Struktur partai yang besar lengan berkuasa mampu dikenali dengan adanya abad Orde Baru, yang nyaris 32 tahun dibekali otoritas khusus untuk campur tangan dalam permasalahan politik. Badan koordinasi khusus ditigkat nasional yang berbasis di markas tentara yang di dirikan untuk memanajemenkan politik tersebut.
Ada kalanya yang diketahui bahwa aneka macam masalah politik periode di ikuti dengan kepentingan partai, terutama pada penduduk pedesaan. Yang tergabung dalam hal ini, dapat dimengerti mengenai tata cara politik yang mengarah pada dilema masyarakat tani, masyarakat etika sampai saat ini masih di naungi oleh partai demokrasi Perjuangan.
Berbagai pengalaman politik, serta berbagai hal terkait dengan tata cara politik dan aktivitasnya, memang mampu menyaingi aneka macam struktur politik yang ditambah datangnya Parta Demokrat di kancah politik Indonesia, dengan santunan mereka terhadap adanya Partai Persatuan Pembangunan yang lebih pada ideologi Islam.
Dari hal ini, berbagai partai yang sudah diizinkan untuk membuka cabangnya diberbagai tingkatan kabupaten, dan kota-kota besar, hal ini tentunya untuk melihat aneka macam peluangpolitik serta kepentingan politik pada penduduk pedesaan dan perkotaan, dengan demikian banyak sekali hal terkait dengan aktivitas politik masih diperkenankan adanya di kota-kota besar.
Jika untuk memahami banyak sekali masing-masing partai yang menempel dengan aspek pembangunan akan mengarah pada tata cara pengelolaan, dan ekonomi politik yang menjadi pola terhadap berbagain sistem pembangunan di masyarakat.
Seringkali hal ini menjadi pemicu terhadap aneka macam kebutuhan masyarakatnya, kadang kala menjadi dasar dari metode peryederhanaan. Ketika Golkar belum secara resmi untuk menjadi partai ketiga yang di izinkan untuk mengikuti pemilu. Kenapa ? dengan banyak sekali masalah mereka terkait dengan Orde Baru, menjadi masalah terhadap aneka macam potensi di penduduk yang melibatkan militer dari hal ini untuk beraktivitas secara politik di pedesaan.
Tentu saja, dalam hal ini partai yang terlibat diizinkan menjadi kendaraan untuk mengembalikan politik mobilisasi. Seluruh, kampanye ayng diawasi dengan ketat dengan masing-masing partai yang diperbolehkan mengadakan massa dengan kebijakan yang mengambang belum mengetahui peran massa yang benar dibatasi hanya untuk mencoblos saja.
Persoalan yang memang masih menjadi salah saat strategi politik PDI masih belum bisa menyaingi Golkar, termasuk PPP. Dengan demikian, berbagai masalah terkait dengan partai Demokrat dengan kader yang diperkuat dengan aspek politik mereka, tentunya akan mengarah pada tata cara iman yang memang bisa dianggap sebagai penyelamat untuk menandinginya.
Karena, dengan perlindungan uang yang sangat banyak itu di pedesaa tentunya menjadi tugas mereka terhadap acara politik yang hingga sekarang masih terselenggara dengan adanya metode politik yang mereka bangkit, hingga kejadian mengerikan terjadi.
Pada ketika itu juga, koalisi antar partai terjadi, pada masa masa SBY dengan partai pengusungnya, mengijinkan Golkar naik di Mahkamah Konstitusi, sebagai pengertian dari tata cara aturan di Indonesia, tetapi hal ini tidak luput dari skandal yang terjadi dari peristiwa Akil Moktar mengenai peristiwa yang terjadi dikala itu di Ibukota Jakarta.