Soal Latihan Berdikari Pengirim Ilmu Politik Isip4212


1. Ilmu Politik sering disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial yang paling renta, sebab karena pemikiran ihwal negara dan pemerintahan dikembangkan pada abad…

  
A.  kejayaan India
B.  peradaban Yunani kuno
C.  kejayaan Confucius
D.  pencerahan di Eropa
B, Jawaban Anda betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
2. Karya sastra mirip Kautilya, Prapanca atau Confusius disebut pula selaku karya ilmu politik, sebab
  
A.  karya sastra Kautilya, Prapanca atau Confusius merupakan legenda mitos
B.  karya sastra Kautilya, Prapanca atau Confusius berisi wacana negara dan pemerintahan
C.  karya sastra Kautilya, Prapanca atau Confusius bercerita wacana kedudukan manusia di alam semesta, tujuan hidup dan persyaratan untuk pencapaian tujuan tersebut.
D.  karya sastra Kautilya, Prapanca atau Confusius bercerita ihwal kedudukan manusia di alam semesta dan kedudukannya di dalam negara dan pemerintahan.
C, Jawaban Anda betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
3. Studi perihal media massa disebut pula selaku salah satu bidang kajian ilmu politik, alasannya adalah …
  
A.  Kajian media massa lebih menekankan pada informasi di surat kabar
B.  kajian media massa terkait dengan pengertian komunikasi politik
C.  media massa mengkaji pembentukan pertimbangan lazim dan partisipasi warganegara  
D.  Media massa memberitakan kegiatan politik negara dan pemerintahan
C, Jawaban Anda betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
4. Aspek yang banyak terkait dengan dilema pembagian (distribution) politik yaitu pembagian keputusan yang oleh Harold Lasswell diketahui dengan rumusan politik, yakni…
  
A.  Politik ialah keseluruhan interaksi pengaturan pembagian nilai-nilai secara otoritatif
B.  Ilmu politik yakni kebijakan pemerintah, proses terbentuknya dan balasan-alhasil
C.  Kehidupan politik meliputi beragam kegiatan yang mempengaruhi cara untuk melakukan kebijakan tersebut.
D.  Politik adalah persoalan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana    
D, Jawaban Anda betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
5. Politik yaitu pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yakni….
  
A.  keseluruhan interaksi pengaturan pembagian nilai-nilai secara otoritatif
B.  kebijakan pemerintah, proses terbentuknya dan akhir-akhirnya
C.  acara yang mempengaruhi cara untuk melakukan kebijakan tersebut.
D.  Sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang dikehendaki dan mempunyai harga.   
D, Jawaban Anda betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
6. Dibandingkan dengan para filsuf Yunani antik, maka sarjana politik terbaru mengkaitkan konsep politik dengan pemahaman….
  
A. Masyarakat, negara, pemerintah, kekuasaan politik,legitimasi
B. Kebenaran, hukum dan keadilan
C. Pengetahuan alam semesta
D. Legenda mitos
A, betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
7. Masyarakat ialah sekelompok insan yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama. Definisi dikemukakan oleh…
  
A.  Robert Mc Iver
B.  Harold J. Laski 
C.  Robert H. Soltau
D.  Andrew Heywood
B, betul, sesuai dengan Modul 1, KB1
8. Konsep tata cara politik dipergunakan untuk keperluan analisis. Untuk tujuan tersebut maka suatu metode politik  berisikan…
  
A.  Proses yang terencana
B.  Tuntutan dan pemberian
C.  Input-process-output  
D.  Struktur dan fungsi politik
C, betul, sesuai dengan Modul 1, KB1 
9. Dalam konsep sistem politik selalu akan didapatkan ungkapan proses, struktur dan fungsi. Contoh implementasi fungsi adalah ….
  
A.  Proses yang terstruktur
B.  Tuntutan dan tunjangan
C.  Input-process-output
D.  Kebijakan-kebijakan umum     
D, betul, sesuai dengan Modul 1, KB1 
10. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratosyaitu kekuasaan, artinya rakyat yang berkuasa. Konsep ini berasal dari. . .
  
A.  era pertengahan
B.  Magna Charter
C.  pemikiran Yunani kuno
D.  studi dari UNESCO
C, betul, sesuai dengan Modul 2, KB1 
11. Untuk menjamin hak-hak politik rakyat adalah lewat konstitusi, yaitu . . .
  
