1. Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam
melaksanakan pembangunan banyak sekali aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan
aturan untuk melakukan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga
negara yaitu ikut serta dalam perjuangan pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur oleh:
(A) UU No. 3 tahun 2002
(B) UU No. 3 tahun 2003
(C) UU No. 3 tahun 2004
(D) UU No. 3 tahun 2005
(E) UU No. 3 tahun 2006
2. Suatu negara harus mempunyai unsur-komponen berikut, kecuali :
(A) masyarakatyang tetap
(B) daerah tertentu
(C) pemerintah
(D) kesanggupan menyelenggarakan kekerabatan dengan negara lain
(E) partai politik
3. Yang tergolong unsur-bagian pembentuk (konstitutif) negara adalah sebagai berikut kecuali :
(A) Harus ada rakyat
(B) mesti ada lambang negara
(C) harus ada kawasan
(D) mesti ada pemerintah yang berdaulat
(E) harus ada legalisasi oleh Negara lain (deklaratif)
4. Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kesanggupan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha
pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman
dan ganguan. Oleh alasannya itu perjuangan pembelaan negara sangat penting dijalankan oleh setiap warga negara. Ada
beberapa argumentasi mengapa perjuangan pembelaan negara penting dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia,
diantaranya ialah, kecuali:
(A) untuk mempertahankan negara dari banyak sekali bahaya
(B) untuk mempertahankan keutuhan kawasan negara
(C) untuk mendapatkan perhatian Pemerintah
(D) merupakan panggilan sejarah
(E) ialah keharusan setiap warga negara
5. Mempertahankan negara ialah salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan
perjuangan pembelaan negara. Salah satu fungsi minimum yang mutlak perlu adalah bahwa untuk meraih tujuan
bareng dan menghalangi bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara mesti melaksanakan penertiban
atau bertindak sebagai stabilisator. fungsi tersebut yakni:
(A) Fungsi penertiban (law and order)
(B) Fungsi kemakmuran dan kemakmuran
(C) Fungsi Pertahanan
(D) Fungsi keadilan
(E) Fungsi hukum
6. Dalam usaha pembelaan negara, peranan Tentara Nasional Indonesia selaku alat pertahanan negara sangat penting dan strategis
alasannya adalah TNI mempunyai tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan daerah, melindungi
kehormatan dan keselamatan bangsa, dan melaksanakan operasi militer selain perang. Disamping itu ikut serta
secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Hal tersebut dikelola dalam UU RI
Nomor 3 Tahun 2002, pasal:
(A) Pasal 10 ayat (1)
(B) Pasal 10 ayat (2)
(C) Pasal 10 ayat (3)
(D) Pasal 10 ayat (4)
(E) Pasal 10 ayat (5)
7. Pengaruh Jepang dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang outentik tampak dalam …
(A) isi naskah proklamasi
(B) tahun dalam naskah proklamasi
(C) bahasa dalam naskah proklamasi
(D) penandatanganan naskah proklamasi
(E) cara penyusunan naskah proklamasi
8. Setelah Gerakan 30 September/PKI 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966
(Supersemar). Tujuan dikeluarkannya Supersemar ialah …
(A) memberi mandat pada Letjen Soeharto untuk menjadi pejabat presiden
(B) menyuruh pada Letjen Soeharto sebagaiPangkostrad untuk meghancurkan PKI karena selaku dalang
G30S/PKI
(C) menugaskan Letjen Soeharto untuk mereshuffle kabinet alasannya banyak yang terlibat G 30S/PKI
(D) memberi wewenang pada Letjen Soeharto untuk melaksanakan Tritura yang disuarakan oleh KAMI
(E) memberi wewenang pada Letjen Soeharto sebagaiPangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan
ketertiban Jakarta setelah G 30 S/PKI
9. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan kepada UUD 1945 dan
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya ialah ….
(A) pelaksanaan pemilihan lazim untuk menentukan anggota DPR/MPR
(B) manifesto politik presiden dijadikan selaku GBHN
(C) konfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat
(D) penyederhanaan partai politik menjadi PDI dan PPP
(E) pelaksanaan tata cara pemerintahan presidensial sehingga presiden memiliki kekuasaan selaku kepala
negara dan kepala pemerintahan
10. Pelaksanaan demokrasi pada abad Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada era Orde Baru, hal ini
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 wacana ….
(A) pelaksanaan penyeleksian lazim yang luber jurdil
(B) pencabutan dogma Dwi Fungsi ABRI
(C) keleluasaan pers
(D) pencabutan pelaksanaan P4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila)
(E) otonomi kawasan
11. Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No X tanggal 16
Oktober 1945 tentang ….
