ciptaan
C. Tanggal Penerimaan Surat Permohonan
D. Tanggal Lengkapnya Persyaratan
E. Nomor Pencatatan Ciptaan
Jawabannya : B. Tanggal Pembuatan Ciptaan
Pembahasan : Daftar umum ciptaan menampung:
– Nama pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk hak terkait
– Tanggal penerimaan surat permintaan
– Tanggal lengkapnya tolok ukur
– Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait
8. Hak asasi insan yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri insan dilindungi oleh negara melalui sebuah undang-undang, yaitu…
A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2001
Jawabannya : B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Pembahasan : UU yang mengontrol wacana HAM adalah UU Nomor 39 Tahun 1999
9. Saksi dalam program pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau kesepakatan kecuali hakim menganggap perlu. Hal ini sesuai dengan KUHAP pasal….
A. 206
B. 207
C. 208
D. 209
E. 211
Jawabannya : C. 208
Pembahasan : Dalam KUHAP Pasal 208 dijelaskan bahwa saksi dalam program investigasi tindak kriminal ringan tidak mengucapkan sumpah atau akad, kecuali hakim menilai perlu.
10. Menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup bagi manusia mencakup hak-hak berikut ini, kecuali ….
A. Mendapatkan lingkungan yang bagus
B. Perlindungan bagi pengembangan pribadinya
C. Meningkatkan taraf kehidupannya
D. Menjalani hidup sejahtera
E. Mempertahankan kehidupannya
Jawabannya : B. Perlindungan bagi pengembangan pribadinya
Pembahasan : menurut pasal 9 UU tentang HAM, hak untuk hidup terdiri atas ayat-ayat berikut:
– Setiap orang berhak untuk hidup, menjaga hidup, dan mengembangkan taraf kehidupannya
– Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, senang, dan sejahtera lahir batin
– Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bagus dan sehat