A.  Rule of law
B.  Written constitution
C.  Unwritten constitution
D.  Written constitution dan unwritten constitution
D, betul, sesuai dengan Modul 2, KB2
12.Gagasan vanguard democracy ialah istilah dari pertumbuhan demokrasi di negara totaliter, artinya…
  
A.  Pemerintahan tiran dengan mobilisasi massa
B.  Partisipasi politik ditandai dengan mobilisasi massa.
C.  Demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh partai tunggal komunis
D.  Penggabungan pemerintahan sewenang-wenang dengan dukungan militer dan partai tunggal
B, betul, sesuai dengan Modul 2, KB3
13. Tahap pertama menuju penduduk komunis ialah penduduk ‘sosialisme’. Gagasan ini pertama kali dipakai oleh…
  
A.  Alexander Kerensky
B.  Karl Marx
C.  Trotsky.
D.  Vladimir Lenin 
D, betul, sesuai dengan Modul 2, KB3
14. Pembahasan demokratis di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 (empat) masa waktu, mulai dari sesudah kemerdekaan hingga dengan kurun reformasi. Praktek-praktek demokrasi ditandai dengan ciri-ciri tertentu, di antaranya adalah ‘demi kestabilan politik maka mensahkan keseragaman dalam pelaksanaan pemilu akitivitas massa dan dewan perwakilan rakyat’. Praktek demokrasi ini merupakan ciri dari…
  
A.  Demokrasi parlementer
B.  Demokrasi Terpimpin
C.  Demokrasi Pancasila
D.  Masa Reformasi
C, betul, sesuai dengan Modul 2, KB4
15.Konsepsi hak asasi insan berawal untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan penguasa yang diktatorial. Pada awal perkembangannya di batasi oleh hak-hak politik, ialah. . .
  
A.  Hak kesetaraan di depan hokum
B.  Hak-hak bangsawan
C.  Kebebasan beragama
D. Hak asasi wanita
A, betul, sesuai dengan Modul 3, KB1
16. Hak untuk mendapatkan potensi pendidikan dicantumkan dalam perjanjian perihal hak-hak ….
  
A. berserikat
B. sipil
C. politik
D. sosial   
D, betul, sesuai dengan Modul 3, KB1
17. Hak atas penghidupan yang patut di Indonesia untuk bekerja serta menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan pantas dalam korelasi kerja mengadopsi pernyataan sedunia dalam hal. . .
  
A. berkumpul dan berserikat
B. ketentraman kondisi kerja
C. menyatakan usulan
D melakukan kegiatan sosial
B, betul, sesuai dengan Modul 3, KB2
18. Dalam metode pemilu Indonesia maka diminta untuk memasukkan kuota 30% keanggotaan legislatif dalam UU Pemilu. Kenyataan ini merupakan…
  
A. affirmative action usaha perempuan 
B. bagian dari masalah hak asasi sosial
C. hasil kesetaraan jender
D. privilese atau hak istimewa
A, betul, sesuai dengan Modul 3, KB2
19.  Analisa budaya politik dibangun dari orientasi baik di tingkat individu maupun di tingkat tata cara. Almond menjelaskan bahwa orientasi pada tingkat individu dibedakan pada tiga bagian perilaku individu kepada objek politik, adalah . . .
  
A. parachial, subjek dan partisipan
B. parachial, afektif dan partisipan
C. kognitif, afektif dan evaluative
D. kognitif, afektif dan partisipan
C, betul, sesuai dengan Modul 4, KB1 
20. Gagasan kewarganegaraan T.H. Marshall membicarakan kajian wacana kesadaran baru kepada masalah kewarganegaraan, adalah . . .
  
A. potensi ikut serta dalam kehidupan bernegara
B. hak dan keharusan Negara dan kewarganegaraannya
C. kemiskinan dan perbedaan kelas
D. ketidakadilan secara ekonomi
B, betul, sesuai dengan Modul 4, KB2 
21. Penyelenggaraan pemerintahan yang bagus terkait dengan pengambilan atau pelaksanaan keputusan yang menekankan unsure proses. Hal ini dapat dipraktekkan pada institusi, kecuali . . .
  
A. birokrasi pemerintahan
B. individu
C. LSM
D. partai politik
B, betul, sesuai dengan Modul 4, KB2 
22. Sejak permulaan kurun reformasi salah satu tuntutan ialah penyeleggara pemerintahan yang bagus, diantara ciri-cirinya adalah . . .
  
