Peran Dan Wewenang Kpk Dalam Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Tugas KPK – KPK merupakan abreviasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menjadi forum pemberantas korupsi di Indonesia. Tugas KPK adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak kriminal korupsi di Indonesia. Ada banyak masalah korupsi di Indonesia sehingga fungsi KPK sungguh penting untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi.

Pembentukan KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ihwal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK lalu diberi amanat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK ialah forum negara yang bersifat independen yang bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk dengan tujuan memajukan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak kriminal korupsi dan meminimalisir imbas korupsi. Dalam melakukan peran-tugas dan wewenangnya, KPK juga berpedoman pada 5 (lima) asas, yakni asas kepastian aturan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan biasa , dan asas proporsionalitas.

KPK memiliki beberapa peran pokok lain, mirip yang tercantum dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK juga diberi kewenangan khusus yang telah dijamin oleh konstitusi. Kinerja KPK yang bagus tentu diperlukan juga akan mencegah terjadinya tindakan melawan hukum korupsi yang mungkin terjadi di lingkup pemerintahan atau publik.

(baca juga pemahaman korupsi)

Tugas KPK

Berikut ialah beberapa fungsi dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi beserta penjelasannya lengkap.

1. Melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi

Tugas utama KPK adalah untuk melaksanakan tindakan pencegahan korupsi di Indonesia. KPK pun memiliki beberapa kewewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi, seperti melaksanakan supervisi atas investigasi laporan harta kekayaan pejabat dan mendapatkan laporan status gratifikasi.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi

KPK bertugas untuk berafiliasi dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak kriminal korupsi serta instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik. Koordinasi ini diharapkan akan memperkuat tata cara pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Memonitor penyelanggaraan pemerintahan negara

KPK juga bertugas melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK memantau penyelenggaran pemerintahan sekaligus selaku upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di lingkup birokrasi pemerintahan.

4. Melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi

Selain melakukan kerjasama, KPK juga mempunyai peran untuk melaksanakan supervisi dengan instansi yang berwenang guna melakukan pemberantasan tindak kriminal korupsi. Supervisi ini berbentukpengontrolan dan pengawasan dari pihak KPK guna memberantas langkah-langkah korupsi.

5. Melakukan pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Salah satu tugas pokok KPK ialah melakukan pengusutan, penyidikan, dan penuntutan kepada tindak kriminal korupsi. Tugas ini cukup penting, dimana KPK menghimpun bukti-bukti tindak kriminal korupsi, dan bila dirasa bukti telah cukup, maka langsung diajukan ke pengadilan.

6. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

Tugas KPK yang terakhir yakni melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan aturan tetap. Tugas ini baru disertakan pada UU Nomor 19 Tahun 2019. Putusan hakim yang mengikat di pengadilan harus dikerjakan oleh KPK.

Wewenang KPK

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, maka KPK mempunyai beberapa kewenangan selaku berikut.

• Mengkoordinasikan pengusutan, penyidikan, dan penuntutan tindakan melawan hukum korupsi.
• Menetapkan metode pelaporan dalam aktivitas pemberantasan tindak kriminal korupsi.
• Meminta berita tentang aktivitas pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
• Melaksanakan dengar usulan atau konferensi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Meminta laporan instansi terkait perihal pencegahan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam melakukan tugas pencegahan, KPK mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut.

• Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan registrasi dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan forum.
• Menerima laporan dan memutuskan status gratifikasi.
• Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.
• Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindakan melawan hukum korupsi.
• Melakukan kampanye antikorupsi terhadap penduduk .
• Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindakan melawan hukum korupsi.

Adapun dalam melaksanakan peran monitoring, KPK juga mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut.

• Melakukan pengkajian kepada tata cara pengelolaan administrasi di semua forum negara dan lembaga pemerintahan.
• Memberi nasehat pada pimpinan forum negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan pergantian bila berdasarkan hasil pengkajian, metode pengelolaan administrasi tersebut potensial menjadikan terjadinya tindak pidana korupsi.
• Melaporkan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, bila rekomendasi KPK mengenai tawaran perubahan tidak dilakukan.

Nah itulah rujukan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta fungsinya berdasarkan undang-undang. KPK menjadi forum yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.