(A) pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer
(B) kebebasan mendirikan partai politik bagi rakyat Indonesia
(C) pergantian tata cara perekonomian dari gerakan benteng ke sistem ali baba
(D) pergeseran demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin
(E) pemberian wewenang kepada KNIP untuk menolong presiden dalam menetapkan GBHN
12. Agresi militer Belanda II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan kepada Ibu
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan pelanggaran kepada perjanjian ….
(A) Linggarjati
(B) Renville
(C) Roem Royen
(D) Konferensi Meja Bundar
(E) New York
1. Jawab: A
Upaya bela negara sebagaimana diatur oleh UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan lewat:
a) pendidikan kewarganegaran;
b) pembinaan dasar kemiliteran secara wajib;
c) dedikasi sebagai serdadu Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib;
d) lewat pengabdian sesuai dengan profesi.
2. Jawab: E
Suatu negara harus memiliki bagian-unsur :
a) masyarakatyang tetap,
b) daerah tertentu,
c) pemerintah, dan
d) kesanggupan mengadakan kekerabatan dengan negara lain.
3. Jawab: B
Yang tergolong komponen-unsur pembentuk (konstitutif) negara yakni:
a) harus ada rakyat
b) mesti ada daerah
c) pemerintah yang berdaulat
d) pengakuan oleh Negara lain (deklaratif)
4. Jawab: C
Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan kesepakatan untuk berpartisipasi dalam perjuangan
pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berhubungan dengan upaya menjaga negara dari bahaya
dan ganguan. Oleh alasannya adalah itu usaha pembelaan negara sangat penting dilaksanakan oleh setiap warga negara. Ada
beberapa alasan mengapa perjuangan pembelaan negara penting dikerjakan oleh setiap warga negara Indonesia,
diantaranya:
a. untuk menjaga negara dari banyak sekali ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. ialah panggilan sejarah;
d. merupakan keharusan setiap warga negara.
5. Jawab: A
Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sungguh penting dalam kaitannya dengan
perjuangan pembelaan negara. Setiap negara mesti mengadakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu
yaitu:
– Fungsi penertiban (law and order); Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam penduduk , maka negara mesti melaksanakan penertiban atau bertindak selaku stabilisator.
– Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; Untuk meraih kemakmuran dan kemakmuran rakyat dibutuhkan
campur tangan dan peran aktif dari negara.
– Fungsi Pertahanan; ialah untuk mempertahankan kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi
dengan alat-alat pertahanan.
– Fungsi keadilan; yang dilaksanakan lewat badan-badan pengadilan.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu
1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keselamatan negara merupakan hak dan kewajiban;
2) pertahanan dan keselamatan negara menggunakan tata cara pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
3) kekuatan utama dalam sistem pertahanan yaitu TNI, sedangkan dalam metode keselamatan ialah POLRI;
4) kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.
6. Jawab: C
Dalam usaha pembelaan negara, peranan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis
karena Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas untuk :
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan kawasan;
b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c. melaksanakan operasi militer selain perang;
d. berpartisipasi secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3)
UURI Nomor 3 Tahun 2002).
7. Jawab: B
Dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digunakan tahun 05 (2005) tahun tersebut ialah tahun
Jepang, sehingga hal ini menandai adanya pengaruh Jepang. Seharusnya ditulis tahun 1945 sebab naskah
proklamasi dibuat pada 17 Agustus 1945.
8. Jawab: E
Tujuan dikeluarkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno adalah memberi wewenang pada Letjen Soeharto
selaku Pangkostrad untuk mengamankan dan mengembalikan ketertiban Jakarta sesudah G 30 S/PKI.
9. Jawab : B
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan terjadinya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila. Bentuk penyelewengan tersebut di antaranya yakni :
– manifesto politik presiden dijadikan sebagai GBHN
– anggota DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan diganti menjadi DPR-GR
– pelaksanaan Nasakom
– anggota DPR/MPR diangkat menjadi menteri-menteri negara
– keluar dari PBB
– politik luar negeri condong pada Blok Timur
10. Jawab: C
Pelaksanaan demokrasi pada era Orde Reformasi lebih baik dibandingkan pada kala Orde Baru, hal ini
ditandai dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 1999 wacana kebebasan pers.
11. Jawab: E
Penataan politik di awal kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya :
– Maklumat Pemerintah No X tanggal 14 Nopember 1945 tentang pergantian sistem pemerintahan dari
presidensial ke parlementer
– Maklumat Pemerintah No X tanggal 3 Nopember 1945 mengenai keleluasaan mendirikan partai politik bagi
rakyat Indonesia
– Maklumat Pemerintah No X tanggal 16 Oktober 1945 mengenai tunjangan wewenang terhadap KNIP untuk
menolong presiden dalam memutuskan GBHN
12. Jawab: B
Agresi militer Belanda II yang dimulai tanggal 18 Desember 1948 ditandai dengan penyerangan kepada Ibu
Kota Republik Indonesia di Yogyakarta ialah pelanggaran kepada Perjanjian Renville.