A. input, proses, output
B. inout, proses, output dan hasil
C. partisipasi, akuntabilitas dan transparansi
D. partisipasi, akuntabilitas dan proses
C, betul, sesuai dengan Modul 4, KB2 
23. Dalam mempelajari budaya politik ada 2 kajian yang menyertai yakni sosialisasi politik dan komunikasi politik. Alasannya adalah…
  
A. studi sosialisasi dan komunikasi politik mempelajari karakter bangsa
B. studi sosialisasi dan komunikasi politik merupakan kajian empirik dari fenomena budaya politik 
C. studi budaya politik dipengaruhi oleh bidang ilmu yang berlatarbelakang psikologi dan antropologi
D. studi budaya politik menekankan pentingnya proses politik dari metode politik
B, betul, sesuai dengan Modul 4, KB3 
24. Definisi partisipasi politik yang dikemukakan oleh Nie, Verba dan McClosky memiliki kesamaan dan masih terbatas pada kegiatan…
  
A. penyeleksian pejabat politik
B. melakukan kegiatan politik secara sporadis dengan kekerasan
C. menentukan penguasa atau pejabat negara dan mempengaruhi kebijakan biasa   
D. warganegara secara individu untuk menghipnotis pembuat kebijakan
C, betul, sesuai dengan Modul 5, KB1 
25. Pengertian civil society berkembang pesat semenjak abad ke-20. Menurut Cohen dan Arato ada dua hal utama yang mempengaruhi perkembangan kajian civil society, diantaranya ialah…
  
A. kritik kepada bentuk alternatif untuk partisipasi politik
B. melakukan kegiatan politik secara sporadis dengan kekerasan
C. menentukan penguasa atau pejabat negara dan mensugesti kebijakan biasa
D. konsentrasi utama partisipasi politik dilakukan tidak oleh negara namun oleh masyarakat    
D, betul, sesuai dengan Modul 5, KB1
26. Salah satu peran utama partai politik ialah sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintahan dengan cara…
  
A. Mengadakan kampanye politik
B. melaksanakan acara politik secara sporadis dengan kekerasan
C. menerima atau mempertahankan kekuasaan lewat sistem perwakilan politik
D. memilih penguasa politik atau pejabat politik dan mensugesti pengerjaan kebijakan
C, betul, sesuai dengan Modul 5, KB2
27. Selain partai politik, ada beberapa fasilitas yang berfungsi pula selaku penyalur aspirasi rakyat diantaranya disebut sebagai kelompok kepentingan. Yang membedakan golongan kepentingan dengan partai politik adalah…
  
A.  golongan kepentingan melakukan acara politik secara sporadis dengan kekerasan
B.  golongan kepentingan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan melalui metode perwakilan politik
C.  kelompok kepentingan memilih penguasa politik atau pejabat politik dan menghipnotis pembuatan kebijakan
D.  kalangan kepentingan memperjuangkan sesuatu kepentingan tertentu dan terbatas pada anggotanya sendiri   
D, betul, sesuai dengan Modul 5, KB3 
28. Salah satu fungsi partai politik yaitu pengatur pertentangan dalam masyarakat. Fungsi ini terkait dengan…
  
A.  komunikasi politik  
B.  menengahi konflik
C.  pengerjaan kebijakan
D.  memperjuangkan kepentingan rakyat
A, betul, sesuai dengan Modul 5, KB3
29. Pada kurun pendudukan Jepang, partai politik dilarang dan cuma yang bergerak dibidang sosial yang diperbolehkan, diantaranya adalah…
  
A.  Sarikat Dagang Islam
B.  Sarikat Islam
C.  Masyumi
D.  NU
C, betul, sesuai dengan Modul 5, KB4
30. Undang-undang Dasar hanyalah sebagian yang tertulis dari sebuah konstitusi. Adapula konstitusi yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis yang disebut…
  
A.  Konvensi
B.  Living constitution
C.  Bill of Rights
D.  Magna Charta
A, betul, sesuai dengan Modul 6, KB1 
31. Pandangan yang menganut bahwa dewan legislatif ialah forum negara tertinggi yang boleh menafsirkan ketentuan konstitutional dan mempertahankan semoga undang-undang atau peraturan yang lain sesungguhnya meletakkan kedaulatan pada…..
  
A.  Rakyat   
B.  negara
C.  badan legislatif
D.  partai politik
A, betul, sesuai dengan Modul 6, KB1 
32. Pandangan yang menganut bahwa mesti ada pemisahan kekuasaan sesuai dengan peran yang berlainan-beda pula dikemukakan awalnya oleh…
  
A.  Edward Sait
B.  L.Oppenheim
C.  Montesquieu
D.  C.F. Strong
C, betul, sesuai dengan Modul 6, KB2
33. Pemikiran melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah lama dipikirka oleh para pakar. Namun gres pada masa reformasi amandemen dapat dikerjakan. Dan yang paling utama dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia ialah….
  
A.  Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat
B.  pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
C.  pembatasan dewan perwakilan rakyat dan partai politik
D.  ditentukannya kuota 30% wanita dalam parlemen
B, betul, sesuai dengan Modul 6, KB3
34. Pemberlakukan otonomi tempat yang diundangkan untuk pertama kali dengan UU No.2 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberi kewenangan pada tempat di bidang pemerintahan daerah, tetapi sebenarnya menimbulkan faktor negatif yaitu…
  
A.  ada kenaikan partisipasi politik rakyat
B.  adanya penambahan pemisahan kekuasaan antara sentra dan tempat
C.  pemindahan kekuasaan yang otoritatif dan menciptakan penguasa tempat
D.  kewenangan kawasan merupakan sisa dari semua kewenangan sentra
C, betul, sesuai dengan Modul 6, KB4
35. Ada sejumlah fungsi utama badan direktur yang mesti dilaksanakan, diantaranya kecuali. . .
  
A.  penegakan keadilan
B.  pelaksanaan penerbitan biasa
C.  menyiapkan rancangan undang-undang
D.  memenjarakan pejabat birokrasi tanpa proses pengadilan
D, betul, sesuai dengan Modul 7, KB1
36. Bentuk pemerintahan di Inggris mampu dikategorikan pada bentuk metode pemerintahan parlementer. Oleh sebab kerajaan Inggris berfungsi sebagai. . .
  
A. mewakili kepentingan kaum darah biru
B. mewakili kekuasaan kerajaan
C. simbol kerajaan
D. kepala Negara
D, betul, sesuai dengan Modul 7, KB1
37. Dalam penerapan tata cara pemerintahan semi presidensial, maka tujuan utamanya yakni….
  
A.  supaya ada pembatasan kekuasaan presiden
B.  negara tetap memegang kedaulatan tertinggi
C.  ada pembatasan jumlah partai politik oleh presiden
D.  meminimalisir kelemahan metode presidensial dan parlementer 
D, betul, sesuai dengan Modul 7, KB2
38. Pada era pemerintahan Orde Baru, maka bentuk pemerintahan menganut metode pemerintahan presidensial dengan pembagian kekuasaan diantara 3 lembaga,  namun kenyataannya  presiden memegang kewenangan tertinggi dalam ketatanegaraan. Perjalanan sejarah ini pernah dialami pada kala pemerintahan Orde Lama melalui…
  
A.  Kabinet pembangunan I
B.  Kabinet pembangunan II
C.  Dekrit Presiden  
D.  Demokrasi Terpimpin
C, betul, sesuai dengan Modul 7, KB3
39. Hambatan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia di periode-kala lalu, alasannya sistem birokrasi terbukti dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa politik dengan diberlakukannya…
  
A.  Monoloyalitas
B.  sistem patron-client
C.  Peraturan Pemerintahan dimana PNS dilarang berpolitik
D.  Peraturan Pemerintahan dimana PNS dan TNI harus menjadi anggota Golkar
A, betul, sesuai dengan Modul 7, KB3
40. Di negara-negara demokrasi, maka dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi menentukan kebijakan,membuat undang-undang dan…..
  
A.  Mengawasi partisipasi politik rakyat dalam pemilihan biasa
B.  Mengontrol badan direktur dalam pelaksana ketatanegaraan 
C.  Membatasi kekuasan badan direktur
D.  Menjadi tubuh pengawasan pemilu
B, betul, sesuai dengan Modul 8, KB1
41. Volksraaddan Komite Nasional yakni dewan perwakilan rakyat yang pernah ada di abad sebelum kemerdekaan. Namun Komite Nasional lebih mencerminkan fungsi parlemen, alasannya. . .
  
A.  Komite Nasional ialah wujud dari santunan rakyat pada perjuangan kemerdekaan
B.  Komite Nasional yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintahan Hindia-Belanda
C.  Komite nasional telah banyak menyepakati desain undang-undang
D.  Komite Nasional memuat aspirasi kaum pribumi
C, betul, sesuai dengan Modul 8, KB2 
42. Pada permulaan reformasi berbagai pergeseran mekanisme dewan legislatif alasannya terbukti menghambat optimalisasi fungsi dewan legislatif. Hal-hal yang menghalangi fungsi parlemen yaitu prosedur…
  
A.  campur tangan partai politik
B.  pembayaran iuran anggota
C.  checks and balances
D.  recalling oleh partai politik 
D, betul, sesuai dengan Modul 8, KB2
43. Pemilihan biasa adalah mekanisme paling penting dalam tata cara politik suatu negara, sekalipun di negara totaliter. Salah satu fungsi terpenting dari pelaksanaan penyeleksian umum, ialah…
  
A.  acara mobilisasi
B.  pelaksanaan kampanye
C.  pembentukan partai politik
D.  pengabsahan tata cara politik sebuah pemerintahan
D, betul, sesuai dengan Modul 8, KB3
44. Disampingan kelemahan-kekurangan sistem distrik, ada pula manfaatnya ialah…
  
A.  ada kecendrungan pemenang hanya akan memeperhatikan distriknya
B.  metode distrik selain sederhana, juga murah dalam penyelenggaraan     
C.  metode memperhitungkan adanya partai-partai kecil
D.  tidak efektif untuk penduduk heterogen
B, betul, sesuai dengan Modul 8, KB3
45.Dalam pemilu 2004, diberlakukan system proposional dengan daftar terbuka. Tujuan ialah mendekati wakil rakyat dengan pemilihnya, artinya . . .
  
A.  pemilih mencoblos lambang partai politik
B.  pemilih mencontreng lambang partai politik
C.  pemilih mempunyai dua pilihan, mencoblos lambang partai dan kandidat wakil rakyat
D.  pemilih mempunyai dua pilihan, mencontreng kandidat wakil rakyat sekaligus kandidat presiden
C, betul, sesuai dengan Modul 8, KB3
46. Di dalam negara yang menganut paham rule of law, maka tubuh yudikatif harus . . .
  
A. bersifat independen
B. mempunyai kompetensi
C. bertanggungjawab tubuh legislative
D. bekerjasama dengan 3 badan lainnya
A, betul, sesuai dengan Modul 9, KB1
47. Pemikiran pokok yang menjadi landasan bahwa badan yudikatif mesti dijamin kebebasannya yakni . . .
  
A. adanya pembagian kekuasaan
B. terjamin pemisahan kekuasaan
C. demi terjaminnya hak asasi manusia  
D. kekuasaan kehakiman tanpa batas
C, betul, sesuai dengan Modul 9, KB1
48. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kekuasaan kehakiman yang bebas, namun pada periode demokrasi terpimpin telah terjadi penyimpangan, yakni . . .
  
A. keberadaan tubuh yudikatif tidak sesuai dengan hokum nasional Indonesia
B. pemisahan kekuasaan tiga forum ialah pedoman demokrasi liberal
C. badan pengadilan bebas menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945
D. presiden dapat campurtangan dalam soal pengadilan demi kepentingan revolusi 
D, betul, sesuai dengan Modul 9, KB2 
49. Pada masa Orde gres, UU No. 9 tahun 1964 yang menjadi landasan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada era demokrasi terpimpin diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 perihal ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tetapi dalam pelaksanaan system politik, keduanya memiliki kesamaan bahwa tubuh yudikatif . . .
  
A. mempunyai wewenang uji materiil
B. tidak diberi wewenang uji materiil  
C. terpisah kekuasaannya dari lembaga administrator dan legislative
D. menyatu dengan forum administrator dan legislatif
B, betul, sesuai dengan Modul 9, KB2
50. Dalam pelaksanaan system ketatanegaraan, Indonesia tidak mengenal asas judicial review, dan sehabis dikerjakan amandemen Undang-undang Dasar 1945, maka wewenang judicial review tersebut dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang semenjak tahun 2003 sudah menuntaskan kepada . . .
  
A. perkara tentang pelaksanaan pra dan pasca pemilu
B. kasus kehormatan, martabat dan sikap hakim
C. masalah hasi; penyeleksian kandidat wakil rakyat
D. perkara hasil pemilhan presiden dan wakil presiden
A, betul, sesuai dengan Modul 9, KB2