Daftar Isi
pelaksanaan pemilihan umum periode 1945-1949
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949
Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan menyaksikan begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dgn beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dlm proposal dasar negara Indonesia merdeka, & Ir. Soekarno dgn penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dlm usulannya perihal dasar negara Indonesia merdeka yg kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yg sangat besar tersebut timbul alasannya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka.
Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yg hanya terbatas pada janji, namun pula merupakan sesuatu yg perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 – 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yg mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan bagian-elemen demokrasi yg lain belum sepenuhnya terwujud, sebab situasi & kondisi yg tak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk menjaga kemerdekaan & menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.
Partai-partai politik berkembang & berkembang dgn cepat. Tetapi fungsinya yg paling utama ialah ikut serta mengungguli revolusi kemerdekaan dgn menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena kondisi yg tak membolehkan, Pemilihan Umum belum mampu dilakukan sekalipun hal itu sudah menjadi salah acara politik utama. Meskipun tak banyak catatan sejarah yg menyangkut kemajuan demokrasi pada periode ini, akan namun pada periode tersebut sudah ditaruh hal hal fundamental bagi kemajuan demokrasi di Indonesia untuk masa berikutnya.
Pertama, bantuan hak-hak politik dengan-cara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah semenjak semula, mempunyai janji yg sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dr pemerintah colonial Belanda, semua warga negara yg sudah dianggap cukup umur memiliki hak politik yg sama, tanpa ada diskriminasi yg bersumber dr ras, agama, suku & kedaerahan. Kedua, presiden yg dengan-cara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya tatkala Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibuat untuk mengambil alih badan legislatif. Ketiga, dengan maklumat Wapres, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yg kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masamasa berikutnya dlm sejarah kehidupan politik kita.
Pelaksanaan penyeleksian lazim periode 1945 hingga 1949
Jawaban:
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 – 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yg mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan unsur-bagian demokrasi yg lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi & kondisi yg tak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah mesti memusatkan seluruh energinya tolong-menolong rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan & menjaga kedaulatan negara, semoga negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik berkembang & berkembang dgn cepat. Tetapi fungsinya yg paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dgn menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena kondisi yg tak mengizinkan, Pemilihan Umum belum mampu dilakukan sekalipun hal itu telah menjadi salah acara politik utama. Meskipun tak banyak catatan sejarah yg menyangkut pertumbuhan demokrasi pada periode ini, akan namun pada periode tersebut telah diletakkan hal hal fundamental bagi kemajuan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik dengan-cara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah semenjak semula, mempunyai akad yg sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dr pemerintah colonial Belanda, semua warga negara yg sudah dianggap remaja memiliki hak politik yg sama, tanpa ada diskriminasi yg bersumber dr ras, agama, suku & kedaerahan. Kedua, presiden yg dengan-cara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya tatkala Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk mengambil alih badan legislatif. Ketiga, dgn maklumat Wapres, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yg kemudian menjadi peletak dasar bagi tata cara kepartaian di Indonesia untuk masamasa berikutnya dlm sejarah kehidupan politik kita.
Penjelasan:
mudah-mudahan menolong;)
indikator demokrasi pelaksanaan Pemilihan Umum periode 1945-1949
Jawaban:
Dimana pancasila menghadapi aneka macam masalah yaitu terjadinya upaya upaya untuk mengubah pancasila selaku dasar negara
jelaskan pelaksanaan penyeleksian umum periode 1945-1948, 1949-1959, 1998 -sekarang
periode 45-48 melalui musyawarah mufakat
49-59 lewat pemilihan eksklusif oleh mpr & dpr
98-kini melalui penyeleksian eksklusif oleh rakyat
Bagaimana pelaksanaan pemilihan biasa periode 1945-1949
Jawaban:
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949
Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan menyaksikan begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk merealisasikan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dgn beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dlm anjuran dasar negara Indonesia merdeka, & Ir. Soekarno dgn sarat keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dlm usulannya wacana dasar negara Indonesia merdeka yg kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yg sangat besar tersebut muncul alasannya adalah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka.
Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yg hanya terbatas pada kesepakatan, namun pula merupakan sesuatu yg perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 – 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yg mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan unsur-elemen demokrasi yg lain belum sepenuhnya terwujud, sebab situasi & kondisi yg tak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah mesti memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan & menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.
Partai-partai politik tumbuh & meningkat dgn cepat. Tetapi fungsinya yg paling utama ialah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dgn menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena kondisi yg tak membolehkan, Pemilihan Umum belum mampu dikerjakan sekalipun hal itu sudah menjadi salah agenda politik utama. Meskipun tak banyak catatan sejarah yg menyangkut pertumbuhan demokrasi pada periode ini, akan namun pada periode tersebut telah diletakkan hal hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa berikutnya.
Pertama, derma hak-hak politik dengan-cara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai akad yg sangat besar kepada demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dr pemerintah colonial Belanda, semua warga negara yg sudah dianggap cukup umur memiliki hak politik yg sama, tanpa ada diskriminasi yg bersumber dr ras, agama, suku & kedaerahan. Kedua, presiden yg dengan-cara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya tatkala Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan badan legislatif. Ketiga, dgn maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yg kemudian menjadi peletak dasar bagi tata cara kepartaian di Indonesia untuk masamasa berikutnya dlm sejarah kehidupan politik kita.
Penjelasan: