Pengertian, Fungsi Pranata Politik dan Contohnya – Ini beliau klarifikasi lengkap tentang pranata politik.
Daftar Isi
A. Pengertian
Pranata politik merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki acara dalam sebuah negara yang bekerjasama dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan merupakan penggalan pokok dari kenegaraan. Maka dari itu sering kali politing diidentikkan dengan kekuasaan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Politik merupakan seni dalam kepemimpinan, atau mampu juga ialah cara untuk memilih suatu kebijakan tertentu. Dalam prosesi pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah memiliki hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban kiprah kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melaksanakan aneka macam kegiatan yang mempunyai korelasi dengan berbagai faktor kehidupan masyarakat. Oleh balasannya dibuat aneka macam forum politik yang berafiliasi dengan kepemerintahan adalah lembaga direktur, legislatif, dan yudikatif.
B. Fungsi & Contoh
Berikut merupakan beberapa fungsi pokok dari pranata politik!
1) Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang
Dalam suatu negara, presiden selaku representasi dari pemerintah memiliki peran untuk mengajukan desain perundang-udangan (RUU) dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat) untuk melaksanakan legislasi. Prosesi pembuatan undang-undang dalam suatu negara tampakperanan suatu forum politik adalah mengesahkan peraturan / norma lewat undang-undang. Norma hukum yang telah disahkan Undang –Undang diperlukan mampu memperlihatkan manfaat bagi penduduk yang lebih luas.
Contoh :
Rapat Paripurna di Ruang sidang paripurna membahas perihal Rancangan Perundang-usul (RUU) Organisasi Massa. Rapat ini membahas ihwal aturan serta tata tertib ihwal pendirian serta pengawasan organisasi massa (ormas). RUU bisa diajukan oleh presiden atau anggota legislatif lainnya dan di sahkan oleh forum legislatif yakni Dwan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat).
2) Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui
Dalam melaksanakan amanat undang-undang yang sudah disepakati antara direktur dan legislatif, pemerintah diharapkan bisa bersinergi dengan banyak pihak serta menerapkan norma-norma tersebut dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pemerintah mempunyai keharusan serta tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Oleh hasilnya, pemerintah lewat pegawapemerintah yang bersangkutan mempunyai peran serta wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat untuk bersedia mematuhi norma-norma aturan yang sudah dikelola dalam undang-undang. Apabila ada warga masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tentu akan dikenakan hukuman yang juga sudah ada aturannya di dalam undang-undang. Politik merupakan keragaman acara penduduk dalam suatu sistem kenegaraan yang berafiliasi dengan prosesi penentuan dan pelaksanaan metode kenegaraan.
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-9290406911233137″
data-ad-slot=”2698768695″>
Contoh :
Rancangan Perundang-usul (RUU) yang sudah di sah kan oleh dewan legislatif wacana aturan pendirian organisasi massa sudah menjadi aturan baku yang mengikat bagi banyak organisasi massa serta pergerakan mahasiswa di Indonesia. Rancangan tersebut mengesahkan wacana aturan pendirian serta pengawasan wacana organisasi massa di Indonesia.
3) Menyelesaikan Konflik
Tiap-tiap warga penduduk menghendaki kehidupan yang kondusif dan tenteram. Namun pada kenyataannya terdapat oknum penduduk yang seringkali terlibat dalam konflik dan pertikaian. Konflik terjadi bisa disebabkan banyak faktor ibarat aspek perbedaan etnis, agama, latar belakang dan lain-lain. Dalam rangka solusi konflik yang terjadi, maka norma aturan harus ditegakkan dalam rangka menertibkan kehidupan sosial agar terciptanya ketertiban serta keamanan lingkungan masyarakat. Tentu hal ini seyogyanya dikerjakan oleh pemerintah terkhusus lembaga yudikatif.
4) Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Demi menggapai visi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan lingkungan penduduk yang adil dan sejahtera. Banyak hal yang harus dijalani dalam rangka perwujudan penduduk yang madani. Diantaranya ialah menjalankan pembangunan yang dilakukan di seluruh degi kehidupan bermasyarakat. Begitu banyak hal yang bekerjasama dengan kepentingan banyak orang yang harus ditekankan. Layanan biasa itu terdiri atas kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan raya dan transportasi umum, hiburan, wisata, dan lain sebagainya.
Contoh :
Pemerintah juga harus melakukan langkah kasatmata untuk peningkatan pendapatan masyarakat ibarat membuka lahan pertanian, industri, memperluas relasi perdagangan baik dalam dan mancanegara, pendayagunaan sumber alam, dan lain sebagainya.
5) Melindungi Warga Negara
Pemerintah memiliki fungsi untuk tunjangan segenap warga negara dari gangguan dari pihak dalam maupun pihak luar (asing). Dalam perwujudannya, pemerintah membentuk suatu tata cara ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut HANKAMRATA. Melalui metode tersebut, maka diperlukan bahaya dari luar terhadap sebuah kawasan negara atau penduduk mampu dicegah dengan baik dan secama. Pemerintah dan rakyat mempunyai kewajiban untuk pundak-membahu mempertahankan bangsa dan negara dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar negeri.
Contoh :
Pemahaman wacana ketahanan nasional mampu dikerjakan dengan penyuluhan terhadap penduduk wacana pentingnya nasionalisme dan NKRI. Bagi alat negara ibarat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI berkewajiban melindungi bangsa dan negara secara langsung dengan peranan serta fungsinya.
Sumber :
Wrahatnala, Bondet , 2009, Sosiologi Untuk Sekolah Menengan Atas dan MA kelas XII, Jakarta, sekawan Cipta Karya.
Sumber https://www.kakakpintar.id