- Prinsip kehati-hati dalam penerbitan sertipikat hak asasi tanah oleh kantor pertanahan kabupeten sukoharjo, 08
- Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di kantor pertanahan kabupaten banjarnegara, 07
- Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sistimatik melalui land management and policy development acara (lmpdp) di kecamatan sambi kabupaten boyolali 08
- Penyelesaian sengketa pertanahan di kragilan, kadipiro oleh kantor pertanahan kota surakarta, 08
- Tanggung jawab profesi notaris atas pengerjaan sertifikat partij berdasarkan undang undang nomor 30 tahun 2004 ihwal jabatan notaris (studi di kabupaten sragen ), 08
- Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (ppat sementara) dalam pengerjaan sertifikat jual beli tanah beserta akhir hukumnya (studi masalah di kabupaten sukoharjo), 08
- Pelaksanaan fungsi kantor pertanahan kabupaten karanganyar dalam solusi sengketa pertanahan, 09
- Pelaksanaan pergeseran penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan kabupaten klaten tahun 2002 – 2006, 08
- Asas pendaftaran tanah dalam sertifikasi massal atas tanah negara melalui proyek operasional nasional agraria (prona) di kelurahan ketelan surakarta, 08
- Penyelesaian sengketa pertanahan di kampung clolo kelurahan kadipiro oleh kantor pertanahan surakarta, 09
- Eksistensi hak ulayat dalam pemahaman dan perilaku penduduk di kec pangururan buhit kab samosir, dikaitkan dengan uu no.5 tahun 1968, 08
- Eksistensi larangan kepemilikan tanah secara latifundia dan absentee, 09
- Kesadaran hukum penduduk dalam rangka registrasi tanah di kab samosir, 08
- Kinerja bpn prov sumut dalam penyelenggaraan registrasi tanah demi menjamin kepastian aturan dan hak atas tanah, 08
- Penuntutan pengembalian tanah yang sudah diganti rugi oleh pt kwala gunung kepada penduduk mariah hombang, 07
- Peran pemerintah tempat kab bener meriah dalam pelaksanaan penataan ruang, 08
- Tinjauan proses pembuktian kebenaran dasar penguasaan tanah dalam registrasi konversi hak atas tanah ex-hukum adab, 08
- Tinjauan yuridis pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan tanah menurut uu no 41 tahun 2004 ihwal wakaf, 08
- Tinjauan yuridis penerapan aturan dalam pengadaan tanah menurut keppres no 55 tahun 1993, 08
- Analisis mengenai efek hambatan pengadaan tanah terhadap perjanjian kredit sindikasi: analisa kasus pembangunan ruas jalan tol cinere-jagorawi oleh pt.x ,09
- Analisa hukum keberadaan kuasa mutlak dalam akta perjanjian pengikatan perdagangan atas tanah (studi kasus putusan pengadilan negeri cibinong nomor 261/pdt.g/2005/pncbn),09